Jurist-Diction
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Articles
704 Documents
<![CDATA[Implementasi Norma Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan (Hacking) di Indonesia ]]>
<![CDATA[Azzahra Mazaya Khalisah]]>;
<![CDATA[Putri Kirana]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i6.40073
<![CDATA[AbstractCybercrime is a crime related to technology or cyberspace against public or private interests. Act Number 11 of 2009 concerning Information and Electronic Transactions as amended in Act Number 19 of 2019 (hereinafter referred to as UU ITE) regulates cybercrime in 9 main articles, one of which is the crime of hacking. Further investigation with cases that emerged in the last 2 years such as Hacking WhatsApp Accounts from 8 ICW Coordinators to hacking Ganjar Pranowo's Youtube account. However, Indonesian legal norms governing cybercrimes are still limited to the UU ITE. Increasing internet accessibility in Indonesia has not been harmonized with law enforcement and even faces serious issues in society. Thus, the purpose of this paper is to analyze the preventive or repressive aspects of the criminal act of hacking, the preparation of Indonesian criminal law in dealing with cybercrimes, and the punishment of criminal acts using the normative analysis method. Keywords: Hacking; Cybercrime; Crime. AbstrakKejahatan Siber atau Cybercrime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang berkaitan dengan teknologi atau cyberspace terhadap kepentingan umum maupun kepentingan pribadi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) mengatur tindak pidana cybercrime dalam 9 pasal utama, salah satunya adalah tindak pidana peretasan atau hacking. Menelisik lebih lanjut dengan adanya kasus yang muncul 2 tahun terakhir seperti Peretasan Akun Whatsapp dari 8 Koordinator ICW hingga peretasan akun Youtube Ganjar Pranowo. Akan tetapi, norma hukum Indonesia yang mengatur terkait kejahatan siber masih terbatas pada UU ITE. Peningkatan aksesibilitas internet di Indonesia belum diselaraskan dengan penegakan hukum bahkan menghadapi isu serius di masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari penulisan ini adalah menganalisa aspek preventif ataupun represif tindak pidana peretasan, persiapan hukum pidana Indonesia dalam menangani kejahatan siber, dan pemidanaan dari tindak pidana menggunakan metode analisa normatif.Kata Kunci: Hacking; Kejahatan Siber; Tindak Pidana.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Direktur yang Ultra Vires yang Menyebabkan Kepailitan Perusahaan ]]>
<![CDATA[Bagus Ramadhan]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i6.40074
<![CDATA[AbstractThe Board of Directors of a Limited Liability Company has the task and authority to carry out the management of the company in accordance with the company's articles of association. If the company's board of directors commits acts outside of the company's purposes and objectives and exceeds the limits of authority given by the UUPT, articles of association and gms decisions, then the actions of the board of directors can be categorized as act of ultra vires. The ultra vires doctrine is a doctrine that considers null and void of any action of the company that exceeds the authority granted as stated in the purpose and purpose of the Company. Referring to Article 97 uupt, if the board of directors performs act of ultra vires,then the board of directors must be personally responsible for the losses suffered by the company. In reality it is still difficult to hold the company's directors personally accountable. UUPT is a regulation that regulates the limitative regarding Limited Liability Companies. Uupt in principle adheres to the doctrine of ultra vires seen in the formulation of several clauses. However in the UUPT is not formulated sanctions against violations of ultra vires. Keywords: Doctrine Ultra Vires; Directors; Authority Responsibility; Company; Bankruptcy. AbstrakDireksi Perseroan Terbatas mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Bilamana direksi perseroan melakukan perbuatan diluar dari maksud dan tujuan perseroan serta melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh UUPT, anggaran dasar maupun keputusan RUPS, maka perbuatan direksi tersebut dapat dikategorikan sebagai act of ultra vires. Doktrin ultra vires adalah suatu doktrin yang menganggap batal demi hukum atas setiap tindakan perseroan yang melebihi kewenangan yang diberikan sebagaimana yang disebutkan dalam maksud dan tujuan perseroan. Mengacu Pasal 97 UUPT, bilamana direksi melakukan act of ultra vires, maka direksi harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan. Pada kenyataannya masih sulit meminta pertanggungjawaban secara pribadi kepada direksi perseroan yang melakukan act of ultra vires. UUPT merupakan regulasi yang mengatur limitatif mengenai Perseroan Terbatas. UUPT secara prinsip menganut doktrin ultra vires yang terlihat dalam rumusan beberapa klausul. Namun dalam UUPT tidak dirumuskan sanksi terhadap pelanggaran ultra vires. Kata Kunci: Doktrin Ultra Vires; Direktur; Tanggung Jawab; Perseroan; Kepailitan.]]>
<![CDATA[Wewenang Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Jaminan Saat Insolvensi Akibat Gagalnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ]]>
<![CDATA[Daniel Marihot Tambunan]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i6.40076
<![CDATA[AbstractThe debtor's bankruptcy decision based on the failure of PKPU will immediately placed the separatist creditors within 2 months to execute the collateral during the insolvency period. This short period of time caused conflict in practice between the curator and the separatist creditors over the authority of the separatist creditors to execute the collateral. This research discussed the legal remedies that could be used by separatist creditors who cannot finish executing their collateral, but have started exercising their rights in two months. This doctrinal research uses a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. The results of this research were that the legal remedies that could be taken by separatist creditors, which to take other legal remedies against curator. Keywords: Bankruptcy; Suspension of Payment; Insolvency; Collateral Fore closure; Separatist creditors. AbstrakPutusan pailitnya debitor yang berdasarkan gagalnya PKPU akan langsung menempatkan kreditor separatis dalam jangka waktu 2 bulan untuk mengeksekusi benda jaminannya saat masa insolvensi tersebut. Jangka waktu yang singkat ini menyebabkan konflik dalam praktik antara kurator dan kreditor separatis terhadap wewenang kreditor separatis dalam mengeksekusi benda agunan tersebut. Penelitian ini membahas mengenai upaya hukum yang dapat digunakan kreditor separatis yang sudah mulai namun belum selesai mengeksekusi agunannya dalam jangka waktu 2 bulan. Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal research dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan juga pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, yakni upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor separatis yaitu melakukan perlawanan gugatan lain-lain terhadap kurator. Kata Kunci: Kepailitan; PKPU; Insolvensi; Eksekusi Benda jaminan; Kreditor Separatis.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Kurator Keperdataan Pegawai Negeri Sipil dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit ]]>
<![CDATA[Evans Al Faridzi]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i6.40122
<![CDATA[AbstractBankruptcy is one of the instruments in overcoming a situation where the payment of an obligation does not run smoothly. Creditors or even debtors themselves can submit bankruptcy applications to the competent Commercial Court to examine whether they meet the requirements for determining bankruptcy status. If it meets the requirements and no objections are raised by the parties, the curator will proceed with the process of managing and clearing the bankruptcy estate. The curators are divided into state curators, namely Balai Harta Peninggalan (BHP) and private curators. In carrying out its duties as a curator, BHP shall be borne by the Civil Curator Functional Officer. The purpose of this study is to determine the location of the responsibility for the management and settlement of bankruptcy assets carried out by BHP and what sanctions can be imposed if an error occurs. Keywords: Bankruptcy; Curator; Government Employees. AbstrakKepailitan merupakan salah satu instrumen dalam mengatasi terjadinya suatu keadaan pembayaran atas kewajiban yang tidak berjalan dengan lancar. Kreditor atau bahkan debitor sendiri dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk diperiksa apakah sudah memenuhi persyaratan ditetapkannya status pailit. Jika memenuhi persyaratan dan tidak diajukannya keberatan oleh pihak-pihak maka dilanjutkan dengan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Kurator terbagi menjadi kurator negeri yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kurator swasta. BHP dalam melaksanakan tugasnya sebagai kurator dibebankan kepada Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui letak tanggung jawab pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh BHP dan apa saja sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi kesalahan. Kata Kunci: Kepailitan; Kurator; Pegawai Negeri Sipil.]]>
<![CDATA[Kepailitan Perusahaan Pasangan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas Terkait Penyertaan Modal oleh Perusahaan Modal Ventura ]]>
<![CDATA[Fernanda Nadhif]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i6.40123
<![CDATA[AbstractThe development of a country cannot be separated from the economic sector in which capital financing is one of the important elements in a business activity. Without capital a business will not be able to run. Financial institutions exist as institutions that provide financing in the form of providers of funds or capital goods. Venture capital companies and investee companies are two legal subjects that are interconnected in venture capital financing. Financing in the form of shares and convertible bonds made by venture capital companies to investee companies has its own characteristics. As a result of equity participation that has the potential to cause debt, the partner company can be bankrupted. This research was conducted using two approaches, namely Statue Approach and conceptual approach. Which aims to analyze and provide an explanation of how debt arises in venture capital financing and the legal consequences when the Investee company is bankrupt. Keywords: Venture Capital Company; Investee Company; Shares; Convertible Bonds; Bankruptcy. AbstrakPembangunan suatu negara tidaklah dapat dipisahkan dari sektor perekonomian yang mana pembiayaan modal merupakan salah satu elemen penting di dalam sebuh kegiatan usaha. Tanpa modal sebuah usaha tidak akan dapat berjalan. Lembaga pembiayaan hadir sebagai lembaga yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyedia dana atau barang modal. Perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha merupakan dua subjek hukum yang saling berhubungan didalam pembiayaan modal ventura. Pembiayaan berupa penyertaan saham dan obligasi konversi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha memiliki karakteristiknya masing-masing. Akibat penyertaan modal yang berpotensi menimbulkan utang, menjadikan perusahaan pasangan usaha dapat dipailitkan. Penelitian ini dilakukan menggunakan dua pendekattan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Yang mana bertujuan untuk menganalisa dan memberikan penjelasan tentang bagaimana timbulnya utang didalam pembiayaan modal ventura beserta akibat hukumnya ketika perusahaan pasangan usaha dipailitkan. Kata Kunci: Perusahaan Modal Ventura; Perusahaan Pasangan Usaha; Saham; Obligasi Konversi; Kepailitan.]]>
<![CDATA[Restrukturisasi Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Menghindari Kepailitan Bagi Debitor yang Gagal Bayar Karena Terdampak Covid-19 ]]>
<![CDATA[Fikri Haichal]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i6.40125
<![CDATA[AbstractIn the process of bankruptcy, Law 37/2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment provide an opportunity to do a suspension of payment. Suspension of payment aims to postpone the obligation to pay debtors' debt to provide an opportunity to propose a restructuring plan so that peace can occur. The widespread of Covid-19 has an impact on the performance of debtors, debtors who default on being affected by Covid-19 can use suspension of payment to avoid bankruptcy by restructuring, This has also been accommodated by the government by using POJK Number 48 / POJK.03 / 2020 concerning Amendments to POJK Number 11 / POJK.03/ 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the spread of Coronavirus Disease 2019. The method used is normative law and the statute, conceptual and case approach. This article will discuss about Debt Restructuring through PKPU as an Effort to Avoid Bankruptcy for Debtors Who Fail to Pay Due to Covid-19 Impact. The results of this study indicate default debtors affected by Covid-19 can avoid bankruptcy by restructuring through POJK 48 / POJK.03 / 2020. Keywords: Bankruptcy; PKPU; Restructurisation; COVID-19; POJK 48. AbstrakDalam proses kepailitan, UU 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kesempatan untuk melakukan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU bertujuan untuk ditundanya kewajiban membayar utang debitor untuk memberi kesempatan mengajukan rencana restrukturisasi agar terjadinya perdamaian. Perkembangan penyebaran Covid-19 yang luas berdampak terhadap kinerja dari debitor, debitor gagal bayar akibat terdampak Covid-19 dapat menggunakan upaya PKPU untuk menghindari kepailitan dengan cara melakukan restrukturisasi, hal ini pun telah diakomodasi oleh pemerintah dengan dapat menggunakan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Metode yang digunakan hukum normatif serta pendekatan Undang-Undang, Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Artikel ini akan membahas tentang Restrukturisasi Utang Melalui PKPU Sebagai Upaya Menghindari Kepailitan Bagi Debitor Yang Gagal Bayar Karena Terdampak Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan debitor gagal bayar yang terdampak Covid-19 dapat menghindari kepailitan dengan cara restrukturisasi melalui POJK 48/POJK.03/2020. Kata Kunci: Kepailitan; PKPU; Restrukturisasi; COVID-19; POJK 48.]]>
<![CDATA[Penerapan Jaminan Perorangan Dalam Perjanjian Kredit oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB – KUMKM) ]]>
<![CDATA[Gracia Ravina Moselle S.]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i6.40126
<![CDATA[AbstractIn order to maintain the implementation of both the distribution and / or refund of revolving funds provided by LPDB - KUMKM to LPDB-KUMKM Partners, LPDB - KUMKM certainly requires guarantees that must be submitted by LPDB - KUMKM partners. This loan guarantee and / or financing can be in the form of material guarantee and / or immaterial guarantee. This material collateral can be in the form of, among others, movable objects, immovable objects, pawning deposits, etc. Meanwhile, this immaterial guarantee can be in the form of individual guarantees and / or corporate guarantees as stated in Article 13 Permenkop 4/2020. The purpose of this research is to analyze how the implementation of individual guarantees at LPDB - KUMKM. This study uses the juridical normative method using 2 (two) approaches, namely, the statutory approach and the conceptual approach. The conclusion of this thesis research is the emergence of various problems in the application of individual guarantees. The need for statutory regulations and internal regulations to further regulate individual guarantees. Keywords: Contract; Agreement; Individual Guarantes. AbstrakDemi menjaga terlaksananya baik itu penyaluran dan/atau pengembalian dana bergulir yang diberikan oleh LPDB – KUMKM kepada Mitra LPDB-KUMKM, maka LPDB – KUMKM tentu mensyaratkan adanya jaminan-jaminan yang wajib diserahkan oleh mitra LPDB – KUMKM. Penjaminan pinjaman dan/atau pembiayaan ini dapat berupa jaminan material dan/atau jaminan imaterial. Jaminan material ini dapat berupa, antara lain benda bergerak, benda tidak bergerak, gadai deposito, dll. Sedangkan jaminan imaterial ini dapat berupa jaminan perorangan dan/atau jaminan korporasi sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 13 Permenkop 4/2020. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis bagaimana penerapan jaminan perorangan pada LPDB – KUMKM. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini yaitu timbulnya berbagai problematika dalam penerapan jaminan perorangannya. Perlunya peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal untuk mengatur lebih lanjut mengenai jaminan perorangan. Kata Kunci: Kontrak; Perjanjian; Jaminan Perorangan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban dan Berperilaku Buruk ]]>
<![CDATA[Krisna Angela]]>;
<![CDATA[Anasthasia Thania Wibisono Puteri]]>;
<![CDATA[Danu Kristian Ira Widodo]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i6.40128
<![CDATA[AbstractOne of the goals of marriage is a happy and eternal family with the presence of children. After being blessed with children, parents have power over their immature children by taking care of, educating, and raising them well. However, different things emerged from case of fear of children by biological mothers, which resulted in one of their children being killed. Based on this, the author’s want to analyze the cause of the revocation of parental authority over children and the legal consequences of parental power over children. This research uses normative legal research methods with statute approach and case study. The result of this research showed that mothers who neglect their obligations as parents and behave badly can have their power revoked over their children as regulated in Article 319a paragraph 1e and 2e BW jo. article 49 paragraph (1) of Law number 1 in 1974 on Marriage. As a result of the power of the child’s mother, the power over the child shifts to the party in accordance with the law. Keywords: Marriage; Revocation of Parental Power; Neglect of Obligations; Legal Consequences. AbstrakSalah satu tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan dilengkapi kehadiran keturunan. Setelah dikaruniai keturunan, setiap orang tua memiliki kekuasaan atas anaknya yang belum dewasa dengan menjaga, mendidik, dan membesarkannya dengan baik. Namun, hal yang berbeda nampak dari kasus penganiayaan anak oleh ibu kandung yang mengakibatkan satu dari ketiga anaknya tewas. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menganalisis penyebab dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak beserta akibat hukum dari pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang melalaikan kewajiban sebagai orang tua dan telah berkelakuan buruk sekali dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 319a ayat 1e dan 2e BW jo. Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan. Akibat dari pencabutan kekuasaan ibu terhadap anak, maka kekuasaan terhadap anak akan beralih kepada pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang. Kata Kunci: Perkawinan; Pencabutan Kekuasaan Orang Tua; Melalaikan Kewajiban; Akibat Hukum.]]>
<![CDATA[Kewajiban Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya Untuk Memberikan Hasilnya Kepada Kreditor Preferen ]]>
<![CDATA[Maria Clarisa Talia]]>;
<![CDATA[M. Hadi Shubhan]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i6.40129
<![CDATA[AbstractProperty owned by the debtor which has been declared bankrupt by the court, based on Article 1131 Indonesia Civil Code will be gathered as bankruptcy estate and used for repayment of all debts. Article 60 Paragraph (2) Regulation 37/2004 regulates in the event that the collateral object is successfully executed by a separatist creditor during the 2 months period, if then there are privileged creditors such as tax and workers’ wage whom asks for a share of the sales, the creditor is obliged to provide whereas the collateral good isn’t always sufficient to settle the related separatist creditor's bill. In practice, judges often issue discretion to achieve justified distribution of bankruptcy estate. Therefore, there’s a need for legal certainty regarding rights of the sale of collateral goods by separatist creditors, and legal remedies the preferred creditor can use to get their rights. Keywords: Structured Creditor Principle; Preferred Creditor; Miscellaneous Lawsuit. AbstrakSegala kebendaan yang dimiliki debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan Pasal 1131 KUHPER akan menjadi harta pailit untuk kemudian digunakan untuk pelunasan atas segala utangnya. Pasal 60 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur dalam hal benda jaminan berhasil dieksekusi oleh kreditor separatis selama masa 2 bulan tersebut, jika kemudian terdapat kreditor yang diistimewakan seperti pajak dan buruh yang meminta bagian dari hasil penjualan tersebut maka kreditor separatis wajib memberikan. Di lain sisi, belum tentu benda jaminan tersebut cukup untuk melunasi piutang kreditor separatis terkait. Pada prakteknya, hakim seringkali mengeluarkan diskresi supaya pembagian harta pailit memenuhi rasa keadilan. Maka dari itu, perlu adanya kepastian hukum terkait hak atas hasil penjualan benda jaminan oleh kreditor separatis, serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen untuk mendapatkan haknya. Kata Kunci: Prinsip Structured Creditor; Kreditor Preferen; Gugatan Lain-Lain.]]>
<![CDATA[Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah ]]>
<![CDATA[Muhamad Agev Dzulfikar]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i6.40130
<![CDATA[AbstractThe system formation and implementation of the procurement of goods and services must be carried out by applying the general principles of good governance. However, in practice, there are still various real obstacles to implementing good governance in the form of widespread authority exercised by certain parties. In addition, it is possible to examine the authorized handling mechanism carried out by Government Officials, in particular which judicial goods and services procurement officials are entitled to adjudicate. Therefore, this paper aims to discuss the competent authority for the procurement of goods and services based on administrative law as well as conflicts regarding the competence of the court in the authority to procure government goods and services. This paper is a normative legal research that puts emphasis on the legal approach. Based on administrative law, procurement of goods and the arrangement of legal relations between providers and users in the preparation process until the process of issuing a letter of determination of the provider of goods and services. Keywords: Procurement of Goods and Services; Abuse of Authority; State Administrative Court. AbstrakDalam pembentukan sistem dan implementasi dari pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun, pada prakteknya, masih terdapat berbagai hambatan ketika menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa maraknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai mekanisme penanganan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa berupa kompetensi peradilan mana yang berhak untuk memeriksa dan mengadili. Oleh karenanya tulisan ini bertujuan untuk membahas penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa berdasarkan hukum administrasi serta konflik aturan mengenai kompetensi pengadilan dalam penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada pendekatan hukum. Berdasarkan hukum administrasi, pengadaan barang dan jasa mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai pada proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa; Penyalahgunaan Wewenang; Pengadilan Tata Usaha Negara.]]>
