cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
aktieva tri tjitrawati
Contact Email
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Phone
+6285736326396
Journal Mail Official
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia Telp. 031 5023151/5023252 Fax. 031 5020454
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurist-Diction
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 27218392     EISSN : 26558297     DOI : 10.20473/jd.v3i3.18622
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 704 Documents
 51   52   53   54   55 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Politik Identitas Achmad Mujadid Salim
Jurist-Diction Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i4.37305

Abstract

AbstractIndonesia is a multicultural country characterized by its diverse ethnicities, tribes and religions. Laws be it national and international have been regulating the protection of human rights, including the right to be recognized as an individual, right of equality before the law, religious rights, as well as the right to participate in government. Identity politics has made the rights of minorities less significant as discrimination against individuals or groups coming from minority class with different background exists. The plurality of society (plures) cannot be eliminated for the sake of the jargon of unity (unum), because unity must be achieved through the existence of plurality. Facts in various cases, the element of religious pluralism is often accused as a trigger factor or even the cause of social conflict and collective violence. This accusation is certainly not entirely wrong, because not a few people who use religion as justification in achieving political goals and interests. The result of this research shows the existence of human rights violations caused by identity politics.Keywords: Human Rights; Identity Politics; Discrimination. AbstrakIndonesia merupakan negara yang Multikuktur, keberagaman etnis, suku dan agama merupakan ciri dari bangsa ini.Peraturan nasional maupun internasional telah mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia yang termasuk didalamnya menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak beragama dan hak turut serta dalam pemerintahan. Politik Identitas membuat orang yang berasal dari kelompok minoritas dikurangi hak-nya karena perbedaan latar belakang identitas yang menyebabkan diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan yang berasal dari golongan minoritas. Kemajemukan masyarakat (plures) tidak dapat dilenyapkan demi jargon persatuan (unum), sebab persatuan itu harus dicapai lewat keberadaan pluralitas. Fakta dalam berbagai kasus, unsur kemajemukan agama seringkali dituduh sebagai faktor pemicu atau bahkan penyebab terjadinya konflik sosial dan kekerasan kolektif. Tuduhan ini tentu tidak sepenuhnya salah, karena tidak sedikit kalangan yang menggunakan agama sebagai justifikasi dalam mencapai tujuan dan kepentingan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh politik identitasKata Kunci: Hak Asasi Manusia; Politik Identitas; Diskriminasi.
Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demonstran dari Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Penegak Hukum Alya Nabila
Jurist-Diction Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i4.37306

Abstract

AbstractFreedom of association, assembly, and expression is one of the important rights that both national and international legal instruments have guaranteed. This freedom has certain limitations so that it does not conflict with the rights of others and does not interfere with national security. In terms of securing this act of freedom, law enforcement officers are obliged to respect standard human rights principles that should not be violated, including the use of violence against demonstrators. However, in practice, there are still many cases of repressive actions by law enforcement officers against demonstrators which have become the focus of many parties. The rights of victims of human rights violations by law enforcement officers are often forgotten and unresolved. This study aims to provide efforts to protect and recover victims of human rights violations which include restitution, compensation, rehabilitation and guarantees not to happen again.Keywords: Human Rights; Freedom of Association, Assembly, and Expression of Opinion; Apparatus Repressive Measures. AbstrakKebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak yang penting yang telah dijamin baik oleh instrument hukum nasional maupun internasional. Kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan tertentu sehingga tidak berbenturan dengan hak orang lain dan tidak mengganggu keamanan nasional. Dalam hal pengamanan tindakan kebebasan ini, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menghormati prinsip-prinsip standar hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar termasuk dalam penggunaan kekerasan terhadap demonstran. Namun, dalam prakteknya masih banyak kasus tindakan represif aparat penegak hukum terhadap demonstran yang menjadi sorotan banyak pihak. Hak dari korban pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum seringkali terlupakan dan tidak terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan upaya perlindungan serta pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan jaminan untuk tidak terulang lagi.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM); Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat; Tindakan Represif Aparat.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Bersubsidi Terkait Kualitas Rumah Layak Huni Berliana Ayu K
Jurist-Diction Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i4.37307

Abstract

AbstractHouse is a basic need for a society, on the basic of justice the goverment makes a program is called “subsidized housing” that is implemented to low-income society despite the programs have a lots of problem seems like violation of legal norms on the customer of subsidized housing sale and purchase agreements and still important protect the consument from a lots of risk (home quality) with the good regulation of law. The most important thing to do for customer is analyze the good and suitable laws and regulations for the problem (worst home quality) of law and the fact that the developer is breach of contract. Another disadvantage evidence found are the consumer has a minim option product to buy and little information was obtained. When the breach of contract becomes a reality, consumers still have justice and legal protection.Keywords: Subsidized House; Legal Protection; Breach of Contract; Agreement; Violation of Legal Norms. AbstrakRumah adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat, atas dasar keadilan pemerintah mengadakan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun masih ada pelanggaran pada program tersebut seperti pelanggaran norma hukum pada pembeli serta dibutuhkannya perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli rumah yang bersubsidi pada perjanjian jual beli rumah bersubsidi terkait kualitas rumah layak huni. Untuk menganalisis pelanggaran norma hukum dan bentuk perlindungan hukum pada pembeli terkait perjanjian jual beli rumah bersubsidi terkait kualitas rumah layak huni perlunya menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi acuan penyelesaian permasalahan ini. Hasil yang ditemukan adalah developer melakukan wansprestasi. Fakta lain lemahnya posisi pembeli akan opsi produk pembelian dan kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak terkait dalam penjualan. Bicara soal wanprestasi yang terjadi pada jual beli rumah bersubsidi terdalat beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk pembeli rumah bersubsidi.Kata Kunci: Rumah Bersubdsidi; Perlindungan Hukum; Wanprestasi; Perjanjian; Pelanggaran Norma Hukum.
Instrumen Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya Claudio Aditya
Jurist-Diction Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i4.37308

Abstract

AbstractRegions have the authority to collect local taxes and levies, one of which is parking. The research method used is the normative method with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the validity of presenting permits related to statutory regulations in the implementation of Regional Regulations in the City of Surabaya, it is not in accordance with what has happened in the field. The instrument of controlling and controlling public road private parking by the Department of Transportation in the City of Surabaya in order to deal with cases of liar parking consists of laws and regulations and the application of sanctions. The Surabaya City Government through the Transportation Agency has stipulated rules regarding the Implementation of Parking in the City of Surabaya which are contained in Regional Regulation Number 3 of 2018.Keywords: Licensing; Authority for Private Parking Control; Management and Control of Private Parking on Public Roads. AbstrakDaerah memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi yang salah satunya perparkiran. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif dengan melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan keabsahan dalam pemberian izin terkait peraturan undang-undang dalam pelaksanakan Peraturan Daerah yang ada di Kota Surabaya belum sesuai dengan kenyataan yang tejadi dilapangan. Instrumen pengendalian dalam pengelolaan dan pengendalian parkir swasta ditepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan di Kota Surabaya dalam rangka mengatasi kasus parkir liar terdiri dari peraturan zonasi, perizinan, insentif/disinsentif dan penerapan sanksi. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan telah menetapkan aturan tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.Kata Kunci: Perizinan; Kewenangan Pengendalian Parkir Swasta; Pengelolaan dan Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum.
Penegakan Hukum Pelanggaran Perparkiran di Lalu Lintas Kota Surabaya Dewa Mahendra Egardia Putra
Jurist-Diction Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i4.37309

Abstract

AbstractThe City Government of Surabaya imposed several provisions concerning traffic parking in the city of Surabaya through Surabaya City Regulation No. 3 of 2018. Provisions regarding parking in the city of Surabaya are also contained in Regulation No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. By the enactment of the two sources of legislation regarding parking, there are several similar provisions. That way, needs to be clarity if there are people who commit parking violations, whether sanctions can be imposed from Surabaya City Regulation No. 3 of 2018 and Regulation No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation simultaneously or not. In terms of carrying out law enforcement between the two laws and regulations, they have different authority. If in carrying out law enforcement there are actions that are not in accordance with the provisions, then the community can propose legal efforts to create justice. The type of research used is descriptive normative by using the statutory approach and conceptual approach. The purpose of this research is to become a study in conducting parking enforcement in the city of Surabaya.Keywords: Parking; Regulation; Law Enforcement; Legal Remedies. AbstrakPemerintah Daerah Kota Surabaya memberlakukan beberapa ketentuan mengenai perparkiran lalu lintas di Kota Surabaya melalui Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018. Ketentuan mengenai perparkiran di Kota Surabaya juga terdapat di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan berlakuknya dua sumber peraturan perundang-undangan mengenai perparkiran, terdapat beberapa ketentuan yang mirip. Dengan begitu, perlu ada kejelasan jika terdapat orang yang melakukan pelanggaran perparkiran, apakah dapat dikenakan sanksi dari Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara bersamaan atau tidak. Dalam hal melakukan penegakan hukum antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, memiliki wewenang yang berbeda. Jika dalam melakukan penegakan hukum terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka masyarakat dapat mengajukan upaya hukum agar menciptakan keadilan. Tipe penelitian yang digunakan merupakan deskriptif normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini untuk menjadi kajian dalam melakukan penegakan perparkiran di Kota Surabaya.Kata Kunci: Perparkiran; Pengaturan; Penegakan Hukum; Upaya Hukum.
Pemungutan Pajak Videotron di Kaca Mobil Taksi Online Elrizkhi Adhesia Pratama
Jurist-Diction Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i4.37310

Abstract

AbstractThis article is entitled “Videotron Tax Collection on the Online Taxi Car Window”. This study aims to explore and analyze the collection of walking video taxes installed on the car windows of online taxis. This study uses a normative juridical research method with a law approach and a conceptual approach. Advertising tax is regulated in Law no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. Advertising tax is one of the largest contributors to local revenue. The emergence of a new type of billboard, namely running videotron, is a new potential that can be optimized. This is supported by the development of the economy, technology and government regulations related to the digitization of advertisements. This study found that tax extensification efforts through the determination and regulation of running videotrons mounted on online taxi car windows can be carried out to optimize local revenue from advertisement taxes.Keywords: Advertisement tax; Videotron Walking; Local tax; Tax Extensification. AbstrakArtikel ini berjudul “Pemungutan Pajak Videotron Di Kaca Mobil Taksi Online”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali serta menganalisis mengenai pemungutan pajak videotron berjalan yang dipasang di kaca mobil taksi online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pajak reklame diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak reklame merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah. Munculnya jenis reklame baru yaitu videotron berjalan, menjadi potensi baru yang bisa dioptimalkan. Hal tersebut didukung dengan perkembangan perekonomian, teknologi dan regulasi pemerintah terkait digitalisasi reklame. Penelitian ini menemukan bahwa upaya ekstensifikasi pajak melalui penetapan dan pengaturan reklame videotron berjalan yang dipasang di kaca mobil taksi online dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak reklame.Kata Kunci: Pajak Reklame; Videotron Berjalan; Pajak Daerah; Ekstensifikasi Pajak.
Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur UMKM Terdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Pandemi Covid-19 Georgius Ivan Budihardja
Jurist-Diction Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i4.37311

Abstract

AbstractThe Covid-19 pandemic is an outbreak of an infectious disease that has a major impact not only on health, but alsa on the social and economic sectors. Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are the types of businesses most affected by the COVID-19 pandemic, where the incoming income is not proportional to the espenses that must be paid, which consists of operational cost for employees, electricity, machinery and most business owners MSMEs lend money to banks for the purpose of capital and purchasing tools to support their business survival. Many MSME business owners experience this payment difficulty, especially payment of credit bills, even though it can be seen in fact that MSMEs are the largest economic supporting sector in Indonesia from the monetary crisis that hit Indonesia in 1998 until now, where the existence of MSMEs during the crisis continued to provide the impact of positive growth on Indonesia in any way, so the government should have provided a stimulus to save MSME debtors who were affected by the Covid-19 pandemic.Keywords: MSMEs Debitors; Covid-19 Pandemic; Force Majeure; Credit Restructuring; Banking. AbstrakPandemi Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit menular yang memberikan dampak besar tidak hanya pada kesehatan, tetapi berimbas pada sektor sosial dan perekonomian. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang paling terdampak dengan adanya pandemi covid-19 ini, dimana pendapatan yang masuk tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus diayarkan, yang terdiri dari biaya operasional pegawai, listrik, mesin dan kebanyakan pemilik usaha UMKM melakukan peminjaman uang kepada bank dengan tujuan untuk modal dan pembelian alat untuk menunjang kelangsungan hidup usahanya. Banyak pemilik usaha UMKM mengalami kesulitan pembayaran hal tersebut, khususnya pembayaran tagihan kredit, padahal dapat diketahui secara fakta bahwasannya UMKM merupakan sektor penunjang perekonomian terbesar di Indonesia dari krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 sampai sekarang, dimana keberadaan UMKM pada saat krisis tersebut terus memberikan dampak pertumbuhan positif kepada Indonesia dalam segi apapun, sehingga sudah seharusnya pemerintah memberikan stimulus untuk menyelamatkan debitur UMKM yang terdampak pandemi covid-19.Kata Kunci: Debitur UMKM; Pandemi Covid-19; Keadaan Memaksa; Restrukturisasi Kredit; Perbankan.
Overmacht Sebagai Batas Tanggung Gugat PT. PLN (PERSERO) Pada Kasus Blackout Humaidi Rizqi Alfath Syaif
Jurist-Diction Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i4.37313

Abstract

AbstractAlmost every aspect of human life is affected by electricity. Various types of human activities require electricity from preparing food, doing work through computers, using electronic devices, or street lighting, requiring electricity input. Indonesia handed over the management of electricity supply to PT. PLN (Persero) as the BUMN that is responsible for this matter. Blackout often results in losses for many parties so that they often make good claims on the basis of acts against the law to default. However, lawsuits filed to PT. PLN (Persero) often fails because of the argument of overmacht argued by the attorney of PT. PLN (Persero). This is based on PT. PLN (Persero) considers that the events that caused the Blackout were caused by things outside their control. This is in line with the concept of overmacht which negates the accountability of one of the parties who did not do what was promised if it was caused by events outside his control such as natural disasters. However, if the blackout is caused by negligence of PT. PLN (Persero) then they must be held accountable for losses incurred. Keywords: Overmacht; Force Majeure; Electricity; Blackout; Damages. AbstrakDalam menjalani kehidupan, ada banyak jenis energi atau tenaga yang digunakan oleh manusia salah satunya ialah tenaga listrik. Indonesia menyerahkan pengurusan penyediaan tenaga listrik kepada PT. PLN (Persero) sebagai BUMN yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh di dalam Konstitusi Indonesia mewajibkan penguasaan sumber daya yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan tugasnya tak jarang menemui kendala sehingga distribusi tenaga listrik yang seharusnya dapat dialirkan dengan normal tidak dapat dipenuhi sehingga menyebabkan Blackout. Seringkali Blackout yang terjadi menyebabkan kerugian bagi banyak pihak sehingga tak jarang mereka melakukan gugatan baik dengan dasar perbuatan melawan hukum hingga wanprestasi. Namun, gugatan-gugatan yang dilayangkan kepada PT. PLN (Persero) seringkali gagal karena dalil overmacht yang didalilkan kuasa hukum PT. PLN (Persero). Hal ini didasari karena PT. PLN (Persero) beranggapan bahwa kejadian yang menyebabkan Blackout disebabkan oleh hal di luar kendali mereka. Hal ini sejalan dengan konsep overmacht yang meniadakan tanggung gugat salah satu pihak yang tidak melakukan apa yang dijanjikan apabila hal tersebut dikarenakan oleh kejadian di luar kendalinya seperti bencana alam. Namun, bila kejadian blackout disebabkan oleh kelalaian PT. PLN (Persero) maka mereka wajib bertanggung gugat atas kerugian yang timbul. Kata Kunci: Overmacht; Blackout; Listrik; Ganti Rugi.
Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa Kukuh Nur Priambudi
Jurist-Diction Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i4.37315

Abstract

AbstractOne of the important institutions in the village is the BPD which is a representative institution at the village level. The element of representation in BPD is women's representation and regional representation. The active involvement of women in organizations in the village such as LKD, PKK, cooperatives, etc. shows that women play a central role in village development. Therefore, women have an urgency to get proportional representation in the Village Representative Body. The Academic Text of the Village Bill states that women's representation in the BPD must contain a 30% quota of representation. However, at the time of promulgation there was no regulation regarding the quota for women's representation in Law Number 6 Year 2014 regarding Villages, but the regulation of women's representation was actually regulated in Domestic Regulation Number 110 Year 2016 regarding the Village Consultative Body but no 30% quota for women was mentioned, but rather the representation of women in BPD is represented by one woman representative. Keywords: Village; Women's Representation; Village Consultative Body. AbstrakSalah satu lembaga penting di desa adalah BPD yang merupakan lembaga perwakilan di tingkat desa. Unsur keterwakilan dalam BPD adalah keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah. Keterlibatan aktif perempuan pada organisasi-organisasi di Desa seperti LKD, PKK, koperasi, dan sebagainya menunjukkan bahwa perempuan memegang peran sentral dalam pembangunan di Desa. Oleh karena itu, perempuan memiliki urgensi untuk mendapatkan perwakilan secara proporsional dalam Badan Perwakilan Desa. Naskah Akademik RUU Desa menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan dalam BPD harus memuat 30% kuota keterwakilan. Namun pada saat diundangkan tidak terdapat pengaturan mengenai kuota keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun pengaturan keterwakilan perempuan justru diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa akan tetapi tidak disebutkan 30% kuota perempuan, melainkan keterwakilan perempuan dalam BPD diwakili oleh satu orang wakil perempuan.Kata Kunci: Desa; Keterwakilan Perempuan; Badan Permusyawaratan Desa.
Perlindungan Hukum Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang Meninggal Dunia Dalam Menjalankan Tugasnya Laksmi Candra Amalia
Jurist-Diction Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i4.37317

Abstract

AbstractThis paper discusses the protection for KPPS members who died in the 2019 elections. Based on article 22E paragraph (1) UUD NRI 1945, election in Indonesia are held every five years. The first election in Indonesia were held in 1955. The elections in 2019 which fell on April 17 were different from the elections on the previous period. The first time in Indonesia the 2019 elections were held silmutaneously. Where Indonesian citizens choose five state institutions namely the President and Vice President, DPR RI, Provincial DPRD, City/Regency DPRD, and DPD simultaneous election is expected to be efficient both in terms of time, funds and personnel. But in reality, many KPPS members have died while carrying out their duties. This is due to increase in workload compared to the previous election period. In addition, the working hours of KPPS members are not regulated in detail either in the Election Law or PKPU made by the KPU. Based on this, there is a need for rules governing more detailed right for KPPS members. Keywords: Legal Protection; Election Organizer; KPPS Member Rights; Death. AbstrakTulisan ini membahas tentang perlindungan bagi anggota KPPS yang meninggal dunia pada Pemilu tahun 2019. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) bahwasannya pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu pertama kali di Indonesia diadakan pada tahun 1955. Pemilu pada tahun 2019 yang jatuh pada tanggal 17 April, berbeda dari pemilu-pemilu pada periode sebelumnya. Pertama kali di Indonesia pemilu tahun 2019 ini diselenggarakan secara serentak. Dimana warga negara Indonesia memilih lima lembaga negara yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan DPD secara bersamaan dalam satu watu. Pemilu serentak ini diharapkan mampu mengefisiensi baik dari segi waktu, dana maupun tenaga. Namun pada kenyataanya, banyak anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan bertambahnya beban kerja dibandingkan dengan pemilu periode sebelumnya. Selain itu, jam kerja anggota KPPS juga tidak diatur secara rinci baik dalam UU Pemilu maupun PKPU yang dibuat oleh KPU. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya aturan yang mengatur lebih rinci mengenai hak-hak bagi anggota KPPS.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Penyelenggara Pemilu; Hak Anggota KPPS; Meninggal Dunia.

Page 53 of 71 | Total Record : 704

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026 Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3, September 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1, Januari 2025 Vol. 7 No. 4 (2024): Volume 7 No. 4, Oktober 2024 Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024 Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2, April 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No. 1, Januari 2024 Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023 Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023 Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023 Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022 Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021 Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021 Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021 Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020 Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020 Vol. 3 No. 4 (2020): Volume 3 No. 4, Juli 2020 Vol. 3 No. 3 (2020): Volume 3 No. 3, Mei 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020 Vol. 2 No. 6 (2019): Volume 2 No. 6, November 2019 Vol. 2 No. 5 (2019): Volume 2 No. 5, September 2019 Vol. 2 No. 4 (2019): Volume 2 No. 4, Juli 2019 Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 No. 2, Maret 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Volume 2 No. 1, Januari 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Volume 01 No 1, September 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): Volume 1 No. 2, November 2018 More Issue