Jurnal Analisis Hukum
Jurnal Analisis Hukum (JAH), terdaftar ISSN: 2620-4959 (Online) dan ISSN:2620-3715 (Print). Jurnal Analisis Hukum adalah jurnal hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar, terbit dua kali setahun pada Bulan April dan September. Jurnal Analisis Hukum hendak menghadirkan berbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurnal Analisis Hukum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk artikel.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 1 (2020)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Ni Made Yuni Anggun Ulandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (131.768 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2681
<![CDATA[Meningkatkannya status kesejahteraan masyarakat, terutama di negara maju, meningkatkan pula kesadaran untuk membantu anak penyandang disabilitas terkhusus pada bidang Pendidikan anak. Maka dari itu terdapat berbagai macam aturan atau peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak Pendidikan pada anak disabilitas, yang mana telah diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang mengenai Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang – Undang Dasar NRI yang menentukan bahwa penyandang disabilitas wajib mendapatkan Pendidikan yang diterima pada anak umumnya.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES PUTUSAN HAKIM TERKAIT PENGHINAAN MELALUI DUNIA MAYA ]]>
<![CDATA[Putri Conitatillah Jasmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.401 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2684
<![CDATA[Kemajuan teknologi informasi saat ini turut membawa dampak negatif seperti adanya bentuk kejahatan dengan berbasis teknologi informasi. Dari adanya kejahatan dunia maya ini diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/08). Dalam catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network, sejak UU 11/08 diundangkan pada 2008 sampai 31 Oktober 2018 terdapat 381 korban yang dijerat dengan UU 11/08. Banyaknya perkara yang terjadi di Indonesia saat ini karena ketidakjelasan pembatasan tindak pidana penghinaan yang ada di dalam Pasal 27 ayat (3) UU 11/08. Topik yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini mengenai asas kepastian hukum dalam proses pemidanaan kasus tindak pidana penghinaan melalui dunia maya. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU 11/08 merupakan ketentuan khusus dari ketentuan penghinaan dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun didalam Pasal 27 ayat (3) UU 11/08 tidak ditemui penjelasan dan pembatasan yang jelas mengenai istilah penghinaan/pencemaran nama baik yang dimaksud serta tidak terdapat alasan pembenar didalamnya, yang kemudian dapat mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum dalam proses pemidanaan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU 11/08 belum mampu memberikan pemenuhan asas kepastian hukum.]]>
<![CDATA[TINDAKAN PENGHINAAN YANG MENGHAMBAT PROSES PERADILAN (CONTEMPT OF COURT) DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[muhammad fadli]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.248 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2682
<![CDATA[Proses persidangan di Indonesia mengenal asas persidangan terbuka dan dibuka untuk umum kecuali proses persidangan terhadap kasus kesusilaan dan anak sebagai terdakwa. Dengan adanya asas tersebut maka setiap orang dapat menghadiri, melihat dan mengikuti jalannya persidangan. Tindakan-tindakan penghinaan terhadap peradilan ini sebenanya bukanlah hal baru. Namun berbagai tindakan tersebut makin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. Penghinaan terhadap pengadilan merupakan suatu tindakan yang harus diperhatikan di Indonesia, hal ini dikarenakan tindak pidana penghinaan terhadap peradilan dapat menghambat proses persidangan. Penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana penghinaan terhadap peradilan memiliki beberapa komponen sesuai dengan sistem peradilan pidana yaitu penanganan yang dimulai dari aparat kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN FIDUSIA DI PT PEGADAIAN CABANG DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Wiwin Wulandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (151.12 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2685
<![CDATA[Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, salah satu fasilitas yang menjadi perhatian masyarakat adalah keberadaan lembaga keuangan non bank yaitu PT. Pegadaian. Salah satu bidang usaha yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian adalah kredit angsuran sistem fidusia (Kreasi) dimana barang agunan tetap berada di tangan debitur (pemberi fidusia) dan bukti hak kepemilikan ada di tangan kreditur. Kinerja debitur menjadi dasar pelaksanaan agunan yang dimiliki debitur. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi jaminan fidusia di PT Pegadaian Cabang Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil analisis permasalahan yang diperoleh adalah eksekusi yang dilakukan oleh PT Pedagadaian Cabang Denpasar yaitu dengan cara melelang eksekusi dan penjualan dibawah tangan atas dasar kesepakatan.]]>
<![CDATA[ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PENYALAHGUNAAN REKENING EFEK ]]>
<![CDATA[komang widiarta]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.638 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2683
<![CDATA[Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang. Dalam kegiatan di pasar modal terkadang sering dijumpai adanya pelanggaran – pelanggaran. Jenis pelanggaran di bidang pasar modal dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu yang bersifat teknis administratif, seperti tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan dan atau dokumen, menjalankan kegiatan di pasar modal tanpa memperoleh persetujuan atau perizinan dari lembaga pengawas di pasar modal dan pelanggaran – pelanggaran yang bersifat khas pasar modal seperti manipulasi pasar, insider trading dan praktik penipuan di pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal termasuk kedalam jenis kejahatan yang unik, keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang berpendidikan dan sangat rapi modus kerjanya. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menjadi acuan dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal secara rinci belum menggambarkan perlindungan yang baik terhadap hilangnya aset nasabah di pasar modal. Pada UUPM tersebut tidak ada dijelaskan secara rinci bagaimana pengembalian kerugian dalam pasar modal sebagai bentuk perlindungan kepada investor.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN ASUSILA DALAM PERSPEKTIF HAM DI DESA TENGANAN-KARANGASEM ]]>
<![CDATA[Yunita Resignata]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.076 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2686
<![CDATA[Tindakan asusila merupakan tindakan kejahatan yang dapat terjadi dimana saja dan menimpa siapa saja tidak terkecuali terhadap anak di bawah umur yang seharusnya diumur tersebut anak mendapatkan perlindungan tumbuh dan kembangnya di keluarga dan juga lingkungan tempat tinggalnya. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya tindakan asusila tersebut yaitu hak dari pada anak tersebut di antaranya hak untuk mendapatkan perlindungan tidak terpenuhi. Maka dari itu tujuan dan fokus utama penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji pemenuhan hak anak yang tidak terpenuhi akibat adanya tindakan asusila. Penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini merupakan penelitian empiris yaitu lebih menekankan pada penyelidikan aspek perilaku dalam hal ini perilaku masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini penyusun memperoleh bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Akan tetapi diperlukan peranan seluruh lapisan masyarakat dalam hal pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi bangsa yang perlu dilindungi. Perlindungan terhadap anak di bawah umur sangatlah penting sehingga harus diterapkan baik di dalam rumah, sekolah maupun lingkungan bermasyarakat karena kejahatan bisa datang kapan saja dan dari mana saja sehingga perlindungan menjadi cara utama yang ampuh mencegah kejahatan terjadi kembali.]]>
<![CDATA[UNDANG-UNDANG LALU LINTAS RECHTSREGEL MUTLAK YANG DIANGGAP SEMU (PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM) ]]>
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.067 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2493
<![CDATA[Kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal dengan alat transportasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan alat transportasi bagi masyarakat menjadi salah satu kebutuhan primer dalam menjalani kehidupannya. Untuk mengatur agar perilaku masyarakat tetap tertib berkendara, pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Namun dewasa ini aturan lalu lintas masih dianggap semu oleh masyarakat dengan adanya penambahan pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana undang-undang ini dapat digunakan sebagai alat perubahan sikap masyarakat agar sadar akan aturan berlalu lintas dan (2) bagaimana peran sentral kepolisian sebagai penegak hukum dalam menjalankan aturan lalu lintas ini sebagai pengatur perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Penelitian hukum normatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini, didukung dengan pendekatan konsep sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan agent of change atau pelopor perubahan. Dengan demikian, aturan ini harus sesuai dengan kebutuhan berlalu lintas khususnya di era modern ini terutama penyesuaian dalam aspek ketentuan penggunaan teknologi dalam berkendara. Pihak Kepoliasan memiliki peran penting sebagai social engineering yang salah satu fokusnya yaitu sebagai penegak hukum dan pendidikan berlalu lintas. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. ]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA EKSPEDITUR TERHADAP KETERLAMBATAN DAN/ATAU HILANGNYA BARANG PADA KONSUMEN (Studi Kasus PT. Pacific Express Cargo) ]]>
<![CDATA[Michael Angelo]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.896 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2687
<![CDATA[Tidak dapat dipungkiri kegiatan pengangkutan yang merupakan komponen utama dalam kegiatan bisnis pasti tidak terhindarkan dari beberapa permasalahan baik itu kehilangan, kerusakan, maupun keterlambatan pengiriman barang yang tentu akan merugikan konsumen. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa dan tanggung jawab ekspeditur terhadap keterlambatan dan/atau hilangnya barang pada konsumen. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta beberapa bahan hukum lainnya seperti bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukan bahwa Ekspeditur selaku penyelenggara pengiriman barang memiliki tanggung jawab yang terbatas terhadap kerugian yang diterima oleh konsumen karena didasari dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak hal tersebut sesuai dengan doktrin privity of contract mengenai tanggung jawab pelaku usaha hanya sebatas dengan apa yang disepakati dalam perjanjian. Bentuk ganti rugi yang diberikan dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu “pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA DAGANG PADA INDUSTRI PANGAN ]]>
<![CDATA[elly nurhayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.242 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2680
<![CDATA[Undang-Undang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak secara eksplisit memuat kewajiban hukum bagi pekerja dan mantan pekerja untuk menjaga rahasia dagang. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan muncul karena adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya. Penelitian ini membahas tentang apa saja akibat hukum dari pelanggaran rahasia dagang di industri makanan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana tidak terdapat aturan mengenai kewajiban hukum pekerja dan mantan pekerja dalam melindungi rahasia dagang di industri makanan, baik dalam industri pengolahan makanan dan minuman. Dampak hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang di industri makanan menimbulkan kerugian bagi pemilik atau pemegang rahasia dagang dan persaingan usaha tidak sehat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN PENGGANDAAN KARTU ATM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (Studi Kasus pada Bank BRI Cabang Denpasar) ]]>
<![CDATA[Ni Made Trisna Dewi]]>;
<![CDATA[A.A Mas Adi Trinaya Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Luh Sri Mahendra Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.435 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2656
<![CDATA[Banks are business entities that collect funds from the public in the form of deposits and distribute them to the public in the form of loans and or other forms in order to improve the lives of the masses. The main function of Indonesian banks is as a collector and distributor of public funds. Protection of customers' funds in Indonesia is regulated in the Laws of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Banks. The increasing incidence of theft of bank customers' funds through the misuse of the ATM service system, reduced account balance has led to the need for further attention regarding how to guarantee the safety of use of ATMs and the prosecution of perpetrators of ATM duplication that can harm both the users of ATMs or the Bank itself. Based on this background, the problems that can be formulated to be discussed is : Are victims of ATM card duplication guaranteed refund by bank and what is the procedure for refunding for victims of ATM card duplication.This paper uses a method with an empirical type of legal research, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observationThe Conclusion if this research is Laws of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Banks. article 37B number (1) stated that: “that the bank guarantees the public funds held at the bank concerned“. The following phrase of Article 37B stated that guarantee of bank customer deposits is carried out by a deposit insurance institution . Further arrangements regarding deposit insurance institutions are regulated in Laws of the Republic of Indonesia Number 10 of 2004 concerning deposit insurance institutions . the procedures begins by making a complaint by reporting through the BRI call center or coming directly to nearest branch of Bank BRI to make a report about loss of funds due to victim of ATM duplication. settlement of complaints from customers is carried out entirely by the head office of Bank BRI. After it is confirmed that the loss of funds is due to victim of ATM duplication, Bank BRI will refund the victims' customers directly through a direct transfer to each customer's account]]>
