Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.964
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan UNES Journal of Swara Justisia Mizan: Journal of Islamic Law Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Siti Mardiyati
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI Rusniati, Rusniati; Siti Mardiyati; Kurniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.90

Abstract

Abstrak Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Aditif Lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan, dan diperda-gangkan tanpa izin berwajib demi memper-oleh keuntungan dan nikmat sesaat saja. Apa yang menjadi faktor faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dari perspektif victimologi. Metode pelaksanaan penelitian dalam pelaksanaan ini penulis menggunaan metode penelitian hukum normatif. Perlindungan terhadap korban narkotika, jika dihubungkan dengan beberapa teori pemidanaan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan korban.Diharapkan bagi setiap keluarga untuk menjaga keharmonisan, melakukan pengawasan, dan menanamkan pendidikan yang benar terutama dalam hal menyeim-bangkan antara emosi, inteligensi, dan spritual sejak dari dini terhadap anak sebagai benteng terhadap dirinya untuk dapat membentengi dari pengaruh narkotika dan psikotropika yang semakin mengancam keadaan lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, Psikotropika Abstract Narcotics, Psychotropics and Other Additives are various kinds of drugs that should be used according to certain interests, for example in the medical world to assist doctors in carrying out surgical operations. However, currently these illegal drugs have been consumed, distributed, and traded without a permit from the authorities in order to gain profit and pleasure for a moment. What are the factors that lead to narcotics and psychotropic abuse. How is the regulation of the crime of narcotics and psychotropic abuse in Law Number 35 of 2009 from a victimology perspective. Methods of conducting research in this implementation the authors use normative legal research methods. Protection for victims of narcotics, when connected with several theories of punishment in the perspective of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, there is a balance between protection for perpetrators of narcotics crimes and victims. right, especially in terms of balancing emotions, intelligence, and spirituality from an early age for children as a fortress against themselves to be able to fortify themselves from the influence of narcotics and psychotropics which increasingly threaten the condition of the community environment
Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Kasro, Edy; A, Koesrin Nawawie; Mardiyati, Siti
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2022): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v4i1.4474

Abstract

As a corrective step, it is appropriate that government administration issues be returned to their khitah. Regarding government administration, this needs to be implemented in the Job Creation Act. The goal is to create a bureaucratic culture that is fast, responsive, and responsible. The research method used in this article is normative with a statutory approach. This study seeks to reveal the impact of the omnibus law, whether it is in line with what is stipulated in the Government Administration Act. The results of the research article reveal that; First, the discretionary space of government officials must be limited on conditions that are in line with the provisions of the legislation. Second, the implementation of positive fictitious decisions must still involve the State Administrative Court.Keywords: Government Administration; Omnibus Law; Job Creation Law
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Apabila Konsumen Mengalami Kerugian Jual Beli Di Internet Menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Mardiyati, Siti
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.837

Abstract

Abstract Buying and selling via the internet (e-commerce) all the formalities usually used in conventional transactions are reduced, where consumers can collect and compare information such as goods and services more freely without being limited by territorial boundaries (borderless), e-commerce not only provides convenience for consumers, but this development makes it easier for producers to market products that affect cost and time savings. Legal certainty for electronic transactions on the Internet in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and legal action for one of the parties, namely consumers, when they are harmed in electronic transactions on the Internet, the results obtained are that business actors when offering business products via the internet must provide correct information. so that legal certainty to consumers in the future if there is a dispute over goods that do not come or are lost. Keywords: Accountability, Consumers, Buying and selling, Internet.
Penyitaan Kendaraan Roda Dua Pada Perjanjian Kredit Yang Bermasalah Wulandari, Mona; Mardiyati, Siti; Kurniati, Kurniati; Basri, Saifullah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.648

Abstract

ABSTRAK Sepeda motor memiliki harga yang relatif lebih murah daripada mobil, akan tetapi kemampuan muatannya juga lebih sedikit dibandngkan dengan mobil, yang daya angkutmnya lebih besar dan banyak. Untuk sebagian masyarakat harga sepeda motor sulit dijangkau apabila dibeli dengan cara tunai atau kontan. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Proses Penarikan Paksa Kendaraaan Roda Dua Yang Menunggak Angsuran Kredit, Bagaimana Akibat Hukum Atas Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Pihak Leasing. Metodologi pengumpulan data-data melalui penelitian kepustakaan (Library Reseach) penelitian kepustakaan, Data sekunder yang merupakan bahan baku yang akan diolah dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penarikan paksa kendaraaan roda dua yang menunggak angsuran kredit adalah upaya kreditur untuk merealisasikan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akte perjanjian sewa beli kendaraan roda dua, akan dilaksanakan secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya, dan Akibat Hukum Atas Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Pihak Leasing adalah Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang mengalami penarikan kendaraan bermotor oleh pihak leasing melarang perusahaan leasing melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor dijalan. Kesimpulan bawah proses penarikan kendaraan roda dua yang menunggak atau tidak membyar angsuran adalah Pihak Leasing dilarang melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor dijalan. Saran hendaknya jangan dilakukan eksekusi penyitaan di jalan-jalan, selagi kendaraan tersebut dipakai oleh debitur. Kata Kunci : Leasing, Perjanjian, Penarikan Kendaraan Roda Dua.
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DAN TAHAPAN-TAHAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Mardiyati, Siti; Kurniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.92

Abstract

Money laundering prevention and suppression strategies rely on presumption of guilt, which means that the person who owns property allegedly derived from a crime must prove that the property does not come from a criminal offence. Theoretically, the principle of probability balance is used to support the reverse proof of the origin of property property.The money-laundering process consists of several steps, such as placement, coating or coating, and integration or merger.
JAMINAN HAK PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Mardiyati, Siti
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i1.99

Abstract

Abstrak Pekerja mengetahui atau memahami hak dan kewajibannya akan tetapi karena faktor langkanya pekerjaan membuat mereka bertahan dan tidak berani menuntut meskipun sebenarnya hak-haknya dilanggar oleh pengusaha. Salah satu bentuk pelanggaran adalah masalah Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya akan disebut PHK. Namun bila dilihat dari segi pekerja, penerapan sistem perjanjian kerja waktu tertentu sangat kurang menguntungkan atau cenderung merugikan bagi pekerja. Apakah faktor-faktor terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. bagaimana jaminan hukum terhadap hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Faktor-Faktor terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Jaminan hak pekerja yang terkena pemutusan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu mencakup. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/institusi teknis secara konsisten dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Sosialisasi harus dilakukan kepada para pekerja terutama agar mereka menyadari hak-hak mereka sebagai pekerja sebagaimana diatur oleh undang-undang. Kata Kunci : Jaminan, Hak Pekerja, Pemutusan, Perjanjian. Abstract Workers know or understand their rights and obligations, but because of the scarcity of work, they persist and do not dare to sue even though their rights have been violated by the employer. One form of violation is the issue of Termination of Employment, hereinafter referred to as Termination of Employment. However, when viewed from the perspective of workers, the application of a certain time work agreement system is very unfavorable or tends to be detrimental to workers. What are the factors of termination of employment in a work agreement for a certain time. how is the legal guarantee of the rights of workers who are affected by termination of employment in a work agreement for a certain time. Factors in the occurrence of termination of employment in a work agreement for a certain time. Guarantees for the rights of workers who are subject to termination in a work agreement for a certain time, which includes. the guidance and supervision carried out by technical institutions/institutions in a consistent and continuous manner towards the implementation of the provisions of the applicable laws and regulations in the field of manpower. Socialization must be carried out to workers, especially so that they are aware of their rights as workers as regulated by law.
DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS Mardiyati, Siti; Hariyadi, Wicaksono Putra
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i4.114

Abstract

Investigators exercise discretion to help resolve a traffic violation case where the suspect did so because of negligence that caused injury to others. Weird problems arise as a result of this discretionary act. On the one hand, this discretionary act involves the application of criminal law carried out in accordance with its own policies to make rigid laws effective. All parties have an opportunity to know their position as a legal consequence of the choice of investigators in a traffic crime case. The party committing the violation will compensate the victim for material damage and medical costs. The increased knowledge of discretion by an investigator that is not based on the rule of law means that it is against the law
TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING YANG BERADA DI WILAYAH NKRI Mardiyati, Siti
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v30i1.117

Abstract

Refugees leave their places of origin for a variety of reasons, mainly because of things that could endanger their lives during their stay, such as war or persecution. Nor do they get protection from their own country, and their own government often threatens to persecute them. This research uses normative juridic methods. The forms of violations committed by foreign nationals as refugees in the RI Territory include illegal entry into the territory of Indonesia, fighting, rape, and destruction of refugee facilities. Then the cause of the violations of the law committed by foreign nationals as refugees in the RI Territory is the difference of national rules, culture, customs and customs in Indonesia and in the country of origin. Another reason why refugees and asylum-seekers roam to commit violations is the lack of immigration detention facilities in Indonesia. The Indonesian government has established special rules on the conduct of refugees and asylum-seekers in its territory, so as not to disregard the behaviour of the refugee and asylees
Hak Untuk Melakukan Perdamaian di Perairan Laut Indonesia Dilihat Dari Hukum Internasional Mardiyati, Siti
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v30i2.122

Abstract

Each State has the right to navigate in its own territorial waters, in the open sea, and in the territorial water of another State. Requirements for the implementation of the right of peaceful navigation in Indonesian waters based on the domestic laws of Indonesia. However, the sovereignty of the coastal State remains bound by the provisions of the Convention itself and other international law.
Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi Mardiyati, Siti
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 3 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v30i3.127

Abstract

Globalization has brought significant changes to various aspects of life, including in the field of constitutional law. The implementation and enforcement of constitutional law in the context of globalization, focusing on how global dynamics influence national legal structures and their enforcement mechanisms. Globalization, characterized by the openness of information, the movement of capital, and the flow of international labor, demands that countries adjust their constitutional legal systems to meet new challenges, such as human rights, democratization, and free trade. On one hand, globalization encourages the harmonization of laws at the international level, while on the other hand, it amplifies the risks of violations of state sovereignty and disparities in the application of laws. This research reveals that the implementation of constitutional law often faces challenges in maintaining a balance between national interests and global demands. This requires strengthening the role of domestic legal institutions, as well as collaboration with international actors and civil society. In the era of globalization, civil society and international organizations also play a crucial role in overseeing and promoting transparency and accountability in the process of upholding constitutional law. To maintain the effectiveness of constitutional law enforcement, dynamic policy adaptation, active participation from various stakeholders, and the use of technology to strengthen the integrity of the legal system are necessary.
Co-Authors A, Koesrin Nawawie Ahmad Jawandi Aprita, Serlika Basri, Saifullah Entin Martini Hariyadi, Wicaksono Putra Kasro, Edy Kurniati Kurniati Kurniati Mahmudah, Ulya Nika Musrifah Nugraheni, Elsa Rusniati Rusniati Siti Wahyuningsih Tuti Hardjajani Wagimin Wagimin, Wagimin Wardatul Djannah Wulandari, Mona