Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
22 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 3 (2022): ALDEV"
:
22 Documents
clear
<![CDATA[Penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Wildayanti]]>;
<![CDATA[Kasjim Salenda]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.18819
<![CDATA[Pokok permbahasan dari penelitian ini adalah penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) terhadap keputusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas, Pokok permasalahan dibagi dua yaitu: 1. Bagaimana mekanisme penerapan prinsip business judgment rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. 2. Faktor-foktor apa yang menghambat penerapan Prinsip Business Judgment Rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme penerapan prinsip busisness judgment rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas belum optimal. Hal demikian dapat dilihat dari rendahnya kasus yang terselesaikan dengan menerapkan prinsip BJR dari keseluruhan kasus ada. Sebagaimana kasus Hotasi D.P Nababan yang dinyatakan tidak bersalah pada persidangan tingkat pertama karena prinsip BJR dijadikan hakim sebagai pertimbangan. Namun Hotasi D.P Nababan akhirnya mendekam dipenjara dikarenakan prinsip BJR diabaikan oleh majelis hakim pada persidangan tingkat banding. Hal demikian dikarenakan masih banyak faktor yang menghambat penerapan prinsip BJR terhadap keputusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. Implikasi dalam penelitian ini yaitu mengoptimalkan mekanisme penerapan prinsip BJR terhadap setiap kasus pada semua tingkatan persidangan. Selain itu juga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap Faktor-Faktor yang menghambat penerapan prinsip business judgment rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas dengan sosialisasi mengenai prinsip BJR kepada semua elemen penegak hokum, harmonisasi peraturan perundang-undangan dan status kekayaan BUMN sebagai bagian dari kekayaan Negara yang dipisahkan agar ditetapkan sebagai kekayaan BUMN semata.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Daring di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Wirandi]]>;
<![CDATA[Rahman Syamsuddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19108
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Macam-macam aplikasi yang digunakan dalam melakukan praktek prostitusi, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Prostitusi melalui Aplikasi Daring dan Upaya Pihak Kepolisian dalam menangani kasus kejahatan Prostitusi melalui Aplikasi Daring. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, terkhusus di wilayah Kecamatan Panakukang sebagai pusat aktivitas hiburan dan kawasan elit di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang- undang, jurnal, ensiklopedia, internet dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Berbagai macam aplikasi yang digunakan para pelaku baik penyedia maupun pengguna jasa Prostitusi Online di Kota Makassar yakni Michat, Whatsapp, Facebook Messanger, Tinder, Line dan Tantan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan pergaulan bebas, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor kurangnya keimanan. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian menggunakan dua jenis upaya yaitu upaya preventif dan represif.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Benda Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.755/Pid.B/2105/Pn.Mks) ]]>
<![CDATA[Sahrul Gunawan]]>;
<![CDATA[Hamsir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19120
<![CDATA[Pokok masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengrusakan benda milik orang yang dilakukan secara bersama-sama. Pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam bebrapa pertanyaan penelitian, yaitu : 1) penerapan hukum materil terhadap tindak pidana pengrusakan benda milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks. 2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan benda milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta mengunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Dalam putusan hakim menggunakan Pasal 170 Ayat 1 KUHP . 2) Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengrusakan benda yang dilakukan secara bersama-sama ini kurang setimpal dengan apa yang terdakwa perbuat karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa relatif ringan dan hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa terdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam perkara tersebut.Penerapan Hukum Materil dalam putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks yang menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyaikinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merusak benda milik orang lain dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesusai dengan melihat dan mempertimbangkan dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan baik keterangan terdakwa. Diharapkan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa itu memberikan efek jerah terhadapa terdakwa kemudian dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali kemasyarakat terdakwa tidak akan lagi mengulangi perbuatannya]]>
<![CDATA[Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar) ]]>
<![CDATA[Muhammad Zulvikhar Kadir]]>;
<![CDATA[Istiqamah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19137
<![CDATA[Balai Harta Peninggalan bertugas Membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis yang tertutup (Pasal 937 jo. Pasal 942 KUH Perdata) maupun wasiat rahasia (Pasal 940 jo. Pasal 942 KUH Perdata),Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk rumusan masalah yaitu Bagaimana Proses Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat di Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam Mengurai Asas Publisitas.Faktor apa yang menjadi penghambat Balai Harta Peninggalan kota Makassar dalam menangani Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan di Kantor Balai Harta Peninggalan, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Peran Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam pembukaan wasiat yaitu ; Memerintahkan kepada Pelaksana Wasiat, Ahliwaris, Notaris, untuk menanyakan kepada seksi Daftar Wasiat, Kementerian Hukum dan HAM RI, apakah wasiat tersebut dilaporkan atau tidak dan terakhir;Membuka surat wasiat rahasia tersebut disaksikan oleh para Ahliwaris, Pelaksana Wasiat, Notaris, dengan suatu Berita Acara;Mendaftarkan surat wasiat rahasia tersebut pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No.10 Pasal 41 dan 42 OV, jo. Pasal 937,942 KUH.Perdata); Hambatan yang dimaksud adalah hal-hal yang mempersulit pendaftaran/pembukaan wasiat pada Balai Harta Peninggalan, adapun hambatan tersebut adalah; Kurangnya Sumber Daya Manusia ,Akses Cyber yang masih minim,Ketidakhadiran dari beberapa ahli waris dana Adanya tuntutan dari beberapa ahli waris untuk menunda pembukaan surat wasiat.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Evidence Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme di Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Erwin Gunawan]]>;
<![CDATA[Bariek Ramdhani P]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19138
<![CDATA[Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme, karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui bulletin board atau mailing list. Bagaimana pengaturan alata bukti berupa digital evidence dalam hukum pidana dan apakah dapat digunakan dalam penyelesaian perkara terorisme?. Dalam menjawab permsalahan ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan asas-asas dan teori. serta menggunakan analisis Normative Kualitative yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitiandengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu Bahwa pengataturan alat bukti berupa Digital Evidance secara sah telah di perjelas di dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik dalam Pasal 5, Pasal 6, dan melalui penegasan kembali di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik ini sangat dibutuhkan dalam Sistem Peradilan Pidana guna untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang di sidangkan dalam kasus kejahatan Teknologi dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan peradilan pidana. Dan juga pengaturan alat bukti elektronik di dalam UU ITE tersebut di atas, merupakan perluasan dari alat bukti yang sudah di atur dalam KUHAP Pasal 184. Serta peran digital forensic dalam melakukan pengolahan alat bukti merupakan suatu langkah yang diperlukan dalam hal alat bukti elektronik akan dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Keberadaan alat bukti elektonik ini secara praktek telah dilaksanakan dan diakui eksistensinya dalam penegakan hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[Peran Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Kota Palopo ]]>
<![CDATA[Aufaldy Shahab]]>;
<![CDATA[Muh. Amiruddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19213
<![CDATA[Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan juga harus terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, mengamankan pelaksanaan pembangunan serta melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai contoh adanya kasus dugaan korupsi terhadap pembangunan Proyek Jalan Lingkar Barat (JLB) di Kota Palopo yang dibangun untuk menjadi penghubung antara Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan. Hasil informasi yang telah didapatkan yaitu Kejaksaan Negeri Palopo telah berhasil menetapkan tiga tersangka dan masih mengusut tersangka-tersangka lainnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana peran Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan kendalanya dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dan berlokasi di Kantor Kejaksaan Negeri Palopo Sulawesi Selatan.]]>
<![CDATA[Implementasi Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa ]]>
<![CDATA[Nugra Padliani]]>;
<![CDATA[Muhammad Ikram Nur Fuady]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19248
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu 1) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A sungguminasa? 2) Faktor apa yang menghambat pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa dengan menggunakan program bottom up approach yakni pendekatan dari bawah ke atas yang dimana memperbolehkan narapidana penyalahgunaan narkotika memilih jenis pembinaan seperti apa yang mereka inginkan , tujuannya yaitu memberi keterampilan dan menunjukkan bakat narapidana setelah dia bebas. Misalnya narapidana penyalahgunaan narkotika ini memiliki kemampuan dan ketertarikan dalam bidang peternakan, dapat bergabung dengan pokja peternakan. Dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya narapidana dapat mengimplementasikannya sebaga mata pencaharian. Dengan demikian, setelah memiliki mata pencaharian dan kesibukan tersebut, diharapkan para narapidana nantinya tidak mengulangi perbuatan tindak pidananya. Efektivitas pembinaan secara bottom up approach akan dikembalikan lagi kepada narapidana yang bersangkutan. Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diberikan kepada narapidana penyalahgunaan narkotika itu sendiri diharapkan berusaha mengikuti pembinaan secara top down ataupun bottom up approach dengan sebaik-baiknya, bagi para pihak Lapas diharapkan lebih meningkatkan mutu pembinaan terhadap narapidana.]]>
<![CDATA[Problematika Lapak Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan H.M Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Roman Polong Kec.Somba Opu Kab.Gowa ]]>
<![CDATA[Mukraidin]]>;
<![CDATA[Jumadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19307
<![CDATA[Pokok Permasalah dari penelitian ini adalah Problematika Lapak Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan H.M Yasin Limpo No.36 Kelurahan Roman Polong Kec.Somba Opu Kab.Gowa, Pokok permasalahan dibagi menjadi tiga yaitu: 1.Bagaiman status perizinan lapak bagi pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo. 2.Bagaimana perhatian pemerintah terhadap pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo. 3.Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif data yang diperoleh yaitu dengan wawancara langsung dengan informan yang terkait dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo izin resmi dari pemerintah ternyata tidak ada yang memilikinya, dan peran pemerintah daerah setempat dalam hal ini Kelurahan mereka hanya bisa melakukan edukasi sama pihak penjual agar tidak melakukan penjuan di pingir jalan, tampa ada yang merasa keberatan atas keberadaan pedagang tersebut maka pemerintah setempat belum bisa mengambil tindakan keras seperti membubarkan pedagang sebab itu adalah salah satu sumber pendapatan masyaratnya, namun menurut sebagian warga keberadaan pedagang kaki lima tersebut akan mengangu kemacetan jalan serta akan merusak tata kelolah kota yang baik meskipun keberadaan juga membuat masyarakat sekitar mempermudah dalam berbelanja. Implikasi dari penelitian ini yaitu diperlukan tindakan serius dari pemerintah setempat dalam hal menangani persoalan pedagang kaki lima sebab sudah jelas dalam peraturan daerah kabupaten gowa No.5 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima tampa ada yang di rugikan sehingga pedagang bisa melakukan penjualanya dengan aman dan kondunsif.]]>
<![CDATA[Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas pada Tahun 2017-2019 di Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Muhammad Hidhayat]]>;
<![CDATA[Erlina]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19321
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang peran kepolisian dalam upaya penyelesaian perkara lalu lintas dengan memakai metode mediasi kususnya untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang bersifat ringan di Kabupaten Gowa. Menyadari pentingnya peranan transportsi, kususnya transportasi darat, perlu diatur mengenai bagaimana dpat dijaminnya lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efesien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju kesejahteraan masyarakat. dari data yang saya dapatkan pada laka Lantas Polres Gowa yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Mediasi penal atau mediasi pidana juga merupakan salah satu bentuk alternatif peyelesaian sengketa diluar pengadilan, mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar jalur litigasi. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana jika menepuh jalur litigasi selalu ada penjatuhan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini seringkali memunculkan rasa tidak puas terhadap pihak, baik korban mupun pelaku. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses penyelesaian perkara lalu lintas dengan menggunakan metode mediasi pada tahun 2017-2019 di Kabupaten Gowa. (2) Apa hambatan yang dihadapi pada saat melakukan mediasi. Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penilitian empiris yang merupakan salah satu metode penelitia yang menggunakan data deskriptif berupa perkataan dari para pihak atau orang-orang yang dapat diamati kemudian dalam penyusunannya ini didukung dengan literatur dan buku-buku,jurnal,artikel,skripsi dan karya tulis lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian perkara lalu lintas dengan menggunakan metode mediasi (1) Menerapkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalmi kerugian meterial dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat atau kesepakatan kedua pihak, selama korban tidak menuntut untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian maka penyidik dapat saja menerapkan mediasi penal. (2) Hambatan yang dihadapi pada saat melakukan mediasi dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu, faktor Internal dan faktor Eksternal.]]>
<![CDATA[Analisis Sistem Pemilihan Ammatoa sebagai Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba ]]>
<![CDATA[Muhammad Ismail]]>;
<![CDATA[Ashabul Kahfi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19340
<![CDATA[Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan Ammatoa berbeda dengan sistem pemilihan modern yang melalui pemungutan suara atau musyawarah mufakat. Sistem pemilihan Ammatoa dilaksanakan berdasarkan pasang melalui ritual adat A’nganro selama 3 bulan 15 hari untuk memohon doa seluruh alam dan petunjuk untuk pemilihan Ammatoa yang baru. Ammatoa sebagai Kepala suku masyarakat hukum adat Tana Toa diyakini merupakan wakil Tuhan yang dipilih langsung dan dikehendaki oleh Turiek Akrakna (Tuhan yang Maha Kuasa).]]>
