cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
tsaifullah
Contact Email
tsaifullah@unimal.ac.id
Phone
+6285280459234
Journal Mail Official
jurnalreusam@unimal.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum UNIMAL, Komplek Kampus Bukit Indah (BI), Jalan Jawa, Padang Sakti, Lhokseumawe Telp : +62.645.41373, Fax : +62.645.44450
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 23384735     EISSN : 27225100     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Reusam merupakan jurnal dibawah fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang pertama kali diterbitkan dalam edisi cetak pada bulan Mei 2013. Jurnal Reusam berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu hukum berupa telaah konseptual, analisis kasus, kajian undang-undang, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 133 Documents
 10   11   12   13   14 
Perlindungan Hukum Ahli Waris Tunggal Anak Luar Nikah Terhadap Bpjs Ketenagakerjaan Menurut Hukum Indonesia Tania Ruandi, Verina; Sitompul, Rowita; Isnainul, O.K
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 2 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The child is the future in the family and the heir to the family even if the child is an illegitimate child because the child born should have his rights protected in the position of inheritance. What if the heir leaves an illegitimate child who will become the sole heir of Employment BPJS who will have a lot of interference from other parties if the illegitimate child has no position. So the purpose of this research is for illegitimate children to get rights and positions in inheritance. The research method uses normative laws and empirical (sociological) laws. Article 43 paragraph 1 of the Marriage Law states that a child born out of wedlock only has a civil relationship with his mother and his mother's family. In order for children out of wedlock to receive recognition from their father according to the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 if it can be proven by a DNA test then the child is his child so that the child has the opportunity to obtain a birth certificate with father and mother name so that children out of wedlock have the right to inherit BPJS Employment.
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Melalui Platform Daring Dalam Kajian Hukum Positif Dan Etika Jabatan Wibowo, Stefani; Fitriyani Pakpahan, Elvira; Leonard, Tommy
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 2 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum, bentuk dan batasan pertanggungjawaban Notaris, serta penerapan prinsip etika jabatan terhadap akta yang dibuat melalui platform daring dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta yang dibuat secara daring belum memiliki kedudukan sebagai akta otentik karena tidak memenuhi unsur formil kehadiran para pihak di hadapan Notaris sebagaimana disyaratkan oleh hukum positif. Tanggung jawab Notaris atas akta daring dibatasi pada kewenangan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan, termasuk perlindungan terhadap data elektronik. Sementara itu, penerapan prinsip etika jabatan menjadi aspek penting dalam menjaga integritas profesi di era digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan kode etik profesi agar praktik kenotariatan daring dapat dilaksanakan secara sah, etis, dan berkeadilan
Kekuatan Eksekutorial Akta Grosse Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Nasabah Ongko, Eric; Tanjaya, Willy; Heriyanti
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 2 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan eksekutorial akta grosse notaris dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Akta grosse merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi atas akta grosse seringkali menimbulkan perdebatan hukum, terutama terkait validitas perjanjian pokok, pelaksanaan klausula wanprestasi, serta kewenangan pengadilan dalam menilai keabsahan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis terhadap putusan pengadilan, serta wawancara dengan notaris dan praktisi perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial akta grosse hanya berlaku apabila akta tersebut memuat perikatan yang nyata dan tidak bersifat fiktif, serta dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 224 HIR dan UU Jabatan Notaris. Dalam praktik, hambatan muncul karena beberapa grosse tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak adanya perjanjian pokok yang sah atau adanya pelanggaran asas kehati-hatian dalam pemberian kredit. Kesimpulannya, akta grosse notaris memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa (executorial power) selama dibuat sesuai ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan asas keadilan serta perlindungan hukum bagi debitur. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peran notaris sebagai pejabat publik dalam menjamin kepastian hukum serta integritas perjanjian kredit.

Page 14 of 14 | Total Record : 133

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2025 Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025 Vol 12 No 2 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2024 Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024 Vol 11 No 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023 Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022 Vol 9, No 2 (2021): November Vol 9, No 1 (2021): Mei Vol 8, No 2 (2020): November Vol 8, No 1 (2020): Mei Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 Vol 3, No 1 (2015): Mei More Issue