cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/about/editorialTeam
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Ganesha Law Review
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 26569744     EISSN : 26849038     DOI : https://doi.org/10.23887/glr.v1i1
Core Subject :
GANESHA LAW REVIEW is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. GANESHA LAW REVIEW is published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. GANESHA LAW REVIEW accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. GANESHA LAW REVIEW is published two times a year (in May and November).
Arjuna Subject : -
Articles 146 Documents
 1   2   3   4   5 
EXISTENCE AND DEVELOPMENT GROUP COMPANIES IN THE MINING SECTOR (PT. BUMI RESOURCES TBK) Hartana, Hartana
Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT. Bumi Resources Tbk. memiliki saham pengendali secara absolute terhadap anak-anak perusahaannya (subsidiaries), sehingga PT. Bumi Resources Tbk. dapat mengontrol, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab secara mutlak terhadap kegiatan operasional anak-anak perusahaannya. Untuk memperluas jaringannya, PT. Bumi Resources Tbk. membentuk perusahaan subholding yaitu PT. Bumi Resources Mineral Tbk. (BRM). BRM memfokuskan diri sebagai induk perusahaan yang mengurusi beberapa anak usaha yang bergerak dalam bisnis non- batubara. Pembentukan subholding ini tak lepas dari ekspansi yang dilakukan oleh PT. Bumi Resources Tbk. yang telah melakukan akuisisi beberapa perusahaan mineral non batubara, antara lain Calipso Investment Pte Ltd (99%), International Minerals Company, LCC (100%), Lemington Investments Pte.Ltd (99%), PT. Citra Palu Minerals (96,97%), PT. Dairi Prima Mineral (80%), PT. Multi Capital (99%), dan PT. Sarkea Prima Minerals (20%). Perusahaan-perusahaan tersebut selanjutnya menjadi anak dan/atau afiliasi dari PT. Bumi Resources Mineral Tbk.
PERSEFEKTIF IN HUMAN TRAFFICKING CRIME LAW NUMBER 39 OF 1999 ON HUMAN RIGHTS CASE AGAINST CHILD TRAFFICKING IN MEDAN Putu Ayu Dewi, Ida Monika
Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laws are the norms that govern all human actions that can be done and should not be carried out both written and unwritten and have sanctions, so that the entry into force of these rules can be forced or coercive and binding for all the people of Indonesia. The most obvious form of manifestation of legal sanctions appear in criminal law. In criminal law there are various forms of crimes and violations, one of the crimes listed in the criminal law, namely the crime of Human Trafficking is often perpetrated against women and children. Human Trafficking is any act of trafficking offenders that contains one or more acts, the recruitment, transportation between regions and countries, alienation, departure, reception. With the threat of the use of verbal and physical abuse, abduction, fraud, deception, abuse of a position of vulnerability, example when a person has no other choice, isolated, drug dependence, forest traps, and others, giving or receiving of payments or benefits women and children used for the purpose of prostitution and sexual exploitation. These crimes often involving women and children into slavery.Trafficking in persons is a modern form of human slavery and is one of the worst forms of violation of human dignity (Public Company Act No. 21 of 2007, on the Eradication of Trafficking in Persons). Crime human trafficking crime has been agreed by the international community as a form of human rights violation.
SEA PROTECTION FROM OIL POLLUTION BY SHIP TANKER Kristiani Purwendah, Elly
Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dilaksanakan berdasarkan asas; tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintah yang baik dan otonomi daerah. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi; perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengendalian lingkungan hidup dalam hal ini dimaksudkan meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing- masing. Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas; instrumen ekonomi lingkungan, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
IMPOSITION OF SANCTIONS ANALYSIS OF BUSINESS CRIME CRIMINAL ABORTION Ngurah Ketut Hendra Gunawan, I Gusti
Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abortion is misconduct when committed intentionally abort way without any obvious reason to do so. Regarding the crime of abortion is regulated in the Act Positive in Indonesia. Perform abortions should not be just anyone do it because they have to kill the fetus in the womb. In this case I raised the issue that is how the imposition of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of abortion and how the alleviation and prevention of criminal acts of abortion in Indonesia.
EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT YANG TERDAPAT DI LUAR INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITOR Satrio, Adi; Kartikasari, R.; Faisal, Pupung
Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas mengenai aspek kepailitan lintas batas dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak Kreditor. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan Kurator apabila Debitor Pailit memiliki harta yang terdapat di luar Indonesia dengan dihubungkan terhadap pemenuhan hak-hak Kreditor seperti untuk mendapatkan pembayaran dari penjualan harta Debitor Pailit. Pedoman pelaksanaan eksekusi atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian, Indonesia tidak terikat dengan suatu perjanjian internasional terkait cross border insolvency, sehingga putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial di luar Indonesia. Oleh karena itu, hal ini akan menyebabkan tidak dapat dijualnya harta Debitor Pailit untuk digunakan sebagai pembayaran kepada para Kreditornya.
IMPLEMENTASI UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PEREDARAN CD MUSIK BAJAKAN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG Wahyu Dana, Gede Agus; Sudika Mangku, Dewa Gede; Sudiatmaka, Ketut
Ganesha Law Review Vol 2 No 2 (2020): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out how the implementation of Law number 28 of 2014 concerning copyright related to the still circulation of pirated music CD (compact disk) in the district of Buleleng and to find out the efforts made by the local government especiallythe police with the discovery of pirated music CD. This research is an empirical research that is descriptive in nature. Data collection using library research, observation, and interviews. Samples were taken from pirated CD sellers and pirated CD consumers and the police using proposive sampling techniques. Data analysis was performed with a qualitative descriptive analysis and presented in a descriptive analysis. Research results show that where Law number 28 of 2014 concerning copyright has not been implemented properly in society, the lack of complaints from creators and the public and the legal culture of society is still relatively weak. The efforts made by the local government are only preventive and repressive (investigative) action if there is chaos in the community.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI KOTA SINGARAJA Putu Monika Dewi, Ida Ayu; Rai Yuliartini, Ni Putu; Sudika Mangku, Dewa Gede
Ganesha Law Review Vol 2 No 2 (2020): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An accident is an omission and negligence is a crime that is no criminal accountability, as set out in Article 310 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. The issue when the accident committed by a child causing others died, how law enforcement against minors in the case accident resulting in loss of lives of others in the city of Singaraja. This study uses empirical legal research. Empirical legal research is a field research by relying on facts. Data were collected by interviews and by means of a literature study, methods of analysis with qualitative way to describe and interpret data based on the doctrine and legal norms relating to the subject of the obtain problem then arranged for the clarity of the issues discussed. Based on the research that writers get in law enforcement against children, generally from the data in the can since 2017 till 2019 there are 25 cases entered in the Police Buleleng, the solution is only at the stage of diversion in the police, because the child was 15 years old and is suspect as well as the penalties are less than 7 (seven) years, where the child has violated Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 year 2009 regarding Traffic and Road Transportation.
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH KOS (INDEKOS) BAGI PARA PIHAK TERKAIT PERJANJIAN LISAN DI KOTA SINGARAJA Putu Utari Praba, Dewa Ayu; Sari Adnyani, Ni Ketut; Sudiatmaka, Ketut
Ganesha Law Review Vol 2 No 2 (2020): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to (1) find out the mechanism of boarding house rental agreement for the parties related to verbal agreements. (2) find out the implementation of a boarding house rental agreement for the parties related to verbal agreements in Singaraja City. (3) the legal consequences of the boarding house rental agreement for the parties related to the verbal agreements if one of the parties do a default. This research is a kind of empirical juridical research, with descriptive qualitative research, the research subjects are Owners and Tenants of Wijaya Kusuma Boarding House, Wahyu Murti, Baktiseraga, and Putri Lingga. Data collection, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that; The mechanism of boarding house rental agreement for parties related to verbal agreements, namely inform the tenants to give the identity, payment of rent, information of the night- visit provisions, and agreement reached in the specified agreement in accordance with 1320 KUH Perdata; The implementation of the verbal agreement of boarding house rental in Singaraja City by means of the tenant have to come to the boarding house to meet the owner directly.
UPAYA PERLAWANAN (VERZET) TERHADAP PUTUSAN VERZTEK DALAM PERKARA NO.604/PDT.G/2016/PN.SGR DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B Edy Febriana, Nyoman; Sudika Mangku, Dewa Gede; Rai Yuliartini, Ni Putu
Ganesha Law Review Vol 2 No 2 (2020): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, upaya perlawanan (Verzet) terhadap putusan verztekdalam perkara No.604/Pdt.G/2016/PN.Sgr di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B dan pelaksanaan putusan verztek dalam pembagian harta gono gini.Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam mengajukan sebuah upaya perlawanan (verzet).
PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT SETRA KARANG RUPIT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B Oldy Rosy, Kadek; Sudika Mangku, Dewa Gede; Rai Yuliartini, Ni Putu
Ganesha Law Review Vol 2 No 2 (2020): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to know (1) the application of mediation in dispute resolution of Setra Karang Rupit Land at Singaraja Judiciary’s country class 1B (2) to find out the obstacles procedure of mediation dispute custom land in judiciary country class 1B. This research is using an empirical method. Sampling techniques using purposive sampling. The subject of this study was the chairman of the Judiciary’s country of Singaraja class 1B, Bendesa Adat Temukus village, and the object of the study is the role of mediation in dispute resolution of Setra Karang Rupit custom land. The techniques used in this study are document study techniques in Singaraja Judiciary’s country class 1B, interview techniques and observation techniques. The collected Data is analyzed in a qualitative description. The results of the study indicates . (1) In the application of mediation concerning on the dispute resolution Setra Karang Rupit custom land where the evidence of the plaintiff using certificates, testament and parent’s heritage, (2) concern on how about the obstacles in the implementation of the mediation in dispute resolution of Setra Karang Rupit custom land in Singaraja Judiciary’s country class 1B is the plaintiff itself didn’t attending the trial, the legal authority of the plaintiff are resigned during the trial, and the process of the trial itself the plaintiff is too long delayed the way of the trial, so that there’s any obstacles happened.

Page 3 of 15 | Total Record : 146

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2024): November Vol. 6 No. 2 (2024): November Vol 6 No 1 (2024): May Vol. 6 No. 1 (2024): May Vol 5 No 2 (2023): November Vol. 5 No. 2 (2023): November Vol. 5 No. 1 (2023): May Vol 5 No 1 (2023): May Vol. 4 No. 2 (2022): November Vol 4 No 2 (2022): November Vol 4 No 1 (2022): May Vol 3 No 2 (2021): November Vol 3 No 1 (2021): May Vol 2 No 2 (2020): November Vol 2 No 1 (2020): May Vol 1 No 2 (2019): November Vol 1 No 1 (2019): May More Issue