cover
Contact Name
Reno Ismanto
Contact Email
asysei.babel@gmail.com
Phone
+6281273254994
Journal Mail Official
asysei.babel@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/editorialteam
Location
Kab. bangka,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam
ISSN : 20897227     EISSN : 25988522     DOI : https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.
Asy-Syar’iyyah specializes in sharia, Islamic law, family law, muamalah (Islamic economic law), Islamic economics, Islamic finance, Islamic accounting, and Islamic banking and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and library research on the subject.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Asy Syar'iyyah Juni 2023" : 5 Documents clear
BISNIS DIGITAL APLIKASI HIBURAN HIGGS DOMINO ISLAND DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM Mappolean, Peni Sarijuddin; Abdullah, Muhammad Ruslan
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Asy Syar'iyyah Juni 2023
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v8i1.3283

Abstract

Several previous studies have discussed the impact of user activity on the Higgs domino island application has had a negative impact on its users. Meanwhile, this research focuses on the view of Islamic business ethics towards consumption practices of the Higgs Domino Island entertainment application. This type of research uses descriptive qualitative by collecting data through player reviews on the Higgs Domino Island application. The discovery of the digital business entertainment application Higgs Domino Island is prohibited for Muslims to play because it contains the practices of maysir and gharar. Where this practice is contrary to Islamic business ethics, namely fatanah, where players and developers must understand what business is permitted and prohibited in Islam. The implication of the research is that after knowing what entertainment is permitted and prohibited in Islam, Muslim communities will be more careful in choosing entertainment applications to pass the time and not neglect their faith. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas dampak aktivitas pengguna aplikasi Higgs Domino Island memberikan efek negatif bagi penggunanya. sementara itu penelitian ini fokus pada pandangan etika bisnis islam terhadap praktik konsumsi aplikasi hiburan Higgs Domino Island. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui ulasan player pada aplikasi Higgs Domino Island. Temuan pada bisnis digital aplikasi hiburan higgs domino island ini dilarang untuk dimainkan oleh umat muslim karena di dalamnya terdapat praktik maysir dan gharar. Dimana praktik tersebut bertolak belakang dengan etika bisnis islam yaitu fatanah, dimana player dan developer harus mengerti bisnis yang dibolehkan dan diharamkan dalam islam. Implikasi dari penelitian kiranya setelah mengetahui hiburan yang diperbolehkan dan dilarang dalam islam masyarakat muslim akan lebih berhati-hati dalam memilih aplikasi hiburan untuk menghabiskan waktu dan tidak lalai dalam akidah.
PEMAKNAAN ALIRAN DUALISTIS PERSPEKSTIF HUKUM PIDANA DALAM KUHP NASIONAL Anwar, Reski
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Asy Syar'iyyah Juni 2023
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v8i1.3534

Abstract

The presence of criminal framework in WvSNI relies on legality rules which state that an act is considered criminal if the actions and errors are fulfilled in an article formulation, thus causing the discipline in WvSNI to be felt to be very inflexible in terms of its enforcement. Meanwhile, the legality paradigm has moved to a dualistic principle or teaching that separates criminal acts and criminal responsibility. The National Criminal Code has firmly implemented this dualistic teaching as one component of the criminal framework, so that the link between legal legal certainty and justice can be recognized in a balanced manner in court decisions. The presence of the principle of legality in dualistic teachings in the framework of criminal regulations in Indonesia, especially in WvSNI, has a very big situation in the framework of law enforcement, where the ideas of unlawfulness and error are components of criminal acts or also called monistic teachings. WvsNI does not understand the connection between criminal risk and the perpetrator, but criminal responsibility is only referred to solely based on forgiving and justifying reasons. Therefore, many problems occur within the framework of law enforcement, where enforcement officials focus on legal certainty rather than legal justice itself. Meanwhile, in the doctrine known in criminal law there is the principle of 'There is no crime without guilt' or also called dualistic teaching. In short, this teaching separates criminal acts and criminal responsibility. Criminal acts discuss the issue of 'acts', while the issue of whether the 'individual' who committed the act can be considered responsible is an alternative issue. In the current situation, dualistic teachings play a very large role in overcoming the rigid nature of problems within the framework of law enforcement, especially for those implementing regulations. So when there is a conflict between legal beliefs and justice, what must be the focus is justice. Kerangka pemidanaan dalam WvSNI bergantung pada aturan legalitas yang menghadapkan bahwa suatu perbuatan dianggap pidana jika perbuatan dan kesalahannya terpenuhi dalam sebuah rumusan pasal, sehingga menyebabkan disiplin dalam WvSNI dirasakan sangat tidak fleksibel dalam penyelesaian penegakannya. Sedangkan paradigma legalitas telah berpindah ke asas atau ajaran dualistik yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. KUHP Nasional secara tegas telah menjalankan ajaran dualistik tersebut sebagai salah satu komponen kerangka pidana, sehingga keterkaitan antara kepastian hukum yang sah dan keadilan dapat diakui secara seimbang pada putusan pengadilan. Hadirnya asas legalitas dalam ajaran dualistis dalam kerangka peraturan pidana di Indonesia, khususnya dalam WvSNI, mempunyai situasi yang sangat besar dalam kerangka penegakan hukum, dimana gagasan sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan komponen dari perbuatan pidana atau disebut juga ajaran monistik. WvsNI tidak memahami keterkaitan antara risiko pidana dan sipelaku, namun pertanggungjawaban pidana hanya dirujuk semata-mata berdasarkan alasan pemaaf dan pembenar. Oleh karena itu, banyak permasalahan terjadi dalam kerangka penegakan hukum, di mana aparatur penegak berfokus pada kepastian akan hukum daripada keadilan hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam doktrin yang dikenal dalam hukum pidan ada asas ‘Tiada pidana tanpa kesalahan’ atau disebut juga ajaran dualistis. Singkatnya dalam ajaran ini memisahkan antara tindak pidana dan pertangunggjawaban pidana. Tindak pidana membahas menyangkut persoalan 'perbuatan', sedangkan persoalan apakah 'individu' yang melakukan perbuatan dapat dianggap bertanggung jawab merupakan persoalan alternatif. Dalam situasi saat ini, ajaran dualistik memainkan peranan yang sangat besar dalam mengatasi sifat kaku permasalahan dalam kerangka penegakan hukum, khususnya bagi para pelaksana peraturan. Jadi ketika ada konflik antara keyakinan hukum dan keadilan, maka yang harus menjadi fokus adalah keadilan. Kata Kunci: Aliran Dualistis, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, KUHP Nasional.
PERAN UMKM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN POHUWATO DITINJAU DARI MAQASID SYARI’AH Habie, Riska Octavia
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Asy Syar'iyyah Juni 2023
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v8i1.3696

Abstract

UMKM adalah saatu unit usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha disemua sektor ekonomi. UMKM sendiri memiliki eksistensi dan peran yang penting dalam perekonomian nasional di Indonesia. Provinsi Gorontalo berada di peringkat kelima di Indonesia yang menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Sebagai upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Provinsi Gorontalo mengusung program pengembangan UMKM yang mana juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Di Provinsi Gorontalo sendiri, Kabupaten Pohuwato berada di peringkat kedua yang memiliki angka kemiskinan tertinggi sedangkan memiliki jumlah UMKM terbanyak. Untuk melihat tingkat kesejahteraan digunakan indikator dari maqasid syari’ah oleh Al-Syathibi yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosio ekonomi. Beradasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa UMKM sendiri memang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Marisa, karena melalui UMKM ini ada beberapa kebutuhan yang sebelumnya tidak bisa dipenuhi menjadi terpenuhi. Namun UMKM sendiri masih ditemukan beberapa permasalahan seperti SDM yang kurang memadai, kurangnya inovasi dari UMKM, pada umumnya UMKM hanya fokus pada usaha perdagangan sehingga kurangnya pemanfaatan dari potensi yang ada di Kabupeten Pohuwato, penyerapan tenaga kerja yang masih kurang.
ZAKAT GOVERNANCE IN PANGKALPINANG CITY INSTITUTIONAL ECONOMIC PERSPECTIVE Lidyawati, Lidyawati; Rozi, Rozi; Rohmadania, Siti; Kurnia, Muhammad; Hayatullah, Imam Khomaeni
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Asy Syar'iyyah Juni 2023
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v8i1.3731

Abstract

This research aims to find out the governance of zakat from the perspective of institutional economics in Pangkalpinang City. This research uses qualitative-descriptive method. Data collection methods through interviews, documentation and observation. The results of this study are the management of zakat in BAZNAS Pangkalpinang City every year continues to increase, although there is still a lack of public awareness in Pangkalpinang City in paying zakat. In its journey in the third year of BAZNAS leadership, the progress has been seen where public trust in BAZNAS began to emerge. BAZNAS Pangkalpinang City has made many programs covering education, humanitarian and poor people's programs to provide welfare to the community with professional and trustworthy zakat management.
FILANTROPI MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR’AN: ANALISIS DALAM MENYIKAPI PERMASALAHAN KESENJANGAN EKONOMI UMAT Arief, Suyoto; Fikri, Achmad Banding Abdullah; Wibisono, Vina Fithriana
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Asy Syar'iyyah Juni 2023
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v8i1.3749

Abstract

Philanthropy is a voluntary behavior that aims to benefit the community, whether done independently or institutionally. However, even so, philanthropy that comes with its new transformation from classical to modern (social purposes) which is able to have a positive impact on the economic gap of the people, there is a need to revitalize the meaning of philanthropy not just karitas, which actually must be the basis for the attitude of behavior of all kinds of philanthropic activities, namely presenting philanthropy based on the Qur'anic perspective. Therefore, this study aims to explore the concept of philanthropy in the Qur'anic perspective in addressing the problem of people's economic disparities. The method used is a qualitative research method using library research. The results of this study indicate that philanthropy in the Qur'anic perspective can be used as a reference in addressing all aspects of life, one of which is the problem of economic inequality. The Qur'an has a significant role in the development of Islam and human civilization. The configuration of Qur'an-based philanthropy is through zakat, infaq, sadaqah and waqf which are seen as charitable movements that provide support to help others fairly (sportive), which are able to empower in the long term. Thus, if this philanthropy is implemented properly according to Qur'anic principles, it will reduce the economic gap between the rich and the poor and create a balance in the living standards of a prosperous society.

Page 1 of 1 | Total Record : 5