Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam

istidlal
Website

Published by Universitas Ibrahimy

ISSN : 2548754X EISSN : 25487957 DOI : https://doi.org/10.35316/istidlal

Core Subject : Religion, Economy, Social,

Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Aim and Scope AIM Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam is a peer-reviewed journal providing for educators, lawyer, scholars, and policy makers to address the current topics in the field of ecomonic and Islamic law from many perspective. Istidlal publishes original academic articles that deal with issues of relevance in theory of economy, Islamic law, methodology of Islamic law, budgeting in Islamic society, and practice in Sharia economy. Articles should focus on studies and systematic analysis that employ qualitative, quantitative, plural (mixed-methods), research and development (RnD). SCOPE The scop of Istidlal is wide range of disciplines that provide relevant research for current issues in ecomonic and Islamic law: Islamic business, accounting, banking management, and more. Istidlal welcomes papers in Indonesia, English, and Arabic.

Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan

Articles 156 Documents

11 12 13 14 15

Saham dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah Moh. Asra
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Islam menganjurkan pada seluruh umatnya untuk bekerja dan mencari rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Bekerja untuk mencari rizki dalam Islam seperti atau sama dengan seseorang yang jihad di jalan Allah. Berinvestasi dalam rangka mencari keuntungan yang halal sangat dianjurkan dalam syari’ah. Salah satu bentuk investasi adalah memperjualbelikan saham (surat berharga sebagai bukti kepemilikan pada sebuah perusahaan), yaitu bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mendapatkan keuntungan. Saham merupakan barang atau aset yang dapat diperjualbelikan di di bursa efek. Jual-beli saham bukanlah merupakan hal baru di negeri ini. Perdaganagn seperti bursa saham ini regulasi dan sistemnya sudah terorganisir dengan baik. Jual-beli saham adalah salah satu dari sekian banyak macam transaksi jual-beli. Jual-beli dalam ekonomi Islam adalah jenis dari kegiatan bisnis yang dapat dilihat dari banyak aspek, misalnya dari fikih mu’amalah (Hukum Ekonomi Syari’ah). Jual-beli saham (surat berharga yang menandakan kepemilikan seseorang atas suatu aset perusahaan tertentu, tentu saja dibolehkan sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah, diantaranya tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung maysir dan sebagainya.

Paradigma Orientalis terhadap Islam: antara Subyektif dan Obyektif Nawawi Nawawi
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Paradigma orientalis terhadap Islam ada yang bersifat subyektif dan obyektif. Para orientalis periode awal dalam menkaji Islam memiliki tujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Eksistensi orientalisme bukan hanya wacana akademis tetapi memiliki motif politis, ekonomis dan keagamaan. Secara politis, kajian orientalis tentang duniaTimur untuk kepentingan politik kolonialisme Eropa dalam rangka menguasai dunia Islam. Namun dewasa ini orientalis mulai adanya kesadaran dalam mengkaji Islam secara obyektif sebagaimana dilakukan oleh orientalis dan Islamis. Pada umumnya orientalis lebih cenderung pada factor politik dan kecurigaan pada Islam. Sementara kajian kelompok Islamis terhadap Islam untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Karenaitu, orientalis perlu dilihat aspek positifnya. Pertama, buku referensi dari mereka sendiri. Kedua, koleksi naskah kuno lebih kaya daripada dunia Islam. Ketiga, cocok dengan pemikiran yang terbuka yang bisa menerima orang luar (outsider).

Telaah Fatwa tentang Nikah Siri Faishal Agil Al Munawar
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

This research discusses about Fatwa regarding Siri Marriage or known as Unregistered Marriage. In the other countries, this phenomenon called ‘Urfi Marriage. This research comprised in normative category because analyzing documents and literatures related to Fatwa regarding Siri Marriage. Qualitative Description is used as an approach to compare between Indonesian Ulema Council or Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) with other five Fatwa councils from different countries: (1) Kingdom of Saudi Arabia (“KSA”), (2) Egypt, (3) Jordan, (4) Kuwait, and (5) Libya. The results show that in substance and procedure, Siri or ’Urfi Marriage activities in five nations are indifferent. The distinction only occurs on the naming aspect. Indonesia and KSA have the same terminology which is Siri Marriage, whereas three other countries employ ‘Urfi Marriage expression. From legal perspective, those five nations have similar concept that, if the marriage complies with the Islamic basis and requisite, then it fulfills legitimate sharia condition for marriage in Islam. But, to accomplish rights in civil law, it needs to register the marriage officially in the country’s appointed institution.

Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa ‘Iddah Hafidz Syuhud
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Pernikahan adalah menyatukan dua insan lawan jenis (laki-perempuan), dalam ruang lingkup perikahan terdapat masa tunggu (menunggu) yaitu masa yang disebut dengan “Iddah”. Dalam agama Islam adalah sebuah masa, dimana seorang perempuan yang telah diceraikan oelh suaminya, baik diceraikan karena suami mati atau dicerai ketika suami masih hidup untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Dalam masa menjalani iddah ini tidak menutup kemungkinan seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya karena alasan tertentu melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Dari hasil penelitian ini dikatakan, bahwa menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah hukumnyya tidak sah. Ulama’ fikih (madhhab yang empat) sepakat, bahwa tidak boleh bagi pria lain menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah.

Implementasi Aplikasi al-Kafâlah di Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia Moh. Asra
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Generally, al-kafalah is an act of combining the dependents of the insurer and the main insurer related to claims about life, debt, goods, or work. Al-kafalah is implemented by the existence of the insurer, the main insurer, the insured, and the dependents. This research primary source is literature, using a qualitative descriptive approach. Shaykh Mustofa Al-Khin and Shaykh Mustofa Al-Bugha quote the wisdom of al-kafalah through the maqashid syariah. He both explained that the al-kafalah procedure made it easier for someone to meet their needs through the principle of helping. Al-kafalah can protect the possibilities that occur during the transaction or as long as the debt has not been paid. Al-kafalah has been widely applied in financial institutions such as banks, as well as e-commerce based on the al-kafalah bi al-ujrah system which has previously been permitted by contemporary scholars. Meanwhile, al-kafalah which is based on tabarru 'in Indonesia is only found in the Indonesian Health Card (KIS) mechanism.

Kerjasama antara Biro Jasa Travel dengan Rumah Makan Perspektif Maqashid As-Syari’ah Qinnatul Khoiroh; Wawan Juandi
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

In developing a business, a person cannot be separated from the help of others. So that other people become partners in running a business. As the case in Bintang Jaya Abadi Travel Service Agency in Banyuwangi and Ayu Lestari Restaurant in Situbondo. Both of them enter into a cooperation contract in order to promote their businesses. Bintang Jaya Abadi Travel Service Agency wants to progress with the increase in customers or enthusiasts. This is inseparable from the existence of good services and facilities. Likewise, Ayu Lestari Restaurant wants to move forward. The cooperation contract that they do is in writing. However, with other travel service agencies, restaurants also use written cooperation. The cooperation contracts they do are sale and purchase agreements and greetings (orders). The contract between them is in accordance with the shari'ah objective, namely safeguarding property (hifdz al-maal). One form of action that can keep property so that it is used for right actions is the enactment of transactions, meaning that the transactions they carry out are in accordance with the principles of Islamic law.

Penentuan Harga Tiket Pesawat Lion Air Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sherly Karlinda
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Lion Air is a private company engaged in air transportation. It uses a low-cost concept “Low-Cost Carrier” with the slogan “We Make People Fly”. Airline ticket prices sold on Lion Air airline sites and travel agents often experience significant fluctuations. It can be seen in certain moments, such as Eid, long holidays, and other holidays. This study uses a descriptive qualitative approach. This research is research using a field approach in the form of primary data and secondary data. Meanwhile, data sources obtained using observation, interviews, and documentation. Then analyzed descriptively through, reduction, display and conclusion and prescriptive. The implementation of the principle of determining Lion Air ticket prices includes transactions between airlines and consumers, airlines with travel agents, and travel agents with consumers. The transaction in fiqh is classified as an ijarah contract. The second implementation is related to the ticket component which is closely related to fluctuation. Fluctuations caused by the law of normal supply and demand may have consequences, while fluctuations that occur due to company play are categorized as gharar.

Transaksi Bisnis Tembakau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Achmad Anas
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Three basic economic activities are production, distribution, and consumption. Economic growth can be realized quickly, by maximizing one of the three. Economic growth that can create prosperity can be done in two ways: growth in production factors, both labor, and capital. Economic activities are concentrated in businesses in the form of production, partnerships, sales. The results of this study are there are several roles of the Indonesian Tobacco Farmers Association that were found, in the form of mediator, facilitator, advocacy. And there are also findings in the form of increased taxes and the distribution of tobacco excise revenue sharing funds that are not evenly distributed. There are also several findings, they are: the occurrence of economic activities in the form of partnerships carried out by tobacco farmers and entrepreneurs. The difference lies in the end that there is a transaction of buying and selling witnesses between tobacco farmers and entrepreneurs. So when partnering, the agreement must sell farmers' crops to partners, namely tobacco entrepreneurs. Of course, the transaction has met the provisions of Sharia Economic Law, when the conditions have been fulfilled, the transaction will be considered valid.

Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Ainun Najib
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Constitutionally, Indonesia is neither a religious state nor a secular state, but a state based on Pancasila. The ideology of this nation also influences the development of law in it, which is not based on religion nor adheres to the secular legal system. Based on the Pancasila philosophy, Indonesia's national legal system recognizes religious law, customary law and Western law as a source of material law in the formation of national law. The existence of Islamic law in the national legal system experienced ups and downs, due to the influence of the political power of each era of government. Transforming Islamic law into national law requires negotiation and dialectics through a friendly approach and does not trigger national disintegration. So that the process of transformation into the resulting national law can be divided into two forms, first, Islamic law is adapted into positive law in the form of organic law. Second, accommodation in the form of absorption of Islamic values into national law, by not using Islamic / Islamic labels. The transformation of Islamic law into national law is a manifestation of responsive and accommodative legal development.

Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer Faishal Agil Al Munawar; Mirwan
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

The research discusses Ijtihad Jama’i or more familiar known as Collective Ijtihad. It uses Library Research with a descriptive comparative study approach which explains the definition of Collective Ijtihad, the importance and its position under Islamic Law according to contemporary Islamic scholars. The results have shown that Collective Ijtihad is an agreed Islamic law (fiqh) mechanism upon respectable Islamic scholars (mujtahid) to generate law verdict from recent thematic issues. The earliest step analyzes previous law verdicts from similar cases based on prior Islamic scholars’ notions. The latter work comes into the judgment selection process to produce a decree with most robust yet relevant from available references. Currently, Collective Ijtihad has high gravity in the making of pure tasyri’ (Islamic Law), stationed under original Ijma’ but superior to Qiyas and all Individual Ijtihad yet should be applied as Islamic Law determination method (istinbath) due to relaxed prerequisites and straightforward implementation compare to Individual Ijtihad, which is very influential in deciding contemporary Islamic Legislation

Page 13 of 16 | Total Record : 156

11 12 13 14 15

Filter by Year

2017 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Moh. Asra

Contact Email
istidlaljehi@gmail.com

Phone
+6282244995150

Journal Mail Official
istidlaljehi@gmail.com

Editorial Address
Jl. Ma'had Aly No. 6 Sukorejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur 68374

Location
Kab. situbondo,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Moh. Asra

Contact Email istidlaljehi@gmail.com

Phone +6282244995150

Journal Mail Official istidlaljehi@gmail.com

Editorial Address Jl. Ma'had Aly No. 6 Sukorejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur 68374

Location Kab. situbondo, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Moh. Asra

Contact Email
istidlaljehi@gmail.com

Phone
+6282244995150

Journal Mail Official
istidlaljehi@gmail.com

Editorial Address
Jl. Ma'had Aly No. 6 Sukorejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur 68374

Location
Kab. situbondo,

Jawa timur

INDONESIA