cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
tsaifullah
Contact Email
tsaifullah@unimal.ac.id
Phone
+6285280459234
Journal Mail Official
jurnalreusam@unimal.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum UNIMAL, Komplek Kampus Bukit Indah (BI), Jalan Jawa, Padang Sakti, Lhokseumawe Telp : +62.645.41373, Fax : +62.645.44450
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 23384735     EISSN : 27225100     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Reusam merupakan jurnal dibawah fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang pertama kali diterbitkan dalam edisi cetak pada bulan Mei 2013. Jurnal Reusam berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu hukum berupa telaah konseptual, analisis kasus, kajian undang-undang, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 133 Documents
 5   6   7   8   9 
Analisis Yuridis Bahaya Narkotika bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda Nasrianti N; Muhibbuddin M
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3664

Abstract

Abuse of Narcotics among the younger generation which can damage health and destroy the future of the younger generation and also the continuation of the future of the State then in legal considerations the birth of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics is, to create a prosperous, just and prosperous Indonesian society that is evenly material and spiritual based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the quality of Indonesia's human resources as one of the assets for national development needs to be continuously maintained and improved, including the degree of health; Therefore, to improve the health status of Indonesian human resources in the context of realizing the welfare of the people, it is necessary to make efforts to improve in the field of treatment and health services, among others by seeking the availability of certain types of Narcotics which are urgently needed as drugs and to prevent and eradicate the dangers of abuse and illicit Narcotics trafficking and Narcotics Precursor. The method used in this research is a qualitative normative juridical research method, namely a research method that refers to the legal norms contained in legislation. The conclusion of Articles 18 and 19 of Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health, states that the Government is responsible for empowering and encouraging the active role of the community in all forms of health efforts, and the Government is responsible for the availability of all forms of quality, safe health efforts.  efficient, and affordable.
Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI Sofyan Jafar
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2248

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menelusuri penjaminan hukum terhadap hak cipta.Dalam hal ini hukum berfungsi menjamin hak pencipta dalam menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya tersebut, jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.Namun, apakah kepemilikan hak cipta yang dikatakan sebagai hak eksklusif, dapat diartikan juga sebagai hak untuk memonopoli oleh pemilik hak, sehingga dapat melakukan praktik monopoli untuk memusatkan kekuatan ekonominya? Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu tersebut, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.Dalam hal pembatasan praktik bisnis ini Indonesia telah mengeluarkan aturan, yang salah satunya adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengecualikan HKI yang di dalamnya termasuk hak cipta.
Lelang Jabatan dalam Sistem Hukum di Indonesia Elidar Sari
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 3, No 1 (2015): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v3i1.1950

Abstract

The case of official positional auction under Indonesia legal system is not yet determined hence on this case, the civil servant regulation is adopted as a reference on goverment organization. Therefore, the government body or state officials may consider any policy in order to fullfil the public demand. Indonesian officials have right to act based on Fress Ermessen’s principle which can provides the freedom for authorized party to make decision as long as it is still on the track and does not overreach legal procedure. Consequently, the official positional auction is considered as a policy that belong to all state officials as long as it does not againts the law.
INDUKSI TEMATIK AS-SYATIBI DALAM EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI HUKUM ISLAM Albert Alfikri
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i1.4868

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana induksi tematik, sebagai metode berpikir dalam penemuan hukum Islam, bekerja. Manhaj yang digagas oleh asy-Asyatibi ini dihadirkan dengan cara kerja sistem hukum progersif. Ia dimanfaatkan untuk tidak hanya melakukan istinbat dari sumber-sumber primer hukum Islam, tetapi juga diproyeksikan untuk merespons realitas sosial dari aspek makna substansialnya. Ketika kebanyakan manhaj berpikir hukum Islam sebelumnya hanya berpijak pada bunyi teks, induksi tematik justru menyingkap maksud pensyariatan hukum. Tak pelak jika ia diidentifikasi sebagai manhaj berpikir baru dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Pada dasarnya, sistem, dasar dan pola berpikir induksi tematik hadir sebagai suatu epistemologi yang berangkat dari nalar yang relatif serupa dengan penalaran hukum asy-Syafi’i, namun berbeda dalam pengelolaanya; induksi asy-syatibi mengelola sisi implisit teks, sementara induksi asy-syafi’i mengelola sisi eksplisitnya. Selanjutnya, secara aksiologi, studi ini juga menampilkan penerapan epistemologi hukum Islam dalam komparasi tiga model induksi. Ketiganya dimanfaatkan untuk melacak dalil-dalil partikular dalam rangka membangun epistemologi bagi paradigma baru hukum kewarisan Islam. Paradigma itu lahir dari dualisme sistem kewarisan matrilinial dan patrilinial yang saling-tarik menarik, namun pada gilirannya menjadi penjembatan antarkeduanya. Implikasi studi ini memperlihatkan bagaimana induksi tematik asy-Syatibi berkerja dalam dua wilayah; epistemologi dan aksiologi. Ketika secara ontologi induksi hanya berarti pelacakan (tatabbu’), studi ini justru menerapkannya pada wilayah epistemologi dan aksiologi sebagai manhaj berpikir hukum Islam yang progresif; seirama dengan pernyataan syariat, sementara tetap merespons realitas sosial.  
PENGGANTIAN BIAYA KEPADA SAKSI ATAU AHLI DALAM RANGKA MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon) Lisa Purba Hajini Purba; Sumiadi S; Yusrizal Y
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3866

Abstract

Summons of witnesses at each level of criminal case examination has consequences for the cost of attending the summons. So far, the provisions regarding the cost of summoning witnaesses and experts have been regulated in Article 229 of the Criminal Procedure Code and Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 2 of 2002 concerning Procedures for Protection of Witnesses and Victims in Human rights violations, however, in reality the fees that have been regulated in the law are not fully provided to all witnesses and even if there are costs they are not up to standard and not optimal. These costs include accommodation costs, consumption costs, transportation costs and costs of reimbursing lost income due to having to attend calls. The purpose of this research is to find out and explain the compensation mechanism to witnesses or experts in order to differentiate information in the criminal justice system in the jurisdiction of the Takengon District Court and what are the obstacles in reimbursing costs to witnesses or experts in order to provide information in the criminal justice system in the region. the law of the Takengon District Court. This type of research is juridical empirical, that is, approaching the problem through legal research by looking at the prevailing legal norms and relating them to the facts that exist in society in connection with the problems encountered in the research.
Kepentingan Ciri-Ciri Maritim Di Kepulauan Spratly dan Isu Pencemaran Marin yang Berlaku Wan Siti Adibah Wan Dahalan; Hanis Yasmin Ab Rahim Ab Rahim; Muhammad Nasir
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i1.2611

Abstract

Laut China Selatan merupakan antara ekosistem marin yang terbesar di dunia yang kaya dengan pelbagai hidupan laut dan menjadi sumber mata pencarian bagi komuniti yang tinggal di kawasan sekitarnya. Kewujudan terumbu di Kepulauan Spratly juga adalah penting dalam memastikan biodiversiti yang seimbang dan ekosistem yang sihat bagi hidupan marin. Namun, China memulakan kerja-kerja mengorek untuk menukar 3 terumbu di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan menjadi pulau tiruan. Pulau tersebut juga sudah diturap menjadi landasan kapal terbang sepanjang 3,000 meter dengan jalan rayap. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan telah membuatkan kawasan persekitaran marin dan pengurangan stok ikan di Laut China Selatan berada pada tahap yang membimbangkan. Sungguhpun China menyatakan bahawa mereka mempunyai hak untuk menjalankan aktiviti penambakan laut ke atas Kepulauan Spratly selari dengan undang-undang antarabangsa, namun kenyataan tersebut mendapat kritikan daripada negara-negara yang berminat terutamanya Filipina dan Amerika Syarikat. Aktiviti penambakan laut secara besar-besaran serta pembinaan pulau tiruan telah merosakkan terumbu-terumbu malah ia melanggar undang-undang antarabangsa. Impak serta kesan negatif yang dimaksudkan adalah kesan terhadap ekosistem terumbu luar pesisir dan kesan terhadap ekosistem marin dan perikanan. Negara-negara Pihak dan negara Asean hendaklah berganding bahu dalam mengekalkan ciri-ciri tersebut dan sentiasa mengambil langkah penjagaan yang rapi dalam mengawal selia hidupan marin di Kepulauan Spratly.
Penerapan Norma Adat Terang dan Tunai dalam Praktek Pe-radilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan nomor: 23/pdt.g/2013/pn.bj) Laila M Rasyid
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2244

Abstract

Tulisan ini merupakan analisis atas pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam kasus Wanprestasi yang mengandung unsur hukum adat yaitu azas terang dan tunai. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan konsep adat te-rang dan tunai dalam praktek peradilan perdata berdasarkan Putusan Nomor :23/Pdt.G/2013/Pn.Bj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Positif dan hu-kum adat dapat digunakan bersama dalam hukum Indonesia karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk tercapainya keadilan. Dalam tulisan ini terdapat dissending opinion diantara majelis hakim yang memutuskan apakah ada unsur adat atau positif di dalam fakta hukum. hukum positif mungkin saja tidak sempurna dan terbatas da-lam mengartikan sesuatu dan hukum adat boleh saja digunakan dalam tujuan untuk tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk masyarakat.
KEKUATAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN ADAT HINDU (LEMBAGA PERKREDITAN DESA/LPD) : SALAH SATU PENGUAT EKONOMI DI SEKTOR INFORMAL DI BALI Tri Widya Kurniasari
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 2 (2021): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i2.6651

Abstract

This article attempts to analyze, not only about the management system of LPD which based on the values of Hindu as  the traditional customs and their religion in Bali, but also the law analysis to LPD itself which have supported the economic sector in general. However, the fact is that the service mechanism of LPD in Province Bali which based on the value of local wisdom has became a major indicator in moving forward the economic growth.  
Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd) Zulkifli Z; Tahjul Mila; Yusrizal Y
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i1.4185

Abstract

This study is to find out the proof of the crime of fraud and to find out the juridical analysis of the judge's decision on the crime of fraud in adjudicating the crime of fraud based on the decision Number: 70/Pid.B/2020/PN.Bpd. One of the laws that regulate social life is criminal law, which regulates all legal rules that determine what regulations against perpetrators of crimes should be imposed on perpetrators. Because basically the purpose of law is to uphold justice so that public order and peace can be realized. From the above description concerning acts or actions that violate the law and are not in accordance with the norms (laws) that have been established, it is a criminal act of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code. As for this research, it is not an ordinary fraud but a fraud carried out by means of the position given to him so that it can be more burdensome for the perpetrators of criminal acts. In this decision, which is a decision on a criminal case of fraud, is it significant with article 378 of the Criminal Code. This research uses normative juridical research. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials, and the technique of collecting legal materials in this study is a document or literature research technique (library research). The tool used to collect data in this research is a literature study, the data analysis used is by means of analysis of the interpretation method / legal interpretation in the form of systematic interpretation. Based on the results of the study, conclusions were obtained, namely: First, proof of criminal fraud against cases with Number 70/Pid.B/2020/PN.Bpd. it is in accordance with the formulation of Article 378 of the Criminal Code regarding fraud, through juridical considerations based on the factors revealed in the trial and the facts that are used as the basis for consideration to make a decision against the defendant. Second, in Decision Number: 70/Pid.B/2020/PN.Bpd. The Panel of Judges was not careful in using non-juridical legal considerations and in this case there should be a break in the new law because it was made based on it. In this decision the judge did not prioritize justice for the victim, indeed in the case of fraud there was no restitution for the victim, but at least the judge was more burdensome in punishment to the defendant by imposing a crime under Article 52 of the Criminal Code which explains that an official for committing a crime violates a special obligation from his position , or when he commits a crime, he uses the power, opportunity or means given to him because of his position, the punishment may be increased by one third.
Marginalisasi Pekerja Perempuan Sektor Informal Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus di Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara) Tri Widya Kurniasari
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3665

Abstract

Emancipation is a condition where someone getting freedom or chance to play a role in all aspects of life. It is the same thing that should be experienced by women. In fact, in an era which has given the same chances between men and women in their rights, many women have not experienced the equal chances yet. It is not only caused by the limited supporting facilities, but also come from the culture and view of life of the community itself. Women are still considered as the second citizens in a community and that they should be just staying at home. Marginalization towards women workers is not only limited on the income, but also on chances to be the owners of their own business. This condition, ironically, is often times supported by the women themselves as well. Even the religion doctrine has often been used as the main reason. This is the same thing happen in village of Teluk Wetan, Jepara District. The women there working for rattan industry still receive unequal treatment, both from income aspect and from chance aspect in the access to science and technology. If we compare between women and men in relation to production process in informal sector, the women in fact give more adding value than men. Beside the two factors above, actually, government attention also has a big enough role in the distribution of chances for women. The final result of a production process getting attention from the government as the authority will be very different with the one which is run without getting involved by the government specifically for the firm from the informal sector. However, the most important thing of all is thet efforts to minimize marginalization among women workers as vulnerable groups must be done because it has been proved that the marginalization generates a big obstacle for women to make equality with men in any aspects.

Page 7 of 14 | Total Record : 133

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2025 Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025 Vol 12 No 2 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2024 Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024 Vol 11 No 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023 Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022 Vol 9, No 2 (2021): November Vol 9, No 1 (2021): Mei Vol 8, No 2 (2020): November Vol 8, No 1 (2020): Mei Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 Vol 3, No 1 (2015): Mei More Issue