cover
Contact Name
Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I
Contact Email
istinbath@metrouniv.ac.id
Phone
+6282181531434
Journal Mail Official
istinbath@metrouniv.ac.id
Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung Telpon: 0725-41507, Fax: 0725-47296, CP: +6282181531434
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Istinbath : Jurnal Hukum
ISSN : 18298117     EISSN : 25273973     DOI : https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1
Istinbath : Jurnal Hukum is Open Journal of Law, a Journal that contains legal-based scientific papers. Published by Sharia Faculty of IAIN Metro. Ever applied for accreditation in 2016. It is published twice a year in Mei and November. Istinbath Journal Law is a periodical publication of scientific articles containing thematic laws with various approaches in the scope of positive law and Islamic law. Journals are published in print and online. Istinbath Journal of Law is published by the IAIN Metro Sharia Faculty. Istinbath Journal of Law is published as an attempt to socialize scientific studies in the form of literature review articles and research results related to the law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 318 Documents
Reconstructing the Limits of Diversion for Juvenile Offenders in Attempted Rape Cases Involving Child Victims: A Victim Protection Perspective Samuel Papin Seran; Heppy Hyma Puspytasari
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 23 No 1 (2026): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v23i01.12908

Abstract

Diversion is a case-resolution mechanism in the juvenile criminal justice system that is oriented toward rehabilitation and the best interests of children. However, its application to the case of a child perpetrator of the crime of attempted rape with a child victim raises legal problems because there is no clear normative boundary to balance the interests of the perpetrator's rehabilitation with the protection of the child victim. This study aims to analyze the limits of diversion's application in the case and to formulate a normative model as a basis for assessing the feasibility of diversion oriented towards victim protection. This research is normative legal research using a statutory, conceptual, and limited comparative approach. Legal materials are analyzed prescriptively through systematic and argumentative interpretation of relevant laws and regulations, doctrines, and international legal instruments. The results of the study show that the diversion regulation in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has not provided operational limits regarding the feasibility of diversion in the case of children who commit the crime of attempted rape with a child victim. This condition has the potential to cause the application of non-uniform diversion and reduce the protection of the victim's child. This study offers the Diversion Propriety Test as a normative model based on five indicators: victim safety; prevention of victimization; victim consent free from pressure; accountability and rehabilitation of perpetrators; and the effectiveness of supervision in the implementation of diversion agreements. The model is expected to be a guideline for law enforcement officials in assessing the feasibility of diversion in a more objective, accountable, and oriented manner to the protection of the victim's child, without neglecting the purpose of rehabilitating the perpetrator's child. [Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, penerapannya terhadap perkara anak pelaku tindak pidana percobaan perkosaan dengan korban anak menimbulkan persoalan hukum karena belum terdapat batas normatif yang jelas untuk menyeimbangkan kepentingan rehabilitasi pelaku dengan perlindungan anak korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas penerapan diversi dalam perkara tersebut serta merumuskan model normatif sebagai dasar penilaian kelayakan diversi yang berorientasi pada perlindungan korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terbatas. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran sistematis dan argumentatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta instrumen hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum memberikan batas operasional mengenai kelayakan diversi dalam perkara anak pelaku tindak pidana percobaan perkosaan dengan korban anak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penerapan diversi yang tidak seragam serta mengurangi perlindungan terhadap anak korban. Penelitian ini menawarkan Uji Kepatutan Diversi sebagai model normatif yang didasarkan pada lima indikator, yaitu keselamatan korban, pencegahan reviktimisasi, persetujuan korban yang bebas dari tekanan, akuntabilitas dan rehabilitasi pelaku, serta efektivitas pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi. Model tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menilai kelayakan diversi secara lebih objektif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan anak korban tanpa mengabaikan tujuan rehabilitasi anak pelaku].
From Fragmentation to Integration: Reconstructing the Handling of Domestic Violence Through the Synergy of Criminal Law and Family Law Fathul Mu’in; Rudi Santoso; Ahmad Burhanudin; Miswanto; Zainudin Hasan
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 23 No 1 (2026): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v23i01.13014

Abstract

Domestic violence is a recurring legal and social problem with serious consequences for human dignity and family integrity. In Indonesia, the handling of domestic violence generally relies on criminal law through Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, while family law regulates its implications for marital and family relationships, including divorce, maintenance, child custody, and post-divorce rights. However, the implementation of these two legal regimes remains separate and fragmented and, therefore, has not provided comprehensive protection and recovery for victims. This study aims to reconstruct the handling of domestic violence through synergy between criminal law and family law to achieve substantive justice. It employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings demonstrate that criminal law plays a role in ensuring offender accountability and creating a deterrent effect, whereas family law focuses on victim protection, resolution of family relationships, and fulfilment of family members’ rights. This study formulates an Integrated Criminal-Family Law Synergy Model consisting of five stages: early risk assessment and emergency protection, parallel activation of criminal-law and family-law mechanisms, judicial and institutional coordination, victim recovery and fulfilment of victims’ and children’s rights, and post-decision monitoring to prevent repeated violence. The model negotiates the punitive orientation of criminal law with the protective and relational orientation of family law so that domestic violence handling is not limited to punishment but also guarantees victim safety, family-law remedies, recovery, and substantive justice. [Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hukum dan sosial yang terus berulang serta berdampak serius terhadap martabat individu dan keutuhan keluarga. Di Indonesia, penanganan kekerasan domestik pada umumnya bertumpu pada hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sementara hukum keluarga mengatur implikasinya dalam relasi perkawinan dan keluarga, termasuk perceraian, nafkah, pengasuhan anak, dan hak-hak pascaperceraian. Namun, penerapan kedua rezim hukum tersebut masih bersifat terpisah dan parsial, sehingga belum mampu memberikan perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi penanganan kekerasan domestik melalui sinergi antara hukum pidana dan hukum keluarga guna mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana berperan dalam menjamin pertanggungjawaban pelaku dan memberikan efek jera, sedangkan hukum keluarga berorientasi pada perlindungan korban, penyelesaian hubungan keluarga, serta pemenuhan hak-hak anggota keluarga. Penelitian ini merumuskan Model Sinergi Hukum Pidana-Hukum Keluarga Terpadu yang terdiri atas lima tahap, yaitu penilaian risiko awal dan perlindungan darurat; aktivasi paralel mekanisme hukum pidana dan hukum keluarga; koordinasi peradilan dan kelembagaan; pemulihan korban serta pemenuhan hak korban dan anak; serta pemantauan pascaputusan untuk mencegah kekerasan berulang. Model ini menegosiasikan orientasi pemidanaan dalam hukum pidana dengan orientasi perlindungan dan relasional dalam hukum keluarga sehingga penanganan kekerasan domestik tidak berhenti pada penghukuman, tetapi juga menjamin keamanan korban, penyelesaian hak-hak keluarga, pemulihan, dan keadilan substantif].
Resurrecting Abandoned Marks: A Comparative Analysis of Zombie Trademark Regulation and Goodwill Protection in Indonesia and the United States Ayu Mustika Pamungkas; Adelia Rachmaniar Ali
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 23 No 1 (2026): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v23i01.13323

Abstract

Zombie trademarks, namely dormant trademarks revived by parties unrelated to the original owner, raise legal concerns regarding residual goodwill, consumer confusion, and the re-registration of abandoned marks. This study examines Indonesia’s trademark regime in addressing zombie trademark practices through a comparative analysis with the United States trademark law under the Lanham Act. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study finds that Indonesia’s first-to-file system creates vulnerabilities that allow third parties to re-register dormant trademarks despite the continued existence of goodwill and consumer associations. These weaknesses are reinforced by the absence of explicit regulations on abandonment, goodwill protection, dilution, and preventive examination mechanisms. In contrast, the United States adopts a more substantive approach through the doctrines of abandonment, goodwill, likelihood of confusion, and dilution. This study recommends strengthening Indonesia’s trademark framework through the incorporation of abandonment standards, recognition of goodwill, broader application of the likelihood of confusion, and ex officio authority for the Directorate General of Intellectual Property to reject bad-faith trademark applications. [Zombie trademarks, yaitu merek dorman yang dihidupkan kembali oleh pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pemilik sebelumnya, menimbulkan permasalahan hukum terkait goodwill, kebingungan konsumen, dan pendaftaran kembali merek yang telah ditinggalkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemampuan rezim hukum merek Indonesia dalam menghadapi praktik zombie trademarks melalui perbandingan dengan hukum merek Amerika Serikat berdasarkan Lanham Act. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem first-to-file di Indonesia menciptakan kerentanan yang memungkinkan pihak ketiga mendaftarkan kembali merek dorman meskipun goodwill dan asosiasi konsumen terhadap merek tersebut masih ada. Kerentanan ini diperkuat oleh tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai abandonment, perlindungan goodwill, dilution, dan mekanisme pemeriksaan preventif. Sebaliknya, Amerika Serikat menerapkan pendekatan yang lebih substantif melalui doktrin abandonment, goodwill, likelihood of confusion, dan dilution. Oleh karena itu, diperlukan penguatan rezim hukum merek Indonesia melalui pengaturan abandonment, pengakuan goodwill, perluasan penerapan likelihood of confusion, serta kewenangan ex officio bagi DJKI untuk menolak permohonan merek yang diajukan dengan itikad tidak baik].
From Classical Fiqh to Legal Codification: The Legal Transformation of Child Custody Age Limits in Indonesia and Egypt Ahmad Syairi; Muhammad Jaini; Akhmad Fauzan; Muhammad Fauzi Karni; Muhammad Kamil Wildan
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 23 No 1 (2026): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v23i01.13331

Abstract

Determining the age limit for child custody (ḥaḍānah) remains a significant issue in Islamic family law because of the divergent juristic interpretations of the termination of maternal custody and the transfer of custodial rights. This study critically examines the determination of child custody age limits within Islamic legal theory by comparing codification in the legal systems of Indonesia and Egypt. It employs a normative-comparative approach to analyze the transformation of classical fiqh principles into positive law and its implications for legal certainty and child protection. ḥaḍānah. This research adopts a normative legal method using statutory and comparative law approaches. The findings reveal that Islamic jurisprudence does not prescribe a universal age limit for child custody, but instead accommodates diverse juristic opinions based on different schools of legal reasoning. Indonesian law grants maternal custody until the child reaches the age of 12 years, whereas Egyptian law generally extends maternal custody until the age of 15 years, after which the child may choose the custodial parent. Despite these differences in legal formulation and approach, both countries codify child custody age limits to promote legal certainty and safeguard the best interests of children. The study concludes that the modern codification of ḥaḍānah reflects a dynamic adaptation of classical fiqh, balancing doctrinal diversity, contemporary social needs, and the effective protection of children's rights. [Penetapan batas usia hak asuh anak (ḥaḍānah) merupakan isu penting dalam fikih keluarga Islam karena perbedaan penafsiran para ulama mengenai berakhirnya hak pengasuhan ibu dan peralihan hak asuh anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penetapan batas usia hak asuh anak berdasarkan teori hukum Islam dengan membandingkan proses kodifikasi dalam sistem hukum Indonesia dan Mesir, melalui analisis normatif-komparatif mengenai transformasi prinsip-prinsip fikih klasik ke dalam hukum positif serta implikasinya terhadap kepastian hukum serta perlindungan anak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih Islam tidak menetapkan satu batas usia hak asuh anak yang berlaku universal, melainkan memberikan ruang bagi perbedaan ijtihad berdasarkan metodologi mazhab. Dalam hukum Indonesia, batas usia hak asuh anak sampai anak berusia 12 tahun, sedangkan Mesir pada umumnya menetapkan hak asuh ibu hingga anak berusia 15 tahun sebelum anak diberikan hak untuk memilih pengasuhnya. Meskipun memiliki perbedaan dalam formulasi dan pendekatan hukumnya, kedua negara sama-sama mengkodifikasikan batas usia tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Temuan ini menunjukkan bahwa kodifikasi modern atas hak asuh anak (ḥaḍānah) merupakan bentuk adaptasi dinamis terhadap prinsip-prinsip fikih klasik yang memungkinkan tercapainya keseimbangan antara keberagaman doktrin hukum Islam, kebutuhan sosial kontemporer, dan efektivitas perlindungan hak-hak anak].
Protection of Women’s and Children’s Rights After Divorce in Religious Courts: Challenges in Implementation and Legal Reconstruction Novendri Eka Saputra; Ilham Ramadhani
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 23 No 1 (2026): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v23i01.13370

Abstract

The protection of women’s and children’s rights following divorce is one of the crucial issues in Islamic family law in Indonesia. Although the national legal framework, including the Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and various Supreme Court policies, has recognized post-divorce rights such as iddah alimony, mut’ah, and child support, their implementation still faces various obstacles, resulting in these rights often not being effectively fulfilled. This study aims to analyze the implementation of protections for the rights of women and children after divorce in religious courts, identify the structural and cultural factors that influence the effectiveness of their implementation, and formulate a model for reconstructing legal protections oriented toward substantive justice. This study employs a juridical-normative approach through conceptual analysis integrating an analysis of religious court rulings. The findings reveal a significant gap between the normative recognition of post-divorce rights and the reality of their implementation. This gap is influenced by weak mechanisms for enforcing rulings, the suboptimal use of ex officio authority by judges, and the strong patriarchal social constructs that affect compliance with post-divorce obligations. These conditions result in legal protection that is more formal in nature rather than capable of providing real justice for women and children. This study proposes a model of enforceable justice that integrates the perspectives of gender justice and Sharia objectives through seven key mechanisms: conditional execution before ṭalāq, asset seizure as security, a maintenance payment system based on income deductions and monitored accounts, sanctions based on contempt of court, a maintenance enforcement system, an asset-based affirmative approach for the informal sector, and cross-sectoral institutional collaboration. This study contributes to the development of Islamic family law by presenting a protection framework that is more implementable, effective, and oriented toward fulfilling the rights of women and children after divorce. [Perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian merupakan salah satu isu krusial dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun kerangka hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai kebijakan Mahkamah Agung, telah mengakui hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga hak-hak tersebut sering kali tidak terpenuhi secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam peradilan agama, mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta merumuskan model rekonstruksi perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis konseptual mengintegrasikan analisis terhadap putusan peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara pengakuan normatif atas hak-hak pasca perceraian dan realitas implementasinya. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme eksekusi putusan, belum optimalnya penggunaan kewenangan ex officio oleh hakim, serta kuatnya konstruksi sosial patriarkal yang memengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban pasca perceraian. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum lebih bersifat formal daripada mampu memberikan keadilan yang nyata bagi perempuan dan anak. Penelitian ini menawarkan model enforceable justice yang mengintegrasikan perspektif keadilan gender dan tujuan syariah, melalui tujuh mekanisme utama, yaitu conditional execution before ṭalāq, sita jaminan atas aset, sistem pembayaran nafkah berbasis pemotongan penghasilan dan rekening terpantau, sanksi berbasis contempt of court, maintenance enforcement system, pendekatan afirmatif berbasis aset untuk sektor informal, dan kolaborasi kelembagaan lintas sektor. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dengan menghadirkan kerangka perlindungan yang lebih implementatif, efektif, dan berorientasi pada pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian].
The Legal Status of Private University Lecturers Appointed under Employment Contracts with Foundations Agung Arafat Saputra; Agus Salim; Tajudin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 23 No 1 (2026): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v23i01.13450

Abstract

The appointment of lecturers at private universities by foundations through employment agreements creates legal complexities because it places lecturers at the intersection of education law and labor law regimes. This situation generates uncertainty regarding the legal status of lecturers and the appropriate dispute resolution forum when conflicts arise between lecturers and foundations. This study aims to analyze the legal relationship between lecturers and foundations based on the Foundation Law and the Teachers and Lecturers Law and to examine whether disputes arising from such relationships should be classified as industrial relations disputes or other judicial jurisdictions based on the substance of the dispute itself. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal a discrepancy between legal norms that position lecturers as professionals within the higher education system and the practice of appointment through employment agreements that tend to resemble industrial relations. Consequently, the legal status of lecturers reflects a hybrid relationship combining professional and contractual employment dimensions. Therefore, disputes between lecturers and foundations cannot automatically be categorized as industrial relations disputes but must instead be assessed based on the substance of the dispute, the source of rights involved, and the character of the underlying legal relationship. Theoretically, this study strengthens the concept of hybrid legal relationships in the legal status of private university lecturers; practically, it provides an argumentative basis for developing more legally certain mechanisms for lecturer appointments and dispute resolution. [Pengangkatan dosen perguruan tinggi swasta oleh yayasan melalui perjanjian kerja menimbulkan problematika hukum karena menempatkan dosen pada persimpangan antara rezim hukum pendidikan dan hukum ketenagakerjaan. Kondisi ini memunculkan ketidakjelasan mengenai status hukum dosen serta forum penyelesaian sengketa yang berwenang ketika terjadi konflik antara dosen dan yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum antara dosen dan yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Guru dan Dosen, serta mengkaji kualifikasi sengketa yang timbul apakah termasuk perselisihan hubungan industrial atau yurisdiksi peradilan lainnya berdasarkan substansi sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang menempatkan dosen sebagai tenaga profesional dengan praktik pengangkatan melalui perjanjian kerja yang cenderung membentuk hubungan industrial. Akibatnya, kedudukan hukum dosen menjadi bersifat campuran antara hubungan profesional dan hubungan kerja kontraktual. Oleh karena itu, sengketa antara dosen dan yayasan tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai perselisihan hubungan industrial, melainkan harus dinilai berdasarkan substansi, sumber hak, dan karakter hubungan hukum yang mendasarinya. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep hubungan hukum campuran dalam status dosen perguruan tinggi swasta; secara praktis, penelitian ini memberikan dasar argumentatif bagi perumusan mekanisme pengangkatan dan penyelesaian sengketa yang lebih memberikan kepastian hukum].
Between Legal Certainty and Judicial Inconsistency: An Analysis of the Legal Consequences of Default Judgments in Simplified Sharia Economic Litigation Akne Nabila Novita; Sispa Maulida; Fitri Madani; Hilda Rahmatul Jannah
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 23 No 1 (2026): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v23i01.13620

Abstract

The application of default judgments in the resolution of simple Sharia economic lawsuits still raises issues regarding the consistency of applying the legal consequences of a defendant’s failure to appear. These inconsistencies in application have the potential to create legal uncertainty and affect the consistency of judicial practice in economic cases of sharia. This study aims to analyze the application of the legal consequences of default judgments in simple Islamic economic lawsuits and identify the factors causing inconsistencies in their application through an analysis of Magetan Religious Court Decisions No. 49/Pdt.G.S/2025/PA.Mgt and No. 102/Pdt.G.S/2025/PA.Mgt. This study employed a normative legal method with a juridical approach. The data were analyzed descriptively and comparatively by comparing judges’ reasoning in both decisions, utilizing the concept of recognition in civil procedure law, the theory of legal discovery, and the theory of legal certainty. The results indicate that both decisions based their reasoning on Article 125 of the HIR (Dutch Civil Code), yet differed in applying the legal consequences of a default judgment. Judgment No. 49/Pdt.G.S/2025/PA.Mgt still conducted a substantive review of the legal relationship between the parties, resulting in the claim being granted in part, whereas Judgment No. 102/Pdt.G.S/2025/PA.Mgt granted the entire claim after the evidence was deemed sufficient to support the plaintiffs’ arguments. These differences indicate the absence of a uniform standard in interpreting the relationship between the defendant’s absence, admission, and the burden of proof. This study concludes that the lack of clear guidelines regarding the application of the legal consequences of default has the potential to lead to inconsistent rulings and undermine legal certainty in the resolution of Islamic economic disputes. [Penerapan putusan verstek dalam penyelesaian gugatan sederhana ekonomi syariah masih menyisakan persoalan terkait konsistensi penerapan akibat hukum dari ketidakhadiran tergugat. Perbedaan penerapan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memengaruhi konsistensi praktik peradilan dalam perkara ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akibat hukum putusan verstek dalam gugatan sederhana ekonomi syariah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan inkonsistensi penerapannya melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 49/Pdt.G.S/2025/PA.Mgt dan Nomor 102/Pdt.G.S/2025/PA.Mgt. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dianalisis secara deskriptif-komparatif melalui perbandingan pertimbangan hakim dalam kedua putusan dengan menggunakan konsep pengakuan dalam hukum acara perdata, teori penemuan hukum, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan sama-sama mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 125 HIR, namun berbeda dalam menerapkan akibat hukum verstek. Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2025/PA.Mgt tetap melakukan pengujian substantif terhadap hubungan hukum para pihak sehingga gugatan dikabulkan sebagian, sedangkan Putusan Nomor 102/Pdt.G.S/2025/PA.Mgt mengabulkan seluruh gugatan setelah alat bukti dinilai cukup mendukung dalil penggugat. Perbedaan tersebut menunjukkan belum adanya standar yang seragam dalam memaknai hubungan antara ketidakhadiran tergugat, pengakuan, dan pembuktian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pedoman yang jelas mengenai penerapan akibat hukum verstek berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan mengurangi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah].
Legal Protection for Child Victims of School Bullying: Unraveling Multidimensional Barriers in the Implementation of Child Protection Farhan Julian Rivaldi Akbar
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 23 No 1 (2026): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v23i01.14262

Abstract

Bullying in school constitutes a severe form of violence against children, with effects extending beyond physical harm to long-term psychological and social development. Although Indonesia has established a comprehensive legal framework, including Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Minister of Education and Culture Regulation No. 82 of 2015, bullying cases continue to rise, and their handling remains suboptimal. This study critically identified and analyzed the multidimensional barriers that undermine the effectiveness of legal protection for child victims of bullying in schools. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this research examines primary and secondary legal materials through descriptive-analytical analysis. The findings revealed four interrelated clusters of barriers: (1) human resource and institutional constraints, including the lack of professional counselors and support facilities; (2) sociocultural barriers, characterized by the normalization of bullying and a permissive culture that discourages reporting; (3) law enforcement challenges, reflected in slow, bureaucratic, and child-unfriendly legal processes; and (4) regulatory obstacles, marked by weak oversight and unsustainable policy evaluation. This study argues that the effectiveness of child legal protection depends not merely on the availability of regulations but also on institutional capacity, collective awareness, and the genuine commitment of all stakeholders to implement the best interest of the child principle. This article offers policy recommendations, including school capacity building, cross-sectoral coordination, and reforming law enforcement procedures to be more adaptive and victim-centered. [Perundungan (bullying) di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dampaknya tidak hanya mengancam keselamatan fisik, tetapi juga perkembangan psikologis dan sosial korban dalam jangka panjang. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015, angka perundungan terus meningkat dan penanganan terhadap kasus-kasus tersebut masih jauh dari optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis hambatan multidimensional yang menyebabkan ketidakefektifan perlindungan hukum bagi anak korban perundungan di sekolah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan adanya empat klaster hambatan utama yang saling berkaitan, yaitu: (1) hambatan sumber daya manusia dan kelembagaan, yang mencakup keterbatasan tenaga profesional dan fasilitas konseling di sekolah; (2) hambatan sosiokultural, yang ditandai dengan normalisasi perundungan dan budaya permisif yang menghambat pelaporan kasus; (3) hambatan penegakan hukum, yang tercermin dalam proses hukum yang lamban, birokratis, dan belum sepenuhnya ramah anak; serta (4) hambatan regulatif, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Keempat klaster hambatan tersebut saling berinteraksi sehingga menghambat implementasi perlindungan hukum secara efektif sekaligus membatasi akses anak terhadap keadilan dan mekanisme pemulihan. Penelitian ini berargumen bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi anak tidak semata-mata bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, kesadaran kolektif, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk secara sungguh-sungguh menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak].