Pamulang Law Review
Jurnal ini dikelola oleh Fakultas Hukum Unpam dan diiterbitkan oleh Unpam Press. Jurnal Pamulang Law Review merupakan sebuah wadah bagi para akademisi dan peneliti serta masyarakat pada umumnya untuk menuangkan ide pemikiran dan gagasan yang kritis dan konstruktif pada bidang pengkajian Hukum sesuai dengan focus and scoupe. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan November. Pamulang Law Review (PalRev) merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum keperdataan dari berbagai sistem hukum yang terdapat dan berkembang di masyarakat tradisional dan modern yang disiapkan sebagai wadah dari pemikiran, penelitian dan gagasan para akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. Yang menjadi ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal Pamulang Law Review ini membahas berkaitan dengan berbagai macam aspek hukum, ialah: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Agraria; Hukum Ekonomi; Hukum Islam; Hukum Adat; Hukum Internasional.
Articles
139 Documents
<![CDATA[Kemandirian Pemerintahan Daerah Sebagai Penerapan Otonomi yang Seluas-Luasnya untuk Mencapai Pemerataan Pembangunan Daerah ]]>
<![CDATA[Soewita, Samuel]]>;
<![CDATA[Isnaeni, Belly]]>;
<![CDATA[Saleh, Taopik]]>;
<![CDATA[Quesyini Ilyas, Ate]]>;
<![CDATA[Hidayat, Taufik]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35452
<![CDATA[Pemerintah daerah yang berbentuk Local Self Government berkeinginan untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi pemerintahan itu sendiri. Sistem Local Self Government dalam bentuk ini diperlukan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang selaras dengan keadaan daerah. Secara khusus, implementasi kebijakan pemerintah daerah di daerah akan lebih efektif dan efisien jika dikomunikasikan kepada instansi pemerintah pusat terkait. Sebagai upaya untuk mendorong pengembangan kawasan baru, metropolitan, dan kosmopolitan sebagai pusat perdagangan, bisnis, dan industri, penerapan otonomi daerah juga diakui. Kampanye otonomi daerah ini bertujuan untuk memberdayakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan seperti prakarsa, kreativitas, peran, dan aktivisme masyarakat dalam rangka pembangunan dan kemajuan daerah. Ciri khas daerah otonomi adalah kemampuannya beradaptasi dan berubah, yang setara dengan urusan satu negara.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Dengan Jaminan Sertifikat Tanah ]]>
<![CDATA[Ghean Niagara, Serena]]>;
<![CDATA[Nur Hidayat, Candra]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35453
<![CDATA[Kredit macet dapat menunda kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan bunga maupun menerima kembali hutang pokok. Oleh karena itu, dapat diambil jalan penyelesaian yang terbaik antara bank sebagai kreditur dengan debitur. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja Faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit. Apakah prosedur penyelesaian wanprestasi pada Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Pya sudah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa adanya itikad baik dari Debitur untuk membayarkan hutang-hutangnya, Debitur dalam keadaan tidak berdaya dikarenakan usaha yang Debitur kelola sedang mengalami pailit, karena kasus covid-19 yang semakin melonjak pada tahun 2020 seharusnya pihak Debitur mendapatkan kesempatan untuk membayarkan hutang-hutangnya dengan cara yaitu: Pihak Debitur dapat meminta penundaan pembayaran hutang kepada pihak Kreditor, Belum adanya dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit, Meminta untuk penjadwalan kembali mengenai keringanan permasalahannya melalui jalur perdamaian yang telah diatur pada BAB III Bagian Kesatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diatur pada Pasal 222, ayat (2) dan ayat (3).]]>
<![CDATA[Efektivitas Konsep Presidential Threshold Dalam Penentuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Kompetisi Pemilihan Umum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sofwan, Edi]]>;
<![CDATA[Hastiti Putri, Dayandini]]>;
<![CDATA[Pahlawan MP, H Muhamad Rezky]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35466
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas penggunaan ambang batas presiden atau presidential threshold dalam pemilihan umum presiden di Indonesia. Setiap negara yang berdaulat dipimpin oleh seorang pemimpin negara untuk menjalankan segala bentuk tugas kenegaraannya. Sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kedadulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Indonesia mengimplementasikan sistem presidensial dalam pemerintahannya dimana pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden terpilih dan bertindak atas nama rakyat sebagaimana bagian dari negara demokrasi. Presiden di Indonesia dipilih oleh rakyat melalui sebuah proses pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan jenis metode Hukum Normatif melalui data kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, undang-undang, dan peraturan terkait judul penelitian yang membahas tentang Presidential Threshold. Hasil Penelitian pertama, Dalam proses pencalonan Presiden di Indonesia di usung oleh partai politik menggunakan sistem presidential threshold dimana hanya partai yang memenuhi ambang batas yang boleh mengajukan calon presiden, Presidential threshold yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20% dari perolehan kursi di parlemen bagi setiap partai politik. Hasil Penelitian kedua, Ambang batas ini telah membatasi hak berpolitik warga negara Indonesia dan interpretasi dari presidential threshold seharusnya adalah ambang batas untuk keterpilihan presiden bukan untuk pencalonannya, maka dengan demikian telah melanggar konstitusi yang diatur dalam pasal 28D ayat 3.]]>
<![CDATA[Penyelesian Sengketa Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Antara Pembeli Dengan Ahli Waris Secara Litigasi Sebagai Jalan Mendapatkan Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Soewita, Samuel]]>;
<![CDATA[Mahendra, Reza]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43281
<![CDATA[Land disputes never subside, and in fact tend to continue to increase in both intensity and completeness, as access to obtain and own land becomes increasingly difficult. Disputed land issues include land objects, boundaries, area, land status, subject surroundings, rights containing, transfer of rights and so on. One way to resolve land disputes is generally through the courts (litigation). This route is used if the parties feel that their rights have been disturbed and have caused harm, then the person who feels their rights have been harmed can file a lawsuit in court in accordance with applicable procedures. A lawsuit before the court always contains elements of a plaintiff or plaintiffs, a defendant and a co-defendant or co-defendants. The method of settlement through the court is regulated in the Civil Procedure Law (Burgerlijk Procesrecht, Civil Law of Procedure). It is hoped that with the existence of civil procedural law, parties to a dispute can restore their rights that have been harmed by other parties through a court that provides a sense of legal certainty.]]>
<![CDATA[Pencegahan Perkawinan Anak di NTB: Perspektif Kebijakan dan Masyarakat dalam Perspektif Gender ]]>
<![CDATA[Maghfurrohman, Muhammad]]>;
<![CDATA[Bima Putri, Nurhastuti]]>;
<![CDATA[Zulkarnain3]]>;
<![CDATA[Jidatul Haz, Aaz]]>;
<![CDATA[Hamim, Khairul]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43282
<![CDATA[This article discusses the phenomenon of preventing child marriage in West Nusa Tenggara (NTB) with a focus on gender policies and perspectives. NTB has the third highest gender bias index in Indonesia, reaching 0.490 after Jambi and Southeast Sulawesi. The phenomenon of child marriage is also widespread in NTB, encouraging policy makers to implement the Marriage Age Maturation Program (PUP) as a prevention effort. This research analyzes PUP as an object of study with a gender perspective from policy makers and society. The factors causing gender bias in preventing child marriage in NTB are described in descriptive-qualitative field research. The research results show that policy makers prioritize gender justice, but the community has an unequal view regarding the implementation of PUP in NTB. The minimal role of women in the public sphere is caused by society's attachment to absolute interpretations of the text, creating three forms of gender bias in NTB women: marginalization, subordination, and stereotypes. The importance of a holistic and inclusive approach in developing policies to prevent child marriage in NTB is highlighted. This article provides insight into increasing policy effectiveness by paying attention to societal norms and attitudes towards gender.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ]]>
<![CDATA[Supiyati]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43283
<![CDATA[In a criminal case, there are investigation and investigative procedures carried out by the competent authorities in accordance with the oldest procedures in the provisions regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Arrests carried out by investigators are a form of special permission granted by law but this does not mean they can be carried out arbitrarily. Arrest is a very important legal process because it will affect the next stages of the legal process. Therefore, arrests must be carried out carefully, carefully and carefully by investigators. In Indonesia, several cases of victims of wrongful arrest often occur due to errors or negligence in the investigation and investigation process which are not in accordance with existing procedures or statutory regulations. This results in victims of wrongful arrest suffering both physically, psychologically and materially and receiving negative stigma from the public who knows about this. Mistakes in the arrest process have quite big consequences because if these mistakes are not immediately corrected they will continue in the following stages. If an error occurs in this process before the case is decided by the court, the suspect or his family can file a pre-trial hearing regarding the illegality of the arrest and can at the same time demand compensation.]]>
<![CDATA[Teori Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ]]>
<![CDATA[Harding, Haryadi]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43284
<![CDATA[In cases of bankruptcy and postponement of debt payment obligations (PKPU), cases are often filed repeatedly because the provisions of Article 1917 of the Civil Code or the principle of nebis in idem have been excluded in Law Number 37 of 2004 and in cases of bankruptcy and postponement of debt payment obligations adheres to a simple proof system, namely the fact of two or more creditors and the fact that the debt is overdue and unpaid. Therefore, the method of approach used in this research will refer to the approach to regulations and to cases that are filed repeatedly with the data processing process using qualitative data processing methods to process data that is narrative or text with a deductive model, namely combining theories related to the subject matter of this research and looking at the facts that occur in the world of law enforcement, especially in cases of Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, so that a result can be obtained regarding the effectiveness of the application of simple proof in ensuring the upholding of the principle of legal certainty.]]>
<![CDATA[Keabsahan Penyidikan Atas Putusan Praperadilan ]]>
<![CDATA[Riyanto, Arif]]>;
<![CDATA[Yanuar Chandra, Tofik]]>;
<![CDATA[Basuki]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43285
<![CDATA[Law enforcement is a system that includes harmony between values and rules and real human behavior. Pretrial is a part of the district court which carries out a supervisory function, especially in cases of coercive efforts against suspects by investigators or public summons. The supervision referred to is supervising how a law enforcement officer exercises the authority vested in him in accordance with the provisions of existing laws and regulations, so that law enforcement officers do not exercise arbitrarily. Legal efforts in the criminal process can be said to be part of the law enforcement process. This can be understood because in essence legal action is also an effort to realize the idea of achieving justice or legal certainty.]]>
<![CDATA[Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam kesepakatan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Mahara Saputri, Dea]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43286
<![CDATA[Buying and selling is a common form of transaction that is often carried out by people. Usually, a sale and purchase agreement is made verbally or in writing based on the agreement of the parties (seller and buyer). Talking about buying and selling transactions, it cannot be separated from the basic concept of agreement as contained in Article 1313 of the Civil Code which confirms that an agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. The provisions governing agreements are contained in Book III of the Civil Code, which has an open nature, meaning that its provisions can be set aside, so that they only function to regulate. The open nature of the Civil Code is reflected in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code which contains the principle of Freedom of Contract, meaning that every person is free to determine the form, type and content of the agreement. The agreement does not conflict with applicable laws and regulations, decency and submission in general. Therefore, every legal act, whether written or unwritten, must contain an element of justice for the parties entering into an agreement which will give rise to an agreement.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Korban Begal Dalam Upaya Pembelaan Terpaksa Di Tinjau Berdasarkan Pasal 49 KUHP ]]>
<![CDATA[Fauziah, Anisa]]>;
<![CDATA[Ananta Putra, Yudha]]>;
<![CDATA[Mulyanto, Edy]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43287
<![CDATA[Not everyone who becomes a victim Robbery is silent and resigned. There are also victims of robbery who make every effort to defend themselves, their property, their honor, and their lives. In an effort to protect himself, someone who fights back by attacking the perpetrator who tries to take his property is a form of defense from someone under compulsion or in the Criminal Code is known as Noodweer. This study uses a type of normative research. The data collection method used in this research is library research. The source of the data in this study is secondary data, namely data obtained indirectly from the source from literature studies that have a relationship with the research object taken in the protection of robbery victims in perforce reviewed. Noodweer is used as a justification, but not as a reason to justify an unlawful act, but rather someone who is forced to commit a crime is forgiven because there was a violation of the law that preceded the act. The causal relationship between attack and mental shock is perforce reviewed, and cannot eliminate the nature of breaking the law, but in conditions of mental shock, it can be a justifying reason or excuse that can abolish the punishment. Legislators must provide more detailed explanations of the articles so that they are more easily understood by the public, besides that it is hoped that there will be an update from the colonial Criminal Code into a new law. In addition, law enforcement officials must be able to pay more attention to the problem of victims with dual status so that legal protection for victims with dual status gets clarity about the rights they deserve.]]>
