cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
A.A. Istri Eka Krisna Yanti,S.H.,M.H
Contact Email
anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com
Phone
+628983150003
Journal Mail Official
jurnalkertadyatmika@gmail.com
Editorial Address
Kamboja Street No.17, Dangin Puri Kangin, North Denpasar District, Denpasar City, Bali - Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kerta Dyatmika
Published by Universitas Dwijendra
ISSN : 19788401     EISSN : 27229009     DOI : https://doi.org/10.46650/kd.17.1.812.1-10
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
KERTA DYATMIKA is a Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of the University of Dwijendra which publishes research results and conceptual ideas in the field of law that are packaged normatively or empirically related to government policy, jurisprudence or actual legal issues in the community. KERTA DYATMIKA has an International Standard Serial Number with number P ISSN 19788401, E ISSN 27229009 which is regularly published 2 times a year in March and September. In every publication, KERTA DYATMIKA presents scientific articles written by academics within the Faculty of Law of the University of Dwijendra and other University academics as well as writers who come from legal practitioners of government or private agencies. The KERTA DYATMIKA publication is aimed at all Dwijendra Universitys Faculty of Law students, academics, legal practitioners, state administrators, and other communities who need this publication.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 125 Documents
 6   7   8   9   10 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM Ni Made Liana Dewi; I Putu Agus Susila
Kerta Dyatmika Vol 17 No 2 (2020): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.17.2.977.23-35

Abstract

Abstrak Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yang mendapatkan pembebasan bersyarat selama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 149 orang, jumlah yang mendapatkan pembebasan bersyarat lebih sedikit belum ada setengahnya dibandingkan dengan jumlah rata-rata narapidana per tahunnya yaitu 200 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk bagaimana mekanisme pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dan bagaimana efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa teknik studi dokumen, wawancara dan observasi, dimana yang dipilih sebagai responden 149 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa kualitatif. Dilakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap data yang telah diperoleh baik primer maupun data sekunder kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan tersaji dalam bentuk deskripsi. Mekanisme pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem pada prinsipnya seorang narapidana lembaga permasyarakatan perlu untuk mengikuti program pembinaan lapas bersangkutan. Untuk itu juga dipersyaratkan terpidana telah menjalani 2/3 masa tahanan dan minimum telah menjalani 9 bulan. Efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem diketahui bahwa sangat efektif. Karena jumlah narapidana keseluruhan yang menjalani pembebasan bersyarat mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebanyak 149 orang. Dari 149 (seratus empat puluh sembilan ) orang narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat hanya 4 (Empat) orang yang gagal (melakukan pelanggaran hukum lagi) selama dalam masa percobaan. Kata kunci : Pembebasan bersyarat, narapidana, lembaga pemasyarakatan, Abstract The number of Prisoners in Class IIB Correctional Institutions in Karangasem who received conditional release during the period of 3 (three) years from 2017 to 2019 amounted to 149 people, the number of those who received parole was less than half yet compared to the average number of prisoners per year ie 200 inmates at Penitentiary Class IIB Karangasem. This research problem formulation is for how the mechanism of the implementation of parole for prisoners in Karangasem Class IIB Penitentiary and how effective the implementation of parole for prisoners in Class IIB Penitentiary Karangasem. This research uses a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were in the form of document study techniques, interviews and observations, of which 149 respondents were selected as respondents. The data analysis technique used in this study is to use qualitative analysis. First, the primary and secondary data are processed first, then the data are analyzed qualitatively and presented in the form of a description. The mechanism for implementing parole for prisoners in Karangasem Class IIB Penitentiary Principals in principle a prison institution prisoner needs to participate in the prison counseling program. For this reason, the convicted person must have served 2/3 of the detention period and a minimum of 9 months. The effectiveness of the implementation of parole for prisoners in Karangasem Class IIB Penitentiary is known to be very effective. Because the total number of prisoners undergoing parole from 2017 to 2019 is 149 people. Out of 149 (one hundred forty-nine) inmates who received parole only 4 (four) failed (committed further violations) during the trial period. Keywords: parole, prisoners, prison,
PENGATURAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH HAK KOMUNAL MENURUT HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA Ni Putu Yunika Sulistiawati; Gusti Ayu Putu Yuliana Putri
Kerta Dyatmika Vol 17 No 2 (2020): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.17.2.978.36-44

Abstract

Abstrak Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu beranjak dari adanya konflik norma hukum. Konflik norma hukum disini terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan MATR/KBPN Nomor 10 Tahu 2016 dengan Pasal 3 Undang-undang pokok agraria juncto Pasal 1 angka 1 PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa Peraturan MATR/KBPN Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa tanah tersebut dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan pemberian HGU/HBGB. Sedangkan menurut Pasal 3 UUPA Jo pasal 1 angka 1 PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa hanya masyarakat hukum adat serta disebutkan juga bahwa tanah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat adatnya masing-masing. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberian sertipikat hak komunal bertentangan dengan hukum pertanahan di indonesia karena hak komunal bukan merupakan obyek pendaftaran tanah. selain itu, hak komunal tidak bisa dialihkan sehingga pendaftaran hak komunal menjadi hal yang dipaksakan. sedangkan hak guna usaha tidak dapat diberikan diatas tanah hak komunal. Hak guna usaha hanya dapat diberikan diatas tanah negara, dan menurut pengertiannya hak komunal tidak dapat diklasifikasikan sebagai tanah negara. Kata Kunci : Hak Komunal, Hak Guna Usaha, Hukum Pertanahan Di Indonesia ABSTRACT This research is normative legal research that is moving from a conflict of legal norms. Conflict of legal norms here are contained in the provisions of Article 1 number 1 of the MATR / KBPN No.10 / 2016 Regulation with Article 3 of the agrarian main law juncto Article 1 number 1 PMNA / KBPN No.5 / 1999. That the MATR / KBPN Regulation No.10 / 2016 states that the land can be cooperated with a third party by granting HGU / HBGB. Whereas according to Article 3 of the Loga UU article 1 number 1 PMNA/ KBPN No.5 / 1999 it is said that only the customary law community and also mentioned that the land is used for the interests of their respective indigenous peoples. The conclusion of this study is that the granting of certificates of communal rights is contrary to land law in Indonesia because communal rights are not objects of land registration. in addition, communal rights cannot be transferred so that the registration of communal rights is forced. whereas the right to use can not be given on communal land rights. The right to use can only be granted on state land, and according to its understanding communal rights cannot be classified as state land. Keywords : Communal Rights, Cultivation Rights, Land Laws in Indonesia
IMPLEMENTASI UPAH LEMBUR TERHADAP TENAGA KERJA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI NOMOR 102 TAHUN 2004 A.A. Istri Eka Krisna Yanti; Ni Kadek Mitha Sri Cahyani
Kerta Dyatmika Vol 17 No 2 (2020): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.17.2.984.56-65

Abstract

ABSTRAK Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau tenaga kerja yang melebihi jam kerja, atas perintah atasan. Perhitungan upah lembur di atur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur .Masih ada perushaan yang melakukan pelanggaran atau ketidak pastian terhadap pengaturan upah lembur. Meskipun di perusahaan tersebut memberikan atau tidak memberikan slip gaji, tidak di jelaskan bagaimana sebenarnya perhitungan upah lembur yang diterima. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti implementasi yang ada di lapangan berdasarkan aturan yang ada. Meneliti implementasi upah lembur terhadap tenaga kerja berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja lembur pada PT. Puji Surya Indah dan bagaimana sistem pemberian upah yang ada pada perusahaan tersebut. Dengan cara melakukan penelitian langsung kelapangan sehingga peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi pemberian upah Lempur tenaga kerja pada PT. Puji Surya Indah Bali belum sesuai dengan peraturan yang ada dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, karena jumlah upah lembur yang diberikan lebih kecil dari pada ketentuan aturan yang ada. Sistem pemberian upah lembur pada PT Puji Surya Indah Bali pemberian upah lembur tenaga kerja, upah lembur akan di rekap oleh bagian admin gudang, melaui data absen harian selama satu minggu akan diberikan setiap hari sabtu bersamaan dengan pemberian uang makan secara tunai. Kata Kunci : Upah Lembur, Kerja Lembur, Tenaga Kerja. ABSTRACT Overtime work is work performed by employees or workers who exceed working hours, on the orders of their superiors. The calculation of overtime wages is regulated in the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number 102 of 2004 concerning Overtime Time and Overtime Wages. There are still companies that violate or are uncertain about overtime wage arrangements. Even though the company provides or does not provide salary slips, it is not clear how the actual calculation of overtime pay is received. This research uses empirical legal research, namely research conducted by examining the existing implementation in the field based on existing rules. Researching the implementation of overtime pay for workers based on the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number 102 of 2004 concerning Overtime Work and Overtime Wages at PT. Praise Surya Indah and how is the wage system in the company. By conducting direct research in the field so that researchers get the data needed in the study. Based on the results of the study, it is concluded that the implementation of Lempur's wages for labor at PT. Puji Surya Indah Bali has not complied with the existing regulations in the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number 102 of 2004 concerning Overtime Work and Overtime Wages, because the amount of overtime paid is smaller than the existing regulations. The overtime pay system at PT Puji Surya Indah Bali provides labor overtime wages, overtime pay will be recapitulated by the warehouse admin, through one week of daily absences data will be given every Saturday along with cash feeding. Keywords: Overtime Wages, Overtime Work, Labor.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI AKTA DIBAWAH TANGAN Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhani; Ni Made Julianti
Kerta Dyatmika Vol 17 No 2 (2020): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.17.2.985.36-44

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris dan tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi. Notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat seorang notaris kewenangannya tidak hanya membuat akta otentik tetapi memiliki kewenangan lain yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris salah satunya mengesahkan surat dibawah tangan dan menetapkan tanggal surat dibawah tangan. Tanggung jawab notaris sebatas mengenai keaslian tanda tangan para pihak dan kepastian tanggal akta dibawah tangan yang dilegalisasi. Kenyataanya notaris dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap legalisasi akta dibawah tangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terkait dalam tulisan ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris adalah para pihak datang ke kantor notaris membawa perjanjian yang telah dibuat para pihak dimintai identitas diri berupa KTP notaris membacakan akta dibawah tangan lalu para pihak menandatangani akta dibawah tangan tersebut di hadapan notaris kemudian notaris melegalisasi akta dibawah tangan tersebut. Tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi adalah dalam legalisasi tanggung jawab notaris sendiri lebih berat dari pada waarmerking. Notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila dengan terbukti merugikan salah satu pihak notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi sesuai yang diderita oleh para pihak. Kata Kunci: Tanggungjawab Notaris, Legalisasi. ABSTRAK This study aims to determine the procedures for implementing legalization of deeds under the hands of a notary and the responsibilities of the notary for legalized underhand deeds. Notary as a public official is one of the state organs equipped with legal authority to provide public services to the public, a notary whose authority is not only to make authentic deeds but has other powers as stated in Article 15 paragraph (2) of Law Number 30 of 2004 Jo Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public, one of which is ratifying the underhand letter and setting the date of the underhand letter. The notary's responsibility is limited to the authenticity of the signatures of the parties and the certainty of the date of the deed under the legalized hand. In fact, the notary can be fully responsible for the legalization of the deed under hand. This type of research is empirical legal research. This research examines the laws and regulations that apply legal theory and can take the form of the opinions of the scholars involved in this paper. The results of this study indicate that the procedure for implementing the legalization of deeds under the hands of a notary is that the parties come to the notary's office to bring an agreement that has been made by the parties to be asked for identity in the form of a KTP the notary reads the deed under the hand and the parties sign the deed under the hand in front of the notary and then the notary. legalize the deed under the hand. The responsibility of the notary regarding the legalized underhand deed is that in legalizing the notary's own responsibility is heavier than waarmerking. Notaries can be subject to criminal sanctions if proven to be detrimental to one of the notary parties, they can also be subject to civil sanctions in the form of compensation in accordance with those suffered by the parties. Keywords: Notary Responsibility, Legalization.
PERAN DINAS PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GIANYAR DALAM PENGATURAN PEMENUHAN HAK TUMBUH KEMBANG ANAK BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN ANAK CATUR ASMARI KRISMONIA
Kerta Dyatmika Vol 17 No 2 (2020): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.17.2.988.66-76

Abstract

ABSTRAK Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam kelangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan pemenuhan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Rumusan masalah yang di angkat dalam tesis ini apakah pengaturan pelaksanaan pemenuhan hak tumbuh kembang anak sudah sesuai dengan undang – undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Bagaimanakah peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris sumber data diperoleh melalui data primer sebagai data utama dan data skunder yang berupa buku-buku litelatur yang berkaitan dengan perlindungan anak dipakai sebagai bahan pendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peraturan pemenuhan hak anak di Kabupaten Gianyar telah sesuai dengan di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam menangani pemenuhan hak anak adalah dengan cara melakukan sosialisasi, bimbingan, penyuluhan, pelatihan sehingga di dalam proses pemenuhan hak anak memenuhi kepentingan anak, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Kata Kunci : Peran Dinas, Pemenuhan Hak Anak. ABSTRACT Children are an inseparable part in the continuity of human life and the survival of a nation and state. In order to be able to be responsible for the survival of the nation and state every child needs to get the widest opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. For this reason, efforts must be made to protect the welfare of children by providing guarantees for the fulfillment of their rights without discriminatory treatment. The formulation of the problem raised in this thesis is whether the implementation of the fulfillment of developmental rights for children is in accordance with the Act 35 of 2014 concerning child protection and How is the role of the women's empowerment service for child protection controlling the population and family planning in fulfilling the rights of child development. This type of research is Empirical Legal Research data sources obtained through primary data as primary data and secondary data in the form of literature books relating to child protection are used as supporting material. The conclusion of this study is that the regulation of the fulfillment of children's rights in the Regency of Gianyar has been in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. And the Role of the Office of Women's Empowerment for Child Protection Control of Population and Family Planning in Gianyar Regency in handling the fulfillment of children's rights is by conducting socialization, guidance, counseling, training so that in the process of fulfilling children's rights meet the interests of children, families, communities and government. Keywords : official role, fulfillment of children’s rights
TREATMENT OF CRIMINAL ACTION OF RARE INTEREST INTEREST IN GUSTI NGURAH RAI AIRPORT KADEK PUTRA PASTIKA
Kerta Dyatmika Vol 17 No 2 (2020): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.17.2.989.77-83

Abstract

ABSTRACT This research is backed by the rise of rare wildlife smuggling through the airport line I Gusti Ngurah Rai where the endangered species itself is then traded so that some people commits smuggling actions to benefit him and can result in a rare wildlife smuggled, where endangered animals themselves are protected by Law No. 5 of 1990 on the conservation of natural resources and its ecosystem, then from the background was applied 2 problems of the problem is how the procedure of action against the criminal offenses of endangered animals by PT. Angkasa Pura at I Gusti Ngurah Rai airport? What are the efforts undertaken by PT Angkasa Pura to suppress the number of endangered ani mal smuggling crimes at I Gusti Ngurah Rai airport?This method of research method used is the empirical research method of empirical research in which the occurrence of rare wildlife smuggling protected by law number 5 of 1990 on the conservation of natur al resources and ecosys tems refers to the formulation of problems and is held from the objectives of legal research, then in this thesis research using the type of legal research empirical research empirical law is a legal research method that serves to se e the law in real sense and examine how it works legally in the community This research is descriptive where the research describes precisely the properties, symptoms with other symptoms in the community Key words: smuggling, endangered animals, violating law
AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DALAM JUAL BELI RUMAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN MATERI PROMOSI Ni Made Trisna Dewi
Kerta Dyatmika Vol 18 No (1) (2021): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.18.(1).1036.14-22

Abstract

Abstrak Developer atau pengembang dalam memasarkan atau menawarkan perumahan kepada masyarakat umumnya menggunakan sarana iklan atau brosur. Dalam iklan atau brosur tersebut selalu memberikan spesifikasi bangunan yang akan dibangun. Tetapi dalam kenyataannya kebanyakan yang terjadi setelah dilakukan jual beli, spesifikasi dan fasilitas yang dijanjikan oleh pihak pengembang seperti yang tertera dalam iklan atau brosur sering tidak sesuai dan mengalami perubahan. Tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan dalam iklan atau brosur, 2) Untuk mengetahui penyelesaian perjanjian jual beli rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan dalam iklan atau brosur. Dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan secara yuridis dan pendekatan secara sosiologis. Untuk mendapatkan data kepustakaan atau data sekunder dilakukan dengan membaca dan pencatatan bahan-bahan literatur, Undang-undang dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan. Penyelesaian perselisihan jual beli rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan dalam brosur atau iklan, dapat dilakukan dengan cara bahwa pihak pengembang dimungkinkan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dengan pihak konsumen, dan pihak pengembang harus melaksanakan hasil musyawarah yang telah disepakati dengan pihak konsumen, seperti dengan adanya pelaksanaan pekerjaan yang sempat tertunda atau pengembalian sisa uang konsumen dari adanya perubahan spesifikasi tersebut. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka dapat diajukan gugatan oleh konsumen terhadap pengembang melalui pengadilan, dan pengembang juga akan mendapatkan sanksi dari induk organisasinya, yaitu REI berdasarkan kode etik anggota REI. Kata kunci: akibat hukum, jual beli rumah Abstract Developers or developers in marketing or offering housing to the public generally use advertising or brochures. In the advertisement or brochure, it always provides the specifications of the building to be built. But in reality, most of what happens after the sale and purchase is made, the specifications and facilities promised by the developer as stated in the advertisement or brochure are often not appropriate and undergo changes. The objectives of this study are: 1) To determine the legal consequences for the implementation of buying and selling houses that do not comply with the specifications offered in advertisements or brochures, 2) To determine the settlement of house sale and purchase agreements that do not comply with the specifications offered in advertisements or brochures. In this study, a juridical and sociological approach was used. To obtain library data or secondary data is done by reading and recording literature materials, laws and other written materials that are related to the problem. Settlement of house buying and selling disputes that do not comply with the specifications offered in brochures or advertisements, can be done in a way that it is possible for the developer to resolve it by way of deliberation with the consumer, and the developer must carry out the results of the deliberations that have been agreed upon with the consumer, as is the case with execution of work that has been delayed or the return of the consumer's remaining money from the change in specifications. If the consensus agreement is not reached, then a lawsuit can be filed by consumers against the developer through the court, and the developer will also get sanctions from the parent organization, namely REI based on the code of ethics of REI members. Key words: legal consequences, buying and selling of houses
LEGALITAS DAN IMPLEMENTASI PUNGUTAN DESA ADAT TERHADAP PENDUDUK NONPERMANEN DI WILAYAH DESA ADAT KEROBOKAN I GUSTI AGUNG PUTU SUTARJA
Kerta Dyatmika Vol 18 No (1) (2021): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.18.(1).1040.1-13

Abstract

Abstrak Keterlibatan desa adat dalam penanganan penduduk nonpermanen tidak hanya dalam kerangka koordinasi dengan Pemerintah. Beberapa desa adat melakukan penanganan penduduk nonpermanen secara mandiri, dengan melakukan pengaturan krama tamiu dan tamiu dalam awig-awig dan/atau pararem. Sumber kewenangan otonomi desa adat yang diakui oleh konstitusi berdasarkan pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali. Salah satu hak tradisional yang dimiliki oleh desa adat adalah hak otonomi untuk mengatur rumah tanganya sendiri, sebagaimana ditegaskan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Rumusan masalah tesis ini adalah (1) Bagaimana legalitas pungutan desa adat kepada penduduk nonpermanen di wilayah Desa Adat Kerobokan, dan Bagaimanakah implementasi pungutan desa adat kepada penduduk nonpermanen di wilayah Desa Adat Kerobokan Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris dengan tujuan untuk mengetahui legalitas pungutan Desa Adat kepada penduduk nonpermanen dengan tipe penelitian empiris yang berpedoman pada teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada yang berkompeten dengan menggunakan teori semi outonomius social field, teori plurarisme hukum, teori kepastian hukum, teori sistem hukum dan teori efektivitas hukum untuk mengkaji fenomena yang berkaitan dengan legalitas pungutan terhadap penduduk nonpermanen di wilayah Desa Adat Kerobokan. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: Desa adat memiliki kewenangan mengatur wilayahnya sendiri termasuk melakukan pungutan dengan pendekatan sosial yang didasarkan aturan adat tanpa pemaksaan kepada penduduk nonpermanen yang berada di wilayah Desa Adat Kerobokan dengan tetap mengacu pada aturan hukum positif atau hukum negara yang berlaku di Negara Kata Kunci : Legalitas, Pungutan, Penduduk Nonpermanen ABSTRACT The involvement of traditional villages in handling non-permanent residents is not only in the framework of coordination with the Government. Some traditional villages independently handle non-permanent residents, by organizing tamiu and tamiu manners in awig-awig and / or pararem. The source of the authority of the autonomy of the customary village which is recognized by the constitution based on article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The customary village is a unit of customary law communities in Bali. One of the traditional rights held by traditional villages is the right of autonomy to regulate their own home, as confirmed by Regional Regulation No. 4 of 2019 regarding Customary Villages in Bali. The formulation of this thesis problem is (1) What is the legality of customary village levies to non-permanent residents in the Kerobokan Indigenous Village area, and how is the implementation of traditional village levies to non-permanent residents in the Kerobokan Adat Village area The research method used is the type of empirical research with the aim to find out the legality of customary village fees to non-permanent residents with the type of empirical research based on data collection techniques by interviewing those who are competent using semi-outonomius social field theory, legal plurarism theory, legal certainty theory, legal system theory and legal effectiveness theory to study phenomena related to the legality of levies on non-permanent residents in the Kerobokan Indigenous Village area. The results of the study show the following conclusions: Customary villages have the authority to regulate their own territories, including levies with a social approach based on customary rules without coercion on non-permanent residents in the Kerobokan Indigenous Village area while still referring to positive legal rules or state laws that apply in the State Keywords: Legality, Levies, Nonpermanent Population
JURIDICAL ANALYSIS OF CHEMICAL CASTRATION CRIME IN HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE AND KODEKI Novie Carmelita
Kerta Dyatmika Vol 18 No (1) (2021): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.18.(1).1047.23-32

Abstract

ABSTRACT The Government in Law of Republic Indonesia Number 17 of 2016 concerning Determination of Substitute Government Regulations in Law of Republic Indonesia Number 1 of 2016 concerning the second amendment of Law Number 23 of 2002 Regarding Child Protection where there are sanctions for chemical castration against perpetrators considered violating to the article 33 paragraph 1 of Law Number 39 of 1999 Regarding Human Rights, and if a doctor is appointed as the executor, this could also violate the Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI) which is a guideline for Indonesian doctors who are members of the Ikatan Dokter Indonesia (IDI) or Indonesian Doctors Association in their medical practice. Legal conflicts occur between the aforementioned laws, so the type of research is normative using statutory approach. This research aims to examine and outline the main points of the legal basis for the regulation of chemical castration against paedophiles. The results showed that the government was completely unprepared in determining the stages of execution for convicted paedophiles. Determination has a double sanction, whereby the perpetrator becomes more brutal even though he is castrated. Psychological problems can be disturbed by the anti-androgen chemical injected into the body. Revenge takes on different forms. Keywords: Chemical Castration, Human Rights, Indonesian Medical Code of Ethics.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN GIANYAR A.A. Mas Adi Trinaya Dewi
Kerta Dyatmika Vol 18 No (1) (2021): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.18.(1).1054.33-44

Abstract

The increasing interest of the private sector to do business in company activities, except in fields that control the lives of many people and are strategic. The role of the government is to regulate what is included in government programs, especially the provision of facilities and infrastructure. One of them is in the form of regulations in the form of granting trading business licenses. The problems that arise include: What are the legal consequences of a mini market trading business if it does not have a Trading Business License (SIUP) and what are the actions taken by the authorized official against violators of the Mini Market Trading Business License (SIUP). The approach to the problem used in this research is normative juridical. On the basis of the discussion in the analysis described above, the following conclusions can be drawn: The legal consequences of a mini market business if it does not have a trading business license (SIUP) include administrative sanctions such as summons to be directed to seek SIUP, written warnings, temporary suspension of SIUP. and finally the revocation of SIUP in accordance with Gianyar Regency Regulation Number 6 of 2005 concerning Trading Business Permits (SIUP), while the criminal sanction is imprisonment for a maximum of 3 (three) months or a maximum fine of 4 (four) times the amount of retribution owed. Actions taken by authorized officials against violations of trade business permits (SIUP) include forming an integrated team involving stikeolders such as Satpol PP, Police, the legal department, the economic division and the regional supervisory agency (Bawasda), to oversee all business activities such as mini markets, supermarkets and hypermarkets in order to seek business licenses as a means of legality in carrying out their business activities.

Page 8 of 13 | Total Record : 125

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 2 (2024): Kerta Dyatmika Vol 22 No 1 (2024): Kerta Dyatmika Vol 21 No 2 (2023): Kerta Dyatmika Vol 20 No 1 (2023): Kerta Dyatmika Vol 19 No 2 (2022): Kerta Dyatmika Vol 18 No 2 (2021): Kerta Dyatmika Vol 18 No (1) (2021): Kerta Dyatmika Vol 17 No 2 (2020): Kerta Dyatmika Vol 17 No 1 (2020): Kerta Dyatmika Vol 16 No 2 (2019): Kerta Dyatmika Vol 16 No 1 (2019): Kerta Dyatmika Vol 15 No 2 (2018): Kerta Dyatmika Vol 14 No 2 (2017): Kerta Dyatmika Vol 14 No 1 (2017): Kerta Dyatmika Vol 13 No 2 (2016): Kerta Dyatmika Vol 13 No 1 (2016): Kerta Dyatmika Vol 12 No 2 (2015): Kerta Dyatmika Vol 12 No 1 (2015): Kerta Dyatmika More Issue