Jurist-Diction
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Articles
704 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penggunaan Bisphenol A pada Kemasan Air Minum ]]>
<![CDATA[Inas Audah]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38551
<![CDATA[AbstractWater is a primer human needs. The majority of Indonesian people use bottled water as a source of drinking water. Some bottled water uses polycarbonate plastic which contains bisphenol-a. Bisphenol-a is a chemical whose safety is an ongoing scientific debate, where there are several studies that state the dangers of bisphenol-a mainly for fetuses, infants, and children. This research aims to discuss the form of legal protection for consumers for the use of bisphenol-a in drinking water packaging and the obligations of the government and business actors in the use of bisphenol-a in drinking water packaging.Keywords: Consumer’s Protection; Bisphenol-A; Bottled Water. AbstrakAir adalah kebutuhan hidup manusia. Masyarakat Indonesia mayoritas menggunakan air minum kemasan sebagai sumber air minumnya. Air dengan kemasan galon menggunakan bahan plastik polikarbonat yang mengandung bisphenol-a. Bisphenol-a adalah bahan kimia yang keamanannya merupakan perdebatan ilmiah yang masih berlangsung, dimana terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahaya bisphenol-a utamanya bagi janin, bayi, dan anak – anak. penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas penggunaan bisphenol-a pada kemasan air minum serta kewajiban pemerintah dan pelaku usaha dalam penggunaan bisphenol-a pada kemasan air minum.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Bisphenol-A; Air Minum Kemasan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Hasil Swab Tes PCR COVID-19 Sebagai Syarat Perjalanan ]]>
<![CDATA[Indah Novianti]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38552
<![CDATA[AbstractThe urgency in using the COVID-19 swab test results letter is a result of the implementation Circular Letter of the COVID-19 Handler Officer which stipulated mandatory requirements for Domestic Travelers caused a negative impact in the form of rampant forgeries of swab test results by some persons. Various forms of swab results are printed and electronic documents, both made using technology, in the law enforcement process that fact causes the conflict of legal norms in the KUHP with Law Number 11 of 2018 concerning Electronic Information and Transactions jo. Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2018 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), each of the article provisions can be applied to the forgery of COVID-19 swab test results case. Based on the interpretation of the description of the elements of the article and analysis of several relevant Court Judgments, then the “printing” element is the main benchmark that limits the application of the two legal rules.Keywords: Responsibility; Forgery; Swab Test Result; COVID-19. AbstrakTerciptanya urgensitas penggunaan surat hasil swab tes COVID-19 sebagai akibat diberlakukan Surat Edaran Satgas COVID-19 yang mengatur persyaratan wajib bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri menimbulkan dampak negatif berupa maraknya pemalsuan surat hasil swab tes oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Dalam proses penegakkan hukumnya macam bentuk surat hasil swab yaitu cetak dan dokumen elektronik yang dibuat dengan pemanfaatan teknologi menjadi akar masalah benturan norma hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang masing-masing memiliki ketentuan pasal yang dapat diterapkan terhadap perkara pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19. Didasarkan pada intepretasi uraian unsur pasal dan analisis pada beberapa Putusan Pengadilan yang relevan, maka atas dasar ada atau tidaknya unsur “mencetak” menjadi tolak ukur utama yang memberikan batasan penerapan antara kedua aturan hukum tersebut.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pemalsuan; Hasil swab tes; COVID-19.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Kelalaian Medis Dalam Pemberian Vaksin Covid-19 Yang Menyebabkan Kecacatan Dan/Atau Meninggal Dunia ]]>
<![CDATA[Moh Maulana Dafa Pahlevi]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38553
<![CDATA[AbstractThe purpose of writing this article is to find out about the responsibility for negligence in administering the COVID-19 vaccine that caused and/or died. There are many disease issues that arise as a result of the COVID-19 vaccine, although the government has guaranteed and is responsible for the presence of congenital diseases caused by the vaccine, it cannot be denied that the consequences of the disease suffered by the vaccine recipient can also be caused by the negligence of the doctor as the vaccinator. Besides that, not only doctors can become vaccinators but midwives and nurses can also become vaccinators. Therefore, with the alleged negligence, the author qualifies forms of medical negligence that can be accounted for and sanctioned. The approach method used is a statutory approach and a conceptual approach to solving problems. In Law 29 of 2004(UU No 29 tahun 2004) concerning Medical Practices, it has not regulated sanctions due to medical negligence, but medical negligence is generally regulated in the Criminal Code (KUHP).Keywords: COVID-19; Vaccinator; Medical negligence. AbstrakPenulisan artikel ini bertujuan mengetahui terkait pertanggungjawaban kelalaian medis dalam pemberian vaksin COVID-19 yang menyebabkan kecacatan dan/atau meninggal dunia. Banyaknya isu-isu penyakit yang muncul akibat dari pemberian vaksin COVID-19, walaupun pemerintah telah menjamin dan bertanggungjawab dengan adanya penyakit yang terjadi akibat pemberian vaksin, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari penyakit yang diderita oleh penerima vaksin juga dapat disebabkan karena kelalaian dokter sebagai vaksinator, Selain itu tidak hanya dokter yang dapat menjadi vaksinator melainkan bidan maupun perawat juga dapat menjadi vaksinator, Oleh sebab itu dengan adanya dugaan kelalaian tersebut penulis mengkualifikasikan bentuk-bentuk kelalaian medis yang dapat dipertanggungjawabkan dan diberi sanksi. Metode pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual untuk memecahkan permasalahan. Pada UU 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran belum mengatur terkait sanksi akibat dari kelalaian medis melainkan kelalaian medis secara umum diatur dalam KUHP.Kata Kunci: COVID-19; Vaksinator; Kelalaian medis.]]>
<![CDATA[Dokter Muda yang Melakukan Kelalaian Dalam Melaksanakan Pelimpahan Tugas Dokter Pembimbing ]]>
<![CDATA[Mohamad Haikal Fikri]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38554
<![CDATA[AbstractThe development of science in the medical field increase the participation of student medical in the medical services to patients. Student’s get the opportunity to do clinical practice directly to patient through delegation of duties by the supervising doctor. In this assignment, the supervising doctor is required to provide guidance and supervision because the young doctor does not have the competence and expertise to perform a medical action. However, problems arise when student medical dont coordinate and go beyond the limits. Based on this research, its found that there is a lack of law in the limitations of assigning assignments to student medical and the extent to which the supervising doctor can be responsible for negligence committed by student medical. therefore its necessary to examine the concept delegation of authority and forms participation in deciding cases related to negligence committed by student medical in carrying out the delegation of duties.Keywords: Negligence of Medical Practice; Student of Medical; Lliability. AbstrakSemakin berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran menimbulkan suatu tuntutan untuk meningkatkan keikutsertaan dokter muda dalam pelaksanaan pelayanan medis terhadap pasien. Dokter muda mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktik klinis secara langsung kepada seorang pasien melalui pelimpahan tugas oleh dokter pembimbing,Dalam pelimpahan tugas tersebut dokter pembimbing diharuskan untuk memberikan suatu bimbingan dan pengawasan dikarenakan dokter muda belum memiliki kompetensi dan keahlian untuk melakukan suatu tindakan medis. Akan tetapi permasalahan timbul ketika dokter muda tidak melakukan kordinasi dan melampaui batasan-batasan yang telah diperintahkan oleh dokter pembimbing dan mengakibatkan kerugian pada pasien. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan adanya kekaburan hukum dalam batasan-batasan pelimpahan tugas yang diberikan kepada dokter muda dan sejauh apa dokter pembimbing dapat bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter muda, oleh karena itu diperlukan untuk menelaah terkait konsep pelimpahan wewenang serta bentuk-bentuk penyertaan dalam memutus perkara kelalaian yang dilakukan dokter muda dalam melaksanakan pelimpahan tugas dokter pembimbing.Kata Kunci: Kelalaian Medis; Dokter Muda; Pertanggungjawaban Pidana.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Apoteker Yang Melakukan Kesalahan Pemberian Obat ]]>
<![CDATA[Mohammad Diska Prananda]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38555
<![CDATA[AbstractIn carrying out its business, pharmacists have servants or commonly referred to as officers or pharmacist assistants who are in charge of maintaining the business and providing drugs to consumers, in this case the pharmacist must also have a pharmaceutical background. But in practice, there are several cases of negligence in administering drugs. The purpose of this study is to analyze the errors related to drug administration by pharmacists that can be qualified as negligence and to analyze the pharmacist's responsibility in the event of medication errors. This research uses the type of legal research and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are the occurrence of negligence by the pharmacist becomes the qualification of an act that can harm the patient as a consumer in the dignity of a pharmacist who has full responsibility for his actions because it involves a person's life. And the criminal responsibility attached to the pharmacist is (personal liability) or the responsibility attached to a person's individual.Keywords: Pharmacist; Negligence; Drug Administration; Responsibility. AbstrakDalam menjalankan usahanya apoteker mempunyai pelayan atau biasa disebut sebagai petugas atau asisten apoteker yang bertugas menjaga usaha dan memberikan obat kepada konsumen, dalam hal ini petugas apotek tersebut juga harus memiliki latar belakang kefarmasian. Tetapi dalam praktiknya, ada beberapa kasus mengenai kelalaian dalam pemberian obat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis berkaitan kesalahan pemberian obat oleh apoteker dapat dikualifikasi sebagai kelalaian dan menganalisis pertanggungjawaban apoteker apabila terjadi kesalahan pemberian obat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian legal research dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya kelalaian oleh apoteker menjadi kualifikasi suatu perbuatan yang dapat merugikan pasien selaku konsumen pada marwahnya seorang apoteker memiliki tanggung jawab penuh akan perbuatannya karena menyangkut nyawa seseorang. Dan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada apoteker adalah (personal liability) atau tanggungjawab yang melekat pada individu seseorang.Kata Kunci: Apoteker; Kelalaian; Pemberian Obat; Tanggung Jawab.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Alat Rapid Test Sebagai Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar ]]>
<![CDATA[Nabilah Khansa Aribah Milansari]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38556
<![CDATA[AbstractIn the health sector, pharmaceutical preparations and medical devices that will be circulated to the public as well as the authorities in the use of these devices must be guaranteed safety in order to ensure that the pharmaceutical preparations and medical devices do not endanger the users. However, in practice legal problems arise where there is a circulation of rapid test equipment that does not have a distribution permit. The purpose of this study was to find out whether the act of distributing rapid test equipment without a distribution permit is a criminal act and what form of criminal responsibility for the perpetrators of the circulation of rapid test equipment without a distribution permit is formed. From the conceptual approach and the statutory approach taken, it was concluded that the act of distributing rapid test equipment without a distribution permit violates Article 60 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Then for the accountability of the perpetrators of the circulation of rapid test equipment without a distribution permit, sanctions can be imposed in accordance with Article 197 of the Health Law and Article 62 of the Consumer Protection Act.Keywords: Criminal Liability; Rapid Test Tool; Circulation Permit. AbstrakDalam bidang kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang akan diedarkan kepada masyarakat maupun pihak yang berwenang dalam penggunaan alat tersebut harus terjamin keamanannya guna memastikan bahwa sediaan farmasi maupun alat kesehatan tersebut tidak membahayakan penggunanya. Namun dalam praktiknya timbul permasalahan hukum dimana terdapat peredaran alat rapid test yang tidak memiliki izin edar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan mengedarkan alat rapid test tanpa izin edar merupakan suatu tindak pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban piadna pelaku peredaran alat rapid test yang tidak memiliki izin edar tersebut. Dari pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan, ditarik kesimpulan bahwa perbuatan mengedarkan alat rapid test tanpa izin edar melanggar Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian untuk pertanggungjawaban pelaku peredaran alat rapid test tanpa izin edar tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai pada pasal 197 Undang-Undang Kesehatan serta Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Alat Rapid Test; Izin Edar.]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana Pelaku yang Menawarkan Obat Pelancar Datang Bulan ]]>
<![CDATA[Natasya Putri Ispriarga Pungky]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38557
<![CDATA[AbstractMedication for menstruation which was originally used by women to launch menstruation and relieve pain when menstruation comes is abused. Medication for menstruation is believed to shed the fetus found in the womb of a woman. Therefore, many parties are not responsible for often promoting the drug and offering it to women who are pregnant out of wedlock, because expediting drugs are classified as having relatively low prices and are easy to obtain because they are sold freely on the market. To ask for help offered by surfers coming this month has not been officially regulated in the regulatory arrangements.The purpose of this thesis is to find out the criminal sanctions of the perpetrators who offered expediting drugs that month to a woman. To get answers to these problems, a regulatory approach is used. Article 299 of the Indonesian Criminal Code requires proof that there is a deliberate act to treat, or notify or raise hopes that a woman's pregnancy may die.Keywords: Expediting Drugs; Criminal Acts; Criminal Liability. AbstrakObat pelancar datang bulan yang pada awalnya digunakan wanita untuk melancarkan haid serta meredakan rasa nyeri ketika menstruasi datang kini disalahgunakan. Obat pelancar datang bulan diyakini dapat meluruhkan janin yang terdapat pada kandungan seorang wanita. Oleh karena itu, banyak pihak tidak bertanggungjawab kerap mempromosikan obat tersebut serta menawarkan kepada wanita yang hamil di luar nikah, dikarenakan obat pelancar datang bulan tergolong memiliki harga yang relatif murah serta mudah di dapat karena dijual bebas di pasaran. Untuk pelaku yang menawarkan obat pelancar datang bulan tersebut belum diatur secara tegas dalam pengaturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui sanksi pidana para pelaku yang menwarkan obat pelancar datang bulan tersebut terhadap seorang wanita. Maka dari itu, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam peraturan perundang-undangan pasal 299 KUHP perlu adanya pembuktian bahwa adanya perbuatan sengaja untuk mengobati, atau memberitahukan maupun menimbulkan harapan bahwa kehamilan seorang wanita dapat gugur.Kata Kunci: Obat Pelancar Datang Bulan; Tindak Pidana; Pertanggungjawaban Pidana.]]>
<![CDATA[Perlindungan Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kampus: Hukum HAM dan Kebebasan Akademik ]]>
<![CDATA[Rohman Hidayad]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38558
<![CDATA[AbstractIndonesia is a state of law and a country that upholds human rights. Although in the constitution there are no rules that specifically regulate the LGBT group. This thesis discusses the protection of the LGBT community on campus in terms of the legal system, human rights and the principles of academic freedom and how the state is responsible for fulfilling the rights of citizens, especially for LGBT groups on campus. The type of research used is the type of legal research with a conceptual approach and legislation in the perspective of human rights. This study shows that cases that occur in LGBT groups in Indonesia, especially in the campus environment, still receive less attention from the government. Cases that occur should make learning so that it does not happen again. In comparison to getting justice for LGBT people whose rights have been violated and discriminated against, there are several legal remedies by LGBT groups in the United States and Malaysia.Keywords: LGBT Groups; LGBT Groups on Campus; Legal Efforts for LGBT Groups. AbstrakIndonesia merupakan negara hukum dan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun dalam konstitusi tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur mengenai kelompok LGBT. skripsi ini membahas mengenai perlindungan komunitas LGBT di kampus di tinjau dari sistem hukum, HAM dan prinsip-prinsip kebebasan akademik serta bagaimana tanggungjawab negara dalam hal pemenuhan hak warga negara khususnya bagi kelompok LGBT di kampus. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan dan perundang-undangan dalam sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus yang terjadi pada kelompok LGBT di Indonesia khususnya dalam lingkungan kampus masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kasus yang terjadi seharusnya menjadikan pembelajaran agar tidak tejadi lagi. Sebagai perbandingan untuk mendapatkan keadilan bagi kelompok LGBT yang haknya dilanggar dan mendapatkan diskriminasi, terdapat beberapa upaya hukum yang dilakukan kelompok LGBT di Amerika Serikat dan Malaysia.Kata Kunci: Kelompok LGBT; Kelompok LGBT di Kampus; Upaya Hukum Kelompok LGBT.]]>
<![CDATA[Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan BPJS Kesehatan Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas ]]>
<![CDATA[Samuel Partogi Siahaan]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38559
<![CDATA[AbstractBPJS Kesehatan is a major breakthrough in institutional development that has an impact on people's welfare, especially in the health sector. The government has been trying for years to implement policies and regulations in order to achieve the goals of the National Health Insurance. In order to run optimally, it requires consideration of many aspects, especially supervision considering the scope of BPJS Kesehatan which covers the total number of Indonesian people. For this reason, the aspect of supervision, especially in the field of financial management, is a vital aspect because it is related to the lives of many people. This aspect of financial management can be studied from various principles aimed at achieving an accountable planning and implementation mechanism. Based on the principle of accountability in the financial management of BPJS Health, the supervisory agency has the authority to provide input in the form of criticism or suggestions in order to achieve the ideals of the National Health Insurance.Keywords: Supervision; BPJS Kesehatan Financial Management; Accountability Principle. AbstrakBPJS Kesehatan merupakan sebuah terobosan besar dalam perkembangan kelembagaan yang berdampak untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang Kesehatan. Pemerintah bertahun-tahun lamanya berupaya melakukan kebijakan dan pengaturan agar tercapai tujuan dari Jaminan Kesehatan Nasional. Agar dapat berjalan dengan maksimal dibutuhkan pertimbangan dari banyak aspek khususnya pengawasan mengingat ruang lingkup BPJS Kesehatan yang mencakup total jumlah masyarakat Indonesia. Untuk itu aspek pengawasan khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan menjadi aspek vital karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Aspek pengelolaan keuangan tersebut dapat dikaji dari berbagai macam prinsip yang bertujuan tercapainya mekanisme perencanaan serta pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan, Lembaga pengawas memiliki wewenang agar dapat memberikan masukan berupa kritik ataupun saran guna tercapainya cita-cita Jaminan Kesehatan Nasional.Kata Kunci: Pengawasan; Pengelolaan Keuangan BPJS Kesehatan; Prinsip Akuntabilitas.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Taris Luthfansyah]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38560
<![CDATA[AbstractThe phenomenon of globalization creates many serious crime problems, one of which is the crime of trafficking in persons. The crime of trafficking in persons is a contemporary slavery and violation of human rights. The crime of trafficking in persons is closely related to narcotics crimes, this can be seen in the free circulation of narcotics Victims of trafficking in persons are exploited to distribute narcotics to various regions and countries. Narcotics dealers use victims of trafficking in persons to be free from punishment in the event of an arrest in the delivery of the narcotics. That way the victims of the crime of trafficking in persons will receive the legal consequences of their actions. Whereas in Article 18 of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, it is stated that victims of the crime of trafficking in persons cannot be punished.Keywords: Human Trafficking; Narcotics; Article 18 of the PTPPO Law. AbstrakFenomena globalisasi membuat banyak permasalahan kejahatan yang cukup serius, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan perbudakan masa kini dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak pidana perdagangan orang sangat berkaitan dengan tindak pidana narkotika, hal tersebut dapat dilihat pada peredaran bebas narkotika. Pelaku bandar narkotika menggunakan tindak pidana perdagangan orang untuk mengedarkan narkotika. Para korban tindak pidana perdagangan orang dieksploitasi unutuk mendistribusikan narkotika ke berbagai daerah dan negara. Pelaku bandar narkotika menggunakan korban tindak pidana perdagangan orang agar terbebas dari hukuman apabila terjadi penangkapan dalam pengiriman narkotika tersebut. Dengan begitu para korban tindak pidana perdagangan orang yang akan menerima akibat hukum dari perbuatanya. Padahal dalam pasal 18 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa korban dari tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipidana.Kata Kunci: Perdagangan Orang; Narkotika; Pasal 18 UU PTPPO.]]>
