cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Junior Hendri Wijaya
Contact Email
thejournalish@gmail.com
Phone
+6282326796566
Journal Mail Official
thejournalish@gmail.com
Editorial Address
Jl.Patukan Gamping Tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
TheJournalish: Social and Government
Published by CV The Journal Publishing
ISSN : -     EISSN : 27225402     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Thejournalish: Social and Government bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau ide konseptual, tinjauan literatur dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Ketentuan penerbitan manuskrip tidak pernah dipublikasikan atau tidak diajukan di jurnal lain, manuskrip yang berasal dari nasional dan internasional. Jurnal TheJournalish sudah ber ISSN: 2722-5402 (media online). Selanjutnya Thejournalish: Social and Government dikelola oleh CV The Journal Publishing. TheJournalish juga bekerjsama dengan Community of Government Observer (CGO) Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya UIGM. Thejournalish: Social and Government berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu bidang sosial dan bidang pemerintah. Adapun ruang lingkup sebagai berikut: SOCIAL: Bidang Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Bencana Alam dan Sosial, CSR, Inovasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Lingkup ilmu yang terkait lainnya. GOVERNMENT: Governance, Politics Government, E-Government, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Governability, Kepemimpinan Strategis dan Inovatif, dan Lingkup ilmu yang terkait. Thejournalish: Social and Government menerbitkan 4 kali dalam setahun yang dimulai dari edisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Setiap naskah yang dikirim ke Jurnal The
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 247 Documents
 4   5   6   7   8 
EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN BANTUL Magfira; Erni Saharuddin
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 3 (2022): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i3.273

Abstract

Program Keluarga Harapan merupakan program dari Pemerintah Indonesia yang dimulai tahun 2007. PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) dengan diwajibkan mengikuti persyartan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan umum dari PKH untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat paling miskin. Tujuan jangka pendek dari PKH ini adalah membantu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), sedangkan jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari jurang kemiskinan. Desain penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (context, input, process, product), yang dikembangkan oleh Stufflebeam dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah. Bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul. Dari hasil penelitian diketahui bahwa evaluasi PKH di Kabupaten Bantul berjalan cukup baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, pencairan bantuan, pemuktahiran data, dan verifikasi komitmen peserta PKH. Selain itu, PKH harus tetap berlanjut untuk kedepannya. Lalu proses pencairan bantuan harus ditingkatkan agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Selain itu, proses pemuktahiran data harus ditingkatkan dan diperketat lagi mengingat masih ada peserta yang sudah mampu namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Selanjutnya, diperlukan koordinasi dan pengawasan baik dari semua lembaga yang tekait maupun para penerima PKH agar tujuan dari PKH dapat tercapai.
EVALUASI KEBIJAKAN PPKM DARURAT COVID-19 DALAM PERSPEKTIF LHKP PP MUHAMMADIYAH Nurul Sepfiatin Nurul; Gerry Katon Mahendra
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 3 (2022): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i3.279

Abstract

Pemerintah pada masa pandemi sudah mengalami beberapa perubahan kebijakan. Diawali kebijakan social distancing, PSBB, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat. Kebijakan PPKM Darurat menuai berbagai pro dan kontra. LHKP dalam hal ini merupakan lembaga di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mempunyai fokus kerja di kebijakan publik ikut meresponnya. Penelitian ini akan mengkaji tentang evaluasi kebijakan PPKM Darurat Covid-19 dalam perspektif LHKP PP Muhammadiyah. Tujuannya untuk mengetahui, menganalisis evaluasi kebijakan PPKM Darurat dalam perspektif LHKP PP Muhammadiyah dan memberikan rekomendasi kebijakan yang akan diterapkan kedepannya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektiftivitas kebijakan PPKM Darurat ini dinilai efektif, (2) Efisiensi dalam indikator ini dinilai tidak efisien. Hal ini dilihat dari lima faktor yang mempengaruhi; manusia, dana, metode, sarana dan prasarana, serta mesin, (3) Kecukupan kebijakan PPKM Darurat ini dinilai cukup, (4) Perataan kebijakan PPKM Darurat nasional dalam perspektif LHKP dinilai belum merata dalam penerapannya, (5) Responsifitas kebijakan PPKM Darurat dinilai tidak responsif, terakhir (6) Ketepatan kebijakan dinilai sudah tepat. Pemerintah dalam kebijakan PPKM Darurat belum bersungguh-sungguh menjalankan peraturan dan respon pemerintah pun agak lambat.
PENERAPAN COMMUNITY BASED TOURISM DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT Vidya Yanti Utami; Siti Yulianah M. Yusuf; Johan Mashuri
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 3 (2022): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i3.286

Abstract

Pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata merupakan konsep Community Based Tourism (CBT). Dilatarbelakangi dari melihat sebuah objek wisata baru dengan konsep desa wisata yang unik, yaitu Desa Wisata Kebon Ayu. Desa wisata tersebut berada di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Kuliner khas tradisional hasil pertanian, keindahan alam pedesaannya, hingga agrowisata petik buah merupakan ikon utama dari desa wisata ini. Desa Wisata Kebon Ayu masuk dalam kategori desa wisata berpotensi yang masyarakatnya memiliki antusias tinggi dalam mengelola daya tarik wisata yang ada di dalamnya. Pengelolaan Desa Wisata Kebon Ayu banyak melibatkan peran dari masyarakat lokal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan CBT dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai upaya pemberdayaan social ekonomi masyarakat di Desa Wisata Kebon Ayu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan CBT dari aspek ekonomi dan social pada Desa Wisata Kebon Ayu memberikan manfaat dan dampak positif, seperti terciptanya lapangan pekerjaan, adanya pendapatan baru bagi masyarakat, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kebanggaan pada komunitas, dan kesediaan serta kesetiaan masyarakat untuk terlibat dalam tiap kegiatan di Desa Wisata Kebon Ayu sehingga pengembangan Desa Wisata dapat berkelanjutan.
KENDALA DALAM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Alim Dhohirotul Hikmah; EW. Tri Nugroho
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 3 (2022): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i3.287

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang menjadi barometer pelayanan publik memandang bahwa visi Gubernur DIY yang digambarkan dalam lima kemuliaan, untuk kemuliaan martabat manusia Yogja sebagai sebuah pedoman. Dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dimungkinkan adanya kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendala ini dimungkinkan terjadi karena adanya adaptasi dan transisi dari kebijakan lama ke kebijakan baru yang belum ada pada era sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Penulis ingin membahas tentang kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Riset ini diselenggarakan di kantor Biro Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu Aparatur Sipil Negara yang Organisasi Perangkat Daerahnya mengalami penyederhanaan birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pertama, ialah adaptasi yaitu sebuah proses penyesuaian diri Organisasi Perangkat Daerah beserta sumber daya manusia dengan tugas baru terutama dalam mendistribusikan tugas kantor kepada para staf. Kedua, budaya kerja ini sebenarnya muncul pada individu sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara masih bekerja dengan gaya dan ritme sebagai pejabat eselon IV yang disandang sebelumnya. Ketiga, budaya lokal ialah pengaruh lingkungan sekitar atau institusi lokal yang sudah lama masuk kedalam sendi-sendi birokrasi. Hal-hal baru yang masuk kedalam lingkungan birokrasi harus beralkulturasi dengan budaya setempat supaya dapat diterima oleh semua pihak.
Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Dede Mardiono Hz; Novia Kencana; Muhammad Quranul Kariem
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 3 (2022): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i3.291

Abstract

The problem of public services provided by government officials is the main complaint of the community, because the service process is often not in accordance with established procedures. The research method used is qualitative. The results of the discussion of this study are (1) Communication has not run optimally, because there is no socialization carried out directly by the District to the community. (2) Resources are also not running well due to limited skills and knowledge in terms of science and technology, supporting facilities and infrastructure also do not support the activities of this program. (3) The disposition of this indicator, the researcher found that there were deviations made by the implementing party during the process of making the Family Card. (4) Bureaucratic Structure in this indicator The Bureaucratic Structure is clear because of the availability of SOPs and existing mechanisms in the implementation of the program. The conclusion of this study is that the Family Card program in Megang Sakti District, Musi Rawas Regency has not run optimally. Suggestions in this research is that the District should conduct socialization to the community regarding the Making of Family Cards, the Central Government should provide training and guidance to the implementers of this policy program with the theme of ethics and behavior that aims to minimize illegal fees.
THE ENVIRONMENTAL DAMAGE CAUSED BY THE WASTE PROBLEM IN THE BATANGHARI JAMBI RIVER AFFECT ECONOMIC SUSTAINABILITY? Sanny Nofrima
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 4 (2022): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i1.297

Abstract

This Batang Hari River has an essential role in the Jambi people's lives. Besides the river as a source of public search, the Batang Hari River is also used for the people's daily activities. Uncontrollable garbage dumps due to human activity will impact the beauty of the region, the emergence of the smell of waste decay, air pollution due to the burning of garbage that disrupts public health and becomes a source of disease for human health. There is a habit of people making rivers as a place of garbage dump into waterways. This research aims to study the factors affecting the behavior of people in removing garbage by ethnographic methods. Research with ethnographic approaches in the form of data collection and information through observing the situation that became the object of Research and combining with documentation serving. Research results showing a lack of public understanding of the consequences that can be caused by garbage, lack of government costs to provide/strive for proper waste management and qualify. Therefore, if not handled correctly, it will cause impacts such as water pollution, air, and soil resulting in the source of disease. There is also the relationship between knowledge, education, income, and attitude that affects people's behavior throwing waste.
IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG PENANGKAL COVID-19 (STUDI PADA KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG) Meli Yulianti; Isabella Isabella; Muhammad Qur’anul Kariem
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 3 (2022): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i3.298

Abstract

Corona Virus Disease atau Covid-19 merupakan bencana dunia. Kecamatan di Kota Palembang dengan total Kasus mencapai 633. Mengetahui Implementasi Program Kampung Penangkal Covid-19 di Kecamatan Sako. Metode penelitian yang digunakan kualitatif. Hasil pembahasan penelitian ini yaitu; Pertama, Isi Kebijakan :(1) Kepentingan-Kepentingan yang mempengaruhi indikator ini sudah berjalan dengan baik. (2)Tipe Manfaat indikator ini juga sudah berjalan dengan optimal. (3) Derajat perubahan yang ingin dicapai berjalan dengan baik, terlihat dari banyaknya perubahan yang dirasakan. (4) Letak pengambilan keputusan sudah berjalan dengan baik, terlihat dari pembuatan program ini yang dibuat oleh pemerintah pusat. (5) Pelaksana program indikator ini sudah berjalan dengan baik.(6) Sumber-sumber daya yang digunakan Indikator ini sudah berjalan dengan maksimal terlihat dari para pelaksana yang cukup dan saling bahu membahu.; Kedua, Lingkungan Kebijakan. (1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi actor yang terlibat sudah berjalan dengan optimal adanya strategi yang dilakukan oleh pihak pelaksana. (2) Karakter lembaga dan razim yang berkuasa Adanya sikap dan karakter yang baik dari pihak pelaksana (3) Tingkat kepatuhan dan adamya respon dari pelaksana. Kesimpulan mengenai Implementasi Program Kampung Penangkal Covid-19 di Kecamatan Sako sudah berjalan dengan baik dan optimal. Saran peneliti diharapkan bagi Pihak Pemerintah agar selalu melakukan penghimbauan penarapan protokol kesehatan.
IMPLEMENTASI PROGRAM MANAJEMEN TALENTA DI PT PLN (PERSERO) INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN Dwiki Adi Putra
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 4 (2022): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i4.310

Abstract

Manajemen Talenta sangat penting di lingkungan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Manajemen Talenta dalam organisasi tidak hanya untuk menarik orang-orang terbaik dari industri yang bersangkutan tetapi juga merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan pencarian sumber, perekrutan, pengembangan, penahanan dan mempromosikan karyawan berbakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerapkan program Manajemen Talenta yaitu PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan memalui surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 387.K/DIR/2008 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai. Pelaksanaan program Manajemen Talenta di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan belum berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori manajemen talenta General Elektik melalui empat dimensi yaitu Attract, Develop, Manage, dan Retain. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu yaitu latar belakang pendidikan pegawai, grade pegawai, kriteria talenta, hasil penilaian pegawai, dan pengalaman atau riwayat jabatan pegawai. Terdapat beberapa kekurangan dalam penempatan pegawai melalui program manajemen talenta yaitu masih banyak yang belum sesuai dan masih terdapat beberapa jabatan yang belum terisi. Hal ini disebabkan karena beberapa pegawai di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan belum mempunyai syarat kompetensi dan kemampuan yang cukup.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR MENUJU ERA SMART ASN Atika Ayuningtyas
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 4 (2022): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i4.312

Abstract

Sumber daya manusia dipandang sebagai faktor pendorong utama dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Pentingnya peran sumber daya manusia khususnya dalam upaya penyelenggaraan manajemen pemerintah, maka perlu diformulasikan sebuah kebijakan baru yang lebih dinamis demi mengakomodir kebutuhan birokrasi masa kini serta mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Negara memerlukan lebih banyak lagi smart ASN dari talenta-talenta unggul yang perlu diasah dengan baik melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar dunia, sehingga terbentuk ASN yang berintegritas, profesional, inovatif, dan kreatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis melalui studi literatur sebagai referensi bahan analisa. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui strategi yang relevan dalam pengembangan sumber daya manusia menuju era Smart ASN. Hasil penelitian menjelaskan tentang skema pengembangan sumber daya aparatur melalui aspek bakat, kompetensi dan ketahanan sehingga menghasilkan Smart ASN yang berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DIGITALISASI UMKM PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI WILAYAH BANGKA BELITUNG Wahyu Hidayat
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 3 (2022): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i3.317

Abstract

Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang bagi bidang ekonomi khususnya pada sektor UMKM untuk bertransformasi menjadi UMKM yang berbasis teknologi informasi atau digitalisasi UMKM. Namun keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk go digital. Permasalahan inilah yang kemudian membuat pemerintah harus bersinergi dan berkolaborasi agar pelaku UMKM dapat terlibat dalam pasar digital sekaligus untuk menghadapi revolusi indutri 4.0. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan stakeholder lainya dalam meningkatkan keterlibatan pelaku UMKM dalam pasar digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menununjukan bahwa proses collaborative governance dalam mendorong perkembangan digitalisasi UMKM di wilayah Bangka Belitung secara umum sudah berjalan dengan maksimal. Hal tersebut ditunjukan oleh hasil kajian analisis penelitian melalui 5 tahapan dalam proses collabortive governance menurut Ansell dan Gash yaitu; tahap dialog atau face to face, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami, dan program yang dijalankan. Kelima tahapan tersebut sudah dijalankan secara mkasimal, sehingga mendapatkan respon positif dari para pelaku UMKM karena menjadi solusi bagi para pelaku UMKM untuk menjawab tantangan menghadapai era revolusi indutri 4.0. Namun meski demikian masih terdapat kendala yaitu kurangnya kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengunakan internet terlebih bagi kelompok para pelaku UMKM yang usianya sudah tua. Rekomendasi bagi pemerintah untuk terus menguatkan literasi digital kepada masyarakat agar perkembangan teknologi mampu dimanfaatkan oleh masyarkat terutama dalam digitalisasi UMKM menghadapi revolusi indutri 4.0

Page 6 of 25 | Total Record : 247

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 4 (2025): Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government Vol. 6 No. 2 (2025): Social and Government Vol. 6 No. 1 (2025): Social and Government Vol. 5 No. 4 (2024): Social and Government Vol. 5 No. 3 (2024): Social and Government Vol. 5 No. 2 (2024): Social and Government Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government Vol. 4 No. 5 (2023): Special Issue Vol. 4 No. 4 (2023): Social and Government Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government Vol. 4 No. 2 (2023): social and government Vol. 4 No. 1 (2023): Social and Government Vol. 3 No. 4 (2022): Social and Government Vol. 3 No. 3 (2022): Social and Government Vol. 3 No. 2 (2022): June: TheJournalish Vol. 3 No. 1 (2022): February:TheJournalish Vol. 2 No. 3 (2021): October: TheJournalish Vol. 2 No. 2 (2021): June: Thejournalish Vol. 2 No. 1 (2021): February:TheJournalish Vol. 1 No. 3 (2020): October: TheJournalish Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish Vol. 1 No. 1 (2020): February: TheJournalish More Issue