cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ihsan
Contact Email
yogifebriandi@iainlangsa.ac.id
Phone
+6285294132626
Journal Mail Official
jurnalalmuamalat@iainlangsa.ac.id
Editorial Address
IAIN Langsa, Jalan Meurande, Langsa Lama, Langsa, Aceh, Indonesia
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah
Published by Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
ISSN : 24605115     EISSN : 2656288X     DOI : http://do.org/10.32505/muamalat
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
AL-MUAMALAT is a journal that focuses on the study of Islamic Law and Economics, AL-MUAMALAT Journal aims: 1. Sharia Economic Law 2. Agreement Law in Islam; 4. Comparative Law on Economics; 5. Community Economic Institutions; 6. Civil, Economic, Business (Conventional) Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 158 Documents
 1   2   3   4   5 
PEREMPUAN PENCARI NAFKAH UTAMA Studi Analisis Fenomenologi Di Kota Subulussalam fasya, fasya
Al - Muamalat Vol 3 No I (2018): EDISI JANUARI - JUNI 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v3iI.695

Abstract

The research was aimed to find out the role of women as the main breadwinner in Subulussalam. This research used a field-research with a phenomenology approach with a descriptive qualitative -inductive research. The subjects of this study were the women as breadwinners in Subulussalam. The results of this research indicate that the women in Subulussalam very have a role for her familyas the main breadwinner. It effected due to the low income of her husband, the high level of the necessities of life, the number of the cost of her children's life and their education, the existence of encouragement from within in order to obtain a better life are well established, and the existence of women's desire to work.A women generally choose a job in the informal sector, such as selling, selling cakes around, selling herbs around, scavenged, domestic workers, farm laborers, garden laborers, and other work. The reasons for choosing such occupations are the difficulty of getting a job, lack of employment, lack of women's creativity, lack of skills, and the absence of the capital to open their own business. The constraints faced are the lack of business capital, the number of rivals in work and the absence of transportation. The dual role of women as a housewife and as the main breadwinner for her family have an effect on not maximal the woman in running both function. The government's efforts in the welfare of women's economy are to socialize policies, empower women programs, provide guidance to women, assistance in solving women's problems and provide business capital assistance.
PENGARUH PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM BERBELANJA ONLINE SHOP DI KOTA MEDAN fasya, fasya
Al - Muamalat Vol 3 No I (2018): EDISI JANUARI - JUNI 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v3iI.702

Abstract

This study aims to determine how much influence the variable direct and indirect advertising, product quality, price and the level of confidence in the purchasing decisions through an online shop in the city of Medan. The method used in this study is quantitative approach using path analysis with multiple linear regression model is supported by test models and statistical tests using SPSS version 17. Findings from the research showed structural model 1 in unison that approximately 72.1% of advertising variables , product quality, the level of trust and influence purchasing decisions through an online shop in the city of Medan, while 27.9% is explained by other factors. In two simultaneous structural model that approximately 56.6% variable advertising, product quality and prices affect the level of trust while 43.4% is explained by other factors. The test results show the significance of the indirect impacts their indirect effect of the variable quality of the products on purchase decisions online through a confidence level significantly.
RESPON NELAYAN TERHADAP POLA BAGI HASIL DENGAN PEMILIK KAPAL DI GAMPONG TANOH ANOU KEC. IDI RAYEUK fasya, fasya
Al - Muamalat Vol 3 No I (2018): EDISI JANUARI - JUNI 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v3iI.703

Abstract

Pada dasarnya pola bagi hasil dalam penelitian ini adalah pola bagi hasil akad mudharabah, Mudharabah adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (shohibul mal) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan keuntungan (profit) dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. kerja sama antara shohibul mal dengan mudharib dimana modal usaha sepenuhnya berasal dari shahibul mal. Dalam penelitian ini shohibul mal adalah pemilik kapal dan mudharib adalah anak buah kapal, ada persoalan yang sangat berpengaruh terhadap dampak ekonomi di antara kedua belah pihak yaitu pola bagi hasil dimana nelayan sebagai penerima modal mengelola usaha yang dibiayai pemilik kapal berkewajiban memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan. jika terjadi kerugian, maka resiko sepenuhnya ditanggung oleh pemilik kapal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian mudharib (nelayan), namun kenyataannya tidak semunya berjalan sesuai dengan hasil kesepakatan, dimana ada diantara sebagian anak buah kapal melakukan kecurangan dengan menjual sebagian ikan tanpa di ketahui oleh pemilik kapal. Berdasarkan masalah yang ingin peneliti kaji, dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Praktik Pola Bagi Hasil Nelayan dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk?. 2. Bagaimanakah Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil dengan Pemilik Kapal Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk ?. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik Pola Bagi Hasil Nelayan dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk dan Untuk mengetahui Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil dengan Pemilik Kapal Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk. Hasil penelitian ini menujukan bahwa pola bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal di desa Tanoh Anao termasuk dalam kategori mudharabah, sedangkan berkaitan dengan pola bagi hasil ada dua macam bentuk yaitu 50:50 dan 40:30:30, dimana pembagian itu di istilahkan 40:30:30. Artinya 40% untuk pemilik kapal, 60% untuk para ABK, yang nantinya bagian tiap ABK mendapatkan porsi masing-masing, yaitu 30% untuk nahkoda (pawang) serta yang mempunyai tugas khusus, dan 30% untuk anak buah kapal yang hanya membatu proes penangkapan ikan. Namun masyarakat merasa pola bagi hasil yang selama ini berjalan merugikan pihak nelayan sehingga sebagaian dari mereka melakukan kecurangan dengan menjual sebagiam ikan di tengah laut sebelum hasil tangkapannya diserahkan kepada pemilik kapal.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANPA SIGHAT AKAD fasya, fasya
Al - Muamalat Vol 3 No II (2018): EDISI JULI - DESEMBER 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v3iII.705

Abstract

Transaksi jual beli tanpa menyebutkan sighat akad sering kali terjadi, baik saat berbelanja di pasar swalayan maupun pasar tradisional. Pada dasarnya, hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, namun tentunya tidak sesederhana itu. Dibutuhkan akad dalam transaksi tersebut dan pastinya bukan sembarang akad. Akad sendiri memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukan sah menurut hukum Islam. Diantara bentuk bisnis yang sedang di posisi trend teratas saat ini adalah transaksi jual beli online. Penjual dan pembeli tidak saling bertemu, bahkan tidak saling mengenal, namun saling melakukan transaksi jual beli. Dalam praktik ini, sering terjadi kealpaan seperti tidak adanya sighat akad dan hilangnya kesakralan akad, sehingga melahirkan tanda tanya tentang keabsahan jual beli tersebut. Permasalahan ini yang akan penulis jelaskan secara mendetail berdasarkan kajian fikih muamalah agar tidak ada lagi kerancuan dalam bertransaksi. Walau bagaimanapun hukum Islam tetaplah hukum Islam yang harus ditaati selama tidak ada udzursyar’i yang menghalanginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanpa sighat akad dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli transaksi jual beli tanpa sighat akad yang terjadi pada transaksi online. Sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Peneliti mendasarkan teori penelitian ini pada alQuran dan al Hadist. Salah satunya di dalam alQuran surat al-Maidah: 1 yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, (kecuali yang akan dibacakan kepadamu), yang demikian itu (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki- Nya”. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan normal, jual beli yang sah wajib disertai dengan lafal ijab dan kabul, kecuali ada hal (keadaan) lain yang menyebabkan gugurnya kewajiban tersebut. Jika transaksi jual-beli online dilakukan secara transfer bank atau rekening bersama, keduanya dilakukan tanpa bertemu langsung antara penjual dan pembeli, maka ada keringanan yang menggugurkan kewajiban sighat akad, namun harus jelas bahwa pembeli dan penjual sama-sama rela dengan barang yang dijualbelikan.
ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP SERTIFIKASI HARTA WAKAF DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004 Mardiah, Ainul
Al - Muamalat Vol 3 No II (2018): EDISI JULI - DESEMBER 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/mu'amalat.v3iII.706

Abstract

Hakikat wakaf dan esensinya merupakan salah satu bentuk penggunaan harta, yaitu seorang wakif mengeluarkan bagian tertentu dari miliknya dan mengalihkan kepemilikannya kepada Allah agar manfaatnya dapat diberikan kepada kelompok tertentu dengan cara dikuasakan kepada orang yang mampu untuk mengelolanya menurut sistem dan aturan yang memberikan maslahat bagi manusia. Namun wakaf seringkali menimbulkan sengketa sebagai akibat dari tidak adanya upaya sertifikasi terhadap harta wakaf guna menjaga hak penerima wakaf atas wakaf yang diberikan kepadanya. Upaya sertifikasi menjadi menarik untuk dikaji mengingat tidak adanya anjuran sertifikasi dalam aturan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam upaya Pemerintah memberikan perlindungan kepada nazhir dalam mengelola dan menjaga harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, dikeluarkanlah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur tentang sertifikasi harta benda wakaf, tepatnya dalam Pasal 32-39 bab III tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf dan orientasi maslahat dalam ketentuan sertifikasi harta wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah melindungi ‘ain (harta) dari wakaf, sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf, sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus wakaf serta menciptakan keadaan tertib hukum dan tertib administrasi di bidang wakaf.
PRAKTIK JUAL BELI HASIL TAMBAK DI GAMPONG SUNGAI PAUH TANJUNG KECAMATAN LANGSA BARAT Studi Analisa Dalam Tinjauan ‘Urf fasya, fasya
Al - Muamalat Vol 3 No I (2018): EDISI JANUARI - JUNI 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/mu'amalat.v3iI.713

Abstract

Pada saat ini perkembangan dunia bisnis begitu pesat dan berbagai macam jenisnya, namun dengan perkembangan dan persaingan yang ketat itu masyarakat tidak sadar atau bahkan kurang memperhatikan kaidah-kaidah agama, mereka beranggapan apa yang mereka anggap menguntungkan mereka jalankan sepanjang tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang diberlakukan oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui praktik jual beli hasil tambak di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat; 2) mengetahui bentuk pelanggaran dalam praktik jual beli hasil tambak di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat; 3) mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli hasil tambak di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). yang dilakukan di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) Jual beli hasil tambak di gampong Sungai Pauh Tanjung kecamatan Langsa Barat dilakukan dengan bentuk ‘urf al-amali; b) praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung terdapat potensi pelanggaran hukum Islam karena praktik yang dilakukan tidak menggunakan ijab dan kabul; c) Adanya potensi terjadinya permainan harga oleh pembeli sehingga harga yang akan dibayar terkadang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pada saat akad; d) Tidak adanya potensi pelanggaran hukum Islam terhadap kualitas baran
FUNGSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA fasya, fasya
Al - Muamalat Vol 3 No I (2018): EDISI JANUARI - JUNI 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/mu'amalat.v3iI.714

Abstract

Mayoritas masyarakat kecamatan Padang Bolak beragama Islam, sehingga ibadah zakat menjadi salah satu rutinitas masyarakat setiap tahunnya khususnya zakat fitrah, hal ini ditujukan agar ekonomi masyarakat dapat merata dan meningkat. Tata cara penunaian zakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah para muzakki memberikan langsung kepada mustahiq dan para muzakki memberikan zakat melalui amil zakat. Cara penyaluran zakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah distribusi bersifat konsumtif dan distribusi bersifat produktif.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA BEASISWA DI BAITUL MAL KOTA LANGSA fasya, fasya
Al - Muamalat Vol 3 No II (2018): EDISI JULI - DESEMBER 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/mu'amalat.v3iII.718

Abstract

Sebagai umat Islam, kita mempunyai sumber penopang perekonomian yang kuat dan berpotensi besar yang dapat digunakan untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yaitu dengan mendayagunakan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran dana beasiswa di Baitul Mal Kota Langsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis kualitatif dan pendekatan normatif. Data penelitian dihimpun melalui interview secara langsung dan studi dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi penyaluran dana beasiswa dihimpun dari dana zakat yang dikelola amil zakat melalui pembayaran langsung atau transfer ke rekening Baitul Mal Kota Langsa oleh muzakki. Mengenai prosedur penyaluran dana beasiswa disalurkan langsung melalui kepala sekolah/guru pengurus untuk dibagikan ke siswa yang berhak menerima beasiswa sesuai kriteria yang ditentukan. Kesimpulan selanjutnya bahwa diperbolehkan menggunnakan zakat untuk dijadikan dana beasiswa. Menurut amil zakat, untuk beasiswa Baitul Mal menyalurkan dana zakat tersebut diberikan melalui asnaf fi sabilillah. Hal tersebut juga dapat disesuaikan dengan pengertian fi sabilillah secara umum dan sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur’an surat at-Taubah:60, asnaf fi sabilillah termasuk salah satu penerima wajib zakat.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG DENGAN PENAMBAHAN DARI HASIL PANEN PADI tinar, agustinar
Al - Muamalat Vol 3 No II (2018): EDISI JULI - DESEMBER 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/mu'amalat.v3iII.719

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu primer dan sekunder. Metode analisisnya adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan hutang piutang ini tidak memenuhi rukun dan syarat al-qard, maka praktek hutang piutang ini tidak sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak serta kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam Islam. Setiap tambahan atas jumlah pinjaman dari pihak yang berutang itu dikatakan riba, tambahan hasil panen padi dalam transaksi utang piutang tersebut merupakan tambahan yang tidak boleh diambil meskipun rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut akan menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Hal ini sangatlah tidak dianjurkan, karena salah satu pihak sudah pasti merasa dirugikandan dapat menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya, maka jelas tambahan tersebut dilarang untuk diambil. This study aims to analyze the Overview of Islamic Law on Payments for Debt Receivables with Additions from Rice Harvesting Results. This type of research is field research, the method of data collection is by interview. The data sources in this study are two, namely primary and secondary. The analysis method is descriptive analysis using a qualitative approach. The results of this study that in the implementation of these accounts payable do not fulfill the pillars and al-qard conditions, the practice of accounts payable is not valid according to Islamic law. While the factors underlying the practice are due to the urgent need and ease of covering the living needs of the local community. Coupled with the lack of knowledge about the law of the transaction in Islam. Every additional amount of the loan from the debtor is said to be riba, additional rice yields in the debt debt transaction are additional things that should not be taken even though the average loan for business capital and the addition will cause deterioration in its economic life. This is not recommended, because one of the parties certainly feels hurt and can cause deterioration and distress in his economic life, so obviously these additions are prohibited from being taken.
ANALISIS KASUS TENTANG JUAL BELI TANAH WARISAN YANG BELUM DIBAGI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH SIGLI NOMOR: 291/PDT-G/2013/MS-SGI) fasya, fasya
Al - Muamalat Vol 3 No II (2018): EDISI JULI - DESEMBER 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/mu'amalat.v3iII.720

Abstract

The result shows that in the Islamic law, inheritance land which has not been distributed is prohibited to be bought and sould because it is still owned by the other heirs. If all heirs approve of the buy and sell it can be bought and sold, otherwise it is considered illegal and revoked. Legal protection for the buyer of undistributed inheritance land is that he can file a complaint in civil case on the seller and the Notary/PPAT (official who is empowered to draw up deeds) who has drawn up the sales agreement. He can also file a complaint in criminal case by reporting a fraud as it is stipulated in Article 378 of the Criminal Code Judge’s legal consideration in the Ruling of the Sharia Court No. 291/Pdt.G/ 2013/Ms-Sgl has fulfilled the sense of justice for the land owner since all heirs have had their equal share on the land so that they are not harmed.

Page 3 of 16 | Total Record : 158

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Vol 10 No 1 (2025): Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah Vol 9 No 2 (2024): Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah Vol 9 No 1 (2024): Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah Vol 8 No 2 (2023): Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 8 No 1 (2023): Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2022): Jul-Des 2022 Vol 7 No 1 (2022): Jan-Juni 2022 Vol 6 No 2 (2021): Juli-Desember Vol 6 No 1 (2021): Januari-Juni Vol 5 No 2 (2020): Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol 5 No 1 (2020): Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol 4 No 2 (2019): Volume 4, No. 2 Desember 2019 Vol 4 No I (2019): EDISI JANUARI - JUNI 2019 Vol 3 No II (2018): EDISI JULI - DESEMBER 2018 Vol 3 No I (2018): EDISI JANUARI - JUNI 2018 Vol 2 No II (2017): EDISI JULI - DESEMBER 2017 Vol 2 No I (2017): Edisi Januari-Juni 2017 Vol 1 No I (2016): Edisi Januari-Juni 2016 Vol 1 No II (2016): Edisi Juli-Desember 2016 More Issue