Mutawasith: Jurnal Hukum Islam
Mutawasith is the academic journal of Islamic law that was first published in 2018 by the Program of Sharia Economics Law (Muamalah) of the Institute of Islamic Religion Mubarokiyah Tasikmalaya. The Mutawasith Journal is published periodically twice in one year in June and December. The focus of the study from the Mutawasith Journal emphasizes the research or conceptual results relating to the study of Islamic law, sharia economic law, family law, and the social institution of contemporary Islamic Law (actual) by writing methods referring to the standards of scientific writing. The Mutawasith Journal publicly receives contributions from academics and non-academics related to the topic of journal Studies. All published articles do not necessarily present a journal view, or other institution that has a relationship with the publication of a journal.
Articles
114 Documents
<![CDATA[EFEKTIVITAS FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA SEBAGAI NADZIR PENGELOLAAN HARTA WAKAF ]]>
<![CDATA[Cecep Moch Ramli Al-Fauzi]]>;
<![CDATA[faisal Faisal]]>
<![CDATA[ Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 1 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (770.937 KB)
|
DOI: 10.47971/mjhi.v1i2.142
<![CDATA[Waqf is a treasure given by someone to take the benefits for the public interest, especially for the welfare of Muslims. The practice of waqf and representation in the community has not been fully orderly and efficient so that in many cases many waqf property which has been neglected and not properly maintained has even been transferred to third parties by way of violating the law. This happened because of the inability of nadzir in managing and developing waqf property in addition to the lack of public understanding of the function and role of waqf property. Representation that is carried out in the Office of Religious Affairs, starting from filling out the waqf form, endowment waqf pledge and giving a letter of introduction to make a certificate of membership in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004 concerning Waqf and recorded in detail by the KUA to be recorded. KUA as a government agency that is in direct contact with the community, one of its tasks is to play a role in the management of waqf property so that the results are effective according to existing procedures and clear designation.]]>
<![CDATA[HUKUM ALIH FUNGSI HARTA WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEGUNAAN KOMERSIAL DALAM PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH ]]>
<![CDATA[Bukhori Bukhori]]>
<![CDATA[ Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 1 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (656.27 KB)
|
DOI: 10.47971/mjhi.v1i2.143
<![CDATA[The legal phenomenon of the function of a productive Waqf property is seen from the problem of changing the spatial policy of an area, the exclusion of the function of the Waqf land switch. This research aims to determine the purpose of the law over the function of the Waqf of commercial use in the presence of the Muamalah; The possibility or absence of a switch of the Waqf property in the use of Kmersil in Islamic view or in the regulation of the Government of Indonesia. The method used in this paper is the library research method. Types of approaches used are qualitative descriptive. The results concluded that Waqf as a means of realizing social welfare and the capital in the development and progress of Islam. Analysis of the transfer of productive Waqf property in the fiqh of the jurisprudence, some scholars argue: Abu Hanafiyah, Malikiyah and Hanabillah allow the transfer of Waqf of productive property for commercial use with the conditions being removed Enable only a few and not change the status. It does not eliminate the existence of the place or should be exchanged with other places and the process over the function should be the element of Maslahah. Meanwhile, according to) the Madhhab Imam Syafi'iyah Prohibition of the transfer of Waqf property productive because the property of the Waqf is eternal and has become the property of Allah and return to Allah SWT.]]>
<![CDATA[PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Atus Ludin Mubarok]]>;
<![CDATA[Muhammad Habib]]>;
<![CDATA[Alang Sidek]]>
<![CDATA[ Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1421.362 KB)
|
DOI: 10.47971/mjhi.v2i1.144
<![CDATA[Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan bantuan dari orang lain dalam rangka bertahan hidup. manusia ditakdirkan hidup bermasyarakat. Aktivitas antara seseorang dengan seseorang disebut muamalah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pinjam meminjam uang di BUMDes Gotra Sawala Kecamatan Panumbangan; mengetahui konsep akad pinjam meminjam dalam hukum Islam; mengetahui sistem pinjam meminjam uang di BUMDes Gotra Sawala ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan dilakukan melalui metode pengamatan, wawancara, dan dokumenter. Berdasarkan kajian teori dan analisis data empirik, maka dapat disimpulkan: pinjam meminjam (ariyah) menurut hukum Islam menutamakan konsep ta’awun. Ketentuan yang berlaku di BUMDes Gotra Sawala adala nasabah yang meminjam uang harus membayar setiap bulannya angsuran pokok ditambah persenan jasa yang sudah ada dalam peraturan yang sudah berlaku. Pinjam meminjam di BUMDes Gotra Sawala dibenarkan karena sudah memenuhi syarat pinjam meminjam (ariyah) yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Serta praktik pinjam meminjamnya yang mengutamakan tolong menolong sama dengan konsep ta’awun dalam Islam. Adapun persentase jasa yang ditetapkan oleh BUMDes Gotra Sawala tujuannya sebagai upaya kelangsungan hidup BUMDes.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKAMALAYA ]]>
<![CDATA[Suaib Lubis]]>;
<![CDATA[Mahpudin Mahpudin]]>;
<![CDATA[Muhammad Dani Somantri]]>
<![CDATA[ Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (696.394 KB)
|
DOI: 10.47971/mjhi.v2i1.145
<![CDATA[Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sejalan dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan pembiayaan. Hal yang sering menjadi kendala ialah telatnya nasabah dalam membayar angsuran (wanprestasi), maka timbulah persengketaan antara pihak yakni PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Wadiah dengan nasabahnya. Tujuan penelitian ini mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Metode yang digunakan deskriptif analisis content mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kemudia dicatat atau direkam. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukan bahwa persengketaan antara kedua pihak murni kelalaian nasabah selaku debitur yang tak bisa menunaikan kewajibannya, kemudian dalam proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama telah sesuai dengan mekanisme beracara di Peradilan Agama sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dasar hukum pertimbangan hakim memutuskan perkara No. 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), KHUPerdata, Yurisprudensi, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 98 Tentang Perseroan Terbatas.]]>
<![CDATA[PEMBIAYAAN HUNIAN SYARIAH KONGSI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Rinrin Warisni Pribadi]]>
<![CDATA[ Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.76 KB)
|
DOI: 10.47971/mjhi.v2i1.146
<![CDATA[Dalam perspektif Islam dikenal dengan konsep baiti jannati (rumahku surgaku). Harga rumah yang terus membumbung menyebabkan jarang orang yang mampu membeli rumah secara tunai. Bagi karyawan berpenghasilan minim, jalan keluar untuk memiliki rumah sendiri adalah dengan mengangsur atau menyewa. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh banyak lembaga pembiayaan dan perbankan untuk menawarkan produk konsumtif yang banyak dikenal dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Bank konvensional dan Pembiayaan Hunian Syariah bagi Perbankan Syariah. Tulisan ini menjelaskan salah satu produk Pembiayaan Hunian Syariah yaitu Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Sukabumi. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, dengan metode kualitatif dan diarahkan kepada analisis prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah. Penelitian ini menemukan bahwa Pembiayaan Hunian syariah Kongsi Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) telah sesuai dengan perundang-undangan dan fatwa yang terkait. Pembagian imbalan ketika asset diijarahkan telah memenhi ketentuan yang berlaku, sehingga memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Kemudian pembebanan seluruh biaya yang timbul dan dibebankan kepada nasabah, diperbolehkan asalkan disepakati kedua belah pihak pada saat akad.]]>
<![CDATA[RUMUSAN PENDIDIKAN TENTANG HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT ]]>
<![CDATA[Rudi Hartono]]>
<![CDATA[ Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.369 KB)
|
DOI: 10.47971/mjhi.v2i1.147
<![CDATA[Dalam rumusan pendidikan tentang hukum, utamunya hukum Islam termasuk juga hukum kawarisan di Indonesia, terjadi perdebatan sengit antara para ahli hukum mengenai status hukum adat. Karena itu, timbul 3 (tiga) mengenai hubungan hukum Islam dengan hukum adat, yaitu: teori receptio a contrario in complexu, dan teori receptie. Berlakunya hukum kewarisan Islam di Indonesia bukan melalui teori receptio in complexu dan teori receptie melainkan hukum kewarisan Islam yang berlaku karena kedudukan hukum Islam itu sendiri. Selain teori receptio a contrario yang disebutkan di atas, juga digunakan rumusan-rumusan garis hukum di dalam perundang-undangan dan Komplisai Hukum Islam, Qur’an Hadits Rasulullah, dan pendapat para sahabat Rasulujllah serta ahli hukum Islam.]]>
<![CDATA[MODEL JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEBAGAI HAK TENAGA KERJA INDUSTRI BATU ALAM DI KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ]]>
<![CDATA[Ahmad Dahlan]]>
<![CDATA[ Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (507.034 KB)
|
DOI: 10.47971/mjhi.v2i1.148
<![CDATA[Kajian ini dilakukan untuk menganalisa model jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagai hak atas industri batu alam di Dukupuntang Cirebon berdasarkan perspektif maqashid Syariah (an-Nafs). Kecamatan Dukupuntang merupakan pusat industri batu alam di Cirebon. Dengan kehadiran, pengembangan dan kemajuan pekerja ini tidak dapat dipisahkan dari kecelakaan seperti pisau dipotong, cruse batu dan gas oksigen ledakan silinder. Majikan bertanggung jawab tetapi tidak sepenuhnya karena keterbatasan biaya asuransi ketidaktahuan asuransi tenaga kerja/jaminan sosial tenaga kerja. Islam mendorong Muslim untuk menjaga kelima maqashid Syariah salah satunya adalah menjaga jiwa (an-Nafs) yang terkait dengan model jaminan sosial tenaga kerja. Metode yang digunakan itu deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan sebanyak 23 responden. Berdasarkan hasil analisis, pengusaha industri batu alam menggunakan jaminan Ketenagakerjaan tradisional yang menggunakan semua biaya pengobatan ketika kecelakaan kepada pekerja. Model jaminan sosial Ketenagakerjaan yang merupakan kebutuhan paling mendasar bagi pekerja yang membutuhkan dharuriyat. Hal ini perlu ada karena ketika kebutuhan yang timbul tidak terpenuhi wiil terancam keselamatan-Nya dan berada dalam perspektif maqashid Syariah (an-Nafs) berbasis comformety.]]>
<![CDATA[AKTIVITAS MEDIASI DALAM MENANGGULANGI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Yudi Guntara]]>
<![CDATA[ Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (528.569 KB)
|
DOI: 10.47971/mjhi.v2i1.149
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi, hasil yang dicapai dalam proses mediasi serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorongnya yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung dalam menanggulangi kasus perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan alasan untuk melihat proses medisi di Pengadilan Agama Bandung akan lebih mendalam jika menggunakan pendekata kualitatif. Peneltian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: menentukan lokasi penelitian, menentukan metode penelitian, menetukan jenis dan sumber data dan akhirnya mengolah dan menganalisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung adalah mediasi awal ligitasi dan mediasi selama ligitasi, hasil mediasi yang dicapai dari tahun 2009-2010 dari 585 perkara yang berhasil di mediasi hanya 69 perkara (15,0 persen) dan yang gagal 497 perkara (85,0), kemudia faktor penyebab kegagalan mediasi adalah aspek perkara, aspek mediator, aspek para pihak, aspek advokat dan aspek tempat mediasi, sedangkan faktor penyebab keberhasilan mediasi adalah aspek mediator, aspek para pihak, aspek perkara, aspek sarana.]]>
<![CDATA[TINJAUAN ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI SAWAH DI DESA CIBERES KECAMATAN PATOKBEUSI KABUPATEN SUBANG ]]>
<![CDATA[Siti Hadiyanti Dini Islamiati]]>
<![CDATA[ Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (669.639 KB)
|
DOI: 10.47971/mjhi.v2i2.150
<![CDATA[Abstrak Terjadinya praktek gadai sawah di Desa Ciberes ini sudah marak sekali. Kebanyakan masyarakat khususnya petani beranggapan bahwa menggadaikan sawahnya lebih mudah dari pada harus meminjam uang ke Bank, karena tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Setelah itu dengan kesepakatan dan rasa percaya antara kedua belah pihak maka selesai sudah transaksi tersebut. Akan tetapi jika sudah mempunyai uang sebelum jatuh tempo, maka rahin dibolehkan untuk menebus atau mengambil sawahnya kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai sawah di Desa Ciberes, serta mengetahui tinjauan Islam terhadap pemanfaatan barang gadai sawah. Metode yang digunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan Deskriftif Kualitatif, yaitu mengungkapkan dan menganalisis serta memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang telah diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya pemanfaatan barang gadai sawah di Desa Ciberes bermula adanya ketidaksahan dalam praktek gadai disebabkan adanya kecacatan dalam shigat antara rahin dan murtahin, yakni dalam shigat yang mereka laksanakan terdapat persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan marhun (sawah), secara keseluruhan berpindah ke tangan murtahin. Dan syarat tersebut merusak shigat akad. Sedangkan menurut tinjauan islam tidak sesuai karena menurut pendapat ulama tidak membolehkan adanya pemanfaatan marhun oleh murtahin, alasannya bahwa pemanfaatan marhun dapat dikategorikan dalam akad qard yang mensyaratkan tambahan tertentu, dan ini juga dapat dikategorikan macam riba. Selain itu juga pemanfaatan marhun oleh murtahin ini keluar dari ketentuan bahwa yang berhak memanfaatkan suatu barang ialah pemiliknya.]]>
<![CDATA[PENGARUH DAN PERANAN KYAI DALAM MENGAWAL KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Ujang Hidayatulloh]]>
<![CDATA[ Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (844.527 KB)
|
DOI: 10.47971/mjhi.v2i2.151
<![CDATA[Peran Kyai dalam hal sosial keagamaan dan kemasyarakatan sebagian mulai ditinggalkan, karena tergeser dengan pengaruh budaya asing yang tanpa sadar memaksa diikuti, padahal banyak peranan Kyai memiliki nilai-nilai istimewa yang terkandung di dalamnya. Begitu juga Peranan Kiai khususnya di Kota Tasikmalaya sejak berdirinya pemerintahan Kota Tasikmalaya sampai sekarang tidak terlepas dari peranan dan pengaruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan pengaruh Kyai di Kota Tasikmalaya antara lain : 1) Peranan dari Kiai dalam mengawal kerukunan hidup beragama dan hidup bermasyarakat. 2) Faktor pendukung dan penghambat Kyai dalam mengawal kerukunan hidup beragama dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kyai, Pesanteren dan Masyarakat yang berdomisili di Kota Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan pengambilan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan dan pengaruh Kyai dalam mengawal dan memjaga kerukunan hidup beragama dan masyarakat, sebagai tokoh agama, pengelola, elite politik, motivator dan penyedia fasilitas layanan belajar. 2) Faktor pendukung Kyai dalam menjaga kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat adalah penerimaan dan kepercayaan dari Masyarakat akan keberadaan Kyai serta adanya dana baik hibah maupun bantuan yang tidak mengikat untuk penyelenggaraan program; sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kepercayaan dari masyarakat dan minusnya perhatian pemerintah.]]>
