Articles
592 Documents
<![CDATA[INTERPRETASI UNSUR IKTIKAD BAIK DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT 2 UNDANG-UNDANG PENANGANAN COVID-19 ]]>
<![CDATA[Gede Surya Aditya Madra]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32863
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran dan mengetahui tolak ukur interpretasi usur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2 (dua) UU Penanganan COVID-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi dikaji secara yuridis kualitatif, dan deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Makna unsur iktikad baik yang dimaksud oleh pembuat undang-undang ini adalah segala perbuatan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam ketentuan UU Penanganan COVID-19 harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik dan bertujuan untuk menunjang stabilitas sektor keuangan. (2) Tolak ukur ada tidaknya unsur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan COVID-19 dapat dilihat dari asas-asas dalam hukum tata negara yaitu khususnya pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Gst Ngr Adhistya Prawiradika]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[I Nengah Suastika]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32864
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum serta mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, maka Sifat penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, bahan hukum yang dugunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dugunakan dengan teknik studi dokumen, teknik observasi dan pengamatan, teknik wawancara dengan teknik penentuan sampel penelitian secara non probability sampling dan Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) implementasi Peraturan Daerah Tersebut sudah berjalan namun belum maksimal di karenakan masih terjadinya berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, (2) Factor yang menimbulkan terhambatanya Penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum di kabupaten buleleng disebabkan oleh factor internal yaitu factor dari dalam yakni pihak pelaksana dari Penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN ANAK PANTI ASUHAN TERHADAP KEKERASAN DI BATAM, INDONESIA: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF SDGs ]]>
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>;
<![CDATA[Raka Pramudya Wardhana]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32866
<![CDATA[UU Perlindungan Anak menegasakan “perlindungan anak menurut merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kekerasan anak biasanya terjadi karena kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya. Terdapat contoh kasus yang memerlukan tindakan dalam perlindungan anak yaitu kekerasan anak yang terjadi di panti asuhan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian terbaru terkait perlindungan anak berdasarkan perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian ini menunjukan bahwa anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan ataupun yang dapat membahayakan atau menghambat tumbuh kembangannya sesuai dengan hak-hak anak. Berdasarkan perspektif Sustainable Development Goals atau SDGs, UU Perlindungana Anak di Indonesia dan SDGs memiliki hubungan dalam memeberikan perlindungana anak agar terhindar dari kekerasan yang terjadi terhadap anak.]]>
<![CDATA[YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENYELESAIAN KASUS ROHINGNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[I Gede Angga Adi Utama]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32867
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingnya (2) mengetahui dan mengkaji hambatan yang dialami oleh International Criminal Court (ICC) dalam penyelesaian kasus etnis Rohingnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan internasional dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian perpustakaan dan Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingnya berpedoman pada Statuta Roma 1998 berupa yurisdiksi seperti; Personal Jurisdiction, Material Jurisdiction, Temporal Jurisdition dan, Territorial Juridiction. Selain itu, ICC juga mengembangkan Humanitarian Action dan Human security sebagai sarana pengemablian keamanan bagi warga Rohingnya (2) hambatan yang dialami oleh International Criminal Court (ICC) dalam upaya penyelesaian kasus Rohingnya ialah tidak diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingnya oleh pemerintah Myanmar, mereka menganggap etnis rohingnya hanyalah imigran ilegal yang masuk di wilayah negara myanmar. Serta adanya pengaruh prinsip Non-Intervensi yang dianut negara-negara di ASEAN dimana tidak diizinkannya campur tangan organisasi internasional atau negara lain dalam permasalahan intern negara dalam hal ini khususnya Myanmar.]]>
<![CDATA[PERANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM TERHADAP SENGKETA PENSERTIFIKATAKAN TANAH DITINJAU BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960/UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI DESA ADAT PADANGBAI (STUDI KASUS SENGKETA PENSERTIFIKATAN TANAH ANTARA PT ASDP DENGAN DESA ADAT PADANGBAI) ]]>
<![CDATA[I Kadek Krisna Pradipta]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Ketut Sudiatmaka]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32868
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya menyelesaikan sengeketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai, (2) Solusi dari Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya penyelesaian sengketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, di Desa Adat Padangbai serta di Kantor PT ASDP cabang Padangbai. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probabilitas dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya penyelesaian sengketa anatara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai adalah dengan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, yang bertujuan untuk mendapatkan hasil putusan yang bersifat kolektif dan obyektif dan juga meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik. Namun pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem belum menemukan jalan keluar ataupun kesepatakan, sebab adanya hambatan - hambatan yang terjadi saat pelaksanaan mediasi, yang salah salah satunya adalah adanya para pihak yang tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi tersebut, sehingga dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem perlu memikirkan solusi untuk penyelesaian sengketa antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Junimart Girsang]]>;
<![CDATA[Rufinus Hotmaulana Hutauruk]]>;
<![CDATA[David Tan]]>;
<![CDATA[Eva Dian Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32869
<![CDATA[Keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan tidak terpisahkan dari kebijakan perdagangan internasional yang diterapkannya, sebaliknya segala tindakan dan upaya pemerintah dalam menjalin dan melancarkan perdagangan internasional tersebut adalah bertujuan untuk membangun, memajukan dan mencapai tujuan negara. Agar dapat menjalin hubungan perdagangan yang kompetitif dengan negara lain, demi kelancaran arus ekspor, meningkatkan nilai ekspor serta meminimalisir terjadinya defleksi perdagangan ataupun perbuatan curang lainnya yang dapat merugikan negara Indonesia maka peranan dan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) penting dalam kegiatan perdagangan internasional. Penelitian ini menganalisis tentang pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia yang dalam penerapannya secara langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kerugian bagi negara maupun pihak bersangkutan lainnya dalam kegiatan perdagangan internasional. Maka dari itu, peneliti menitikberatkan bahwa peranan hukum sebagai sarana pembangunan negara berdasarkan pemaparan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja secara bersamaan juga harus mempertimbangkan peranan hukum dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang harus diterapkan secara seimbang sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam Teori Perlindungan Hukum.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO. 10 TAHUN 2013 TERKAIT ZONASI PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32870
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis tentang keberadaan serta penegakan hukum terhadap Zonasi Toko Modern dan Pasar Tradisional yang berkaitan dengan implementasi Perda No 10 Tahun 2013 terkait izin pendirian Toko Modern yang berdekatan dengan Pasar Tradisional di wilayah Kabupaten Buleleng dan (2) penegakan hukum terhadap Toko Modern yang berdiri berdekatan dengan Pasar Tradisional sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan sampel penelitian dengan Teknik Non Probability Sampling dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah Teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan data dan analisis data dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 10 Tahun 2013 penerapannya belum bisa dikatakan efektif dikarenakan pemerintah daerah belum tegas, kurang adanya kordinasi yang baik antara instansi yang berkaitan dan instansi yang berkaitan belum seutuhnya menerapkan Peratura Daerah dan adanya kerancuan dalam peraturan (2) solusi dari penegakan hukum terhadap keberadaan Toko Modern yang berdekatan dengan Pasar Tradisional dapat dilakukan melalui himbauan ke Masyarakaat dan Intansi yang masih melanggar Peraturan Daerah, melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi. Dilihat dari berbagai hal tersebut tentu sangat perlu dengan adanya penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah, peningkatan koordinasi dengan instansi yang terkait serta membangun komunikasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.]]>
<![CDATA[UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Komang Eswa Pramita]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>;
<![CDATA[Ketut Sudiatmaka]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32871
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi faktor penyebab banyak terjadinya tabak lari di Kabupaten Buleleng dan upaya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah kepolisian yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari yaitu Unit Kecelakaan Satlantas Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen yang nantinya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab banyak terjadinya tabrak lari di Kabupaten Buleleng yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, rasa takut dan jalan atau tempat yang sepi. Adapun upaya yang dilakukan kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Buleleng yaitu melalui upaya penal (penindakan) yaitu melalui mediasi antar pelaku dan korban, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain upaya penal, dalam rangka penanggulangan ada upaya non penal (pencegahan) yaitu melakukan sosialisasi kepada siswa menengah atas (SMA), melakukan seminar umum dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut ada kendala yang dihadapi oleh Polres Buleleng dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Buleleng yaitu keterlambatan melapor, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada saksi, wilayah kejadian tidak ada CCTV dan pelaku belum ditemukan.]]>
<![CDATA[KRITERIA HAK CIPTA LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Komang Febri Berliana Mawarni]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32872
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank, serta (2) mengetahui model pengaturan hukum Hak Cipta Lagu yang ideal sebagai objek Jaminan Fidusia yang diprasyaratkan oleh pihak Bank. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber bahan Hukum adalah hukum Hak Cipta di Indonesia. Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil analisis dari UUHC dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank masih belum diatur atau norma kosong didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam UUHC, serta (2) Model pengaturan hukum Hak Cipta Lagu yang ideal sebagai objek Jaminan Fidusia, Indonesia sendiri dapat menjadikan negara Singapura sebagai perbandingan dan tolak ukur dalam penerapan Pasal 16 Ayat (3) UUHC menjadikan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Made Bagas Ari Kusuma D]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32873
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur, (2) mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi singga terjadinya parate eksekusi oleh kreditur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor yang menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur yaitu faktor eksternal (perusahaan leasing), dan faktor internal (debitur). Sehingga dari 2 faktor tersebut menimbulkan sanksi terhadap tindakan parate eksekusi seperti perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPer hingga pencabutan izin usaha perusahaan leasing Pasal 5 ayat 1 Permenkeu Nomor 130/PMK.10/2010, (2) bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia, tidak ada yang mengikat, namun dengan keluarnya putusan MKRI Nomor 18/PUU/XVII/2019, perusahaan leasing akan lebih berhati-hati mengambil tindakan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.]]>
