Articles
146 Documents
<![CDATA[THE SANCTION FORMULATION IN CORRUPTION CRIME DUE TO INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM TO REALIZE THE PUNISHMENT GOALS ]]>
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>;
<![CDATA[L, Sahuri]]>
<![CDATA[ Ganesha Law Review Vol 1 No 2 (2019): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Formulation of Criminal Sanctions holds a strategic position in an effort to decrease corruption crime. Until now, the application of criminal sanctions in Indonesia has not provided a direction for the occurrence of a significant decrease in corruption. This can be seen from the issued by Transparency International 2017 about the ranking of the most corrupt countries in the world, where Indonesia still in the 5thranks in ASEAN. This research purposes to analyze and to formulate the harmony in the formulation of criminal sanctions for corruption, with the goal of Indonesian criminalizing law system so that the ultimate goal is suppressing the level of corruption in Indonesia can be achieved. This study is used the statute, conceptual and case approach as a method to analyze the legal substances and the results of this research had been shown, there are several weaknesses in the criminal punishment system according to The Act Number 31 on 1999 andThe Act Number 20 on 2001; where, the system of corruption criminalizing is complicated that make the punishment for corruption cannot reach the goal of punishment. For the better law system in the future, it is more appropriate criminal sanctions needed to be formulated, so that the purpose of criminal penalties for corruption can be achieved, used by conducting a plea bargaining in the beginning, that the perpetrator must return state losses and pay fines but still be found guilty through the determination of the judge.]]>
<![CDATA[THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN THE PROVISION OF BUDGET ASSOCIATED WITH THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED WASTE FACILITY ]]>
<![CDATA[Ayu Eviani Yuliantari, I Gusti]]>
<![CDATA[ Ganesha Law Review Vol 1 No 2 (2019): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research entitled “The Role of Local Government in The Provision of Budget Associated with The Development of Integrated Waste Treatment Facilityâ€. This study used empirical research. Data of this study was collected through various techniques including interviews and requested data from the area under investigation. One of the permit requirements in the field of environmental law was that the activities of the business should have AMDAL ensures that the business activity would not cause major and significant impact on the environment. Environmental management and environmental law enforcement, should be implemented firmly and wisely. One of the policies implemented was to enter one of the documents in the environmental feasibility of the licensing of development are estimated to have an impact. Local government was not given to the indigenous village Ships fully, delays in awarding these funds, making the development of the Integrated Waste Management was still unrealized. As mandated in the law, and the money should be given as soon as the efforts to enforce the environmental oriented environmental sustainability itself.]]>
<![CDATA[STATUS OF WOMEN AFTER DISMISSED FROM MIXED MARRIAGE IN BALI'S LAW PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>
<![CDATA[ Ganesha Law Review Vol 1 No 2 (2019): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan apabila terjadi perceraian dari perkawinan campuran; Tingkat keberterimaan desa adat terhadap perempuan yang mengalami perceraian dari perkawinan campuran. Pengaruhnya terhadap keberadaan kaum perempuan Bali setelah bercerai dari perkawinan campuran. Metode hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah dan analisis hukum dengan menggunakan interpretasi hukum. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori hukum, serta teori pluralisme hukum. Hasil penelitian: Secara filosofis, perlindungan hukum untuk perempuan Bali yang mengalami perceraian akibat perkawinan campuran mulai memperoleh perhatian karena bersinggungan dengan keberadaannya sebagai bagian dari warga desa adat apalagi perempuan yang semula berkasta brahmana tidak bisa kembali ke rumah deha. Merespon keberadaan perempuan yang sudah nyerod (turun kasta) akibat perkawinan campuran, desa adat umumnya mau menerima perempuan yang bersangkutan dengan membayar uang penanjung batu sebagai prasyarat untuk bisa kembali diterima di desa adat sebagaimana layaknya krama istri (warga desa adat yang perempuan) lainnya. Secara Hukum, pengaruhnya bagi perempuan Bali perempuan Bali terhadap keberadaannya dalam lingkungan sosial di desa adat. Secara sosiologis. sejumlah desa adat menerima kembali dengan tangan terbuka perempuan dengan status bercerai dari perkawinan campuran, terkait kewajibannya ngayah dan haknya mendapatkan pengayoman dari desa adat juga diprioritaskan.]]>
<![CDATA[PRODUCT LIABILITY DAN RELEVANSI KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG EKSONERASI DALAM TRANSAKSI GITAR ELEKTRIK ]]>
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>
<![CDATA[ Ganesha Law Review Vol 1 No 2 (2019): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada product liability dan relevansi pencantuman klausula baku pada transaksi jual-beli gitar elektrik. Dalam prakteknya pelaku usaha menolak tuntutan konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan produknya. Penolakan pelaku usaha dituangkan secara tertulis dalam bentuk klausula eksonerasi pada setiap perjanjian baku yang telah dipersiapkannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk snowball sampling yakni penarikan sampel didasarkan pada penunjukan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya, tidak ada ketentuan pasti dalam bentuk angka atau prosentase mengenai jumlah sampel yang akan diteliti, besarnya jumlah sampel didasarkan atas titik jenuh. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi ketentuan product liability belum efektif diterapkan oleh pelaku usaha di Denpasar akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh struktur hukum serta lemahnya budaya hukum masyarakat khususnya pelaku usaha terkait pemahaman mengenai kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Klausula baku yang dicantumkan pelaku usaha tidak relevan karena memenuhi unsur terlarang dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENATAAN PULAU-PULAU TERLUAR DI PROVINSI MALUKU UTARA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Malik, Faissal]]>;
<![CDATA[J. Kotta, Ridjal]]>;
<![CDATA[Murni Rada, Arisa]]>
<![CDATA[ Ganesha Law Review Vol 1 No 2 (2019): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia sebagai negara kesatuan, merupakan negara kepulauan, yang mempunyai kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terkandung di dalamnya, dapat dipahami sebagai potensi nasional yang harus ditata dan dikelola secara baik. Selain itu Indonesia juga memiliki pulau-pulau terluar yang sekaligus merupakan garda terdepan dalam keamanan dan ketahanan negara. Meskipun demikian harus disadari bahwa penataan dan pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia belum dilakukan secara optimal, tak terkecuali di Provinsi Maluku Utara. Hal ini terkonfirmmasi melalui pulau sipadan dan ligitan harus lepas dari yurisdiksi Indonesia, di Maluku Utara, maraknya pencurian ikan di perairan Maluku Utara setidaknya menjelaskan bahwa pengamanan pada pulau-pulau terluar melalui kebijakan ditingkat daerah belum optimal dilakukan oleh pemeritah Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu pulau-pulau terluar sebagai fungsi pertahanan berperan sebagai pintu gerbang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pengawasan sehingga pulau-pulau terluar terjaga dan terawasi, sehingga ketahanan nasional terlindungi dari berbagai ancaman.. Selain itu fungsi ekonomi, yang berbasis pada sumber daya yang merupakan ekosistem penting bagi penyediaan pariwisata maupun sumber daya poerikanan dapat ditata dan dikelola dengan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar, ini semua dapat terwujud jika ada kebijakan nasional maupun lokal di tingkat Provinsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan kajian pada prinsip hukumm peraturan perundangan perlindungan pulau-pulau terluar undang-undang terkait lainnya sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan di tingkat daerah dalam rangkat memberikan perlindungan yang lebih optimal dalam penataan dan pengelolaan pulau-pulau terluar.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION AND THE EMPOWERMENT OF THE DISABLED COMMUNITY IN BULELENG REGENCY ]]>
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>;
<![CDATA[Artha Windari, Ratna]]>;
<![CDATA[Sugi Hartono, Made]]>;
<![CDATA[Ayu Apsari Hadi, I Gusti]]>
<![CDATA[ Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to find out about the protection and empowerment of people with disabilities in Buleleng Regency. In Buleleng regency, either government or private buldings including their public places are not built with fully provided accessibility for persons with disabilities. Furthermore, the persons with disabilities still having trouble to obtain their rights due to social and cultural factors, economic factors, weak policies and law enforcement in favor of disabled and also there is no legal umbrella that clearly regulates the protection and empowerment of persons with disabilities. As for this research is the normative legal study with using qualitatively analysis techniques. The fulfillment of social and economic rights is realized by the government of Buleleng Regency in the form of Social Assistance for Persons with Disabilities with giving an amount of money each month. The persons with disabilities are also trained to be given jobs according to their abilities. There are also Regional Regulations on the protection and fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities which is soon be enacted that is include rights and legal protections for persons with disabilities, such as : the right to fullfill equality before the law until intellectual rights are protected.]]>
<![CDATA[LEGALITY OF THE EXTRADITION TREATY BETWEEN NATIONS ENGAGING COOPERATION IN RELATION WITH CRIME PREVENTION ]]>
<![CDATA[Okta Setiawan, Komang]]>
<![CDATA[ Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[International agreements can serve as the basis for determining the basis of cooperation between countries, one of the cooperation between the government of the Republic of Indonesia and other countries in the fight against transnational crime is the extradition treaty. The number of criminals who have fled abroad or otherwise make Indonesia held an extradition treaty with several countries. Issues raised is about setting Extradition treaty as well as the legality of the extradition treaty that made Indonesia against countries that do the same job and if the Indonesian state has not made an extradition treaty with that country are preventing the offender. Agreement is said to be valid when both countries approved the agreement by ratifying the agreement in the form of Law. Therefore, the International Agreement in the field of extradition is critical in the implementation of extradition requests, because through the extradition treaty is essentially required that the submission of the perpetrators of criminal acts based on the agreement made between the countries requesting and state required under Article 27 of the Vienna Convention requires that a request for extradition must be met,]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS PERFORMANCE OF CRIMINAL ACTION ]]>
<![CDATA[Ayu Krisna Permata Sari, I Gusti]]>
<![CDATA[ Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Persecution is a crime that is rife lately. Perpetrators in this crime are also rife in the scope of children. The children innocently take actions that should not be carried out by children their age. For the sake of vent their emotions to hit, kick, and even hurt certain people who are around them. This is what must be addressed and searched for the cause. Because this action can have fatal consequences later for people who are affected by the persecution. But not only the victims, the perpetrators also must be corrected so that later the perpetrators do not repeat the provisions again. Not just sanctions in improving the child's psychic but also in terms of legal protection received by the child as a perpetrator in the criminal act of abuse. Legal protection is something that must be obtained by someone, either as a perpetrator or as a victim in a crime. This is in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. In other words the child must be treated humanely, given special facilities and infrastructure and the imposition of sanctions for the child must be adjusted to the best interests of the child.]]>
<![CDATA[DE-RADICALIZATION AND GUIDANCE FOR CRIMINAL ACTS OF TERRORISM IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Utari Praba, Dewa Ayu]]>
<![CDATA[ Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Deradicalization is an effort to reduce radical activities and neutralize radical understanding for someone who is involved with terrorists and their sympathizers and community members who are exposed to radical terrorist understandings. These efforts to transform from radical beliefs or ideologies to non-radical ones with multi and interdisciplinary approaches for people who are affected by radical beliefs. However, in this case the de-radicalization program against terrorism has not been effective due to several things such as the non-optimal implementation of existing development standards, community culture that is sometimes still relatively difficult to accept ex- terrorists after they leave prison, as well as non-cooperative prisoners. In this case, the handling of Terrorism Crimes committed by the government can be divided into two fields, inside the Penitentiary and outside the Penitentiary. The legal approach method based on Law Number 15 of 2003 concerning Eradication of Terrorism Crimes has not optimally reduced the potential for violence against acts of terrorism because it tends to display the use of weapons. This research was conducted using an empirical legal research method that combines descriptive qualitative and quantitative methods. The nature of this research is descriptive research (describing) analysis. With the efforts to deradicalize and foster terrorism, it is hoped that there will be cooperation between terrorist prisoners and the government to provide information on the existence of the terrorism network.]]>
<![CDATA[COMPARISON OF SETTINGS REGARDING THE DEAD INJECTION APPLICATION IN THE NETHERLANDS AND INDONESIAN COUNTRIES ]]>
<![CDATA[Paramita Brata, Desak]]>
<![CDATA[ Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Countries around the world have different legal systems. But the most commonly known are the Continental European legal system and the Anglo Saxon legal system. Continental European legal system is a legal system based on various legal provisions that have been codified and the example of the State that has this system is the State of Indonesia. Whereas Anglo Saxon is a legal system based on jurisprudence and the example of the State which has this system is the Netherlands. Each country has a different legal system, as well as in medicine. In the medical world known as Euthanasia. Euthanasia is defined as the act of terminating a person's life (or other creatures) on purpose because of the pain that makes him suffer too much. Indonesia has not specifically and firmly set the issue of Euthanasia and this matter is still being debated. The Indonesian Criminal Code does not find any articles that explicitly regulate eutahanasia. However, if observed, there is an article which shows that the prohibition against Euthanasia is article 344 of the Criminal Code, which is a murder carried out with a very and strict request by the victim. It is different from other Continental European countries such as the Netherlands as the first country to legalize Euthanasia. As of 2002, the Netherlands has adopted the concept of Euthanasia into its legal book.]]>
