cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
tsaifullah
Contact Email
tsaifullah@unimal.ac.id
Phone
+6285280459234
Journal Mail Official
jurnalreusam@unimal.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum UNIMAL, Komplek Kampus Bukit Indah (BI), Jalan Jawa, Padang Sakti, Lhokseumawe Telp : +62.645.41373, Fax : +62.645.44450
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 23384735     EISSN : 27225100     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Reusam merupakan jurnal dibawah fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang pertama kali diterbitkan dalam edisi cetak pada bulan Mei 2013. Jurnal Reusam berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu hukum berupa telaah konseptual, analisis kasus, kajian undang-undang, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 133 Documents
 4   5   6   7   8 
Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Penelitian Di Dusun A Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe) Yuliani Y; Nanda Amalia; Tri Widya Kurniasari
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i1.3918

Abstract

Peran Pemerintah Aceh dalam Penanganan Konflik Keagamaan Antar Mazhab Islam T Saifullah; Fauzah Nur Aksa
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3661

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang peranan pemerintah daerah Aceh dalam menangani konflik keagamaan antar mazhab Islam. Secara sosiologis, konflik keagamaan bisa didefinisikan sebagai pertentangan antara dua orang atau lebih atas kepentingan, tujuan, dan pemahaman yang membawa doktrin agama sebagai alasan konflik. Suatu konflik sosial tidak serta merta terjadi kecuali diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat dan kemudian berkembang, memanas, menjadi ketegangan, dan pada akhirnya memuncak menjadi konflik fisik sebagai akibat dari adanya pemicu. Dalam konteks Aceh, konflik keagamaan tersebut terungkap dari pertentangan antar mazhab Islam yang menjelma dalam kasus-kasus pergantian kepengurusan mesjid secara paksa yang kadang diasosiasikan sebagai kasus perebutan mesjid. Secara sederhana, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran  pemerintah daerah Aceh dalam menangani konflik keagamaan antar sesama umat Islam yang terkotak-kotak dalam mazhab. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat Islam di Aceh, diantaranya melalui forum kajian keagamaan, temu ilmiah, kegiatan sosial keagamaan antar kelompok Islam. Selain dari itu organisasi keagamaan seperti MPU Aceh, NU, Muhammadiah dan lainnya telah melakukan upaya untuk mencari titik temu terhadap perbedaan-perbedaan mazhab fikih yang ada dalam masyarakat Aceh. Meskipun demikian terdapat indikasi bahwa mazhab syafi’iyah dan asy’ariyah mendapat dukungan lebih dari pada mazhab lain dari pemerintah Aceh yang dapat dilihat dalam sejumlah Perda dan Surat Perintah Gubernur.
Analisis ‘Uqubah terhadap Muzakki yang Tidak Membayar Zakat Melalui Baitul Mal Nurdin N
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2247

Abstract

Pengelolaan zakat di Aceh secara yuridis dilakukan oleh Pemerintah dan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pada Tingkat Provinsi maupun Pemerintah Kabu-paten/Kota. Oleh karena itu perlu optimalisasi pengumpulan zakat. Pamerintah Aceh melalui Qanun tentang Baitul Mal telah melakukan upaya hukum untuk mengoptimalkan pembaya-ran zakat oleh umat Islam di Aceh yaitu dengan menetapkan sanksi bagi muzakki yang tidak menyerahkan zakat kepada Baitul Mal. Namun demikian ‘uqubah tersebut masih terlalu rin-gan dan hamper tidak berjalan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji masalah huku-man yang berlaku di Aceh terhadap muzakki yang enggan membayar zakat dan berdasarkan itu penulis menawarkan cara-cara baru kepada pemerintah Aceh agar pembayaran zakat optimal terlaksana. Karena itu penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendeka-tan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, ringannya ‘uqubah yang ter-dapat dalam qanun tentang Baitul Mal di Aceh adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa, dalam Hukum Islam sanksi bagi muzakki yang tidak menunaikan zakat karena menging-kari kewajiban zakat adalah hukuman had (diperangi atau dibunuh). Sedangkan bagi mu-zakki yang enggan mengeluarkan zakat karena sikap kikir ‘uqubahnya yaitu pengambi-lan harta zakat secara paksa dan disertai ta’zir berupa denda setengah dari hartanya dan kalau perlu dengan ‘uqubah penjara.
POTENSI RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH) T Saifullah; Teuku Yudi Afrizal
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 2 (2021): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i2.5980

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji tentang potensi radikalisme dikalangan organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Malikussaleh. Pilihan kajian ini didasari oleh, Pertama, berdasarkan data dari LIPI ditemukan bahwa tingkat radikalisme di kalangan mahasiswa Indonesia menunjukan angka yang memprihatinkan. Bahkan dalam sejumlah kasus terorisme berbasis agama yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebut saja kasus bom diri di Polres Medan yang dilakukan oleh seorang pemuda yang merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi. Selain itu, BIN dalam suatu penelitian yang dilakukan pada 3 Universitas ternama juga menemukan 39 Mahasiswa di Universitas tersebut telah terpapar paham radikalisme. Meski bukan dalam bentuk radikalisme aktif destruktif. Mahasiswa-mahasiswa tersebut tergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswa keagamaan. Kedua, dilihat dari pertumbuhan organisasi mahasiswa di Universitas Malikussaleh, organisasi yang berkecimpung pada masalah keagamaan khususnya Islam berkembang dengan pesat. Meski bukan berarti perkembangan tesebut mengarah ke suatu yang negatif, malah sebaliknya ke arah positif, akan tetapi dari pengamatan peneliti terdapat kelompok-kelompok hijrah yang eksklusif dengan ciri-ciri khas telah dapat dikatagorikan sebagai bagian dari fundamentalisme Islam. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk radikalisme yang terungkap pada aktifitas organisasi kemahasiswa yang berafiliasi dengan Islam di Universitas Malikussaleh. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab mahasiswa Unimal terpapar paham radikal dan agaimana bentuk upaya Universitas Malikussaleh dalam menanggulangi radikalisme di kalangan mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data-data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan kajian literatur.
Akses dan Pembagian Manfaat di dalam Draft Akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetika Yulia Yulia
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 3, No 1 (2015): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v3i1.1949

Abstract

Access and benefits sharing is one principle in the Convention on Biological Diversity (CBD) and reaffirmed in Nagoya Protocol. The principle has supported to provider countries of biodiversity to getting benefits sharing of used biodiversity by industries. Therefore, its to getting benefits sharing which fair and balanced, provider countries require specific regulation. Draf Akademik Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Genetika (Academic Draft of RUU) is realization require of Indonesia to getting benefits sharing. This article has founds are Academic Draft of RUU the Genetic Resources Management has corresponded with CBD and Nagoya Protocol. Although, there are any points that are not clear, as like the scope of biodiversity and usage.
Urgensi Persetujuan Anak sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia Muhammad Rasyid; Mega Arianti
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i1.4867

Abstract

The concept of state law (rechtstaat) relating to corruption case has to be conducted by implementing law enforcement, law certainty, and justice.  Any kind of policy in relation with corruption eradication has tobe done based on the application of legislation.  The rule of legal officers  in eradicating corruption is highly influenced by integrity of morality and personal ethic (the maturnity of spiritual intelligence) by having good understanding on corruption eradication which is very significance in making decision in relation with corruptor.
PENGGANTIAN BIAYA KEPADA SAKSI ATAU AHLI DALAM RANGKA MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon) Lisa Purba Hajini Purba; Sumiadi S; Yusrizal Y
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3865

Abstract

Summons of witnesses at each level of criminal case examination has consequences for the cost of attending the summons. So far, the provisions regarding the cost of summoning witnaesses and experts have been regulated in Article 229 of the Criminal Procedure Code and Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 2 of 2002 concerning Procedures for Protection of Witnesses and Victims in Human rights violations, however, in reality the fees that have been regulated in the law are not fully provided to all witnesses and even if there are costs they are not up to standard and not optimal. These costs include accommodation costs, consumption costs, transportation costs and costs of reimbursing lost income due to having to attend calls. The purpose of this research is to find out and explain the compensation mechanism to witnesses or experts in order to differentiate information in the criminal justice system in the jurisdiction of the Takengon District Court and what are the obstacles in reimbursing costs to witnesses or experts in order to provide information in the criminal justice system in the region. the law of the Takengon District Court. This type of research is juridical empirical, that is, approaching the problem through legal research by looking at the prevailing legal norms and relating them to the facts that exist in society in connection with the problems encountered in the research.
Konsep Falsafah Penghukuman dalam Islam Hamdani H
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i1.2607

Abstract

Hikmah daripada penghukuman dalam Islam adalah untuk menegah manusia dan menahan manusia daripada mendekati perbuatan jenayah, memelihara masyarakat daripada kefasadan, dan menyucikan daripada dosa dan noda. Tulisan ini bertujuan untuk melihat falsafah penghukuman dalam Islam. Adapun falsafah penghukuman dalam Islam adalah sebagai pembalasan, selain daripada itu hukuman juga dapat memberi kesan yang ditinggalkan oleh hukuman ke atas penjenayah yang memberi pengajaran, memperbaiki dan menghalang seseorang daripada melakukan jenayah. Selain daripada itu hukuman juga  untuk membersihkan dosa penjenayah dan menyelamatkannya daripada azab di akhirat. Selain daripada itu penghukuman juga bertujuan untuk menimbulkan rasa gerun kepada orang awam akibat hukuman yang dikenakan kepada penjenayah. Ia merupakan suatu kaedah pencegahan dan pendidikan kepada orang ramai agar tidak terlibat di dalam jenayah. Hukuman yang dilaksanakan juga bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan kepada manusia bagi menjamin kebahagiaan hidup, keadilan dalam menjalankan hukuman sehingga akan menghasilkan kemakmuran dan kedamaian dalam masyarakat. 
KEBIJAKAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGHINAAN BENTUK TUBUH DI MEDIA SOSIAL Zulkifli Z
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i1.5242

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap Penghinaan Bentuk Tubuh  Di Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.  Hasil penelitian di ketahuai bahwa Kebijakan Penegakan hukum pidana terhadap tindakan penghinaan bentuk tubuh (body shaming) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan penghinaan bentuk tubuh (body shaming), dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.  Penghinaan bentuk tubuh (body shaming) merupakan perbuatan penghinaan yang secara tertulis, yang dilakukan dengan cara mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada media sosial. Sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan atau mengandung penghinaan tersebut dapat diakses oleh umum. Penegakan Hukum di Indonesia dalam pelaksanaannya belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya pengguna media sosial di Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Udang ITE.
Independensi Penentuan Jumlah Nilai Agunan dalam Perjanjian Kredit yang Dilakukan oleh Appraisal Bank Elysabet Sry Devi Bruni Simatupang; Sunarmi S; Mahmul Siregar; Utary Maharany Barus
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i1.4183

Abstract

A bank always requires collateral to its customers in providing credit facility as a form of a guarantee or responsibility for their contract with the bank. A bank also employs an Appraisal Bank or Public Appraisal Service Office (KJPP). KJPP is expected to prevent wrong collateral valuation and value engineering. Therefore, the research problems are how the independence of an Appraisal Bank is, in performing collateral valuation in a credit contract, how the binding force of the valuation results gained by an Appraisal Bank to the collateral in a credit contract, and how the liability of the Appraisal Bank for the valuation performed by an Appraisal Bank to the collateral in a credit contract. This is a normative juridical and descriptive research. This research employs statutory method using primary, secondary, and tertiary legal materials. The data are collected from library study and field observation. They are analyzed by reducing data, presenting data, and drawing conclusions/making verification to obtain descriptive data. The results of the research conclude that the independence an. appraisal is assessed when he performs valuation without intervention from anyone. In legal view, an appraisal is considered valid and affecting the collateral object; the results of his valuation becomes his responsibility. The responsibility of an appraisal for his valuation results can be seen from the conformity of his report and the prevailing regulations. It is suggested that one be required and obliged to have specific skills, integrity, honesty and objectivity to become an appraisal. An appraisal also has to be guided by ethical codes and prevailing laws and regulations.

Page 6 of 14 | Total Record : 133

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2025 Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025 Vol 12 No 2 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2024 Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024 Vol 11 No 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023 Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022 Vol 9, No 2 (2021): November Vol 9, No 1 (2021): Mei Vol 8, No 2 (2020): November Vol 8, No 1 (2020): Mei Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 Vol 3, No 1 (2015): Mei More Issue