cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
aktieva tri tjitrawati
Contact Email
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Phone
+6285736326396
Journal Mail Official
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia Telp. 031 5023151/5023252 Fax. 031 5020454
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurist-Diction
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 27218392     EISSN : 26558297     DOI : 10.20473/jd.v3i3.18622
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 704 Documents
 58   59   60   61   62 
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Aset Bank Syariah yang Tidak Dapat Menguasai Barang yang Telah Dibelinya Melalui Lelang oleh Bank Syariah Monza Riviero Harissa
Jurist-Diction Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i1.43553

Abstract

Abstract Asset auctions are used by sharia banks to cover losses suffered by banks when person or company cannot cover the amount of money given by Islamic banks in financing, while the background of this study is that the author analised various cases that have occurred where the winner of the Islamic bank asset auction could not enjoy the bank assets he had won due to problems when the bank received the assets made as collateral. To analyze this problem, the author uses the Legal Research research method which aims to find answers and solutions to the legal problems faced which will later produce a prescription of what should or should be done on the issue at hand. For this study, the author will also use the statute approach, conceptual approach, and case approach to make it easier for researchers to answer the problems that will be described in this study. Keywords: Auction, Sharia Bank, Risk   Abstrak Lelang aset digunakan oleh bank syariah untuk menutupi kerugian yang diderita oleh bank ketika seseorang atau perusahaan tidak dapat menutupi jumlah uang yang diberikan oleh bank syariah dalam pembiayaan, adapun latar belakang dari penelitian ini adalah menganalisis kasus yang berkaitan dengan pemenang lelang aset bank syariah yang tidak dapat menikmati aset yang telah dimenangkannya. Untuk menganalisis permasalahan ini, digunakan metode penelitian Legal Research yang bertujuan untuk menganalisis jawaban dan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi yang nantinya akan menghasilkan sebuah preskripsi mengenai apa yang sebaiknya atau seyogianya dilakukan atas isu yang dihadapi. Untuk penelitian ini, digunakan pendekatan masalah yaitu statute approach dan conceptual approach untuk mempermudah menjawab permasalahan-permasalan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini Kata Kunci: Lelang, Bank Syariah, Risiko
Tanggung Jawab Indonesia dalam Penanganan Covid-19 melalui Vaksinasi ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional Muhammad Fardi Sofari
Jurist-Diction Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i1.43554

Abstract

Abstract This article aims to identify and analyze the regulations for handling Covid-19 according to international law and Indonesia's responsibilities in fulfilling the Covid-19 vaccination. This article is a normative-legal research that uses a combination of a statutory approach and a conceptual approach. The conclusion obtained is that the right to get vaccinated and the responsibility of the state in fulfilling vaccinations is carried out by the Indonesian government to protect its citizens from being infected with Covid-19 as a fulfillment of individual rights based on human rights according to international law by take into account the provisions in The Universal Declaration of Human Rights. (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Keywords: international law; covid-19 vaccination; state responsibility. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan penanganan Covid-19 menurut hukum internasional serta tanggung jawab Indonesia dalam pemenuhan vaksinasi Covid-19. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan kombinasi antara pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa hak mendapatkan vaksinasi dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan vaksinasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya agar tidak terjangkit Covid-19 sebagai pemenuhan hak individu berdasarkan hak asasi manusia menurut Hukum Internasional dengan memperhatikan ketentuan dalam The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Kata Kunci: hukum internasional; vaksinasi covid-19; tanggung jawab negara.
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Dinar-Dinar sebagai Alat Pembayaran di Indonesia Muhammad Risky Oktavian Akbar
Jurist-Diction Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i1.43555

Abstract

Abstract Dinar and Dirham as a means of payment in Indonesia certainly attracts the attention of several people because it is a new case and needs to be studied based on Indonesian Legislation. Dinars and Dirhams obtained throught PT. ANTAM and purchased using Rupiah are then used as legal tender, while the legal medium of exchange in Indonesia is Rupiah. Based on Decision Number 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk Regarding when a person a legal entity can be convicted of making payments using Dinars and Dirhams it can be seen from several factors, namely there are indications that the Dinars and Dirhams are used as legal money and are used in payments because based on the Decree of ministry of Finance says that these Dinars and Dirhams included in gold jewelry that has a Value Added Tax.  Keywords: Dinar Dirham, Decision, Rupiah, Jewelry.   Abstrak Dinar dan Dirham yang didapat melalui PT. ANTAM dan dibeli menggunakan Rupiah kemudian digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, sedangkan alat tukar yang sah di Indonesia adalah Mata Uang Rupiah. Berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk, Terkait dengan kapan dapat dipidananya seseorang atau badan hukum yang melakukan pembayaran menggunakan Dinar dan Dirham dapat ditinjau dari beberapa faktor yakni adanya indikasi bahwa Dinar dan Dirham tersebut digunakan sebagai Uang yang sah dan digunakan dalam pembayaran, karena berdasarkan Keputusan Kementrian Keuangan mengatakan bahwasanya Dinar dan Dirham ini termasuk dalam emas perhiasan yang memiliki Pajak Pertambahan Nilai. Kata Kunci: Dinar Dirham; Putusan; Rupiah; Emas Perhiasan.
Ketidakpastian Hukum Sanksi Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo) Sultan Herlambang Yoga Pratama
Jurist-Diction Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i1.43556

Abstract

Abstract Illegal levies are defined as giving something such as money or objects and certain facilities to government officials and individuals within an organization. The practice of illegal levies nowadays yet far from the principles of good governance in public services. However there is no certainty regulates the imposition of sanctions on perpetrators. The purpose of this study was to analyze and explain the legal certainty of illegal levies sanctions in Sidoarjo using an administrative law perspective. This study used a typology of doctrinal research with a statue, conceptual, and case approach. Results revealed the absence of specific regulations regarding illegal levies has an impact on uncertainty imposing sanctions. Besides, the goal of establishing Satgas Saber Pungli is to eradicate illegal levies in a firm, integrated, effective, efficient, and capable of creating a deterrent effect. To be in line, sanctions given refers to the concept of restorative justice. Keywords: Illegal Levies; Legal Uncertainty; Sanctions; Restorative Justice.   Abstrak Pungli merupakan pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah suatu organisasi. Maraknya pungli yang terjadi saat ini tidak berjalan lurus dengan prinsip good governance pada pelayanan publik. Oleh karenanya untuk memberantas praktik Pungli dibentuk Satgas Saber Pungli, namun pada praktiknya terdapat pemberian sanksi yang berbeda-beda. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan ketidakpastian hukum pemberian sanksi Pungli di Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan perspektif hukum administrasi. Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak adanya regulasi khusus mengenai Pungli berdampak pada ketidakpastian dalam pemberian sanksi. Selain itu, tujuan pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan upaya pemberantasan pungli secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Agar sejalan dengan tujuan tersebut diberikan sanksi yang mengacu pada konsep Restorative Justice. Kata Kunci: Pungli; Ketidakpastian Hukum; Sanksi; Restorative Justice.
Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Wafa Yusdheaputra
Jurist-Diction Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i1.43557

Abstract

Abstract A Ministerial Circular is a legal product that often issued by the Minister to clarify a matter or an event that has not been regulated. In Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations as amended by Law Number 15 of 2019, there is absolutely no mention of a Circular as a Legislation. This then raises questions among the public regarding how the position and the binding strength compared with statutory regulations according to Law no. 15 of 2019. The purpose of this study is to analyze and find out how the position of Ministerial Circular Letters in the hierarchy of laws and regulations, using normative juridical legal research methods. The result of the research is that Ministerial Circular Letters cannot be classified as statutory regulations but only in the form of policy rules because of their non-regulating nature and more of an administrative decision. Keywords: Minestrial Circular, Legislations, Policy Rules, Discretion.   Abstrak Surat Edaran Menteri merupakan salah satu produk hukum yang kerap diterbitkan oleh Menteri sebagai lembaga eksekutif guna memperjelas suatu hal atau terhadap suatu peristiwa yang belum diatur atau peraturan perundang-undangan tidak memberi pilihan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, sama sekali tidak menyebutkan adanya Surat Edaran sebagai Peraturan Perundang-undangan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan publik terkait bagaimana kedudukan dan kekuatan mengikatnya apabila dibandingnkan dengan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini guna menganalisa dan mengetahui bagaimana kedudukan Surat Edaran Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian adalah bahwa Surat Edaran Menteri tidak dapat diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan namun hanya berupa aturan kebijakan karena sifatnya yang tidak mengatur dan lebih kepada putusan yang bersifat administratif. Kata Kunci: Surat Edaran Menteri, Peraturan Perundang-Undangan, Aturan Kebijakan, Diskresi.
Pertanggungjawaban Tukang Gigi dalam Praktik yang Merugikan Konsumen Dzaka Ananda Hidayat
Jurist-Diction Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i1.43615

Abstract

Abstract Dental Artisans is a job that has been widely practiced in Indonesia, dental artisans are an alternative for Indonesian people who want to take care of their teeth at a low cost, as many dental artisans in Indonesia practice that can be done in various ways, ranging from making dentures, installing teeth. fakes and others which are also commonly done by dentists, but due to the lack of experience possessed by dental artisans, there are many victims who arise for the services performed by dental artisans, and in this case it must be classified which one is a loss. experienced by consumers and not, and because the practice of dental artisans is limited to the Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 concerning Guidance, Supervision, and Licensing, Dental Work, also makes dental artisans practice outside of this authority on the basis of taking advantage. Keywords: Dental Artisans, Qualification of Consumer Loss, Accountability   Abstrak Tukang gigi merupakan pekerjaan yang sudah banyak berpraktek di Indonesia, tukang gigi menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat indonesia yang ingin merawat gigi dengan biaya yang murah, sebagai tukang gigi yang banyak di indonesia praktek yang bisa dilakukan bermacam-maca, mulai dari peembuatan gigi palsu, memasang gigi palsu dan lain-lain yang juga biasa dilakukan oleh dokter gigi, akan tetapi dikarenakan kurangnya pengalaaman yang dimiliki oleh tukang gigi, membuat banyak sekali korban yang timbul atas jasa yang dilakukan oleh tukang gigi, dan dalam hal ini harus dapat di klasifikasikan mana yang merupakan kerugian yang dialami oleh konsumen dan tidak, dan dikarenakan prakter tukang gigi terbatas hanya pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaa, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang gigi, membuat juga tukang gigi melakukan praktik diluat kewenangan tersebut dengan dasar untuk mengambil keuntungan. Kata Kunci: Tukang Gigi, Kualifikasi Kerugian Konsumen, Pertanggungjawaban
Front Matter Volume 6 No. 1, January 2023 Front Matter
Jurist-Diction Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Front Matter Volume 6 No. 1, January 2023
Back Matter Vol. 6 No. 1, January 2023 Back Matter
Jurist-Diction Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Back Matter Vol. 6 No. 1, January 2023
Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Aini Shalihah; Lian Fawahan
Jurist-Diction Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i2.42353

Abstract

AbstractThis article aims to determine and analyze the legitimacy of actions the presence of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation cannot yet be said to be a solution to stabilize economic democracy in Indonesia. In terms of substance, the law contains several economic contents such as workers' wages and others. This is because there is still opposition from the public regarding this policy and the government, in the process of making the mechanism for this policy, is considered to have injured the Law on the Formation of Legislation, namely in terms of community participation. So then, the application or implementation of economic democracy in the field is still far from optimal. Because in this case the government often makes policies that do not involve public participation. So public participation in Law No. 6 of 2023 proves that economic democracy is currently still not resolved. Keywords: Democracy; Economy; Indonesia; Determination of Job Creation Perppu. AbstrakUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja masih belum bisa dikatakan sebagai solusi untuk menstabilkan demokrasi ekonomi di Indonesia. UU tersebut dalam hal substansi mengandung beberapa muatanmuatan ekonomi seperti halnya upah pekerja maupun yang lain. Hal ini disebabkan karena masih ada pertentangan dari masyarakat terkait kebijakan ini serta pemerintah dalam proses mekanisme pembuatan dari kebijakan ini dianggap menciderai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni dalam hal partisipasi masyarakat. Sehingga kemudian, penerapan ataupun pelaksanaan demokrasi ekonomi di lapangan masih jauh dari kata maksimal. Dikarenakan dalam hal ini pemerintah sering membuat kebijakan yang belum melibatkan partisipasi publik. Jadi public participation dalam UU No.6 Tahun 2023 membuktikan bahwa demokrasi ekonomi saat ini masih belum teratasi. Kata Kunci: Demokrasi; Ekonomi; Indonesia; Penetapan Perppu Cipta Kerja.
Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Kegiatan yang Dilarang dalam Wujud Predatory Pricing Sektor E-Commerce Julius Jonathan
Jurist-Diction Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i2.43616

Abstract

Abstract In globalization, modernization has occurred all aspects including economic field with emergence of e-commerce platforms to facilitate trade. In e-commerce sector, there is practice of flash sales are suspected form of predatory pricing. In addition, business competition in e-commerce sector must be supervised by KPPU because it has opportunity for unfair business competition to occur easily and technical aspects of business competition are different from conventional. The purpose of preparing this article to analyze alleged practice of flash sales as predatory pricing and analyze role of KPPU in supervising business competition in e-commerce sector. The research methodology uses normative juridical methods. The results, practice of flash sales cannot be stated directly as form of predatory pricing so that it uses a rule of reason approach and KPPU's role in supervising business competition in e-commerce must supported by adjustments to statutory regulations and KPPU can supervise business competition in e-commerce sector.  Keywords: e-commerce; unfair business competition; predatory pricing; KPPU   Abstrak  Pada era globalisasi, terjadi modernisasi pada seluruh aspek kehidupan manusia termasuk pada bidang ekonomi dengan timbul platform e-commerce untuk mempermudah perdagangan. Pada bidang e-commerce, terdapat praktik flash sale dan diduga merupakan bentuk predatory pricing. Selain itu, persaingan usaha pada sektor e-commerce harus diawasi oleh KPPU karena berpeluang terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan mudah dan teknis persaingan usaha memiliki perbedaan dari konvensional. Oleh karena itu, tujuan penyusunan artikel ini adalah menganalisa dugaan praktik flash sale sebagai predatory pricing terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dan menganalisa terkait peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di sektor ecommerce. Metodologi penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah praktik flash sale tidak dapat dinyatakan secara langsung merupakan bentuk predatory pricing sehingga menggunakan pendekatan rule of reason dan peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha pada e-commerce harus didukung penyesuaian regulasi peraturan perundang-undangan sehingga KPPU dapat mengawasi persaingan usaha pada sektor e-commerce. Kata Kunci: e-commerce; persaingan usaha tidak sehat; predatory pricing; flash sale; KPPU

Page 60 of 71 | Total Record : 704

 58   59   60   61   62 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026 Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3, September 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1, Januari 2025 Vol. 7 No. 4 (2024): Volume 7 No. 4, Oktober 2024 Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024 Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2, April 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No. 1, Januari 2024 Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023 Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023 Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023 Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022 Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021 Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021 Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021 Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020 Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020 Vol. 3 No. 4 (2020): Volume 3 No. 4, Juli 2020 Vol. 3 No. 3 (2020): Volume 3 No. 3, Mei 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020 Vol. 2 No. 6 (2019): Volume 2 No. 6, November 2019 Vol. 2 No. 5 (2019): Volume 2 No. 5, September 2019 Vol. 2 No. 4 (2019): Volume 2 No. 4, Juli 2019 Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 No. 2, Maret 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Volume 2 No. 1, Januari 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Volume 01 No 1, September 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): Volume 1 No. 2, November 2018 More Issue