cover
Contact Name
M. Ramadhana Alfaris
Contact Email
pps@widyagama.ac.id
Phone
+6281217783216
Journal Mail Official
pps@widyagama.ac.id
Editorial Address
Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Widya Gama Malang. Jl. Borobudur No. 35 Malang
Location
Kab. malang,
Jawa timur
INDONESIA
Legal Spirit
ISSN : 19782608     EISSN : 26219115     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Legal Spirit journal is managed by the Postgraduate Masters of Law, Universitas Widya Gama Malang. Legal Spirit Journal can be used as a reference in an effort to achieve the ideals of the rule of law that everyone dreams of in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. LEGAL SPIRIT published two times annually, on June and December. Each of the issue has more than five articles both on review and research article use English and Indonesian language. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Administrative Law; Civil Law; Criminal Law; Constitutional Law; Economic and Business Law; Environmental Law; International Law; Law and Society; Human Rights
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 195 Documents
PENATAAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI MAJELIS PERMUSYAWARATAN BANGSA INDONESIA Lukman Hakim
Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.043 KB) | DOI: 10.31328/ls.v2i1.751

Abstract

Penataan struktur ketatanegaraan Indonesia yang terus berlangsung tidak serta-merta berjalan dengan baik. Dalam batas tertentu, penataan itu relatif berhasil meskipun dengan catatan baru sebatas pembentukan lembaga dan bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan utama MPR menurut UUD setelah perubahan adalah sebagai badan konstituante yaitu menetapkan dan mengubah UUD. Perubahan kewenangan MPR yang sangat besar tersebut menyebabkan tidak tepat lagi memposisikan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Rumusan baru tersebut di dalamnya mengandung dua asas sekaligus yaitu asas demokrasi dan asas negara hukum atau adanya unsur konstitusionalisme karena pelaksanaan kedaulatan ditundukkan kepada hukum dalam hal ini UUD sebagai hukum tertinggi. MPR sebagai pemegang kedaulatan tunggal dari rakyat sudah tidak diakui lagi, karena rakyat telah menjalankan kedaulatannya dalam wujud kekuasaan pemerintahan negara yang disalurkan melalui lembagalembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah. Meskipun demikian melalui pembicaraan tingkat tinggi di MPR ini masih menjadi terbuka semakin lebar, karena kehadirannya sangat dibutuhkan oleh rakyat. Untuk dapat memberi dasar-dasar pembahasan yang lebih komprehensif akan sangat relevan apabila menggunakan pendekatan yang tidak mendasarkan pada pendekatan yang deskriptif klasik, melainkan dipertimbangkan pula pendekatan proses dan cita negara serta jiwa bangsa, terutama nilai-nilai bernegara bangsa Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila. Kata Kunci : Penataan Kewenangan, MPR
KONVERGENSI NILAI ADAT SEBAGAI JURAL POSTULATE DENGAN TUJUAN PIDANA DALAM RUUHUKUM PIDANA (Studi Socio-Legal Sumpah Banyu Roto di Masyrakat Hukum Tengger) Febriansyah Ramadhan; Muhammad Rizal Dwi Kuncoro
Legal Spirit Vol 2, No 2 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.502 KB) | DOI: 10.31328/ls.v2i2.978

Abstract

The legal identify in the original version of Indonesia has been camouflaged by the hegemony of the Western legal opinion that tends to be legalistic and formalistic in nature and to have liberal spirits. At present, the legal society is stunned by the phenomenon that they should accept a modern law that as if it has been fallen from the sky. Law is the crystallization of the society‟s morality, values, and identity. Law is values that are born from the earth the people step on, therefore, it does not suddenly fall from the sky and should be accepted by all levels of society. It is high time to purify the national legal identity by placing the customary law and its layers of instruments as a value that will influence the content of the positive law. The Banyu Roto‟s pledge, as a value and customary law prevailed among the Tengger tribe, is the value and norm serving as the daily life guidance in order to maintain the balance of the Tengger society. Therefore, a national criminal reform with an orientation to maintain and restore the condition and order may be made. This present article will try to answer the 2 following questions: first, what is the meeting point/convergence between Banyu Roto‟s Pledge as a jural postulate and the aim of the Crime in the revision of the Criminal Law in the future? Second, what is the way of life (the value of the people in Tengger tribe) dealing with the basic value contained in the Banyu Roto‟s pledge used to see the criminalization of adultery outside marriage in Indonesia? A socio-legal research method was employed in this present research.
TANGGUNG JAWAB PERDATA NOTARIS ATAS AKTA ANTIDATIR Rumi Suwardiyati
Legal Spirit Vol 1, No 2 (2017): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.857 KB) | DOI: 10.31328/ls.v1i2.587

Abstract

Notary as a public official whose obligation is to make an authentic deed. The deed has a very important role in helping to create legal certainty for the community. The deed also serves as the most perfect evidence. With authentic deeds, the rights and obligations of the parties can be clearly defined so that this is where the legal certainty exists for the community. In making a legal product that is in the form of deed, Notary must be oriented towards Law Number 2 Year 2014 about Notary Position. However, there is also the possibility of any negligence made by a Notary in the making of his act which causes the deed to be doubtful of his authenticity because it does not guarantee the certainty of the date in the making. In this case, the Notary shall be personally liable for the deed of antidathy which is made in the form of compensation in accordance with the loss incurred by the parties or in accordance with the agreement between the parties and the Notary concerned. Such damages can be in the form of money or other matters set by the court. This is because the Notary deliberately makes the deed of antidatir even if the deed is desired or agreed by the parties and the action fulfills the element of the law in the form of negligence caused by the element of error as mentioned in Article 1336 of the Civil Code. Keywords: Notary Public, Civil Liability, Deed of Antidatir.
KEBIJAKAN PEMBERIAN NIK DALAM KTP TERHADAP STATUS KEPENDUDUKAN DAN KEWARGANEGARAAN Sutiyani Sutiyani
Legal Spirit Vol 1, No 1 (2017): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v1i1.581

Abstract

On the basis of the the provisions of law, ID Number , and IDs of Indonesian population and all personal information or data collected shall be maintained by the organizing authority. The personal data protection will be used to secure the citizens’ rights against any misuse of personal data of the population including Family Head, Pasword, date / month / year of birth, informationon physical/ mental records, personal data and other important information thatshould to be protected. Population data generated by the information system and stored in the population database can be utilized for various purposes, such as materials analysis and formulating development planning, knowledge assessment, implementation of data on voters in elections. Keywords: ID Card, ID Number, Population and Citizenship Status.
PERATURAN MAHMAKAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI INSTRUMEN PERWUJUDAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Shanti Riskawati
Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.343 KB) | DOI: 10.31328/ls.v2i1.757

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Perma No. 2 Tahun 2015 telah mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat biaya ringan dan kelemahan Perma tersebut. Hasil menyimpulkan bahwa Perma tersebut sebagai salah satuinstrumen penerapan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Hal tersebut ditandaidengan beberapa pengaturan yang membedakan dengan gugatan perdata umum, antara lain:Pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan hakim tunggal, para pihak dalam gugatansederhana tidak boleh lebih dari satu dan berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama,pemeriksaan gugatan sederhana hanya 25 hari. Kelemahan PERMA ini ialah: Para pihak tidak dalam domisili hukum yangsama, dalam mengajukan gugatan sederhana, para pihak bisa diwakili oleh kuasa hukum,yurisdiksi gugatan sederhana hanya pada peradilan umum, tidak menjangkauPengadilan Agama, kdudukan hakim tunggal berpotensi mempengaruhi subyektifitas hakim, tidak diatur tentang konsekuensi ketika putusan melebihi waktu 25 hari, belum ada ketentuan yang jelas mengenai pembuktian sederhana, tidak diperkenankannya eksepsi sertabelum ada ketentuan mengenai sita jaminan. Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
PELAKSANAAN KONSINYASI DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL PANDAAN-MALANG ( STUDI DI DESA CAPANG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN VASKAL BENOVEN TAMBUNAN
Legal Spirit Vol 2, No 2 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.057 KB) | DOI: 10.31328/ls.v2i2.984

Abstract

The case of land acquisition for public interest is common in Indonesia in general, and especially in Pasuruan regency, ie. land for the interest of the Pandaan-Malang toll road section. It is an interesting case study as this issue becomes the basis of the wider community. This study entitles Implementation of Consignment in Land Acquisition Activities for Toll Road Development of Pandaan-Malang: Study in Capang Village, Purwodadi District, Pasuruan Regency. The objective of the research are to reveal (1) the Apprasial process in determining the compensation of the valuation of the party in the consignment Based on Fairness Value in the Village Capang, and (2) the inhibiting factors in the implementation process of Land Procurement for Public Interest so that the Consignment process occurred. To overcome these obstacles, three ways are done, namely (a) consultation with the community; the district court; And the Supreme Court. However, if these three ways still can not solve the problems, then the next way is to consign. To get compensation that satisfies the sense of sustainability justice, it is advisable to compensate not in the form of money, but in the form of shares in accordance with one of the mandates of Law No. 2 year of 2012 where it is stated that the Government should not act authoritatively in the procurement of land, even for the public interest, to pay attention to the rights and origins of local land. Keywords: Land Procurement, Public Interest, Consignment.
REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN TENGGER BERBASIS NILAI-NILAI KOMUNAL EKOLOGIS Purnawan Dwikora Negara
Legal Spirit Vol 1, No 1 (2017): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v1i1.575

Abstract

The purpose of this study is to uncover and describe the policy of protecting the existence of Indigenous and Tribal Peoples and find the ideal development policy in Tengger region management reflected through Tengger’s Indigenous and Tribal Peoples. The findings show that: 1) the policy has provided protection for the existence of Indigenous and Tribal Peoples, including the Tenggerese people, as well as the philosophy of Pancasila, the 1945 Constitution, the MPR Decree, international arrangements, and national legislation. 2) In fact, although there are policies that ensure respect and protection, Indigenous Peoples are not fully protected, if this is reflected from the Tenggerese society, the main thing that keeps its existence unprotected is the conditional recognition in the constitution, sectoral laws and also the contribution to good conditional recognition, there is also a gap between the value of the policy and Tengger society in Tengger cultural space with different interests; 3) The alternative constructs that can be given to reduce the problem are: a) Carrying out the policy of the Principle of Recognition of Unconditional Meaning in the Constitution; b) Policy which is Based on Tengger Local Wisdom c) Policy prioritizing Principles of Participation d) Policies to strengthen community autonomy; e) Policy for the Establishment of National Commission on Indigenous and Tribal Peoples. Keywords: Policy Reconstruction, Tengger, Ecological Communal
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE YANG MELIBATKAN PEREMPUAN DAN ANAK Mufidatul Ma'sumah
Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.957 KB) | DOI: 10.31328/ls.v2i1.752

Abstract

Perlindungan Perempuan dan anak bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi yakni masalah penegakan hukum (law enforcement). Salah satu persoalan hukum yang menjamur di masyarakat saat ini adalah kejahatan prostitusi dunia maya atau lebih dikenal prostitusi online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum kejahatan prostitusi online yang melibatkan Perempuan dan Anak serta untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Malang. Lokasi yang dijadikan penelitian diantaranya: Polresta Malang, Kejaksaan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Kota Malang, Lembaga Pemasyarakatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi online masih belum efektif. Hambatan-hambatannya adalah dikarenakan antara lain: Sarana dan prasarana yang belum memadai, Sumber Daya Manusia (penegak hukum) kurang mumpuni dalam bidang teknologi informasi, banyak iklan prostitusi online yang dijadikan sebagai modus penipuan, tingginya biaya penegakan hukum terkait penegakan kejahatan prostitusi online, dari segi teknologi informasi sistem filter yang dibuat oleh pemerintah masih lemah, budaya masyarakat Indonesia khususnya kontrol keluarga kurang. Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Prostitusi Online
LEGAL PROBLEM SOLVING PENUMPUKAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA MELALUI PENGADOPSIAN KONSEP PLEA BARGAINING GUNA MEWUJUDKAN PERADILAN PIDANA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN Ruchoyah Ruchoyah
Legal Spirit Vol 2, No 2 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.581 KB) | DOI: 10.31328/ls.v2i2.979

Abstract

The process of criminal justice system in Indonesia up to this time still becomes issues that have not been resolved, one of them is the stacking of the criminal justice system in Indonesia. The stacked problem of cases shows that the criminal justice system in Indonesia has been less effective and efficient so that until now a simple, quick and lightweight judicial process cannot be realized in the criminal justice system in Indonesia. This research gives a legal problem solving toward the stacked problems of criminal cases in Indonesia that are currently not able to solve, namely the implementation of plea bargaining system in the renewal of the criminal justice system in Indonesia by conducting comparative studies of the implementation of plea bargaining system in the criminal justice system in the United States. The results of this paper show that the urgency in the application of the plea bargaining system in Indonesia can be seen from several considerations:, philosophical, juridical, sociological and political laws. The conclusions and the recommendations from the author is that a plea bargaining system should be adopted in the renewal of the criminal justice system in Indonesia in order to realize an effective and efficient criminal justice. Keyword : Legal Problem Solving,Plea Bargaining, Cases.
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA Febri Dwi Yanto
Legal Spirit Vol 1, No 2 (2017): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.153 KB) | DOI: 10.31328/ls.v1i2.588

Abstract

Straubhaar said that the rapid use of the Internet becomes the dominant force leading to the development of a growing phenomenon in the society. This is in line with the development activities of the new prostitution making use of internet media online. Factually, many cases found in the mass media about the online prostitution may cause public to unrest. Based on the research results, it was shown that a provision regulating online prostitution as a criminal offense in Indonesia is regulated in some Acts with sectoral and casuistic in nature, among others the Criminal Law, the Law No. 11 in the year of 2008 on Information and Electronic Transactions, the Law Number 44 in the Year of 2008 on Pornography, Law Number 21 in the Year of 2007 on Combating Trafficking in Persons and Law No. 35 in the year of 2014 on Child Protection. Among the five earlier Acts, ITE Act and Pornography Act are the most comprehensive laws to regulate the provision of online prostitution because it regulates electronic documents or electronic information as a medium in online prostitution. Secondly, the provisions of criminal accountability for perpetrators of online prostitution in Indonesia are based on the four subjects namely: implementing maker (plegen) consists of pimps, prostitutes and sex workers as well as the manufacturer's tenants participants (mede pleger) consisting of the owner user / server an online prostitution website. Keywords: Criminal Liability, Actors, Online Prostitution

Page 3 of 20 | Total Record : 195