cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HM Rezky Pahlawan MP
Contact Email
dosen02082@unpam.ac.id
Phone
+6285692121798
Journal Mail Official
palrev_fh@unpam.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Pamulang Jl. Raya Puspiptek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Pamulang Law Review
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 26228408     EISSN : 26228416     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ini dikelola oleh Fakultas Hukum Unpam dan diiterbitkan oleh Unpam Press. Jurnal Pamulang Law Review merupakan sebuah wadah bagi para akademisi dan peneliti serta masyarakat pada umumnya untuk menuangkan ide pemikiran dan gagasan yang kritis dan konstruktif pada bidang pengkajian Hukum sesuai dengan focus and scoupe. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan November. Pamulang Law Review (PalRev) merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum keperdataan dari berbagai sistem hukum yang terdapat dan berkembang di masyarakat tradisional dan modern yang disiapkan sebagai wadah dari pemikiran, penelitian dan gagasan para akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. Yang menjadi ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal Pamulang Law Review ini membahas berkaitan dengan berbagai macam aspek hukum, ialah: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Agraria; Hukum Ekonomi; Hukum Islam; Hukum Adat; Hukum Internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 139 Documents
 10   11   12   13   14 
Perlindungan Hukum Untuk Nasabah Atas Perjanjian Asuransi Jika Klaim Tidak Kunjung Dibayar Dea Mahara Saputri
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Tertanggung dan penanggung terdapat ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi. Dalam perjanjian timbal balik, kedudukan para pihak sebagai kreditor dan debitor saling bergantian sesuai dengan klausul-klausul yang telah disepakati. Selain itu Asuransi merupakan perjanjian bersyarat yakni Penanggung hanya akan memenuhi kewajiban apabila peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi dan tertanggung memenuhi kewajiban pembayaran premi kepada penanggung Klaim asuransi tuntutan atas prestasi atau kewajiban penanggung yang baru akan muncul ketika pecahnya perjanjian asuransi atau klausula yang disyaratkan dalam perjanjian asuransi terpenuhi. Munculnya konflik atau sengketa asuransi merupakah suatu keniscayaan yang bisa dipicu dari pihak nasabah atau dari perusahaan asuransi. Untuk itu diperlukan peraturan hukum dan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif. Perlindungan hukum untuk nasabah asuransi tidak hanya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, tetapi ditetapkan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perangkat hukum ini memberi jaminan kepastian hukum berkaitan dengan keamanan dan keselamatan nasabah dalam mendapatkan produk atau layanan asuransi.
Keabsahan Penyidikan Akibat Putusan Praperadilan Pada Tindak Pidana Korupsi Welly Indra
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini praperadilan mendapat tempat yang begitu penting dalam hukum acara pidana, bahkan hampir dapat dikatakan setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan menjadi tersangka, upaya hukum yang pertama dilakukan adalah praperadilan. Tuntutan penggunaan praperadilan semakin menguat di dalam masyarakat yang terindikasi dituduh melakukan tindak pidana. Sebab dalam berbagai kasus-kasus pidana selama ini yang terjadi memperlihatkan bahwa praperadilan menunjukkan adanya perlindungan, tidak hanya menyangkut keadilan, melainkan juga terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan upaya paksa dalam kitab undang-undang hukum acara pidana secara limitatif tersebut, diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Namun demikian untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia, atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa tersebut, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dibentuk lembaga Praperadilan. Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal.
Kedudukan Akta Notaris Terhadap Hak Cipta Dalam Memberikan Kepastian Hukum Sebagai Jaminan Fidusia Syamkirana, Ade; Efendi, Abidillah; Marsitiningsih
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fiduciary guarantees in the form of copyright in the making of the deed require the knowledge of the Notary who made the deed and registered the guarantee, especially related to the value of the collateral required in Article 6 of the Fiduciary Guarantee Law to be contained in the Fiduciary Guarantee Deed. This condition in principle has actually been overestimated by experts. First, it is not clear the purpose of mentioning the value of the collateral object in a deed because the amount of the value of the collateral object does not affect the validity of the collateral in question; Second, there is no clarity on who should decide the matter; Third, if the value entered does not match reality, it is not clear who will be responsible for it. However, in connection with this is an absolute requirement of the content of the fiduciary guarantee deed, the determination of the economic value of the object of the guarantee must be carried out as best as possible in order to provide legal certainty for the parties. And in relation to copyright, knowledge is needed related to the proper mechanism for determining economic value so that there is legal certainty for both parties regarding whether the value of the guarantee and the value of the collateral object are appropriate, so that the creditor is harmed because of the inconsistency of the value of the object with the value of the collateral.
Aspek Pembuktian Tindak Pidana Skimming ATM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Adeline, Laurencia; Firmansyah, Hery
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuktian merupakan salah satu aspek penting bagi penentuan apakah seseorang benar-benar nyata terbukti melakukan suatu tindak pidana. Kerancuan mulai timbul sebab alat bukti yang dimiliki dalam kejahatan siber yang tidak berbentuk secara fisik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Skimming ATM yang membuat pelaku mencuri data pribadi nasabah dan menggandakannya menjadi modus baru yang seakan ingin meloloskan diri dari aspek pembuktian di KUHAP. Menggunakan Undang undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai acuan dasar serta teori pembuktian, penelitian ini mencoba merumuskan batasan terkait bukti yang dapat dihadirkan secara sah di pengadilan. Dengan jenis penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kesimpulan yang didapat lewat kajian kepustakaan akan disimpulkan dengan cara deduktif.
Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Lingkungan Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Pangestu, Muhammad Teguh
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is present as one of the mechanisms that can bridge economic interests and environmental conservation. CSR is not just a form of corporate generosity to the community, but has developed into a strategic instrument that has legal implications. CSR encourages companies to internalize social and environmental values into their business activities, so that the company's existence is not only profit-oriented, but also contributes to social welfare and environmental sustainability. The methods used in this study are normative juridical, legal research with a doctrinal approach, or normative juridical legal research. Normative law research is basically an activity that will examine aspects to solve problems that exist within the internal of positive law. The implementation of CSR in Indonesia still faces various structural challenges. One of them is weak supervision from the government, lack of transparency in CSR reports, and lack of firm sanctions against companies that do not carry out these obligations. Many companies still carry out CSR in a formality just to meet administrative requirements or improve public image, not as a real commitment to social and environmental sustainability. This is due to the lack of a standard evaluation mechanism and differences in legal interpretations regarding the ideal form and size of social responsibility. In addition, CSR reporting is often out of sync with the principles of transparency and public accountability, making it difficult for the public to assess the extent to which a company's contribution truly provides concrete benefits to the environment and surrounding communities.
Perekonomian Tradisi Kampung Pulo Dengan Candi Cangguang Sebagai Peninggalan Sejarah Di Garut Jawa Barat Reni, Reni Suryani; Dauman; Ilhamsyah Lubis; Eliana; Arief Widyanto; Suko
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

To find out whether there are legal regulations that are in accordance with legal norms and The traditional economy of Kampung Pulo, with Cangkuang Temple as a historical relic in Garut, West Java, illustrates the interaction between cultural heritage and local economic dynamics. Established in the 18th century, Kampung Pulo reflects a rich history, imbued with a blend of Hinduism and Islam, which has shaped the identity of the local community. Cangkuang Temple, as a historical site, serves not only as a spiritual symbol but also as a tourist attraction, contributing to the local economy. In this context, the economy of Kampung Pulo is inextricably linked to the rapidly growing tourism sector. Economic activities such as the sale of traditional food, handicrafts, and the provision of tourism services offer opportunities for the community to preserve traditions while increasing income. Sustainable tourism management in this area is expected to maintain cultural heritage and improve community welfare. However, challenges also arise, such as the threat of modernization that can erode local cultural values. Therefore, efforts to preserve traditions are crucial to ensure that the economy is not only financially profitable but also maintains the cultural identity of Kampung Pulo. This study aims to analyze the relationship between the traditional economy and historical heritage and explore strategies that can be implemented to maintain the economic and cultural sustainability of Kampung Pulo.
Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Anak Agung Dewi Utari
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legal consequences of defaulting debtors in standard agreements are the same as agreements in general, where the debtor is required to pay compensation for the losses suffered by the creditor, the creditor can demand termination/cancellation of the engagement through a judge, the risk shifts to the debtor since the default, the debtor is obliged to fulfill the agreement if can still be done or cancellation accompanied by a claim for compensation, the debtor. Efforts to resolve default in the event of credit, namely providing guidance to debtors who have non-performing loans are carried out by the analyst concerned. Reconditioning or reconditioning, namely providing conditions for returning loans that have been given by changing various existing requirements such as interest capitalization which is used as the principal debt, interest rate reductions aimed at easing the burden on the debtor, and interest exemption with the consideration that the debtor will be able to repay the loan. until paid off.
Penerapan Asas Legalitas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2 Ressa Januarti Munggaran
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of money laundering as an international crime has a negative impact on a country's economy. This crime of money laundering can be committed not only by individuals, but also by companies. When it comes to the existence of companies as subjects of criminal law that can be subject to criminal responsibility, questions arise regarding when a company is declared a perpetrator of money laundering and what criteria indicate that the company has committed the crime of money laundering. The analysis of the results of this study shows that: (I) Based on the definition of money laundering contained in Black's Law Dictionary, in general the elements of the crime of money laundering include the existence of money (funds) that are the result of illegal activities, illicit money or dirty money that is processed in a certain way through a legal or legitimate institution, with the aim of eliminating traces, so that the source of the money cannot or is difficult to know and trace. A company can be considered to have committed the crime of money laundering if it meets the elements of the crime contained in Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, (II) The form of corporate responsibility is regulated in Articles 3 to 10 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. Companies can be subject to legal sanctions with a principal penalty in the form of a fine and may be subject to additional penalties. If the criminal fine cannot be paid, the fine can be replaced by the confiscation of assets owned by the company or the company's controlling personnel, and if the confiscation of assets is still insufficient, then the company that commits the crime of money laundering can be sentenced to imprisonment in lieu of a fine against the company's controlling personnel with a maximum prison sentence of 1 (one) year and 4 (four) months.
Kepastian Hukum Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Kepemilikan Hak Atas Merek Febriyanti, Susanty
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Brands are a crucial part of the world of commerce. Brands help consumers recognize a manufacturer's products. They serve as a means of identifying the origin of the goods or services they produce. For eyeglass manufacturers, brands serve as a guarantee of the value of their products, particularly regarding product quality. Traders use brands to promote their merchandise and expand their market. For consumers, brands are essential in making informed product choices. It's unimaginable that a product without a brand would be unknown to consumers. Registration of a brand determines the legal relationship between a person or legal entity and a brand as a matter of legal protection for the intellectual property rights of that person or legal entity. The legal relationship between a person and a brand is included in the legal relationship of a person's intellectual property rights which must be protected by the state by providing legal protection to protect a person's rights. Public awareness, both individuals and legal entities, to apply for trademark registration used in goods and or services is increasing from year to year. The increase in applications for trademark registration used in goods and or services is related to the rapid development of economic activities and the high level of business competition among business actors. The very rapid progress of information technology and transportation in the era of globalization allows goods or services produced and marketed in one country, within a short period of time, to be marketed in other countries. By using internet media, marketing of goods or services no longer recognizes time and country boundaries.

Page 14 of 14 | Total Record : 139

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023 Vol 5, No 2 (2022): November 2022 Vol 5, No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 4, No 2 (2021): November 2021 Vol 4, No 1 (2021): Agustus 2021 Vol 3, No 2 (2020): November 2020 Vol 3, No 1 (2020): Agustus 2020 Vol 2, No 2 (2019): November 2019 Vol 2, No 1 (2019): Agustus 2019 Vol 1, No 2 (2018): November 2018 Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018 More Issue