cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711 - 418873
Journal Mail Official
jurnaldisiplin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873 Email : jurnaldisiplin@gmail.com
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : 14110261     EISSN : 2746394X     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Redaksi mengundang para dosen, pakar, mahasiswa, membahas dan masyarakat yang tertarik untuk menuangkan hasil yang diharapkan ke dalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Maret dan September . Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagaimana terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 28 No. 3 (2022): September" : 7 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG Yonani, Yonani
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.79

Abstract

Eksploitasi anak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan dengan mempekerjakan anak untuk mendapatkan keuntungan yang dimuat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan yang penulis teliti adalah “bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis dikota palembang serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profile peraturan hukum tentang tindak pidana terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak, untuk mengetahui macam-macam tindak pidana eksploitasi anak, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap anak, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi, serta mengetahui kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian empiris. Lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polresta Palembang di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam tindak pidana eksploitasi anak di Kota Palembang secara garis besar dapat digolongkan sebagai tindak eksploitasi ekonomi. Kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor kendala yang berasal dari pihak pelaku, pihak korban, dan pihak aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku dalam kasus eksploitasi secara ekonomi
UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PASAL 293 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Rusmini, Rusmini
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.80

Abstract

Abstrak Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. terdapat tiga komponen utama terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometric. Bagaimanakah upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Faktor pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi yang bersifat menyeluruh dan komprehensif melalui beragam media dengan mengedepankan rasionalitas dan urgensi pentingnya aturan hukum. Perlunya meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk mengikuti dan menjalankan setiap peraturan yang ada di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan demi kelancaran arus Lalulintas dan keselamatan pengendara. Polisi Lalu Lintas diharapkan agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan agar lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas personil petugas Polisi Lalu-Lintas agar dalam penanggulangan pelanggaran lalu liantas tidak menemui kendala dan berjalan sesuai yang diharapkan. Kata Kunci : Penanggulangan Pelanggaran, Lalu Lintas, Angkutan Jalan Abstract Traffic is one of the means of community communication that plays an important role in facilitating the implementation of national development. There are three main components of traffic, namely humans as users, vehicles and roads that interact with each other in the movement of vehicles that meet the eligibility requirements to be driven by the driver following the traffic rules established based on laws and regulations concerning traffic and road transportation through roads that meet geometric requirements. . What are the efforts to overcome violations of Article 293 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Normative legal research or doctrinal research, namely research conducted or intended to examine the content of written regulations or other legal materials. The factor of violation of Article 293 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Efforts to overcome violations of Article 293 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. It is necessary to carry out comprehensive and comprehensive socialization activities through various media by prioritizing the rationality and urgency of the importance of the rule of law. The need to increase awareness for the public to follow and carry out every regulation contained in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation for the smooth flow of traffic and the safety of motorists. The Traffic Police are expected to further improve their performance in dealing with traffic violations and to pay more attention to the quality and quantity of Traffic Police officers so that in dealing with traffic violations they do not encounter obstacles and run as expected.
UPAYA PENCEGAHAN PLURALISME PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Zakaria, Zakaria
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.81

Abstract

Abstrak Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi. Bagaimanakah upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana. Apakah hambatan-hamabatan dalam upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana didasarkan pada kewenangan Polri, Kejaksaan, maupun KPK ,dalam menangani perkara korupsi harus didasari oleh undang-undang serta pelaksanaan nya pun tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh satu lembaga saja, melainkan harus dikoordinasikan dengan lembaga lain yang berwenang sekaligus diatur di dalam undang-undang. Pelaksanaan sistem perdilan pidana, hingga saat ini belum menunjukkan kinerja secara optimal dikarenakan secara struktural tidak bersifat terpadu dalam hal konsep fungsi dan pengawasan dalam menejemen sistem peradilan/penegakan hukum tidak dalam arti luas, lemah dalam penegakan hukum sebab berkedudukan di bawah kekuasaan eksekutif (pemerintah) sehingga dalam hal-hal tertentu pelaksanaan penegakan hukum pidana mendapat pengaruh kekuasaan eksekutif dan tidak menutup kemungkinan pengaruh kekuasaan lainnya, jadi masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kata Kunci: Pencegahan Pluralisme, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi Abstract The crime of corruption is a problem that is currently felt to be growing rapidly along with the more advanced development of a nation, the increasing need and encouraging corruption. What are the efforts to prevent pluralism of investigations on corruption in the criminal justice system. What are the obstacles in efforts to prevent pluralism of investigations in the criminal act of corruption. In this study, the author uses a type of normative juridical research. Efforts to prevent pluralism of investigations into criminal acts of corruption in the Criminal Justice System are based on the authority of the Police, the Prosecutor's Office, and the KPK, in dealing with corruption cases must be based on law and its implementation cannot be carried out independently by one institution alone, but must be coordinated with other authorized institutions as well as regulated in law. The implementation of the criminal justice system, until now has not shown optimal performance because it is structurally not integrated in terms of the concept of function and supervision in the management of the judicial system/law enforcement not in a broad sense, weak in law enforcement because it is domiciled under executive (government) power. so that in certain cases the implementation of criminal law enforcement is influenced by executive power and does not rule out the influence of other powers, so there is still no firmness regarding the differences between executive, judicial, and legislative functions.
SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN TELEPON SELULER SAAT MENGEMUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Husnaini, Husnaini
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.82

Abstract

Abstrak Perkembangan transportasi khususnya transportasi lalu lintas di jalan menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif tersebut sering terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas. Menurut perinkins dalam Nur Fitriyani lalu lintas (traffic) adalah pertalian dengan angkutan dan harta benda di jalan dan meliputi perjalanan,gerak dari kendaraan penarikan benda-benda yang dapat bergerak, angkutan penumpang, arus pejalan kaki, dan ditambah dengan beberapa kegiatan yang berhubungan penggunaan jalan umum. Apakah faktor-faktor penyebab penggunaan telepon seluler saat mengemudi tersebut. Apakah sanksi pidana terhadap penggunaan telepon seluler saat mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. faktor-faktor yang menyebabkan penegmudi melakukan pelanggaran berupa penggunaan telepon saat mengendarai kendaraan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pelanggaran lalu lintas tersebut. Ketidaktahuan masyarakat adanya sanksi bagi pengemudi yang menggunakan telepon saat mengemudi. Selaku kita sebagai pengemudi, taatilah peraturan lalu lintas yang ada. Dalam berkendaraan kita sebaiknya membawa kelengkapan kendaraan kita. Didalam mengemudikan kendaraan sebaiknya jangan melakukan pelanggaran yang nantinya akan membahayakan keselamatan kita sendiri sebagai pengemudi maupun keselamatan orang lain. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pengguna Telepon, Lalu Lintas, Angkutan Jalan Abstract The development of transportation, especially traffic transportation on the road, has both positive and negative impacts. One of the negative impacts is the frequent occurrence of traffic violations. According to Perinkins in Nur Fitriyani, traffic is a relationship with transportation and property on the road and includes travel, movement of vehicles, withdrawal of movable objects, passenger transportation, pedestrian flow, and coupled with several activities related to road use. general. What are the factors that cause the use of cell phones while driving? Is the criminal sanction against the use of cellular phones while driving based on Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This study uses a normative juridical research method. factors that cause drivers to commit violations in the form of using a telephone while driving a vehicle. Lack of public awareness of these traffic violations. The public's ignorance of the existence of sanctions for drivers who use the phone while driving. As drivers, obey the existing traffic rules. In driving we should bring the equipment of our vehicle. In driving a vehicle, it is best not to commit violations that will endanger our own safety as drivers and the safety of others.
TINJAUAN PELAKSANAAN KONSINYASI SEBAGAI TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH MENURUT PRINSIP WELFARE STATE Renard Kananda Dipta; Erik Syaputra Johan
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.86

Abstract

AbstrakIndonesia sebagai negara hukum berpedoman secara jelas pada aturan-aturan yang ada dalam kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. Salah satu aspek kebijakan yang terkait langsung dengan warga adalah pengadaan tanah/lahan. Pengadaan tanah kesejahteraan umum merupakan salah satu fungsi khusus pemerintah untuk melaksanakan tugas administrasi. Dalam Kepentingan Umum menyebutkan bahwa pemerintah mengalihkan hak kepemilikan atas tanah dengan cara memberi ganti rugi pada pemilik sebelumnya dengan adil. Jika terjadi penolakan dari pemilik hak atas tanah, instrumen hukum mengatur adanya mekanisme konsinyasi untuk memberikan ganti rugi melalui pengadilan. Namun, mekanisme konsinyasi dijalankan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan serta tidak menggunakan penilaian yang layak. Dengan demikian telah bertentangan dengan prinsip welfare state yang berpandangan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi pelaksanaan konsinyasi di Indonesia dan tinjauan pelaksanaan konsinyasi tindakan hukum pemerintah menurut prinsip welfare state. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dalam penelitian yaitu Konsinyasi dapat dimaknai sebagai tindakan hukum pemerintah dalam ranah privat dan sesuai dengan prinsip negara hukum dan konsepsi welfare state dengan catatan pemerintah tidak boleh mengesampingkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Kata Kunci: Konsinyasi, Welfare State, Pemerintah, Prinsip AbstractIndonesia as a constitutional state is clearly guided by the existing rules in policies relating to the rights of its citizens. One aspect of the policy that is directly related to residents is land acquisition. Procurement of public welfare land is one of the special functions of the government to carry out administrative tasks. The Public Interest states that the government transfers ownership rights to land by giving compensation to the previous owner in a fair manner. If there is a refusal from the owner of the land rights, the legal instrument regulates the existence of a consignment mechanism to provide compensation through the courts. However, the consignment mechanism is carried out without considering the principles of justice and humanity and does not use proper judgment. Thus it is contrary to the principle of the welfare state which holds that the actions taken by the government are for the welfare of the people. This study aims to find out the regulations for implementing consignments in Indonesia and reviewing the implementation of consignment actions by the government according to the welfare state principle. This study uses a normative method by studying the mechanism of land acquisition in the public interest. This study uses primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study are that consignment can be interpreted as a legal action by the government in the private sphere and in accordance with the principles of the rule of law and the concept of a welfare state, provided that the government cannot ignore the principles of justice and humanity.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGELEDAHAN TANPA IZIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Deshaini, Liza; Muhammad Nur Amin; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.89

Abstract

AbstrakTinjauan Yuridis Penggeledahan Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah sebagai berikut : Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan setempat untuk memperoleh persetujuan. Dan prosedur penggeledahan dalam keadaan mendesak adalah penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri tempat-tempat yang di geledah, dalam tempo dua (2) hari setelah penggeledahan penyidik membuat berita acara yang berisi jalannya dan hasil penggeledahan, Kewajiban penyidik segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Analisis Hukum, Penggeledahan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana AbstractJuridical Review Unauthorized Search Based on Article 34 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP), is as follows:bIn very necessary and urgent circumstances the investigator can carry out search without first obtaining permission from the Chief Justice Local country. With the obligation to immediately report this to the Chairman local court for approval. And the search procedure in an urgent situation is that a search can be carried out immediately without prior permission from the Head of the District Court for the places being searched, within two (2) days after the search the investigator makes an official report containing the course and results of the search, the investigator's obligation to immediately report to the Chief Justice of the District Court.
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI Rusniati, Rusniati; Siti Mardiyati; Kurniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.90

Abstract

Abstrak Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Aditif Lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan, dan diperda-gangkan tanpa izin berwajib demi memper-oleh keuntungan dan nikmat sesaat saja. Apa yang menjadi faktor faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dari perspektif victimologi. Metode pelaksanaan penelitian dalam pelaksanaan ini penulis menggunaan metode penelitian hukum normatif. Perlindungan terhadap korban narkotika, jika dihubungkan dengan beberapa teori pemidanaan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan korban.Diharapkan bagi setiap keluarga untuk menjaga keharmonisan, melakukan pengawasan, dan menanamkan pendidikan yang benar terutama dalam hal menyeim-bangkan antara emosi, inteligensi, dan spritual sejak dari dini terhadap anak sebagai benteng terhadap dirinya untuk dapat membentengi dari pengaruh narkotika dan psikotropika yang semakin mengancam keadaan lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, Psikotropika Abstract Narcotics, Psychotropics and Other Additives are various kinds of drugs that should be used according to certain interests, for example in the medical world to assist doctors in carrying out surgical operations. However, currently these illegal drugs have been consumed, distributed, and traded without a permit from the authorities in order to gain profit and pleasure for a moment. What are the factors that lead to narcotics and psychotropic abuse. How is the regulation of the crime of narcotics and psychotropic abuse in Law Number 35 of 2009 from a victimology perspective. Methods of conducting research in this implementation the authors use normative legal research methods. Protection for victims of narcotics, when connected with several theories of punishment in the perspective of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, there is a balance between protection for perpetrators of narcotics crimes and victims. right, especially in terms of balancing emotions, intelligence, and spirituality from an early age for children as a fortress against themselves to be able to fortify themselves from the influence of narcotics and psychotropics which increasingly threaten the condition of the community environment

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2025) Vol. 30 No. 4 (2024) Vol. 30 No. 3 (2024) Vol. 30 No. 2 (2024) Vol. 30 No. 1 (2024): Maret Vol. 29 No. 4 (2023): Desember Vol. 29 No. 3 (2023): September Vol. 29 No. 2 (2023): Juni Vol. 29 No. 1 (2023): Maret Vol. 28 No. 4 (2022): Desember Vol. 28 No. 3 (2022): September Vol. 28 No. 2 (2022): Juni Vol. 28 No. 1 (2022): Maret Vol. 27 No. 4 (2021): Desember Vol. 27 No. 3 (2021): September Vol. 27 No. 2 (2021): Mei Vol. 27 No. 1 (2021): Maret Vol 26, No 2, September 2020 Vol 26, No 1, Maret 2020 Vol. 25 No 1, Maret 2019 Vol 23, No 2, September 2017 Vol 22, No 2, September 2016 Vol 18, No 1, Maret 2014 More Issue