Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Istinbath : Jurnal Hukum

istinbath
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

ISSN : 18298117 EISSN : 25273973 DOI : https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1

Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Istinbath : Jurnal Hukum is Open Journal of Law, a Journal that contains legal-based scientific papers. Published by Sharia Faculty of IAIN Metro. Ever applied for accreditation in 2016. It is published twice a year in Mei and November. Istinbath Journal Law is a periodical publication of scientific articles containing thematic laws with various approaches in the scope of positive law and Islamic law. Journals are published in print and online. Istinbath Journal of Law is published by the IAIN Metro Sharia Faculty. Istinbath Journal of Law is published as an attempt to socialize scientific studies in the form of literature review articles and research results related to the law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 308 Documents

1 2 3 4 5

Fintech Lending Dalam Pandangan Yuridis Normatif Dan Hukum Ekonomi Islam husnul fatarib
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 1 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Dalam tulisan ini akan coba dianalisa bagaimana praktek fintech lending yang sedang marak saat ini menggunakan sudut pandang hukum positif/yuridis normatif, dan Hukum Ekonomi Islam. Dalam pembahasan diketahui praktek fintech lending secara praktik adalah sama dengan transaksi pinjaman uang pada umumnya, dan diketahui juga bahwa secara prinsip ada persamaan antara aturan yang ada dalam hukum normatif, dan Hukum Ekonomi Islam tentang pinjam meminjam uang baik yang mengunakan tekhnologi informasi maupun yang menggunakan cara nontekhnologi informasi. Dan dalam perspektif hukum ekonomi islam fintech lending adalah perkara yang mubah selama tidak ada hal-hal yang dapat menyebabkan kemafsadatan/kemudharataan.

NUANSA MAQHASID AL-SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Muwaffiq Jufri
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2017): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

The essence of human rights is to protect and ensure the glory and dignity of people. So it becomes important human rights principles stipulated in the legislation in order to guarantee the state of human rights can be implemented optimally. However, there are some parties who deliberately rammed by the Islamic Human Rights as a product of the Liberals are opposed to the Sharia. In fact, both Islam and human rights, aimed at ensuring the glory and dignity of man as the principles “maqhasidu al-syari`ah” are the main objectives the implementation of Islamic law. This paper aims to prove that human rights are not contrary to Islam because it has been expressly stipulated that one-on-one purpose in religion is upholding human dignity. This paper uses legal research methods that reveal the fact that Islam protects personal rights of his people so that the necessary regulatory and enforcement of human rights in the Indonesia. Hakikat hak asasi manusia (HAM) ialah untuk melindungi dan menjamin kemuliaan dan martabat manusia. Sehingga menjadi penting prinsip-prinsip HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan agar jaminan negara terhadap HAM dapat dilaksanakan secara maksimal. Meski demikian, terdapat beberapa pihak yang sengaja membenturkan HAM dengan Islam seolah HAM merupakan produk kaum Liberal yang bertentangan dengan Syariah Islam. Padahal, baik Islam maupun HAM, bertujuan untuk menjamin kemuliaan dan martabat manusia sebagaimana prinsip-prinsip maqhasidu al-syariah yang menjadi tujuan utama diberlakukannya syariah Islam. Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa HAM tidak bertentangan dengan Islam karena telah diatur secara tegas bahwa salah-satu tujuan dalam beragama ialah tegaknya martabat kemanusiaan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengungkap fakta bahwa Islam melindungi hak-hak pribadi umatnya sehingga diperlukan pengaturan dan penegakan HAM dalam kontek negara hukum Indonesia.

Kerahasiaan Bank Kontra Akses Informasi Perpajakan Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah Multidimensi Mu'adil Faizin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 1 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Abstrak Terbitnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2017 Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU AEOI), tidak saja memberi sinyal berakhirnya era Kerahasiaan Bank, namun juga menampakkan keterbatasan kajian yuridis dalam menyelesaikan pertentangan hukum/legal contradiction. Karenanya, dalam tulisan ini akan dilakukan penelisikan melalui teori Maqashid Syari’ah, dengan harapan dapat memetakan pertentangan antar norma aturan yang ada, dan kemudian menemukan pola penyelesaian melalui kajian multidimensi yang bebas dari normativitas hukum yang kaku. Dari hasil kajian ditemukan bahwa menurut persepektif yuridis normatif, pembatalan ketentuan Kerahasiaan Bank untuk informasi perpajakan saat terjadi pertentangan hukum adalah tawaran yang paling memungkinkan untuk diterapkan. Perspektif ini memang paling mungkin untuk diterapkan meskipun menampakkan keterbatasan kajian yuridis normatif klasik, yang hanya mengkaji secara monodimensi, dan kaku. Sementara itu dalam analisis menggunakan perspektif Maqashid Syari’ah yang Multidimensi, ditemukan dua tawaran pola penyelesaian pertentangan hukum, yaitu menjadikan kebutuhan/kondisi darurat negara sebagai bagian dari Maqashid yang Prioritas, atau menjadikan Proteksi sebagai bagian dari Maqashid yang prioritas, dengan cara menggabungkan tujuan/maksud dari Kerahasiaan Bank (perlindungan nasabah), tujuan/maksud dari Akses Informasi Perpajakan (pembangunan negara), menjadi sebuah prinsip baru yaitu prinsip Kesehatan Nasabah.

PENERAPAN SYARIAT ISLAM ACEH DALAM LINTAS SEJARAH Ali Geno Berutu
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.78 KB)

The enforcement of Sharia in Aceh has a different side, a side to – Indonesiaan, i.e. the enforcement of Sharia in Aceh aimed to prevent Acehnese not to secede from the State Union of Republic of Indonesia. From this side we can see that processes the enforcement of Sharia in Aceh is not a process that is genuine and natural, but rather a move and political policy in order to prevent its secession efforts of Aceh from SO. Application of Islamic jurisprudence at this stage, i.e. to minimize dissatisfaction in Aceh against the policies of the Central Government, and is more of a political emergency measures to save the Acehnese in the bosom of the Republic, which aims to bring psychological comfort for the people of Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam known as seramoe Mecca (Mecca's Porch). The breath of Islam so it blends in Aceh so that the culture of indigenous cultural activities often berazaskan Islam. Islamic jurisprudence in kaffah declared in the year 2001, the pros and cons keep popping up until now. Government involvement there is accused of political elements to block State aid non-Muslims against the power of the free Aceh Movement. The characteristic of the culture and attitude of cons diperagaka gives birth to questions since when Sharia is already in force in Nanggroe Aceh Darussalam? Often the talk history then we will examine three dimensional time existence of Islamic law on the Earth the porch of Mecca, namely during the old order and new order. Now when the Government involves themselves what aspects influenced the application of Sharia in kaffah? What are the laws set in Islamic jurisprudence? As to what the pattern of its application to become the beginning of society to behave? How its development since 2001-applied now, both in terms of the changes that occur in the community after the Islamic Shari'a is applied or konstitensi institutions authorized to enforce the rules of Sharia are already noticeable. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki sisi yang berbeda, berupa sisi ke–Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat Islam pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan langkah politik darurat untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam di kenal dengan sebutan seramoe mekkah (serambi mekkah). Nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan Islam. Syariat Islam secara kaffah dideklarasikan pada tahun 2001, pro dan kontra terus bermunculan sampai sekarang. Keterlibatan pemerintah dituding ada unsur politik untuk memblokir bantuan Negara non muslim terhadap kekuatan gerakan Aceh merdeka. Ciri khas budaya dan sikap kontra yang diperagaka melahirkan pertanyaan sejak kapan syariat islam sudah berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam? Lazimnya bicara sejarah maka kita akan mengkaji tiga dimensi waktu keberadaan hukum Islam di bumi serambi mekkah yaitu pada masa orde lama dan orde baru. Sekarang ketika pemerintah melibatkan diri apa yang melatarbelakangi penerapan syariat Islam secara kaffah? Hukum apa saja yang di atur dalam syariat islam? Seperti apa pola penerapannya agar menjadi awal masyarakat bertingkah laku? Bagaimana perkembangannya sejak diterapkan tahun 2001-sekarang, baik dari segi perubahan yang terjadi dalam masyarakat setelah syariat islam diterapkan maupun konstitensi lembaga yang berwenang untuk menjalankan peraturan syariah yang sudah dicanangkan.

DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL Titin samsudin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Abstract The dynamism of Islamic law must have an effect on the process of social interaction. In vice versa, social status that absorbed through interaction between religion and society will have an implication to the social process. social change in society always demands changes in the law, so legal change can lead to social change. Sociologically, the society always changes. The change of a society can be influenced by the way of thinking and the value of existing in society. The more advanced the way of thinking of a society will be more open problematika that happened, The more problematic faced by society hence the settlement demand also getting harder. So it takes a serious effort in solving it. Thus the role of Islamic law in answering all issues that are increasingly growing in the social community is very urgent done. As an illustration and concrete and concrete form of the dynamic of Islamic law. Abstrak Dinamisasi hukum Islam pastilah berpengaruh terhadap proses interaksi sosial. demikian pula sebaliknya status sosial yang terserap melalui interaksi antara agama dan masyarakat akan berimplikasi terhadap proses sosial. perubahan sosial dalam masyarakat selalu menuntut adanya perubahan hukum, demikian pula perubahan hukum dapat menimbulkan perubahan sosial. Secara sosiologis masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh polapikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat maka akan semakin terbuka problematika yang terjadi, Semakin banyak problematika yang dihadapi oleh masyarakat maka tuntutan penyelesaiannya juga semakin berat. Sehingga membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikannya. Dengan demikian peranan hukum Islam dalam menjawab semua persoalan yang semakin hari semakin berkembang dalam sosial masyarakat sangatlah urgen dilakukan. Sebagai gambaran dan bentuk konkrit serta nyata dari dinamisnya hukum Islam.

INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Ari Wibowo
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2015): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.485 KB)

Lawyer is one of the important institutions in law enforcement, so that in carrying out its functions it should be independent. In Indonesia it is positioned under the executive power where it is considered as vulnerable toward the intervention of executive power in carrying out law enforcement functions. To ensure its independence, the lawyer must be participated in the judicial power. Furthermore, it should be given legitimacy by explicitly stated in the Constitution to ensure the independence of both institutional and functional . The sistem of criminal justice which is applied as the law enforcement system doesn’t not run optimally even become a ruler tool due to its position is subordinated by the executive power. The court Sub-system is structurally and functionally under the authority of the executive, so that its role as law enforcement authorities seems as only serve the interest of ruler. The Sub-systems within the criminal justice system (sub-system investigation, prosecution, and criminal executor) is functionally and institutionally not showed any independence because it is structurally under the executive control. While prosecuting authority (court) has been placed as an independent authority from the executive dominance, either institutional organization, budgets, personnel or kerier systems under one roof (one-roof system) under the Supreme Court. The dependence dominance which is caused as by the dependent institutions, confusion or overlapping law substance and law cultural factors of sub-system of criminal justice executor that tends to be arrogant, ego centric, commercial and serve pragmatic interests beyond the law enforcement purposes.

DINAMIKA HISAB RUKYAT DI INDONESIA Ahmad Izzuddin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2015): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.457 KB)

Rukyat reckoning in Indonesia synonymous with crucial endless conflict. Determination loaded with the beginning of the month of Ramadan phenomenon of determination dated 1 Shawwal and Dzulhijah. Determination early in the calendar hijriyah Typically, the difference was the case of the methods used. To determine 1 Ramadan could Rukyat and Hisab. Each one has a proposition. So if it is different, but there are strong arguments. Hilal debate current hot issue ahead of the fasting month and 1 Shawwal. Hilal is the earliest appearance in the visible faces of the earth after months of conjunctions / ijtimak. This initial month will appear on the western horizon (maghrib) at sunset. Ijtimak / conjunctions are events that occur when the angular distance (elongation) of an object with another object is equal to zero degrees. In the approach to astronomy, Conjunction is an event when the sun and moon are aligned in the same plane of the ecliptic. At a certain moment, these conjunctions can cause a solar eclipse. Hilal is the criteria for an initial month. As we know, in the Hijri calendar, a day starting from sunset local time, and the determination of the beginning of the month (calendar) depending on the sighting of the new moon / month. Therefore, the Islamic calendar month can be aged 29 days or 30 days. Rukyat visibility of the new moon is observed activity, namely sighting the crescent first appears after the ijtimak. Rukyat can be done with the naked eye, or with optical aids such as telescopes. Rukyat activity carried out on the eve of the first sunset after ijtimak (at this time, the position of the moon is on the western horizon, and the moon sets shortly after sunset). When the moon is visible, then in the evening local time has been entered date 1. In addition to the new moon and rukyat term reckoning still controversy. Hisab often used as an astronomical mathematical calculation method to estimate the position of the sun and moon to the earth. Determination of the position of the sun is important because Muslims to worship prayers using the sun's position as the benchmark prayers. While the determination of the position of the moon to know the moon to mark the entry of the new moon period in the Hijri calendar.

Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Se tiono
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi lokal maupun nasional. Namun perhatian pada perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri masih belum maksimal dan dianggap masih menjadi dilema. Bahkan kebijakan publik itu sendiri dirasa masih ambivalen, karena implementasi dari kebijakan tersebut belum mengena pada sasaran secara tepat. Nyatanya Pekerja Migran Indoensia masih mengalami berbagai permasalahan-permasalahan yang cukup dilema, baik itu secara sosial ataupun hukum

IMPLEMENTASI KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH Betha Rahmasari
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Abstract Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu, pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Masyarakat internasional sering menyebut pemerintah desa dengan istilah “local government”. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini pemerintahan desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kata kunci : Desa, Keuangan Desa, Pemerintahan Daerah

MEKANISME DAN DASAR KEBERLAKUAN LEGAL DRAFTING DI INDONESIA Betha Rahmasari
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 1 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.185 KB)

Indonesia is a country based on pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, then all aspects of life, civic, State, and national Government should be included based on the law. With regard to the process of the formation of laws, both prior to and post the amademen Constitution, and after the establishment of Act No. 10 of 2004, senyatanya is still faced with various problematic, both substantially juridical, technical authors, as well as the implementation and enforcement of the law. The publication of law No. 10 of 2004 which was approved in a plenary meeting of the DPR on 24 May 2004 and was replaced by law number 12 of the year 2011 on the establishment of regulations, then the mechanism of the formation of laws and regulations have been terintegritas in one act. Planning laws-laws at least contains five things: 1. the planning and goals of the Foundation, 2. Application priority legal matter will be planned, 3. Determination of the mechanisms of the planning process, 4. A means of planning, and 5. supporting, such as research, extension, dekumentasi, and so on. Legislation is a decision of a State agency or agencies of Government that was formed on the basis of attribution and delegation. In another formulation can also be interpreted, that laws are regulations written legislation formed by State agencies or officials who authorized and binding in General. In the study of the science of law there are three factors that become a parameter of legislation so as to apply properly, i.e. have basic juridical, sociological, enforceability and philosophical. Through this mechanism the formation and enactment of laws and regulations in Indonesia parsed systematically.

Page 1 of 31 | Total Record : 308

1 2 3 4 5

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 22 No 02 (2025): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 22 No 01 (2025): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 21 No 02 (2024): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 21 No 01 (2024): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 20 No 02 (2023): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 20 No 01 (2023): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 19 No 02 (2022): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 19 No 01 (2022): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 2 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 2 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 1 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2017): Istinbath Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum Vol 13 No 1 (2016): Istinbath Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2015): Istinbath Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2015): Istinbath Jurnal Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I

Contact Email
istinbath@metrouniv.ac.id

Phone
+6282181531434

Journal Mail Official
istinbath@metrouniv.ac.id

Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung Telpon: 0725-41507, Fax: 0725-47296, CP: +6282181531434

Location
Kota metro,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I

Contact Email istinbath@metrouniv.ac.id

Phone +6282181531434

Journal Mail Official istinbath@metrouniv.ac.id

Editorial Address Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung Telpon: 0725-41507, Fax: 0725-47296, CP: +6282181531434

Location Kota metro, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I

Contact Email
istinbath@metrouniv.ac.id

Phone
+6282181531434

Journal Mail Official
istinbath@metrouniv.ac.id

Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung Telpon: 0725-41507, Fax: 0725-47296, CP: +6282181531434

Location
Kota metro,

Lampung

INDONESIA