Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 2 (2022): ALDEV"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sistem Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Ahmad Akbar Maulana]]>;
<![CDATA[Hamsir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.17153
<![CDATA[The main problem of this research is how the efforts of actions related to criminal offenses, especially in street crimes,”have been rampant so far, in this case there are many different types of actions such as curas, spout, curanmor and so on.“So with the existence of regulations that have been made in the Criminal Code”as well as the implementation of a program that has been implemented in efforts to tackle“street crimes that the Makassar City Police Resort has carried out to date.”With a research approach using statutory research as well as from the implementation of related programs, using an empirical juridical approach or facts that occur in practice in the field and also a sociological approach.“Sources of data used are primary data and secondary data, as well as methods in data collection are the result of observations,”interviews and documentation.“Meanwhile, data processing and analyzing was carried out in two stages, namely 1) data processing techniques in the form of data classification, data reduction and data editing. 2) data analysis techniques.”The results of the research obtained are:”1) The implementation of the Zero Street Crime program uses three functions, namely preemptive, preventive and responsive functions to suppress the number of street crimes in the Makassar area and try to increase public trust in the Police and also create a social security situation free from crime disturbance especially in street crime. 2)“The obstacles faced by the Makassar Police are the insufficient number of personnel that are not proportional to the area of the city of Makassar,” the absence of a forum such as a rehabilitation institution that can provide good guidance for “ANJAL (Street Children), PMKS (People with Social Welfare Problems) , as well as low verdicts or sentences that gave rise to many recidivists.]]>
<![CDATA[Antinomi Asas Contrarius Actus Dengan Asas Due Process of Law Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan ]]>
<![CDATA[Supardi]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.17217
<![CDATA[Visibelnya asas contrarius actus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang, memberikan resultan terhadap eksistensi Organisasi Masyarakat di Indonesia. Konsekuensi logisnya adalah hilangnya asas due process of law sehingga dalam pembubaran Ormas tidak melalui mekanisme pengadilan lagi. Hadirnya asas contrarius actus dan hilangnya asas due process of law bukanlah masalah semantik atau gramatik semata, melainkan juga menyangkut masalah yang subtantif dan paradigmatik. Terlihat jelas pertentangan dari kedua asas hukum tersebut. Sehingga pokok masalah dalam penelitian ini adalah menyoal antinomi asas asas contrarisu actus dengan asas due process of law dalam pembubaran organisasi masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) yang berdasarkan pada penelitian normatif (normative legal research). Pun secara metodik penelitian ini berjenis evaluatif formatif. Dengan metode pendekatan conceptual approach dan pendekatan comparative approach. Penulis dalam menggunakan pendekatan perbandingan, menekankan pada skenario riset dan studi comparative law agar dalam penelitian ini menghasilkan penyatuan sistematik dan harmonisasi hukum, dengan mengelaborasi sumber primer yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dan sumber sekunder yang berasal dari literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Antinomi asas contrarius actus dengan asas due process of law terletak pada penerapan asas tersebut. Due process of law menekankan pada proses hukum yang adil serta melindungi hak-hak fundamental warga negara dengan mengharmonisasikan antara hukum subtantif dan hukum prosedural. Sedangkan asas contrarisu actus atau consensus contrarius menghendaki adanya tindakan sepihak oleh Pemerintah berdasarkan atas kewenangannya untuk menghilangkan status dalam aktivitas tertentu. Implikasi dari penelitian ini adalah Menghilangkan asas contrarius actus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas dengan menggantikannya dengan asas due process of law dan memberikan kewenangan pembubaran Organisasi masyarakat.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuris Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang Dalam Kawasan Konservasi (Studi Kasus Putusan No.8/Pid.B/2016/Pn.Pangkajene) ]]>
<![CDATA[aswar asmat]]>;
<![CDATA[Ahkam Jayadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.17275
<![CDATA[Jurnal ini membahas Tinjauan Yuris Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan ekosistem Terumbu Karang Dalam Kasawan Konservasi (Stu Kasus Putusan No. 8/Pid.B/2016/PN.Pangkajene), Kemuan rumuskan Kedalam Beberapa Rumusan Masalah Yaitu: (1) Bagaimanakah Peraturan Hukum Terhadap Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang kawasan Konservasi. (2) Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang dalam Kawasan Konservasi Putusan No.8/pid.B/2016/PN.pangkajene.Metode Penelitian yang digunakan Adalah Kualitatif Dengan Menggunakan Pendekatan Yuris – Empiris, Serta Mengunakan Metode Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Serta Menggambarkan Fakta Yang Terja lapangan. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa: (1) Bagaimanakah Peraturan Hukum Terhadap Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang kawasan Konservasi dalam Undang-Undang Ini Sudah Jelas Mengatur Tentang Larangan Merusak Ekosistem Trumbu Karang Terdapat Pada Pasal 35 Huruf A,B,D dan D Yaitu Yang Pertama Menambang Terumbu Karang Yang Menimbulkan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang, Kedua Mengambil Terumbu Karang Kawasan Konservasi Ketiga Menggunakan Bahan Peledak,Bahan Beracun dan Atau Bahan Lain Yang Merusak Ekosistem Terumbu Karang Ke Empat Menggunakan Peralatan,Cara, dan Metode Lain Yang Merusak Ekosistem Terumbu Karang. (2) Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Ekosistem Trumbu Karang Dalam Kawasan Konservasi Putusan, Sesuai Pernyataan Hakim PN Pangkajene Mengatakan Bahwa Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sudah Sesuai Berdasarkan Atas Tuntutan Penuntut Umum dan Fakta Fakta Persidangan, Kemuan Hal Tersebut Menja Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan. Pemerintah Perlu Mensosialisasikan Lagi Aturan Terkait Serta Kawasan Konservasi Terumbu Karang Terkhusus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Agar Tidak Adalagi Kejadiaan Yang Dapat Merugikan Berbagai Pihak Dan Merusak Keindahan Alam Karena Masih Banyak Masyarakat Atau Nelayan Itu Senri Yang Tidak Paham Betul Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Sopir Grab Yang Menggunakan Aplikasi Orderan Fiktif Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Andi Nasrullah Apriliawal Nur]]>;
<![CDATA[Rahman Syamsuddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.17368
<![CDATA[Studi ini bertujuan mengangkat satu permasalahan yang terjadi di dunia ojek online yaitu orderan fiktif pada aplikasi Grab. Orderan fiktif merupakan kejahatan yang muncul bersamaan dengan hadirnya aplikasi ojek online. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Penegakan Penegakan Pasal 35 Juncto Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE terhadap driver grab yang menggunakan aplikasi orderan fiktif dan untuk mengetahui bagaimana upaya dalam menanggulangi kejahatan orderan fiktif pada aplikasi grab. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio legal research), dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan metode observasi partisipasi, peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan informan kunci yang menjadi subjek penelitian dan sumber informasi penelitian. Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah sumber data yang dikumpulkan berupakata-kata,gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari penelitian langsung kepada objek dengan teknik wawancara langsung, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan, catatan ilmiah dan dokumen resmi lainnya.]]>
<![CDATA[Analisis Regulasi Pemerintah Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah Dalam Penentuan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara ]]>
<![CDATA[Sarda Safitry]]>;
<![CDATA[Jumadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.17702
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui yang pertama, apa saja dasar hukum yang digunakan dalam penentuan ibukota Provinsi Kalimantan Utara dan kedua, bagaimana implementasi Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian berfokus pada aspek-aspek yang mempengaruhi penentuan lokasi ibukota, seperti aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas, kependudukan, kondisi dan geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya. Penelitian kualitatif (field research) merupakan jenis dari penelitian ini yang dilengkapi dengan pendekatan empiris dan juga pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang data tersebut diperoleh setelah terlaksananya prosesi wawancara kepada staf biro pemerintahan kantor gubernur Kalimantan Utara, Kassubid penelitian sumber daya Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Tokoh masyarakat sekaligus saksi sejarah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Responden yang terdiri dari dua mahasiswa, satu pedagang makanan siap saji, dan satu supir angkutan kota. Teknik analisis data yang tercantum dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif dengan proses memilah data yang terkait dan penting kemudian dikelompokkan menjadi beberapa topik pembahasan yang akan disusun menjadi kalimat secara runtut dan lebih spesifik sehingga dapat dengan mudah menemukan kesimpulan. Setelah melakukan tahapan penelitian yang cukup panjang, akhirnya hasil dari penelitian ini dapat ditemukan. Bahwasanya tujuan utama dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara adalah demi percepatan pembangunan di wilayah Utara Provinsi Kalimantan Timur. Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan ibukota Provinsi Kalimantan Utara yakni tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, tepatnya pada pasal 7. Sedangkan untuk implementasi Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara, hasilnya adalah masih banyak aspek-aspek yang mempengaruhi penentuan lokasi ibukota di dalam PP No. 78 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, khususnya tertera pada pasal 12 ayat (3) yang bebrapa diantaranya belum dipenuhi oleh Tanjung Selor.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Kabupaten Gowa) ]]>
<![CDATA[Rina Fadillah Fendi]]>;
<![CDATA[Muh. Amiruddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.17748
<![CDATA[Di Negara Republik Indonesia, dikenal dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan secara materil. Penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud melukai atau menganiaya seseorang dengan tujuan untuk menyebabkan rasa sakit kepada orang lain sampai tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau bahkan menyebabkan kematian. Tindak penganiayaan terdapat pada pasal 351-358 KUHP. Kasus yang terjadi diantara Indrayansyah Dg Nyikko als Indra Bin Zainuddin Dg Ngemba dan Sultan Dg. Lulung Bin Adam merupakan Tindak Penganiayaan Berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Lapangan. dengan pendekatan case low dan sosiologi hukum dengan sumber data dari Pengadilan Negeri Sungguminasa. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran refensi. Kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: field research dan liberary. Hasil peneltian ini menjelaskan bagaimana penerapan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaku pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada studi kasus No.45/pid.B/2018/PN.Sgm dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Erosi Tanah Yang Terdampak Bencana Alam Tanah Longsor (Studi Kasus Desa Baru Kecamatan Luyo, Sulawesi Barat) ]]>
<![CDATA[Riska Juniarti Syamsul]]>;
<![CDATA[St. Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.17979
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Peran Pemerintah Setempat dalam mengatasi erosi tanah yang terdampak Bencana alam tanah Longsor (Studi Kasus Desa Baru Kecamatan Luyo-Sulawesi Barat). Dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui atau memahami Peran pemerintah setempat dalam menjalankan Peraturan Daerah khususnya Polewali Mandar terhadap penanggulangan bencana alam di Desa Baru Kecamatan Luyo Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dengan melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat dan Kepala Desa Baru Kecamatan Luyo, dan mengambil data dikantor desa. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut yaitu: 1) Peran Pemerintah dalam mengatasi erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor kurang efektif atau cepat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 2) Apa hambatan upaya pemerintah dalam menanggulangi erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor, masih banyak hambatan-hambatan atau kendala yang mempengaruhi proses penanggulangan erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor di Desa Baru Kecamatan Luyo Provinsi Sulawesi Barat. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan hokum atau peraturan yang berjalan sesuai yang diharapkan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Jam Kerja Karyawan Alfamart Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Multazam Nur]]>;
<![CDATA[Ashabul Kahfi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18186
<![CDATA[Pelaksanaan jam kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diharapkan agar pekerja/buruh bekerja sesuai dengan waktu kerja yang telah disebutkan dalam perjanjian kerja. Tujuan penulisannya ialah untuk mengetahui kesesuaian antara perjanjian kerja pada Toko Alfamart Kota Makassar dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta untuk mengetahui pelaksanaan jam kerja karyawan Alfamart di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang mana penulis akan mengkaji secara Normatif Empiris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jam kerja serta mengumpulkan data yang konkrit dengan meninjau pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam membuat perjanjian kerjanya telah sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta karyawan dalam pelaksanaan jam kerja yang telah mereka laksanakan selama masa kerja mereka di Alfamart kota Makassar telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian kerja, hanya saja dalam beberapa kali terdapat kecenderungan adanya pelanggaran oleh perusahaan.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam ]]>
<![CDATA[Andi Ayyub Putrawan Ulki]]>;
<![CDATA[Ade Darmawan Basri]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18376
<![CDATA[Tindak pidana pembelaan terpaksan (noodweer) dalam pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa yaitu bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari serangan musuh, Manusia pasti mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan kita atau orang lain dari suatu tindak pidana. Di dalam KUHP, tidak jarang kita akan melakukan Sebuah perbuatan melawan hukum di saat kepentingan kita terserang atau diserang oleh pihak lain. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data melalui menggunakan penelitian kepustakaan (library research), bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif antara hukum Islam dan KUHP dalam tinjauan hukum Islam terhadap pembelaan Terpaksa (noodweer) dalam KUHP yaitu mengadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini memaparkan pokok-pokok secara menyeluruh tindak pidana pembelaan terpaksa ditinjau dari hukum Islam dan pengaturan dalam KUHP. Kesimpulan akhir dari skripsi ini Pembelaan Terpaksa (noodweer) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Noodweer merupakan pembelaan hak terhadap ketidak adilan,sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana tidak dikenai hukuman karena adanya pembelaan terpaksa. Dalam hukum Islam dinamakan dengan Pembelaan yang sah (daf’u as-sail) yaitu upaya yang dilakukan seseorang dalam melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari ancaman dan serangan dari orang lain. Maka perbuatan boleh atau tidak dijatuhi hukuman harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Islam.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika ]]>
<![CDATA[Akbar]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Radjab]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18681
<![CDATA[Pada saat ini Indonesia sedang megalami darurat terkait penyebaran dan penggunaan narotika di kalangan public,berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh ( BNN ) Badan Narkotika Nasional yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universita Indonesia pada tahun 2014 tentang survei Nasional Pengembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, dapat kita ketahu bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai 3,8 juta jiwa sampai dengan 4,1 juta jiwa yang pernah memakai narkotika selama satu tahun. Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini masih merupaan masalah besar yang di hadapi Indonesia baik dari tingkat lokal, nasional sampai internasiaonal. Adapun metode penelitian ini dilakukan engan pendekatan yuridiksi normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan Undang-Undang, Asas-asas, Buku-buku seta berpacu pada berbagai norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Datan yang digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder. Peneliti menjelaskan permasalahan Bagaiman Implementasi Rehabilitasi Pecandu Sekaligus Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narrkotika dan Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Metode penelitian ini dilakukan engan pendekatan yuridiksi normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan Undang-Undang, Asas-asas, Buku-buku seta berpacu pada berbagai norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Datan yang digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder.]]>
