cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Tohir
Contact Email
jiask.journal@gmail.com
Phone
+6285267779964
Journal Mail Official
jiask.journal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Muh. Mansyur Kebon Gede 32 Ilir, Palembang 30145. Tel / fax : (0711) 364300 / 5732871
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)
Published by Universitas Sjakhyakirti Palembang
ISSN : 26543141     EISSN : 27461629     DOI : https://doi.org/10.48093/jiask.v1i1.1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
JIASK covered various of research approach, namely: quantitative, qualitative and mixed method. JIASK focuses related on various themes, topics and aspects of administration and public policy including (but not limited) to the following topics: 1.Bureaucracy 2.Public policy 3.Development administration 4.Local government 5.Good governance 6.Public value
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 140 Documents
 5   6   7   8   9 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA DAN KTP DI UPTD DUKCAPIL KECAMATAN AIR SALEK KABUPATEN BANYUASIN mundikan mundikan; Wim Syarifudin; Devry Hernawan Surya Negara; Samsudin Samsudin; Syahrial Siddik
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.108

Abstract

Jenis Penelitan ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dengan lokasi Penelitian ini diadakan di UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Pengumpulan data melalui wawancara kepada 4 narasumber, yaitu Kepala UPTD Kependudukan daan Catatan Sipil, Camat Air Salek, Petugas Register dan verifikator data UPTD Dukcapil, Kepala Desa beserta staf di Kecamatan Air Salek. Teknik Keabsahan data dengan standar kredibilitas. Teknik analisi data reduksi data, penyajian data, verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahuan beberapa hal yaitu: (1)Implementasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin sudah mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, (2)Lingkungan sosial ekonomi, dan politik kebijakan, belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penerbitan KK dan KTP di Kabupaten Banyuasin,(3)Dalam hal disposisi/ sikap implementor belum memiliki sikap yang tegas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan, (4)Implementasi kebijakan KK dan KTP di UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin ini adalah ketidak-tegasan sikap Implementor dari tingkat pimpinan puncak (Camat) sampai pelaksana (Staf dan jajarannya), untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Hal-hal yang perlu dilakukan UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin peninggakatan pemahaman implemator kebijakan, kebijakan harus memiliki ketegasan dan konsistensi, kewenangan khusus terhadap para aparatur implementor kebijakan agar dalam melak.sanakan kebijakan agar dapat berjalan secara efektif. Personil/sumber daya aparatur yang berkualitas dalam merealisasikan pekerjaan.
ANALISIS PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN hendra hendra; Hermansyah Hermansyah; Meri Miardi; Kristina Susanty
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner dan beberapa observasi serta wawancara langsung dengan pihak terkait dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment berpengaruh positif terhadap kinerja. Normative commitment mempunyai pengaruh paling besar. Dari penelitian ini diperoleh nilai R2 sebesar 0,230, hal tersebut berarti bahwa 23% variable kinerja dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Sisanya yaitu sebesar 77% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain diluar persamaan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TATA RUANG OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN Beni Febriansyah; Feri Irawan; Kholil Albab; Frans Gustian
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.110

Abstract

Judul penelitian ini adalah “implementasi kebijakan tentang tata ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan dan mengujikan derajat kebenaran atau validitas suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan tentang tata ruang kota oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin belum berjalan optimal. Meskipun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin mengalami keterbatasan sumber dana, sarana dan sumber daya manusia, akan tetapi dengan adanya komunikasi antar organisasi yang efektif dari stakeholder dengan instansi terkait keterlibatan secara aktif dari pemerintah daerah melalui kolaborasi pendanaan menopang jalannya implementasi kebijakan tentang tata ruang kota oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI) Mochammad Rian Ahdian Morena; Mondyaboni Mondyaboni; Nur Yasin; Novi Mega Desriana; Ny.Desy Hikmah
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.111

Abstract

Judul Penelitian ini adalah “ Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)” bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Jenis Penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualiatif dengan pendekatan deskriptif yang berawal dari sebuah gagasan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap fakta, situasi, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang berupa informasi, pernyataan-pernyataan, fakta mengenai objek yang bermanfaat, jelas dan secara nyata mendukung penelitian ini, bukan berupa angka dan tidak dapat di ukur secara langsung dengan angka. Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil analisa adalah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) berkaitan dengan analisis budaya dan analisis pariwisata untuk memberikan kesempatan bagi masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN). Permasalahan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) adalah usia yang mendekati pensiun, sehingga tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan kompetensi.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat direkomendasikan beberapa hal yaitu: Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) harus melihat kondisi kompetensi kepegawaian di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dilihat dari indikator pengetahuan, keterampilan, konsep diri, karakteristik pribadi dan motif dalam memetakan kompetensinya, dan Dalam rangka menyediakan Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) disusun analisis jabatan berdasarkan tingkat pendidikan, dilihat dari tingkat pendidikan yang masih ada. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sangat diperlukan pengembangan kompetensi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3-TGAI) OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII DI KOTA PALEMBANG Desi Rahmawati; Yuliana Yuliana; Ricih Ricih; Rusmiyati Rusmiyati; Yeni Susanti
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.113

Abstract

Pembangunan pada era sekarang telah menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan program Kementerian PUPR dalam upaya peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat petani. Program terlaksana dengan membuat Saluran Irigasi di Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Kota Palembang.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengambilan data dengan cara wawancara serta observasi. Penelitian ini diarahkan untuk dapat mengetahui, memahami tentang serta mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya dilapangan secara rinci dan aktual tentang Implementasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sesuai SE No.02/SE/D/2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi di Kelurahan Pulokerto Kota Palembang berupa proyek yang terdapat beberapa tahap yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi serta penyerahan hasil program. Faktor yang mendukung progam ini adalah tenaga pendamping masyarakt, lokasi yang memadai, gotong royong, peran pemerintah. Faktor pengambatan sulitnya menuju lokasi, lambatnya pencairan dana, kurang pengetahuan masyarakat mengenai Program P3-TGAI, serta faktor cuaca. Hasil program P3TGAI diserahkan kepada masyarakat berupa saluran irigasi yang dikerjakan oleh P3A dan masyarakat setempat.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN M. Yoga Jusri Pratama
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.114

Abstract

Masalah-masalah yang terjadi dalam kebijakan penertiban kawasan dan tanah terlantar di Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 terlihat bahwa semua yang telah dikemukakan berkaitan dengan masalah dalam formulasi kebijakan penertiban kawasan dan tanah terlantar sebagai suatu hal yang sangat spesifik. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara marak dikuasai oleh oknum-oknum aparat pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan penertiban kawasan dan tanah terlantar di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan penertiban tanah terlantar di Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya memenuhi kriteria fleksibilitas, kriteria kebijakan, niat baik para pembuat kebijakan, rasionalitas, partisipasi, efisiensi, dan penetapan dan kemampuan menyesuaikan diri. Pendayagunaan tanah terlantar harus memenuhi pula kriteria formulasi kebijakan yang menyeluruh (komprehensif), sehingga kebijakan penertiban tanah terlantar tidak memberikan lagi kesempatan untuk berbagai pihak yang memanfaatkan adanya kekosongan dalam proses implementasinya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK , FUNGSI DAN TATA KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG Iswanda Saputra; Arief Fadilah; Reby Hamdian
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i2.133

Abstract

Implementasi kebijakan peraturan Walikota Palembang nomor 57 tahun 2016 tentang tugas pokok fungsi dan tata kerja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang belum efektif dan efisien karena tidak didukung sumberdaya manusia yang profesional serta proses dan prosedurnya masih berbelit-belit dan terlalu birokratis. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan analisisnya menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir inductive analysis yang diimbangi dengan rasionalisasi synthesis analysis. Pisau analisisnya menggunakan Teori Konsep Kebijakan, Manajemen Strategi. Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang tersebut belum dibarengi dengan Sosialisasi dan Pembinaan yang berkesinambungan, serta Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan. Penyebaran tugas pada beberapa unit dalam implementasi kebijakan dalam satu organisasi hanya untuk memberikan kekhususan dan membentuk keahlian dari implementor.
KINERJA ANGGOTA KEPOLISIAN PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM (DITRESKRIMUM) MELALUI 13 KOMPONEN PENILAIAN DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Shisca Agustina; Widhi Andika Darma; Vico Fairul Fajar; Imam Dipsa Maulana; M. Fachrie Persada Putra
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i2.135

Abstract

Penelitian ini berjudul kinerja anggota kepolisian pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melalui 13 komponen penilaian di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan masalah yang akan diteliti dirinci ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian (research question) bagaimana kinerja anggota kepolisian pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melalui 13 komponen penilaian di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dilakukan berdasarkan masalah yang ingin dikaji dengan eksplanasi yang tujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu merupakan ciri dari tingkat eksplanasi deskriptif, oleh karenanya kecermatan itulah yang kemudian menjadi dasar mengapa penelitian ini menggunakan tingkat deskriptif. kinerja anggota Kepolisian pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melalui 13 komponen penilaian di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan baik itu dalam bidang tugas pelayanan, pengabdian masyarakat, pengembangan profesi, maupun penunjang pelayanan masih rendah. Hasil penelitian kurangnya kemampuan dan motivasi yang dimiliki (faktor internal); dan keadaan lingkungan kerja atau suasana organisasi yang belum kondusif (faktor eksternal) menyebabkan rendahnya kinerja dalam melaksanakan tugas pelayanan. Hasil penelitian ini juga memperkuat konsep strategi perbaikan kinerja dari Rao (1986:13), Mill (1999:3-4), dan Irawan (1995:43) bahwa upaya perbaikan kinerja pada dasarnya ditempuh melalui strategi training dan non training; dan model strategi perbaikan kinerja yang ditemukan penelitian ini mengembangkan model dasar proses manajemen strategik dari Boyne et al. (2006:14) yang meliputi: output, efisiensi, efektivitas, responsivitas dan keadilan. Kualitas pelayanan dinilai dari kesesuaian antara harapan dan persepsi pelanggan. Kualitas pelayanan dikatakan baik jika pelayanan yang diterima pelanggan dapat memenuhi harapannya, dilihat dari aspek: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PROGRAM PEMBUATAN E-KTP PADA KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG Prima Maya Sari; Puspita Sari; Sri Sudarini; Eryani Eryani
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i2.136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan perda nomor 11 tahun 2008 yang telah diterapkan pada Kantor Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil analisa adalah secara umum, implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2008 program pembuatan e-KTP di Kecamatan Alang-alang Palembang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak tercapainya target yang ditentukan yaitu sebanyak 26.000 wajib KTP. Di samping itu, program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam mengimplementasikan e-KTP. Sementara itu, nilai positif yang ditemui adalah tingginya kemauan (disposisi) aparat birokrasi pelaksana (implementor) e-KTP, terutama implementor di tingkat kecamatan. Hal ini patut diapresiasi karena di tengah keterbatasan personel dan peralatan, petugas kecamatan mampu menjalankan tugas mengentri dan memverifikasi data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan 7.401 wajib KTP dengan baik
PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENGUNJUNG OBJEK WISATA TAMAN PURBAKALA KERAJAAN SRIWIJAYA OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN Hermansyah Hermansyah; Siti Waliah; Yuliana Yuliana
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i2.137

Abstract

Kepariwisataan merupakan salah satu urusan pilihan pemerintah Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Otonomi daerah. Dimana Kepariwisataan diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, yang dikenal dengan julukan Tanah Sriwijaya. Untuk mensukseskan program tersebut perlu ditunjang dengan kesiapan objek-objek wisata. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, merupakan salah satu objek wisata yang penting mengenai Kerajaan Sriwijaya. Keberadaannya membutuhkan Pengelola yang baik dimana pemimpinnya harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan pengujung. Untuk itu perlu dilakukan penelitian guna melihat seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan pengunjung, objek wisata budaya dan sejarah Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Sumatera Selatan. Dari hasil uji hipotesis dari responden berjumlah 70 orang, adalah t hitung sebesar 3,893>t tabel 1,671, dengan tingkat kepercayaan 95%, dengan demikian bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan/nyata terhadap kualitas pelayanan pengunjung objek wisata budaya dan sejarah Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Dari uji persamaan regresi linier di simpulkan bahwa kepemimpinan membawa kontribusi positif sebesar 0,638% apabila terjadi peningkatan pada satu satuan unit kualitas pelayanan pengunjung objek wisata budaya dan sejarah Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Untuk hasil pengujian analisis F dimana F hitung sebesar 28,869.> F tabel sebesar 3,14. maka disimpulkan H0 ditolak H1 diterima.

Page 7 of 14 | Total Record : 140

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue مجلد 8 عدد 1 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (November 2025) مجلد 7 عدد 2 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2025) مجلد 7 عدد 1 (2024): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2024) مجلد 6 عدد 2 (2024): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2024) مجلد 6 عدد 1 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2023) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023) مجلد 5 عدد 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022) مجلد 4 عدد 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2022) مجلد 4 عدد 1 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September2021) مجلد 3 عدد 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2021) مجلد 5 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022) مجلد 3 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2020) مجلد 2 عدد 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2020) مجلد 2 عدد 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2019) مجلد 1 عدد 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2019) مجلد 1 عدد 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2018) More Issue