cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
MUHAMAD DANI SOMANTRI
Contact Email
muhamaddanisomantri34@gmail.com
Phone
+6285295076808
Journal Mail Official
jurnalmutawasith@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAILM Tasikmalaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam
Published by IAI Latifah Mubarokiyah Tasikmalaya
ISSN : 27222764     EISSN : 27234681     DOI : -
Core Subject : Religion,
Religion
Mutawasith is the academic journal of Islamic law that was first published in 2018 by the Program of Sharia Economics Law (Muamalah) of the Institute of Islamic Religion Mubarokiyah Tasikmalaya. The Mutawasith Journal is published periodically twice in one year in June and December. The focus of the study from the Mutawasith Journal emphasizes the research or conceptual results relating to the study of Islamic law, sharia economic law, family law, and the social institution of contemporary Islamic Law (actual) by writing methods referring to the standards of scientific writing. The Mutawasith Journal publicly receives contributions from academics and non-academics related to the topic of journal Studies. All published articles do not necessarily present a journal view, or other institution that has a relationship with the publication of a journal.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 122 Documents
 9   10   11   12   13 
Hibah dan Utang Piutang dalam Potret Resiprositas Tradisi Becekan Masyarakat Muslim Pedesaan di Kabupaten Tulungagung Bariroh, Muflihatul
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v7i1.909

Abstract

Masyarakat desa tidak bisa lepas dari berbagai macam tradisi yang dijalankan secara turun temurun sebagaimana halnya tradisi sumbangan termasuk praktik becekan, yakni tradisi saling membantu dan menyumbang dalam berbagai acara hajatan yang idealnya tidak mengharapkan balasan apapun. Seiring perkembangan sosial, praktik becekan menunjukkan adanya isyarat transisi peralihan makna. Budaya becekan menjadi suatu budaya tuntutan pengembalian yang pernah didapatkan dari pemberi yang menyerupai transaksi utang-piutang. Penelitian ini berjenis kualitatif melalui pendekatan kombinasi studi kasus dan etnografi karena berkaitan dengan tradisi masyarakat. Hasil analisis menyatakan bahwa status pemberian becekan pada prinsipnya merupakan hadiah dan tidak dikatakan sebagai utang-piutang sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan becekan tersebut, hanya dianjurkan saling membalas sebagaimana petunjuk hadis Nabi. Dikecualikan jika terdapat kebiasaan masyarakat setempat yang disepakati secara tegas bahwa hal tersebut adalah pinjaman seperti becekan dalam jumlah besar, maka harus dinyatakan secara jelas bahwa becekan tersebut merupakan pinjaman utang yang harus dibayar kembali di kemudian hari.
Legalitas Kedudukan Anak di Luar Nikah Perspektif Epistemologi Bayani Wajdi, Muhammad Fasih; Soleh, Achmad Khudori
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v7i1.919

Abstract

Penelitian ini membahas legalitas anak diluar nikah ditinjau dari aspek epistemologi Bayani, epistemologi Bayani merupakan metode pemikiran khas Arab yang menekankan kecenderungan terhadap sebuah teks (nash), artinya memprioritaskan pemahaman tekstualis dan mengenyampingkan kontekstualis. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, terkait aspek epistemologi Bayani yang dikaitkan dengan legalitas anak di luar nikah dalam pandangan Islam, dan berharap dapat memberikan sumbangsih dalam dunia keilmuan di hukum Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam prosesnya memanfaatkan data deskriptif yang diambil dari rujukan ilmiah dan buku-buku sebagai bahan primernya sehingga dapat memperoleh data yang akurat. Hasil penelitian menunjukan: epistemologi Bayani memiliki pengaruh terhadap cara istinbath hukum dan memberikan gambaran jelas terkait legalitas anak di luar nikah melalui metode, sumber dan verifikasi pada Bayani; epistimologi Bayani memberikan kepastian hukum mengenai anak di luar nikah, yaitu anak diluar nikah dianggap sah keberadaannya, tidak dinashabkan kepada ayah biologisnya melainkan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja
Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional Calvin, Calvin; Azizah, Noor
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v7i1.923

Abstract

Penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap parameter pemidanaan dalam KUHP, dengan pendekatan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mekanisme pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa parameter pemidanaan dalam KUHP Nasional telah memberikan parameter yang sangat efektif dalam menjatuhkan pidana mati bagi tersangka sebagaimana yang tertuang dalam pasal 54 KUHP Nasional, hal ini dilakukan melalui pendekatan sistem delphi yang telah dimodifikasi dengan cara memberikan skor pada setiap variabel dalam pasal a quo. Sejalan dengan hal tersebut, hukum pidana Islam juga memberikan parameter yang jelas dalam menjatuhkan terpidana yang notabene dijatuhi hukuman mati, dengan merujuk pada kitab Al-Wajiz, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait jenis tindak pidana yang dilakukan. Sehingga tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai pentingnya parameter dalam menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana.
Analisis Pemberdayaan Zakat melalui Program Zchicken dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Bojonegoro Putri, Jeny Dwita; Hanifah, Luluk
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v7i1.926

Abstract

Tujuan dari studi yang dilaksanakan ini yakni Menganalisis Pemberdayaan Zakat Melalui Program (Zchicken) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Bojonegoro. Metode penelitian ini memakai metode kualitatif. Teknik yang dipakai peneliti agar data bisa dikumpulkan memanfaatkan wawancara dan dokumentasi. Analisis kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang efektivitas dan dampak program terhadap kesejahteraan mustahik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa program Zchickentelah membantu mustahik di Bojonegoro dan sejumlah daerah lainnya, dengan memberikan bantuan modal usaha, pelatihan, dan dukungan intensif dalam pengembangan usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan zakat seperti Zchickendalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Bojonegoro telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan, di mana mustahik dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendukung pendidikan anak, dan meningkatkan pendapatan melalui penjualan produk Zchicken.
Analisis Komparatif Konsep Jihad Defensif dan Ofensif dalam Islam dengan Prinsip Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Perlawanan Hamas Widianti, Anyta; Hasan, Hamzah; Wahid Haddade, Abdul
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v8i2.1391

Abstract

This article aims to analyze and compare the two forms of jihad in Islam with the principles of IHL, in order to assess their compatibility and potential disharmony. The concept of jihad in Islam is often misunderstood, especially when associated with armed conflict. In classical Islamic jurisprudence discourse, jihad is divided into two main forms: defensive jihad (difaa'i) and offensive jihad (tulubi). Meanwhile, international humanitarian law (IHL) regulates the legality and limitations in armed conflict, particularly regarding the protection of civilians and non-combatants. The primary data sources in this study are divided into primary data in Islamic studies such as verses of the Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad regarding jihad and war, and primary data in International Humanitarian Law, namely the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols. Meanwhile, secondary data was obtained from literature on Islamic studies and International Humanitarian Law, journals, and research related to Jihad and War. Using a normative-comparative approach to primary and secondary legal sources, it was found that defensive jihad is more compatible in principle with IHL, while offensive jihad has the potential to conflict with modern International Humanitarian Law in practice.
Reaktualisasi Hukum Adat Minangkabau dalam Praktik Sewa Hak Pakai Tanah: Sebuah Analisis Sosiologi Hukum Islam Marizal Putra, Roni; Hanani, Silfia
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v8i2.1463

Abstract

The Minangkabau customary law, as one of the oldest customary legal systems in Indonesia, has a unique land management mechanism, particularly through the concept of ulayat land which is collectively managed by clans or tribes. The practice of leasing land use rights is one form of utilizing this ulayat land. However, the understanding of the community and government officials regarding ulayat land is not uniform, leading to conflicts related to its status and management. This study aims to analyze the re-actualization and contextualization of Minangkabau customary law in the practice of leasing land use rights through an Islamic legal sociology approach. The research method used is qualitative with literature study and document analysis, including Minangkabau customary texts, fiqh books, legislation, and scholarly journals. The research results show that the practice of leasing land use rights in Minangkabau is still influenced by local traditions, although modernization and globalization have changed land ownership patterns from communal to individual.
Analisis Normatif Filosofis terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global Nasution, Ahmad Yani
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v8i2.1502

Abstract

Global climate change threatens human health, socio-economic stability, and environmental sustainability. This study aims to normatively-philosophically analyze the legal construction and scriptural argumentation in the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa No. 86 of 2023 on the Law of Global Climate Change Control, as well as to assess its coherence with the principles of maqāṣid al-sharī‘ah and contemporary Islamic environmental ethics. The approach employed is content analysis of the official text of the fatwa as the primary source, supported by books and academic journals on climate change as secondary sources. This research fills a gap in the literature, which has so far tended to highlight the practical fiqhiyyah aspects of MUI environmental fatwas, by offering a philosophical reading of the maqāṣid-based rationality and the istislāḥī–sadd al-dharī‘ah framework used in the formulation of the fatwa. The findings show that MUI Fatwa No. 86 of 2023 affirms the prohibition of environmental destruction and the obligation of climate mitigation and adaptation as part of the protection of life, property, and the preservation of the earth, thereby theoretically enriching the discourse on fiqh al-bi’ah and practically strengthening the normative basis for climate change control movements and policies in Indonesia.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKAMALAYA: (Analisis Putusan No. 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk.) Suaib Lubis; Mahpudin; Muhammad Yuhyil Izoma; Muhamad Dani Somantri
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v2i1.145

Abstract

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sejalan dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan pembiayaan. Hal yang sering menjadi kendala ialah telatnya nasabah dalam membayar angsuran (wanprestasi), maka timbulah persengketaan antara pihak yakni PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Wadiah dengan nasabahnya. Tujuan penelitian ini mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Metode yang digunakan deskriptif analisis content mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kemudia dicatat atau direkam. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukan bahwa persengketaan antara kedua pihak murni kelalaian nasabah selaku debitur yang tak bisa menunaikan kewajibannya, kemudian dalam proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama telah sesuai dengan mekanisme beracara di Peradilan Agama sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dasar hukum pertimbangan hakim memutuskan perkara No. 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), KHUPerdata, Yurisprudensi, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 98 Tentang Perseroan Terbatas.
Pernikahan dalam Keadaan Ihram: Analisis Fikih Munakahat Mazhab Hanafi Imam Faishol
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v8i2.1436

Abstract

This research is motivated by the contradiction of hadiths regarding the law of marriage contracts during ihram, which results in a sharp difference of opinion between the majority of scholars (who forbid it) and the Hanafi School (which permits it). The study aims to fundamentally analyze the internal arguments of the Hanafi School regarding this permissibility, focusing on linguistic aspects (wording), qiyas methods, and sanad criticism. This research uses a normative-textual qualitative method through a literature review of primary Hanafi fiqh books such as al-Hidayah and al-Mabsuth. The findings reveal that the permissibility in the Hanafi School is based on a conceptual distinction between the contract (aqd) and sexual intercourse (jima'), where the prohibition in the texts is interpreted as applying only to physical relations, not to the contractual transaction. This conclusion is supported by three main pillars: linguistic interpretation of the term “nikah”, the application of qiyas equating a marriage contract with other civil contracts, and critical assessment of the hierarchy of evidence. 
Komparasi Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab Qut Al-Habib Al-Gharib dengan Hukum Positif Mengenai Praktik Poligami Fahmi Aunillah; Dzulkifli Hadi Imawan
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v8i2.1491

Abstract

The issue of polygamy often becomes a complicated problem in family life. It is not merely for the public, even Muslim scholars and intellectuals often face challenges in discussing this topic. In practice, polygamy is a very complex and difficult thing to do. This is a descriptive analytical research, purposely to provide an in-depth description and explanation of the subject and object of research through a library research approach. The results of this study showed that the comparison of the concept of polygamy in the perspective of positive law, Islamic law, and the Book of Qut al-Habib al-Gharib has shown a number of important differences. In positive law, a husband who wants to practice polygamy is required to obtain the consent of his wife or existing wives. This consent must be given either verbally or in writing. On the other hand, in Islamic law, there is no requirement for the wife's consent to practice polygamy. In the book Qut al-Habib al-Gharib by Sheikh Nawawi al-Bantani, it is stated that a man is not allowed to marry a female slave unless he has fulfilled certain conditions set by the sharia.

Page 12 of 13 | Total Record : 122

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol 7 No 2 (2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol 7 No 1 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol 6 No 2 (2023) Vol 6 No 1 (2023) Vol 5 No 2 (2022) Vol 5 No 1 (2022) Vol 4 No 2 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3 No 2 (2020) Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol 1 No 2 (2018) Vol 1 No 1 (2018) More Issue