Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Diskursus Islam NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Pappaseng: International Journal of Islamic Literacy and Society
Kasjim Salenda
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
AL-IHSAN AL-QUR'AN PERSPECTIVE (A Study of Thematic Interpretation) Umar Umar; Mardan Mardan; Kasjim Salenda; Aan Farhani
Jurnal Diskursus Islam Vol 9 No 2 (2021): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v9i2.22866

Abstract

This study aims to provide a comprehensive understanding of al-Ihsan in the view of the Koran. The less harmonious relationship in society encourages researchers to conduct research on the concept of al-Ihsan from the perspective of the Koran. The main problem of this research is how is al-Ihsan the perspective of the Qur'an? The main problems, namely 1) What is the nature of al-Ihsan from the perspective of the Koran?; 2) What is the form of al-Ihsan in the study of the Koran?; and what is the urgency of al-Ihsan in the view of the Qur'an? This research is library research or library research that is descriptive qualitative. The sources of data used are verses of the Qur'an, books of interpretation and hadith as well as other scientific books. This research uses a science of interpretation approach with thematic interpretation method (maudu'i). The data obtained were collected and sorted accordingly. The technique of analyzing and presenting data is done by content analysis. From the description and analysis carried out in the research, it is concluded that al-Ihsan from the perspective of the Koran is the best form of human action performed perfectly. Al-Ihsan is a plus (more) value of the best deed done according to its level. The best deeds are carried out both towards God, fellow human beings, and the natural environment. The actualization of ihsan is carried out with knowledge, solemnity, and sincerity and is manifested in the form of his personality integrity. All actions taken will be intended as a form of worship to Allah swt. For humans and other creatures created by Allah, it will provide more benefits and favors than doing justice. All these best deeds will continue to be improved for the sake of self-perfection.
TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN KONSERVASI HUTAN Abdul Fattah; Kasjim Salenda; Saleh Ridwan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.505 KB) | DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10165

Abstract

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana illegal logging di kawasan konservasi hutan didasarkan pada beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Menurut Pasal 88 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah dijelaskan secara rinci beserta dengan keterangan saksi merujuk kepada fakta-fakta bahwa terdakwa tidak bersalah. Namun pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan fakta-fakta di persidangan yang berlaku ditambah dalam fakta yang terjadi dilapangan yang menunjukkan seharusnya terdakwa tidak diputus bersalah karena terdakwa tidak mengetahui keabsahan surat atau dokumen kayu yang terdakwa beli dari orang lain yang mengakibatkan penipuan yang dialami oleh terdakwa.
BEBAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA MAKASSAR A. Astri Surya Ramadani; Kasjim Salenda; Ashabul Kahpi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.845 KB) | DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11063

Abstract

Visum et repertum peranan penting alat bukti visum et repertum adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain, dan visum et repertum dianggap penting tapi tidak mutlak ada visum et repertum dalam kasus penganiayaan, kecuali dalam kasus tertentu dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No.1612/Pid.B2018/PN.Mks, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, visum et repertum, keterangan terdakwa, sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi hukuman/pidana. Selain itu fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini. Majelis Hakim mengemukakan hal-hal pada diri terdakwa dan atau pada perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, agar biasa memberikan efek jera dan dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama.Kata Kunci: Penganiayaan, Visum et Repertum 
Kontrak Non Competition Clause Terhadap Perusahaan Franchise Munira Munira; Kasjim Salenda
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15409

Abstract

Studi ini bertujuan mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah kalusula dalam Kontrak Non Competition Clause terhadap para pihak diperusahaan franchise dikota MAKASSAR (BURGER KING) dan bagaimana pelaksanaan serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kontrak Non Competition Clause pada perusahaan Franchise di Kota MAKASSAR (BURGER KING). Data penelitian yang digunakan yaitu lapangan. Penelitian ini dilakukan di restaurant Burger King berlamat di Jl. Tun abd Razak Kota MAKASSAR. Hasil penelitian Menunjukan Bahwa Klausula dalam Kontrak Non Conpetition Clause berisi seorang pekerja tidak dapat bekerja di perusahaan yang sama atau merupakan kompetitior tersebut dan tidak boleh membuka usaha yang sama dengan perusahaan Burger King. Dan perlindungan Hukum kedua belah pihak.Seorang karyawan atau mantan karyawa tidak dapat membocorkan rahasia perusahaan sesuai dengan undang-undang rahasia dagang.Karyawan dapat membatalkan kapanpun perjanjian kontrak kerja apabila merasa hak-hak konstitutusinya di renggut oleh perusahaan.
Penerapan e-Court Dalam Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Belopa Arina Putri; Kasjim Salenda
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15699

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan e-Court Dalam Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Belopa, telah terlaksana, namun, masih terdapat kendala – kendala, bagi masyarakat yang perkaranya menggunakan e-Court. kendala paling umum adalah salah mengupload file berkas, membayar biaya perkara di hari libur, tidak mengerti alur layanan e-Court sehingga masyarakat tetap harus ke pengadilan untuk bertanya kepada pegawai di pengadilan itu sendiri dan akses jaringan yang kurang memadai. Tidak semua masyarakat mampu untuk menggunakan layanan e-Court terutama untuk masyarakat yang kurang mampu. Hal ini kemudian telah menyalahi Tujuan e-Court yang merujuk Kepada Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
Tinjauan Yuridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Gowa Ahmad Zulfikar; Kasjim Salenda
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.17049

Abstract

The law provides a more certain guarantee that each village will receive funds from the government through the State and Regional Budgets, which are many times higher, far above the amount currently available in the village budget. The village budget distributed from the center has recently been misused because of the lack of understanding by village officials in managing the budget. So that the budget that had been expected to be used to advance the village was misused by certain elements. In order for the Village Fund Budget (ADD) to achieve the desired goals and be realized properly, in accordance with the mandate of the Law, of course, a planning mechanism, distribution, use, reporting and accountability and supervision of Village Fund Allocation is needed. This has prompted the government together with the Ministry of Home Affairs and BPKP to encourage accountability for village financial management by developing village financial management applications through the village financial system (Siskeudes). The Village Financial System (Siskeudes) application was developed jointly between the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). How to Manage Finance Using the Siskeudes Application Based on Legislation and the Effectiveness of Village Financial Management Using the Application.
Penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas Wildayanti; Kasjim Salenda
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.18819

Abstract

Pokok permbahasan dari penelitian ini adalah penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) terhadap keputusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas, Pokok permasalahan dibagi dua yaitu: 1. Bagaimana mekanisme penerapan prinsip business judgment rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. 2. Faktor-foktor apa yang menghambat penerapan Prinsip Business Judgment Rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme penerapan prinsip busisness judgment rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas belum optimal. Hal demikian dapat dilihat dari rendahnya kasus yang terselesaikan dengan menerapkan prinsip BJR dari keseluruhan kasus ada. Sebagaimana kasus Hotasi D.P Nababan yang dinyatakan tidak bersalah pada persidangan tingkat pertama karena prinsip BJR dijadikan hakim sebagai pertimbangan. Namun Hotasi D.P Nababan akhirnya mendekam dipenjara dikarenakan prinsip BJR diabaikan oleh majelis hakim pada persidangan tingkat banding. Hal demikian dikarenakan masih banyak faktor yang menghambat penerapan prinsip BJR terhadap keputusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. Implikasi dalam penelitian ini yaitu mengoptimalkan mekanisme penerapan prinsip BJR terhadap setiap kasus pada semua tingkatan persidangan. Selain itu juga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap Faktor-Faktor yang menghambat penerapan prinsip business judgment rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas dengan sosialisasi mengenai prinsip BJR kepada semua elemen penegak hokum, harmonisasi peraturan perundang-undangan dan status kekayaan BUMN sebagai bagian dari kekayaan Negara yang dipisahkan agar ditetapkan sebagai kekayaan BUMN semata.
SUPREME COURT POLICY IN INCREASING KNOWLEDGE OF RELIGIOUS JUSTICE JUDGES THROUGH THE SHARIA ECONOMIC JUDGE CERTIFICATION PROGRAM Ilman Hasjim; Kasjim Salenda; Usman Jafar; Nur Taufiq Sanusi
Jurnal Diskursus Islam Vol 10 No 2 (2022): August
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v10i2.30681

Abstract

This research discusses the Supreme Court's policy of increasing the knowledge of Religious Justice judges through the sharia economic judge certification program. This type of research is descriptive qualitative, a type of research to understand the phenomenon of what the research subject experiences in an exceptional natural context. The natural phenomenon referred to is how there is a relationship between PERMA Number 5 of 2016 concerning Sharia Economic Judge Certification and the Supreme Court's policy in increasing the knowledge of Religious Court judges in the field of Sharia economics, the implementation of certification activities, and the results obtained by judges after participating in the certification program, which is then given meaning. This research location focus of the researcher is the office of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, which is domiciled in the Special Capital Region (DKI) Jakarta and Bogor Regency, West Java Province. With a methodological approach, namely case studies, normative approaches, human resources (HR), and sharia economic law approaches—data collection techniques with observation, interviews, and documentation. In addition, this research also uses library research through primary and secondary data—the technique of in-depth data analysis by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that the Religious Court, the Supreme Court, had done so much that it issued several regulations to support this authority. One of the policies produced was the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2016 concerning the Certification of Sharia Economic Judges. With the PERMA issuance, many Religious Court judges have been certified in Sharia Economics after participating in the Sharia Economic Judge Certification Training.
Penggunaan Mayat sebagai Pupuk Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah Nur Afni A.; Kasjim Salenda; Abdul Wahid Haddade; Arfan Arfan
NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol 8 No 2 (2022): NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/nukhbah.v8i2.568

Abstract

This study examined the usage of human remains as fertilizer from the standpoint of maqāṣid al-syarī’ah. This study combined library research (library research) with a normative theology (shar'i) and a philosophical approach. The key data sources included the verses of the Qur'an, the hadith of the prophet, and the theories of maqāṣid al-syarī’ah, as well as information on the usage of corpses as fertilizer and the corresponding laws and government regulations. Literatures that serve as interpretations of passages, hadiths, scientific works that investigate maqāṣid al-syarī’ah theories, research outcomes, scientific journal articles, print and internet media were the secondary data sources. Deductive, inductive, comparative, and descriptive approaches were used to analyze the data. According to the findings of this study, the usage of human remains as fertilizer is contrary to maqāṣid al-syarī’ah. Because the objective of this activity was the efficiency of property and land for burial of corpses, as well as soil fertility for environmental sustainability, which was included in the maslahat al-taḥsīniyyah level, whereas turning corpses into fertilizer violates the ḥifẓ al-nafs and ḥifẓ al-’arḍ aspects of maslahat al-ḍarūriyyah. Destruction of al-ḍarūriyyah objects cannot achieve the objective at the al-taḥsīniyyah level, hence the conduct was forbidden. Penelitian ini membahas tentang penggunaan mayat sebagai pupuk perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini termasuk library research (penelitian pustaka) dengan pendekatan teologis normatif (pendekatan syar’i) dan pendekatan filosofis. Data-data yang merupakan bahan primer adalah ayat-ayat al-Quran, hadis nabi, dan teori-teori maqāṣid al-syarī’ah serta informasi penggunaan mayat sebagai pupuk dan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan itu. Adapun sumber data sekunder yaitu literatur-literatur yang berfungsi sebagai interpretasi ayat, hadis, karya-karya ilmiah yang mengkaji tentang teori-teori maqāṣid al-syarī’ah, hasil-hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, media cetak dan online. Data-data dianalisis dengan metode deduktif, induktif, komparatif, dan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan mayat sebagai pupuk tidak sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Sebab, tujuan aktivitas ini adalah efiensi harta dan lahan untuk penguburan jenazah, serta kesuburan tanah untuk kelestarian lingkungan yang masuk pada tingkatan maslahat al-taḥsīniyyah, sedangkan mengubah mayat menjadi pupuk melanggar aspek ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-’arḍ pada tingkatan maslahat al-ḍarūriyyah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan mengingat bahwa tujuan pada tingkatan taḥsīniyyah tidak boleh dicapai dengan merusak hal-hal yang bersifat ḍarūriyyah.
The Absorptive Capacity of Fatwa Institutions in Indonesia on Contemporary Issues Mohamad Subli; Kasjim Salenda; Rahmatiah HL; Sainul Rahman
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol, 9 No. 1 2024
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v9i1.6047

Abstract

The existence of fatwa institutions is very important because it can provide a roadmap for resolving contemporary legal problems. This research aims to examine the nature and importance of fatwas, the existence of fatwa institutions in Indonesia and their mandate and the absorption capacity of fatwa institutions in Indonesia in responding to current problems. Research was carried out in the literature using a normative-historical approach in analyzing the absorption capacity of fatwa institutions in responding to contemporary issues. The fatwa institutions in question are centered on the Majlis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) and by fatwa institutions such as the Indonesian Ulema Council (MUI). The results show that a fatwa is a form of answer from a mufti to a question asked by a mustafti which is based on a compelling case. Remembering that the mufti is the person chosen to be the caliph and successor of the Prophet, as stated by Imam Syatibi. Therefore, fatwas have a strategic and important position in social life to answer contemporary problems. Fatwa plays an important role in answering contemporary problems, especially problems in the era of modernization. One reason is because the majority of Muslims need legal answers that can solve problems. Based on the number of fatwas that have been issued, it shows that fatwa institutions in Indonesia have responded to contemporary legal issues.
Co-Authors A Qadir Gassing A. Astri Surya Ramadani Aan Farhani Abdul Fattah Abdul Wahid Haddade Ahmad Fauzan Ahmad Fauzi Sudirman Ahmad Zulfikar Ambo Asse Arfan Arfan Arina Putri Ashabul Kahpi Darussalam Syamsuddin Ilman Hasjim Kasman Bakry Kasman Bakry Mardan Mardan Marilang Marilang, Mohamad Subli Muhammad Nafi Munira Munira Nur Afni A. Nur Taufiq Sanusi Rahman Syamsuddin Rahmatiah HL Rahmi Dewanty Palangkey Roziana Shaari Sainul Rahman Saleh Ridwan Tabhan Syamsu Rijal Umar Umar Usman Jafar Wildayanti