cover
Contact Name
Humiras Betty Sihombing
Contact Email
bettysihombang1807@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR. TD. Pardede Nomor 21 Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Darma Agung
ISSN : 08527296     EISSN : 26543915     DOI : -
Journal Focus of the Darma Agung Journal is multidisciplinary research to the lecturers, students and related institutions, especially in Indonesia which leads to an increasing in Indonesian Human Development Index. The scope includes collection of the results of research, studies or community service activities that elaborate the field of Management in general. The Scopes is Office Management, Secretary Management, Business Management, Human Resource Management, Financial Management, Education Management, Financial Management, Law, Engineering, Nursing, Agricultural, Social Science.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,140 Documents
PENGARUH KOMPONEN DESTINASI WISATA, TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG ULANG MELALUI KEPUASAN WISATAWAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI DESA WISATA BURAI KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN Eriyan, Muhamad Adri; Nurbaeti, Nurbaeti; Asmaniati, Fetty
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 6 (2024): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i6.4972

Abstract

Desa wisata Burai awalnya dipopulerkan sebagai kampung warna warni oleh masyarakat secara bergotong royong dengan melakukan pengecatan dengan berbagai warna pada jalan setapak desa, tempat ibadah dan rumah penduduk di sepanjang pinggiran Sungai Kelakar. Dari daya tarik wisata yang ditawarkan bermacam-macam diharapkan bisa menarik minat berkunjung wistawan ke Desa Wisata Burai. Namun kunjungan wisatawan di Desa Wisata Burai jumlahnya fluktuatif, ini juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya minat wisatawan untuk melakukan kunjungan ulang. Melihat permasalah di atas, bahwa minat wisatawan untuk berkunjung ulang ke Desa Wisata Burai diduga masih kurangnya inovasi-inovasi baru terkait komponen destinasi wisata, electronic word of mouth dan citra destinasi dari Desa Wisata Burai yang juga berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 340 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen destinasi wisata dan electronic word of mouth tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung. Peran intervening kepuasan wisatawan hanya bisa memengaruhi citra destinasi dengan keputusan berkunjung ulang
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT FORCED DELISTING DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Amalia, Garnita; Nefi, Arman
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 6 (2023): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i6.3808

Abstract

Pasar modal merupakan salah satu instrumen keuangan di mana bertujuan untuk memperoleh dana atau modal jangka panjang dengan cara penjualan efek. Dalam mewujudkan pasar modal kondusif dibutuhkan adanya regulasi yang menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku pasar termasuk pemegang saham minoritas. Regulasi di bidang pasar modal yang masih dinilai lemah diantaranya mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas atas penghapusan pencatatan saham perusahaan tercatat secara paksa (forced delisting). Penelitian bertujuan menganalisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perusahaan tercatat akibat forced delisting di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian dimaksud adalah peraturan yang berlaku di Indonesia belum cukup memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat forced delisting, sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat forced delisting di Amerika Serikat adalah dengan memberikan kesempatan Perusahaan Tercatat yang mengalami forced delisting untuk dapat memperdagangkan sahamnya melalui mekanisme Over-the-Counter Bulletin Board (OTCBB) atau the pink sheet. Kata Kunci: Forced Delisting; Pemegang Saham Minoritas; Perlindungan Hukum
SUSTAINABILITY ORIENTED INNOVATION ANALYSIS: LOW SULFUR MARINE FUEL OIL (LS MFO) TOWARDS INDONESIA'S GREEN PORT Sari, Dian Inda; Nidar, Sulaeman Rahman
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4537

Abstract

The Indonesian government has demonstrated its commitment to facilitating the transition towards zero-carbon fuel in maritime operations, along with the evolution of Indonesian ports into environmentally sustainable hubs. This commitment is exemplified through the initiation of low sulfur marine fuel oil (LS MFO) production, intended for naval armada fuel, within the port supply chain. This endeavor signifies a strategic move towards fostering greener practices within the maritime sector, aligning with global efforts to mitigate carbon emissions and promote sustainable development.
DEVELOPMENT OF LEGISLATIVE REGULATIONS ON CREATIVE ECONOMY EDUCATION AND INVESTMENT IN INDONESIA Taufiq, Muchamad; Sulistina, Sulistina
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 3 (2024): JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i3.4449

Abstract

Pancasila is the foundation of Indonesian philosophy to overcome every problem in the nation's life, including economic aspect. The progress of economy research must develop properly while still paying attention to the surrounding community. It is stated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that the land and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. So that as a country that has the potential for great wealth both from natural resources, human resources and cultural diversity in it, then in the framework of national development, various research, and innovation are needed to optimize the potential wealth that exists. The research formulations of this study are what is the relevance of economic growth and the implementation of interdisciplinary research; and how the development of the Indonesian government's seriousness in managing interdisciplinary research. In conclusion, interdisciplinary research is a form of investment from the government for better economic growth and economic progress based on interdisciplinary research can be used as an arena for Indonesia's promotion in the academic and economic fields globally.
PRINSIP EKOWISATA SITU JATIJAJAR DEPOK SEBAGAI PARIWISATA BERKELANJUTAN Akbar, Rais; Azwar, Azwar
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 5 (2024): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i5.4658

Abstract

Kota Depok membutuhkan inovasi untuk mengembangkan potensi lokal dikarenakan minimnya ruang terbuka hijau. Pengembangan ekowisata di Situ Jatijajar merupakan langkah strategis dalam mencapai pariwisata berkelanjutan di Kota Depok. Penelitian ini membahas pengembangan ekowisata di Situ Jatijajar, Depok, dengan tujuan mencapai pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan konservasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta promosi nilai-nilai budaya dan sejarah. Menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur yang menunjukan bahwa Situ Jatijajar memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam dengan keanekaragaman hayati dan warisan budaya yang kaya. Partisipasi aktif masyarakat lokal dan dukungan kebijakan pemerintah terbukti penting dalam pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta kesadaran dan keterlibatan dalam pelestarian lingkungan. Penelitian ini menemukan adanya tantangan yang dihadapi oleh Situ Jatijajar sebagai ekowisata seperti keterbatasan dana, kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan wisatawan, dan tekanan urbanisasi. Penelitian ini menyarankan bahwa perlunya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta program edukasi dan pelatihan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan penerapan prinsip-prinsip edukasi, partisipasi masyarakat, dan ekonomi yang tepat, ekowisata di Situ Jatijajar dapat memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan, menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta mempromosikan kesejahteraan sosial dan ekonomi di wilayah Kota Depok, Jawa Barat.
EFEKTIVITAS HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM KTT G20 DI BALI Mahadewi, Kadek Kadek; Pradnyantara, Gusti Ngurah Ary
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 6 (2023): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i6.3797

Abstract

Kesiapan Indonesia dalam menjadi tuan rumah dalam konferensi internasioanal menujuk Provinsi Bali dalam memperisapkan Kebutuhan dalam pelaksanaan KTT G 20 diseleggarakan November 2022, mejadikan Bali sebagai tuan rumah sehingga harus memenuhi taraf internasioanal. Penyelenggaran KTT G20 tidak saja menyangkut masalah kesalamatan tapi tentang infrastruktur yang akan memadai dalam terselengaranya konferensi Internasional. Salah satu program pemerintah melakukan pengadaan tanah untuk kepantingan umum di Nusa Dua menunjang pelaksaanan pembenahan saran dan prasana berstandar Internasioanl. Adapun permasalahan yang diperoleh : bagaimana efektivitas dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah untuk umum ? bagaimana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk ? metode penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris , pendekatan penelitian melalui pendekatan fakta, pendekatan undang-undang dan Pendekataan kasus. Sumber data diperoleh data primer dan data sekunder. Hasil pembahasan dari penelitian ini menggunakan 5 indikator dalam mengetahui efektivitas hukum melalui pendekatan undang-undang, penegakan hukum, masayarakat, sarana dan prasana dan kebudayaan. Beranjak dari itu belum adanya keefektivan dalam penerpan peraturan. Penyelesaian sengketa dalam permasalahan ini melalui jalur non litigasi melalui musywarah.
KEKUATAN MENGIKAT HUKUM MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESESAIAN SENGKETA WARIS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ADR Setiady, Tri; Maulina, Yulia Putri
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4616

Abstract

Di Indonesia terkait hukum pewarisan banyak menimbulkan permasalahan dan persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Pewarisan ini terjadi apabila meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta waris maka menjadi keharusan untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Permasalahan dalam pewarisan muncul karena adanya ahli waris yang merasa tidak puas dengan hasil warisan yang didapatkan. Sehinga terdapat istilah sengketa waris, Sengketa waris menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu sebuah kontroversi meliputi pertengkaran, Perselisihan yang diakibatkan adanya kepentingan, tujuan, dan ketidaksepahaman antara dua pihak atau lebih dalam metode pewarisan maupun hasil dari pembagian warisan. Penyelesaian Sengketa waris dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi salah satu contoh melalui mediasi sehinggga penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa waris melalui mediasi dan bagaimana kekuatan mengikat hukum mediasi dalam sengketa waris, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan peraturan perdundang-undangan terkait dan bahan hukum lainnya.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM INVESTASI ASING DI SEKTOR PERIKANAN DI INDONESIA Vita, Farida Rahma
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 5 (2024): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i5.4558

Abstract

Sejak dahulu kala, sumber daya ikan telah dimanfaatkan oleh manusia, awalnya untuk kebutuhan keluarga dan kemudian berkembang menjadi perikanan komersial akibat meningkatnya permintaan. Industri perikanan di Indonesia meliputi penangkapan ikan, budidaya ikan, serta kegiatan terkait seperti penyimpanan dan pengawetan. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya laut yang luas, hanya 72% dari perkiraan 12,01 juta ton potensi lestari perikanan yang dieksploitasi saat ini. Kesenjangan ini merupakan peluang besar untuk pertumbuhan yang ingin dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dengan menarik investasi asing ke sektor perikanan. Namun, pendekatan ini menyebabkan eksploitasi berlebihan dan berbagai pelanggaran hukum oleh perusahaan asing. Kehadiran perusahaan asing di sektor perikanan Indonesia sering ditandai oleh praktik melawan hukum seperti penangkapan ikan berlebihan, ketidakpatuhan terhadap praktik perikanan berkelanjutan, dan pelanggaran peraturan lokal. Aktivitas perusahaan-perusahaan ini mengakibatkan degradasi lingkungan, penurunan stok ikan, dan dampak negatif pada komunitas nelayan lokal. Kurangnya penegakan hukum yang ketat memperburuk masalah ini, memungkinkan perusahaan asing untuk mengeksploitasi sumber daya laut Indonesia dengan konsekuensi minimal. Penelitian ini mengkaji praktik ilegal oleh perusahaan asing di sektor perikanan serta kerangka hukum yang mengaturnya di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis hukum yang relevan dan mengidentifikasi kelemahan dalam penegakannya, serta menyoroti perlunya pengawasan yang lebih kuat dan koordinasi antar lembaga untuk mengatasi masalah ini.
MEDIATION OF EMOTIONAL BRANDING BY CUSTOMER SATISFACTION Napitupulu, Runggu Besmandala
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 6 (2024): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i6.5190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi mediasi pemerekan emosional oleh kepuasan pelanggan. Teknik analisis yang digunakan adalah model persamaan struktural dengan bantuan program aplikasi lisrel. Metode estimasi menggunakan weight least square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerekan emosional dan kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan. Kepuasan nasabah memediasi sepenuhnya pemerekan emosional dalam relasinya dengan kepercayaan pelanggan. Kepuasan pelanggan memiliki pengaruh paling kuat terhadap peningkatan kepercayaan pelanggan. Pimpinan Bank Sumut di Medan agar lebih memperhatikan isu hubungan masyarakat terutama kecepatan klarifikasi apabila terjadi berita bohong dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu perlu diperhatikan juga daya tarik atribut perbankan terutama kunjungan ke website Bank Sumut.
TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PAKAIAN BEKAS IMPOR Gustina, Mitha
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 1 (2024): FEBUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i1.3985

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan tegas melarang impor pakaian bekas dikarenakan adanya resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen sebagai pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Sehingga perlu dikaji lebih dalam terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas impor dan bagaimana tanggungjawab pelaku usaha untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen pakaian bekas impor. Permasalahan tersebut diteliti menggunaka metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan menunjukan bahwa perlindungan terhadap konsumen pakaian bekas impor dapat dilakukan dengan dua cara yakni yang bersifat preventif berupa pembinaan dan pengawasan dan wajib didukung dengan sinkronisasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dalam hal perlindungan konsumen, kemudian hasil pembahasan kedua yakni terhadap pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban dengan dijatuhi sanksi dan denda berdasarkan prinsip product liability, liability based on fault, praduga untuk selalu bertanggung jawab, selalu untuk tidak bertanggung jawab, tanggung jawab mutlak dan prinsip tanggung jwab terbatas.

Page 98 of 114 | Total Record : 1140