cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Lanini
Contact Email
tmlj@untad.ac.id
Phone
+6281342723422
Journal Mail Official
tmlj@untad.ac.id
Editorial Address
Program Pascasarjana Universitas Tadulako Jl. Sukarno Hatta Km 09 Palu, Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Tadulako Master Law Journal
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 25797670     EISSN : 25797697     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is published by Tadulako University Palu-Central Sulawesi Indonesia. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is an open-access peer-reviewed journal that mediates the dissemination of academicians, researchers, and practitioners in the law. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL accept submission from all over the world. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL aims to provide a forum for national and international academicians, researchers, and practitioners on law science to publish the original articles. All accepted articles will be published and will be freely available to all readers with worldwide visibility and coverage. The scope of TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is the issues of the specific topics such as Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law, and another section related contemporary issues in law All articles submitted to this journal can be written in Bahasa Indonesia and English Language.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER" : 10 Documents clear
PROFESIONALISME PRAKTIK KEDOKTERAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Sulistyawati, Ade
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana profesionalisme kinerja profesi dokter setelah berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan Dokter terhadap kepuasan pasien BPJS Kesehatan. Metode Penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian  bahwa profesionalisme kinerja dokter setelah terbentuknya undang-undang No 24 Tahun 2011 tidak maksimal karena dinilai menyalahi kode etik kedokteran. Pasien merasa puas dengan pelayanan dokter, sedangkan dokter dan pasien merasa terganggu dengan adanya aturan-aturan BPJS yang dinilai mengganggu proses pelayanan medis. Saran pada penelitian ini adalah diharapkan pihak BPJS melakukan evaluasi berkala dengan pihak Rumah Sakit untuk membahas masalah yang timbul serta mencari solusi dari permasalahan agar tujuan dari BPJS tercapai dan pelayanan medis dapat berjalan dengan maksimal.
HAK-HAK KONSUMEN SELAMA MENIKMATI JASA TAYANGAN FILM (Studi Kasus : Pada Larangan Membawa Makanan dan Minuman Saat Menonton Film di Cinema XXI) Dharma Adi, Gusti Ngurah Bagus
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana legalitas larangan membawa makanan dan minuman dan untuk mengetahui tanggung jawab Cinema XXI terhadap hak konsumen. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris, pengambilan informan dengan menggunakan metode, stratified sampling dan purposive sampling. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan berkomunikasi dengan konsumen film di lokasi tempat penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, situs web internet, dokumentasi dan undang-undang perlindungan konsumen. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkap larangan membawa makanan dan minuman di bioskop cinema XXI adalah tidak legal karena tidak memertimpangkan prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, undang-undang perlindungan konsumen dan Tanggung jawab bioskop Cinema XXI terhadap hak konsumen saat menikmati jasa tayangan film hanya sebatas tanggung jawab keselamatan konsumen. Namun, tanggung jawab perusahaan pada hak konsumen untuk memilih, hak kenyamanan, hak menikmati jasa tayangan film, hak berpendapat, hak menyampaikan kritik dan saran itu belum ada bahkan dibatasi. 
TANGGUNGJAWAB FORMIL DAN MATERIL BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DALAM GANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Permana, Cokorda Dian
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Assistant Expenditure Treasurer is a person who is appointed to assist the Expenditure Treasurer to carry out payments to those entitled to the smooth implementation of certain activities. Therefore, any irregularities in the management of State finances caused by acts of violation of law or negligence must be replaced by the guilty party, and processed with criminal charges as criminal acts of corruption. How is the Treasurer's Formal And Material Responsibility Expenditures and/or Treasurer Assistant Expenditures when committing fraud or I rregularities in the financial management of the State/Region which results in financial loss to the State/ Region, how to settle State Financial Compensation, if the Treasurer of Expenditures and Treasurers law or negligence in financial management which results in adverse State/Regional finance, in terms of material and/or formal accountability. The approach used in this research was the conceptual approach, which starts from the issue that accountability for managing state finances is known as formal accountability or material, but the definition of material and material responsibilities is not given in detail. What is the opinion of the experts, and what about the legislation that applies in accordance with the management of State finances. Based on the nature of this research that used descriptive research, the analysis used was content analysis. Content Analysis according to experts that there are three conditions: Objectivity, Systematic Approach, and Generalization.The formal and material responsibility of the Expenditure Treasurer or Assistant Expenditure Treasurer in the case of making a mistake due to fraud and overusing authority, which results in state losses, the Expenditure Treasurer/ Assistant Expenditure Treasurer can be sued and threatened with crimes in accordance with the Corruption Act. Besides that, it can also be threatened with compensation. And can be subject to the laws of the State Administration, the Civil Code. What is the loss of the State due to the misconduct/negligence of the management of State finances by the Expenditure Treasurer/Assistant Expenditure Treasurer. Because there is a difference in the lack of inventory money between physical and bookkeeping and cannot be explained, which means the Expenditure Treasurer/Assistant Expenditure has made a mistake in managing inventory money. To return losses to the State, the Expenditure Treasurer/Assistant Expenditure Treasurer may be required to compensate the State for the recovery of state finances.again at regulation, but at the creativities of upholder apparatus law which able to actualize law in space and time with precisely.
KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH Imayanti, Imayanti
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

            Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan acuan dalam pengangkatan direksi BUMD, yakni salah satunya adalah pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Air Minum bagi daerah yang belum menyusun Perda tentang BUMD. Namun ada anggapan bahwa dalam Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017 tersebut pada huruf J “ tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah” dianggap telah melanggar hak asasi manusia dalam mencari penghidupan yang layak, sehingga kemudian di Kabupaten Donggala pada pelaksanaan pengangkatan direksi untuk PDAM Kabupaten Donggala di dasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Donggala.  Masalah yang dikaji dalam penelitian ini ada dua yaitu (1) Bagaimanakah Kajian Yuridis Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah? Dan (2) Bagaimanakah Pelaksanaan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Donggala? Metode penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statuta Approach), pendekatan konsep (ConseptualApproach), dan pendekatan kasus (CaseApproach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengangkatan Direksi pada BUMD tetap mengacu pada PP Nomor 54 Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 dan dengan adanya ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membatasi Hak Asasi Manusia bagi warga negara yang pernah dihukum pidana dan jika terjadi pertentangan norma, norma hukum yang lebih tinggi yang diberlakukan. Dengan demikian pelaksanaan pengangkatan direksi pada PDAM Kabupaten Donggala seharusnya tetap mengacu pada PP Nomor 54 Tahun 2017 Kata Kunci : Kajian Yuridis, Peraturan Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah,
FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BAIK Anandy, Widyatmi
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the management of regional finances often occurs management that is not in accordance with the procedure and substantially there has been abuse of authority by officials who have authority in the field of regional financial management resulting in local financial management cannot be accounted for. Based on this, the author propose the problem of how is the normative function af administrative law in local financial governance that includes planning, implementation, administration and accountability area. This research aims to analyze the extent to which the normative function of administrative law can realize good local financial governance. The research result indicate that if the normative function of administrative law which includes the aspects of authority, procedures and substances in the field of management of regional goodness that is in accordance with the legislation, the principle of governance, and the principles of financial management, both can realized. In order to realize it, then it needs to strengthen in the field of legislation related to the management of regional finances and consistent in its implementation.Keywords: Normative Function, Administrative law, and Local Financial
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK GUGATAN PRAPERADILAN Adhiprabowo, I Gede Chakradeva
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahannya adalah bagaimana wewenang dan tanggung jawab penyidik dalam penetapan tersangka dan bagaimanakah kekuatan mengikat putusan Praperadilan. Sebagai tujuan adalah Untuk mengetahui dan menganalisis wewenang  dan tanggung jawab penyidik dalam penetapan  tersangka  dan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan  mengikat Putusan praperadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative didukung oleh pendekatan yuridis empiris dan sosiological yuris prudence. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, Pengajuan Permohonan Praperadilan adalah hal yang biasa dalam membangun sinergitas dan mekanisme saling kontrol antara Kepolisian, Kejaksaan dan Tersangka  (melalui Kuasa Hukumnya)  atau pihak ketiga lainnya. Dalam negara hukum yang senantiasa harus menjunjung tinggi penegakkan supremasi hukum, sangat diperlukan suatu lembaga kontrol yang independen yaitu Pengadilan dengan lembaga Praperadilannya. Salah satu tugasnya mengamati/mencermati (memeriksa, mengadili dan memutuskan) perkara yang diajukan ke Pengadilan yang mempersoalkan tentang  sah tidaknya  penangkapan, penahanan, sah tidaknya penggeledahan, penyitaan, atau sah tidaknya penghentian penyidikan atau sah tidaknya penetapan tersangka,  atau sah tidaknya alasan penghentian penuntutan suatu perkara pidana baik itu dilakukan secara resmi dengan mengeluarkan  Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) maupun tindakan tidak meneruskan proses perkara dengan alasan tidak cukup bukti yang biasanya diberitahukan  kepada pihak yang berkepentingan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) maupun penghentian secara diam-diam dengan alasan belum cukup bukti. penetapan tersangka sebagai objek gugatan Praperadilan merupakan upaya hukum pertama dan terakhir di pengadilan negeri ( final and binding) terhadap kekeliruan penetapan seseorang sebagai tersangka, apabila upaya hukum ini dilanggar akan muncul konsekwensi-konsekwensi hukum terhadap penyidik. 
PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA KORUPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Wiryawan, Palupi
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Criminal Procedure Code has provided a dimension of protection for human rights in its balance with the public interest, especially in the protection of the rights of suspects or defendants in investigation and prosecution process. However, it cannot be denied that the law enforcers neglected the rights of suspects, defendants and witnesses. The purpose of creating this thesis was for learning and analyzing the protection of the rights of corruption suspects and defendants in investigations and prosecutions by the Corruption Eradication Commission also what efforts can be made by the corruption suspects and defendants.The research method that was used in this thesis was juridical normative. The research’s specification was perspective analysis. The method of compiling data was by secondary files from library studies.Based on the result of the research, it was found that to carry out its duties, the Investigator and Public Prosecutor in the Corruption Eradication Commission not only applied the Corruption Eradication Commission Act but also must apply the Criminal Procedure Code (KUHAP) especially in the provisions of Article 50 Paragraph (1) and Paragraph (2), that was the suspect has the right to immediately get an examination by the investigator so that it can be submitted to the public prosecutor and immediately tried by the court to shorten the process of resolving his criminal case. Corruption suspects that were investigated and prosecuted by the Corruption Eradication Commission could make legal efforts through pretrial justice, justice collaborators, claimed for rehabilitation and compensation also there was a time limit in the judicial process so that the principle of fast and light costs judicial especially legal certainty can be achieved.
ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SULAWESI TENGAH Khristina, Kiky
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana narkotika oleh Direktorat Reserse Narkaba Polda Sulawesi Tengah. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif ( descriptive research ), dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian dengan mendasarkan pada konsep hukum. Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik-evaluatif Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif yang selanjutnya dianalisis secara logis sistematis. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut : Upaya penanggulangaan kejahatan penyalahgunaan narkotika, orientasinya tidak terlepas dari proses penyelesaian suatu perkara pidana melalui prosedur hukum, yaitu prosedur hukum melalui peradilan pidana. Penanggulangan terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan upaya agar setiap orang mematuhi dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku, upaya ini tentunya tidak terlepas dari tindakan prventif, represif dan pre-emtif yaitu dengan melakukan pencegahan sebulum terjadinya kejahatan dan tindakan represif yaitu dengan melakukan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tindak pidana narkotika.Faktor internal pertama mengenai sarana dan fasilitas yaitu kurangnya transportasi, kurangnya alat tes urine dan alat deteksi. Faktor internal yang kedua adalah kurangnya personil kepolisian atau SDM kepolisian bilamana melakukan penyidikan penyidik yang memiliki kompetensi sesusai standar penyidik profesional sangatlah kurang. Faktor internal yang ketiga adalah kurangnya dana operasional, dimana dana operasional diperlukan pada teknik Undercover Buy. Polisi yang menyamar harus membeli narkotika dan memerlukan dana yang besar bila ingin mendapatkan barang bukti yang banyak 
PROBLEMATIKA YURIDIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERADILAN ADAT DI SULAWESI TENGAH Dg. Bone, Pangeran
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konstitusi Indonesia secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Pada tanggal 29 Mei 2013 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 tahun 2013 tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah, yang menjadi permasalahan di Sulawesi Tengah terdapat beberapa wilayah keadatan dan masing-masing wilayah keadatan mempunyai struktur adat dan hukum adat sendiri-sendiri. Sebagai contoh penyelesaian sengketa adat di tanah Kaili berbeda dengan penyelesaian sengketa adat di tanah Banggai, walaupun prinsip-prinsip hukum adatnya adalah sama. Rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Proses Peradilan Adat di Sulawesi Tengah?; dan 2) Bagaimana Akibat Hukum Putusan Peradilan Adat Sulawesi Tengah apabila tidak di patuhi masyarakat?. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan analisa hukum normatif. Hasil Penelitian: 1)Proses peradilan adat di provinsi Sulawesi tengah prinsipnya berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah, namun belum terdapat penyelesaian peradilan adat yang lebih spesifik di setiap wilayah provinsi Indonesia; dan 2) Akibat hukum apabila peraturan adat tidak dipatuhi adalah adanya sanksi sosial terhadap pelaku misalnya dikucilkan dari pergaulan sosial, selain itu juga kasus tersebut dapat dilimpahkan ke peradilan formal jika unsur-unsur pidana terpenuhi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Hasanudin, Inggrid
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap HAK-HAK anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Klas IA Palu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Klas I Palu. . Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara. Yang menjadi objek penelitian adalah anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim, Jaksa dan Advokat. Dalam latar belakang masalah diketahui banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak terlaksananya perlindungan hukum sesuai amanat perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan tentang pemenuhan hak anak dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Klas I A Palu belum terlaksana secara maksimal hanya terbatas pada hak-hak anak dalam proses persidangan, tata cara pemeriksaan anak, baik sebagai pelaku, saksi dan korban serta adanya pemberian bantuan hukum, tetapi dalam proses penjatuhan sanksi, hakim lebih mengutamakan hukum formil prosedur dalam peradilan anak sehingga lebih mengutamakan pidana penjara dari pada sanksi tindakan, serta belum maksimalnya petugas pendampingan khusus bagi anak selama proses berhadapan dengan hukum persidangan, sehingga belum sepenuhnya menjamin perlindungan anak khususnya hak anak dan pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam proses peradilan pidana belum terpenuhi secara optimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dalam undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kondisi dari kasus yang dialami oleh anak, sehingga tidak terpenuhi pemenuhan hak anak dalam proses peradilan pidana Disarankan diharapkan ketentuan mengenai perlindungan dalam proses pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan sebaik-baiknya serta pelaksanaan perlindungan hak-hak anak dapat diterapkan semaksimal mungkin oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palu sehingga kepentingan anak tidak dirugikan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER Vol 5, No 2 (2021): JUNE Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER Vol 4, No 2 (2020): JUNE Vol 4, No 1 (2020): FEBRUARY Vol 3, No 3 (2019): OCTOBER Vol 3, No 2 (2019): JUNE Vol 3, No 1 (2019): FEBRUARY Vol 2, No 2 (2018): JUNE