cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syamsuddin
Contact Email
syamsuddin.iyf@gmail.com
Phone
+6281290969387
Journal Mail Official
bimasislam.ejournal@gmail.com
Editorial Address
Kantor Kementerian Agama, JL. MH. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bimas Islam
Published by Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
ISSN : 19789009     EISSN : 26571188     DOI : https://doi.org/10.37302/jbi
Core Subject : Religion, Social,
Religion Social Sciences
Jurnal Bimas Islam adalah terbitan berkala ilmiah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Terbit pertama kali pada tahun 2008 dalam bentuk cetak hingga tahun 2018 dan ditingkatkan menjadi Jurnal Elektronik (OJS) pada tahun 2019. Mendapat akreditasi dari LIPI pada tahun 2016. Jurnal ini memuat Ringkasan Hasil Penelitian, Tinjauan Teori, Artikel Ilmiah yang dikemas secara sistematis dan kritis di bidang Bimbingan Masyarakat Islam secara luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 310 Documents
 10   11   12   13   14 
UPAYA MEWUJUDKAN LAYANAN NIKAH YANG BERINTEGRITAS PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 DI KECAMATAN MONTONG GADING LOMBOK TIMUR NTB Thurmuzi, Muh
Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 3 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.448 KB)

Abstract

Abstraksi Tulisan ini mengkaji tentang upaya mewujudkan layanan nikah yang berintegritas pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan studi kasus di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB pada bulan Agustus sampai Desember 2014. Tulisan ini berusaha menjawab beberapa pokok masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana sikap masyarakat kecamatan Montong Gading terhadap pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014? Dan 2). Bagaimana tanggapan pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Montong Gading terhadap pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Montong Gading menanggapi dengan antusias pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Sikap antusias itu ditunjukkan dengan melakukan sosialisasi yang gencar dan memberikan pemahaman dan pembuktian bahwa KUA anti gratifikasi. Langkah konkrit lebih lanjut yang dilakukan pihak KUA Montong Gading adalah mengambil pilihan untuk memasyarakatkan nikah dalam kantor. Abstract This paper examines the efforts to realize the marriage of integrity services after issuance of Government Regulation No. 48 of 2014, with a case study in the Montong Gading district of East Lombok NTB in August to December 2014. This paper seeks to answer some fundamental problems as follows: 1). What is the attitude of society towards the implementation Montong Gading district marriage outside the office after the enactment of Government Regulation No. 48 Year 2014? And 2). How is the response of the Religious Affairs Office of Montong Gading district to the implementation of marriage outside the office after the enactment of Government Regulation No. 48 of 2014 related to the marriage service with integrity. The Religious Affairs Office Montong Gading district  responded enthusiastically implementation of marriage outside the office after the enactment of Government Regulation No. 48 of 2014 related to the marriage service with integrity. Enthusiastic attitude shown by intensive socialization and provide insight and evidence that the Religious Affairs Office/KUA is anti-graft. Further concrete steps are carried out by the Religious Affairs Office of Montong Gading district  is taking the option to promote marriage in the office. Keywords: services, registration of marriage, the Religious Affairs Office/KUA
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Sodikin, Sodikin
Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 3 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.474 KB)

Abstract

Abstraksi PP Nomor 48 tahun 2014 yang telah diperbaharui menjadi PP Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, telah resmi diberlakukan sejak Juli 2014. PP itu merupakan titik kulminasi mengakhiri polemik seputar biaya nikah yang telah menjerumuskan KUA kedalam kubangan tuduhan korupsi akibat maraknya gratifikasi dan pungli dalam pelayanan nikah. Dalam penelitian itu terungkap bahwa implementasi PP tersebut, terdapat sejumlah manfaat atau fungsi yang meliputi: fungsi perlindungan hukum, pembangun citra positif KUA, keadilan dan singkronisasi. Namun demikian juga ditemukan serangkaian kendala yang berupa: menurunnya angka pernikahan bedolan, meningkatnya pernikahan tanpa kehadiran penghulu, kesulitan keuangan operasional penghulu, kesulitan keuangan operasional KUA, tidak sepenuhnya menghilangkan citra buruk KUA, belum mengcover seluruh kegiatan pelayanan KUA, dan terkendalanya penyelenggaraan kursus pra nikah.   Keywords: biaya nikah, KUA, kulminasi.   Abstract Regulation No. 48 of 2014 which has been updated to be Regulation No. 19 of 2015 on fare and non-tax state revenue prevailing at the Ministry of Religious Affairs, has been officially put in place since July 2014. The PP was the culmination point of ending the debate about the cost of a marriage that had been plunged into the  Religious Affairs Office/ KUA puddles allegations of corruption due to rampant gratification and extortion in the service of marriage. In the study revealed that the implementation of the PP, there are a number of benefits or functions which include: the function of legal protection, positive image builder of  Religious Affairs Office/ KUA, justice and synchronization. However, it also found a series of problems that include: declining marriage bedolan, increasing marriage without the presence of the headman, operational financial difficulties of the headman, the financial difficulties of operational Religious Affairs Office/ KUA, it does not completely eliminate bad image of  Religious Affairs Office/ KUA, yet cover all service activities of  Religious Affairs Office/ KUA, and some difficulties  in organizing  the course of premarital. Keywords: cost of marriage, Religious Affairs Office/ KUA, culmination.
ANALISIS PSIKOLOGI TERHADAP MATERI PENATARAN PRANIKAH Slamet Riyadi, Dedi
Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 3 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.405 KB)

Abstract

Abstraksi Penulisan karya tulis ilmiah ini berangkat dari asumsi bahwa kursus calon pengantin yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan BP4 bertujuan untuk menekan angka perceraian melalui pembekalan para calon pengantin berbagai pengetahuan yang memadai sehingga mereka dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, dihiasi mawaddah dan rahmah, serta terhindar dari perselisihan dan perceraian. Namun, data Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan juga penelitian lain menunjukkan semakin tingginya angka perceraian di Indonesia. Dengan demikian, penataran pranikah belum dapat menekan angka perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan budaya, peradaban, dan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi, berpengaruh besar terhadap perubahan kondisi psikologis masyarakat dan pola relasi yang terjadi di dalam keluarga, baik antara suami dan istri maupun antara orangtua dan anak-anak. Ditemukan pula bahwa dari tinjauan psikologi, materi-materi penataran pranikah belum relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi psikologis masyarakat modern yang cenderung rentan terhadap gangguan dan tekanan kejiwaan.   Abstract This writing scientific papers have departed from the assumption that the course of the bride and groom which held in the Office of Religious Affairs in collaboration with BP4 aims to reduce divorce rates through debriefing bride variety adequate knowledge so that they can realize the sakinah household, decorated with mawaddah and mercy, as well as avoid conflict and divorce. However, data from the Ministry of Religious Affairs, Religious Court, as well as other studies have shown increasingly high divorce rate in Indonesia. Thus, upgrading premarital has not be able to reduce the number of divorces. Research shows that the development of culture, civilization, and advances in technology, particularly information technology, big influence on changes in psychological of the  society and relationship patterns that occur within the family, between husband and wife and between parents and children. It was also found that from a review of psychology, materials upgrading for premarital couple is not relevant to the needs of society and changes in the psychological condition of modern society tend to be vulnerable to disturbances and emotional stress.            Keywords: pre-marital courses, family resilience, Religious Affairs Office/ KUA
PEMIKIRAN HISAB RUKYAH KLASIK Izzuddin, Ahmad
Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 3 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.686 KB)

Abstract

Abstraksi Pemikiran keislaman di Indonesia pada umumnya merupakan hasil jaringan ulama dengan ulama-ulama di Arab Saudi (Haramain) tidak terkecuali pemikiran hisab rukyah di Indonesia. Sebagaimana pemikiran hisab rukyah Mas Manshur al-Betawi yang mana menurut lacakan sejarah merupakan hasil berguru dengan Syekh Abdurahman al-Misra yang masih menggunakan prinsip Geosentris dalam teori Ptolomeus. Oleh karena teori tersebut ditumbangkan oleh prinsip baru Heliosentris yang sudah teruji kebenarannya secara ilmiah, kiranya wajar manakala pemikiran hisab rukyah Mas Manshur  yang masih berprinsip Geosentris, hasil hisabnya hanya dikategorikan hisab hakiki taqribi. Dan ini ternyata juga diakui secara gentlemnent oleh Mas Manshur sendiri dalam kitab Sulammun Nayyirain. Namun demikian, sampai sekarang sistem hisabnya masih banyak digunakan dasar penetapan awal bulan Qamariyah oleh sebagaian masyarakat muslim Indonesia, di antaranya yayasan al-Khairiyah al-Manshuriyah Jakarta dan Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri Jawa Timur.        Abstract Islamic thought in Indonesia in general is the result of scholars network with the scholars in Saudi Arabia (Haramain) is no exception with hisab rukyah thinking in Indonesia. As the thinking of hisab rukyah Mas Mansur al-Betawi which by the history tracing as the outcome studied with Sheikh Abdurahman al-Misra who still use the principle of the Ptolemaic geocentric. Therefore, the theory Heliocentric subverted by a new principle that has been verified scientifically, it is natural when thinking hisab rukyah Mas Mansur still principled geocentric, the results of hisab is only categorized  as the ultimate taqribi hisab. And it is also recognized gentlemnent by Mas Mansur himself in the book of Sulammun Nayyirain. However, until now hisab system is still widely used basis for determining the beginning of the month in Qamariyah by the Indonesian Muslim community, including foundations al-Khairiyah al-Manshuriyah Jakarta and Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri, East Java.     Keywords: hisab, rukyah, hijriyah.
REFORMASI BIROKRASI PADA KUA Syahrudin, Syahrudin; Julaeha, Julaeha
Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 3 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.746 KB)

Abstract

Abstraksi Reformasi Birokrasi merupakan amanat UU, yang mana ditegaskan bahwa birokrasi harus dijalankan secara professional, transparan dan akuntabel. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi di bawah Kementerian Agama dituntut melakukan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sejak tahun 2013, telah terbit berbagai langkah kongkrit upaya reformasi birokrasi pada KUA. Hasilnya, kini perlahan tapi pasti tingkat kualitas pelayanan KUA telah meningkat dan memuaskan publik.   Abstract Bureaucratic reforms are mandated by the law, which affirmed that the bureaucracy should be run in a professional, transparent and accountable. Religious Affairs Office (KUA) as an institution under the Ministry of Religious Affairs required to have bureaucratic reform in providing excellent service to the community. Since 2013, has published various concrete steps as bureaucratic reform efforts at Religious Affairs Office. As the result, now slowly but sure Religious Affairs Office level of service quality has improved and satisfy the public. Keywords: Reform, Bureaucracy, Excellent Service
PEMAKNAAN Fî SABîLILLâH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT MENURUT ULAMA KONTEMPORER Tatmainul Qulub , Siti; Munif, Ahmad
Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 4 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Tulisan ini mencoba menggambarkan perspektif ulama kontemporer mengenai ?fî sabîlillâh? sebagai salah satu mustahiq zakat. Sebab kata ?fî sabîlillâh? masih tampak global. Dari kajian terhadap beragam literature, diperoleh kesimpulan bahwa ulama kontemporer mencoba memaknai kata fî sabîlillâh agar sesuai dengan konteks kekinian. Dengan pemaknaan tersebut, zakat diharapkan juga bisa disalurkan untuk aspek-aspek pengembangan pendidikan, peradaban, dan kebudayaan Islam.   Abstract This paper is trying to describe the perspective of contemporary ulama about fî sabîlillâh as one of the mustahiq zakat. Because the word "fi sabilillah" still appears globally. From the study of a variety of literature, we concluded that contemporary ulama try to interpret the word fi sabilillah to fit in the present context. With these meanings, zakat is expected to be distributed into development aspects of education, civilization, and culture of Islam Keywords: fî sabîlillâh, contemporary, zakat
PERUNTUKAN WAKAF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KAITANNYA DENGAN WAKAF PRODUKTIF Nurkaib, Nurkaib
Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 4 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (832.735 KB)

Abstract

Abstraksi Salah satu kendala untuk mewujudkan wakaf produktif yang baru adalah pemahaman masyarakat calon wakif dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) mengenai peruntukan wakaf. Peraturan perundang-undangan wakaf sendiri tak satu pun mendefinisikan apa itu peruntukan wakaf. Kekosongan definisi ini menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda mengenai peruntukan wakaf dan kadang menyebabkan kesulitan dalam penulisan dokumen wakaf dengan peruntukan yang lebih spesifik. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif tulisan ini berupaya menelusuri pengertian peruntukan wakaf dari penggunaan kata tersebut dalam peraturan perundang-undangan wakaf dan menganalisisnya sedemikian rupa sehingga bisa disimpulkan definisi peruntukan wakaf dalam peraturan perundang-undangan wakaf dan definisi yang ideal menurut penulis.   Abstract One of the obstacles to realize new productive waqf is the public's understanding of candidates wakif and officials certificate maker of waqf pledge (PPAIW) regarding the designation of waqf. Law regulation itself neither defines what the designation of waqf. Emptiness this definition raises a different understanding of the allotment of waqf and sometimes cause difficulties in writing the document waqf with more specific designation. By using descriptive analysis of this paper seeks to explore the notion of waqf designation in using the word of waqf legislation and analyze it in a way that could be concluded in the designation definition of waqf legislation and the definition of the ideal according to the writer.Keywords: Wakaf produktif, regulasi, kesejahteraan
PERTUMBUHAN ASET WAKAF DAN DILEMA PRODUKTIFITAS Arifin , Zainul
Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 4 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (730.879 KB)

Abstract

Abstraksi Indonesia menyimpan potensi wakaf yang besar, tetapi potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, juga telah mendorong produktifitas tanah wakaf dengan memberikan bantuan wakaf produktif. Hal ini berdampak pada pertumbuhan pendapatan hasil pengelolaan aset wakaf. Tetapi, jika dibandingkan dengan besarnya aset wakaf, pertumbuhan pendapatan tersebut masih terbilang kecil. Ini bisa terjadi karena sebagian besar tanah wakaf di Indonesia, peruntukannya adalah tempat ibadah. Di samping itu, temuan lain juga menunjukkan, para nazhir ternyata tidak terfokus dalam mengelola aset wakaf, mereka jadikan sebagai pekerjaan sambilan dan tidak diberi upah.   Abstract Indonesia holds large potential of waqf, but the potential has not been optimally managed and utilized. The Government, through the Ministry of Religious Affairs, has encourage productivity of land waqf by providing productive waqf. This give impact to the growth of waqf asset management results. However, when it compares to the magnitude of waqf assets, the revenue growth is still relatively small. This can be happen because most of waqf is landwaqf in Indonesia, the designation is a place of worship. In the other hands, another findings show, the Nazhir was not focused in managing waqf assets, they make as a sideline and not be rewarded.      Keywords:  Waqf Asset, productivity, Ministry of Religious Affairs
ZAKAT PROFESI: KAJIANHUKUM ISLAM DARI ULAMA KLASIK HINGGA ULAMA KONTEMPORER Adnan, Naif
Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 4 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.106 KB)

Abstract

Abstraksi Wacana zakat profesi muncul sebagai respon terhadap prinsip keadilan dalam eksistensi syariat Islam, sebagai salahsatu wacana aktivitas ekonomi Islam yang belum mendapat perhatian yang signifikan dalam kitab-kitab fikih klasik. Berpijak dari prinsip keadilan itu, ulama kontemporer berusaha menginterpretasikan persoalan zakat yang hanyaberkisar pada zakat mal seperti hasil pertanian, perniagaan dan pertambangan meluas kepada zakat hasil profesi dan penghasilan yang diqiyaskan nisabnya keemas dan perak. Abstract The discourseof zakat profession emerged as a response to the principle of justice in the existence of Islamic law, as one of the economic activities of Islamic discourse which has not received significant attention in the classical fiqh books. Based on the principle of justice, contemporary ulama trying to interpret issues which only the range of zakat mal such as agriculture, commerce and mining extends to zakat profession and income results are equal to gold and silver. Keywords: Zakat, Profession , Income, Qiyas
ARAH BARU KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI KASUS PEMBERDAYAAN ZAKAT Marzuki, Angga; Qomar, Ibnu
Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 4 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Public policy is no longer understood as changingobligation. Public policy is interpreted as an effort to provide services, development and strengthening of community life. Through good public policy, each oriented program on public satisfaction and excellent service. Including in the management of zakat, the government has issued a policy steps and phases to realize the noble ideals of economic alleviation of the people. Through public policies oriented to the satisfaction of the public, the government has stepped away to formulate, to implement and to evaluate the implementation of zakat management with community involvement.  Abstraksi Kebijakan publik tidak lagi dimaknai sebagai penggugur kewajiban. Kebijakan publik dimaknai sebagai upaya menghadirkan pelayanan, pembinaan dan penguatan kehidupan masyarakat.  Melalui kebijakan publik yang baik, setiap program berorientasi pada kepuasan publik dan pelayanan prima. Termasuk dalam hal pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan langkah dan kebijakan sebagai tahapan mewujudkan cita-cita mulia pengentasan ekonomi umat. Melalui kebijakan publik yang berorientasi pada kepuasan publik, pemerintah telah melangkah jauh merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan zakat dengan melibatkan masyarakat. Keywords: public policy, zakat/charity, participation

Page 12 of 31 | Total Record : 310

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): Jurnal Bimas Islam Vol. 18 No. 1 (2025): Jurnal Bimas Islam Vol. 17 No. 2 (2024): Jurnal Bimas Islam Vol. 17 No. 1 (2024): Jurnal Bimas Islam Vol. 16 No. 2 (2023): Jurnal Bimas Islam Vol. 16 No. 1 (2023): Jurnal Bimas Islam Vol. 14 No. 2 (2021): Jurnal Bimas Islam 2021 Vol. 14 No. 1 (2021): Jurnal Bimas Islam 2021 Vol. 13 No. 2 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 Vol. 13 No. 1 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 Vol. 12 No. 2 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 12 No 2 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol. 12 No. 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 12 No 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 11 No 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 1 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 1 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 2 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 2 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 1 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 1 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 9 No 4 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 4 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 3 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 3 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 2 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 2 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 1 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 1 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 4 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 3 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 3 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 2 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 2 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 1 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 7 No. 2 (2014): Jurnal Bimas Islam More Issue