cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
tsaifullah
Contact Email
tsaifullah@unimal.ac.id
Phone
+6285280459234
Journal Mail Official
jurnalreusam@unimal.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum UNIMAL, Komplek Kampus Bukit Indah (BI), Jalan Jawa, Padang Sakti, Lhokseumawe Telp : +62.645.41373, Fax : +62.645.44450
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 23384735     EISSN : 27225100     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Reusam merupakan jurnal dibawah fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang pertama kali diterbitkan dalam edisi cetak pada bulan Mei 2013. Jurnal Reusam berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu hukum berupa telaah konseptual, analisis kasus, kajian undang-undang, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 130 Documents
 3   4   5   6   7 
Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional F, Fatahillah
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 2 (2021): November
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i2.6662

Abstract

Limited state responsibility on liability for acts that violate international law, for example refusing the entry of foreign citizen into his territory does not lead to state accountability is an important issue, state responsibility in defined as the bases for carrying out its obligations the meaning of the elements is difficult. Proven because the act of omitting the state apparatus gives rise to a dilemma, in international law practice since the and of the second worid war. Show clearly that individually accountable for the actions carried out when acting as officials in certain positions, ending the community so that each individual is responsible for the international actions he does.
POTENSI RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH) Saifullah, T; Afrizal, Teuku Yudi
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 2 (2021): November
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i2.5980

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji tentang potensi radikalisme dikalangan organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Malikussaleh. Pilihan kajian ini didasari oleh, Pertama, berdasarkan data dari LIPI ditemukan bahwa tingkat radikalisme di kalangan mahasiswa Indonesia menunjukan angka yang memprihatinkan. Bahkan dalam sejumlah kasus terorisme berbasis agama yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebut saja kasus bom diri di Polres Medan yang dilakukan oleh seorang pemuda yang merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi. Selain itu, BIN dalam suatu penelitian yang dilakukan pada 3 Universitas ternama juga menemukan 39 Mahasiswa di Universitas tersebut telah terpapar paham radikalisme. Meski bukan dalam bentuk radikalisme aktif destruktif. Mahasiswa-mahasiswa tersebut tergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswa keagamaan. Kedua, dilihat dari pertumbuhan organisasi mahasiswa di Universitas Malikussaleh, organisasi yang berkecimpung pada masalah keagamaan khususnya Islam berkembang dengan pesat. Meski bukan berarti perkembangan tesebut mengarah ke suatu yang negatif, malah sebaliknya ke arah positif, akan tetapi dari pengamatan peneliti terdapat kelompok-kelompok hijrah yang eksklusif dengan ciri-ciri khas telah dapat dikatagorikan sebagai bagian dari fundamentalisme Islam. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk radikalisme yang terungkap pada aktifitas organisasi kemahasiswa yang berafiliasi dengan Islam di Universitas Malikussaleh. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab mahasiswa Unimal terpapar paham radikal dan agaimana bentuk upaya Universitas Malikussaleh dalam menanggulangi radikalisme di kalangan mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data-data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan kajian literatur.
Dwilogi Interpretasi dalam Dominasi Pembagian Harta Ber-sama: Telaah atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 168/pdt.g/2014/ms-lsk Fauzah Nur Aksa; Muhammad Ikbal Maulia
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2246

Abstract

Studi ini hendak menjawab sebuah pertanyaan mengapa terdapat problem yuridis, sosiolo-gis dan bahkan epistemologis dalam polemik harta bersama pasca perceraian? Polemik tersebut dipecah dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk. Un-tuk menjawabnya, secara kualitatif, studi ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif yang disandarkan pada norma perundang-undangan. Dua model interpretasi ditampilkan sebagai objek formal, sekaligus juga objek material yang dioperasikan dalam rangka mela-hirkan putusan tersebut. Teori Ronald Dworkin dan Abi Ishaq asy-Syatibi juga dimanfaatkan untuk memperlihatkan titik-temu antara dua model interpretasi tersebut. Implikasi studi ini adalah bahwa dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk terdapat semacam dimensi epistemologis yang berpijak pada paradigm subtantif, yakni paradigma yang berpijak tidak hanya pada norma yuridis, tetapi juga kemaslahatan yang merupakan orientasi dari norma itu sendiri.
Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional Fatahillah F
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 2 (2021): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i2.6662

Abstract

Limited state responsibility on liability for acts that violate international law, for example refusing the entry of foreign citizen into his territory does not lead to state accountability is an important issue, state responsibility in defined as the bases for carrying out its obligations the meaning of the elements is difficult. Proven because the act of omitting the state apparatus gives rise to a dilemma, in international law practice since the and of the second worid war. Show clearly that individually accountable for the actions carried out when acting as officials in certain positions, ending the community so that each individual is responsible for the international actions he does.
Prinsip-Prinsip Perjanjian Muamalat dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Faisal Faisal
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 3, No 1 (2015): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v3i1.1947

Abstract

According to the practice of Islamic banking principles, a bank should have muamalat agreement including the principle of deposit or deposits (depository/al-wadi'ah), the principle of profit sharing (profit-sharing), purchase (sale and purchase), leases (operational and financial lease lease), and services (fee-based services). Legal agreement adheres to several principles, including the principle of the freedom of an agreement (the sense of autonomy), the principle of adjustments will, and the principle of trust. In addition, there is also the principle of binding force, the principle of legal equality, the principle of balance, the principle of legal certainty, moral principles, merit principle, and the principle of habit.
ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM PELATIHAN TENAGA KERJA Muhibuddin M; Nasrianti N
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i1.4861

Abstract

Manpower development contained in the 1945 Constitution Article 27 paragraph (2),    that every citizen has the right to work and a decent living for humanity. The Aceh Government implements Article 174 paragraph (5), and Article 175 paragraph (4) of Law Number 11 Year 2006 concerning the Government of Aceh, therefore issued Qanun Number 7 of 2014 concerning Manpower and the Regulation of the Governor of Aceh Number 112 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties, Functions and Work Procedures of the Office of Manpower and Mobility of the Aceh Population. The method used in this study is a normative juridical research method that is qualitative in nature, namely research methods that refer to legal norms contained in legislation. In this study the use is referring to legal sources, namely research that refers to legal norms contained in legal instruments. Conclusion, provisions of Article 175 of Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, that every worker has the same right to get decent work in Aceh. So the role of the Aceh Government in improving the direction of life of its people is very important in employment for the implementation of social justice in labor life.
Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana Johari J
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3811

Abstract

Karya ini merupakan studi pustaka tentang kebenaran materil dalam hukum pidana. Sebuah peradilan melibatkan terdakwa, saksi, pengacara, jaksa dan hakim. Interaksi antara tokoh-tokoh inilah yang akan menentukan apakah seorang terdakwa dalam suatu kasus hukum dinyatakan bersalah atau tidak. Apakah suatu kasus hukum dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar hukum sangat ditentukan oleh persepsi hakim terhadap kasus hukum itu. Putusan-putusan yang diberikan pada dasarnya adalah hasil dari fakta dan keyakinan hakim yang rasiologis, meskipun sering dalam kenyataan sulit untuk menakar atau mengukur kepuasan para pihak, mengingat korban tidak pernah diminta pendapatnya oleh jaksa, mengingat perkara yang terjadi sudah lampau sehingga diragukan nilai keaslian suatu peristiwa pidana bisa berpindah dalam suatu sidang pengadilan, sehingga dikhawatirkan dan diragukan tentang keadilan yang diterapkan. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji tentang bagaimana semestinya kebenaran materil yang diinginkan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Karya ini adalah kajian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang tertuang dalam karya ini diambil dari berbagai sumber hukum yang relavan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah memberikan batasan dan jalan kepada penegak hukum untuk menemukan kebenaran materil.
Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara) Yusrizal Y; Romi Asmara
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i1.2606

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mencoba melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Studi penelitian ini menunjukkan ada beberapa kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara serta Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya adalah: melakukan penertiban/razia terhadap gelandangan dan pengemis, upaya pemberdayaan Pengemis, seperti diberikan pelatihan keahlian sesuai minat dan bakat, juga adanya pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif yang anggarannya berasal dari anggaran pemerintah kabupaten maupun provinsi, diberikannya bantuan langsung tunai untuk menopang perekonomian yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang cacat secara fisik. 
Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman Fatahillah Fatahillah
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 3, No 1 (2015): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v3i1.1958

Abstract

Under the provisions of law number 22 of 2009 on traffic and road transport in article 193 states the responsibility of transport companies losses. Article 193 mentions the liability rules on compensation of corporate transportation. In the implementation of the transport was not immune from problems, such as broken, lost and late to the purpose it is due to the negligence of the transport or due to circumstances unforeseen for goods shipped to the detriment of the shipper, or may be carrying less attention to security and safety in the transport goods. In the case of dispute resolution to be taken as a result of damage and loss of goods to get right back to efforts to produce a consensus agreement between the parties. The completion of the deliberation will usually produce an agreement with the results of each of the parties mutually beneficial in order to maintain the good name of company transport services and service users are not unduly disadvantaged.
VICTIMISASI DAN EKSPLOITASI SEKSUAL Johari J; Ummi Kalsum; Zainal Abidin; T Saifullah
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i1.4980

Abstract

Setiap pembangunan pasti bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, namun tidak bisa dipungkiri setiap pembangunan mempunyai sisi yang lain, seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Misalnya dalam hal pembangunan suatu pabrik pupuk di suatu daerah, pasti bertujuan sebagai solusi agar masyarakat terpenuhi kebutuhan pupuknya, disamping itu juga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Namun pasti ada hal yang sudah pasti mendatangkan masalah baru, yaitu tentang limbah pabrik yang suatu waktu akan mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Masyarakat tersebut menjadi korban dari suatu kebijakan pembangunan, disisi lain urbanisasi menjadi pemicu masalah sosial di kota kota besar, sehingga terjadi pelanggaran hukum dari akibat sempitnya lapangan kerja. Paradoksnya suatu pembangunan yang menimbulkan masalah baru inilah yang disebut dengan victimisasi dimana secara sadar atau tidak sadar masyarakat menjadi korban dari kebijakan publik. Selain itu juga terjadi tindak pidana yang lainnya yang merupakan imbas dari sempitnya lapangan kerja, seperti terjadinya prostitusi dan perdagangan manusia.

Page 5 of 13 | Total Record : 130

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2025 Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025 Vol 12 No 2 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2024 Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024 Vol 11 No 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023 Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022 Vol 9, No 2 (2021): November Vol 9, No 1 (2021): Mei Vol 8, No 2 (2020): November Vol 8, No 1 (2020): Mei Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 Vol 3, No 1 (2015): Mei More Issue