Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Articles
537 Documents
<![CDATA[PRO KONTRA HADIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM KEHIDUPAN SOSIOLOGI MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Al-Afghany, M. Mova]]>;
<![CDATA[Mustika, Desty Anggie]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 8, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4685
<![CDATA[One of the reasons that arise from the existence of the Pornography Law is considered to be more discriminatory against women and criminalizes women's bodies. One of them is Article 8 which states that anyone who deliberately makes himself an object or model of pornography can be punished. Indeed, this rule can be applied to men or women. However, in Indonesian society, in particular, the bodies most often exposed are women. What has considered pornography is a woman's body. That way, there will be many female dancers and female artists who will be criminalized. Some criticisms have made the public fear that if this bill is passed, women will no longer be able to wear miniskirts or shorts outside the home. It can also be said that the criticism that has emerged against the Pornography Law is due to the public's distrust of the government's ability to make laws that can achieve the expected goals. This may also arise from experience with the previous enactment of other laws. AbstrakSalah satu alasan yang muncul akibat keberadaan UU Pornografi dinilai lebih diskriminatif terhadap perempuan dan mengkriminalisasi tubuh perempuan. Salah satunya adalah Pasal 8 yang pada dasarnya menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menjadikan dirinya objek atau model pornografi dapat dihukum. Memang aturan ini bisa diterapkan untuk pria atau wanita. Namun pada masyarakat Indonesia khususnya, jenazah yang paling sering diekspos adalah perempuan. Yang dianggap pornografi adalah tubuh wanita. Dengan begitu, nantinya akan banyak penari wanita, artis wanita yang akan dikriminalisasi. Beberapa kritik membuat masyarakat takut bahwa jika RUU ini disahkan, perempuan tidak bisa lagi memakai rok mini atau celana pendek di luar rumah. Dapat pula dikatakan bahwa kritik yang muncul terhadap UU Pornografi disebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah membuat undang-undang yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ini mungkin juga timbul karena pengalaman dengan pemberlakuan undang-undang lain sebelumnya.]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 DI DESA SARIMULYA ]]>
<![CDATA[Fitria Handayani, Nurlita]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 6 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v6i2.4621
<![CDATA[Tujuan penelitian pertama mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat untuk pencegahan COVID-19 di kampung Sarimulya dan peran apa saja yang dilakukan masyarakat di masa pandemik ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sedang data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner, interviu, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama masyarakat paham bahayanya COVID-19 dan kedua peran masyarakat sangat membantu orang yang terkena dampak dari COVID-19.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PUTUSAN NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DALAM PRAKTIK PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Iskandar, Dadang]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 5 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v5i1.4411
<![CDATA[Salah satu putusan yang berkaitan dengan kewenangan pengujian undang undang terhadap Undang Undang Dasar yang diadili oleh Mahkamah konstitusi adalah pengajuan yudicial review atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh Machica Mochtar yang menikah di bawah tangan dengan Drs Moerdiono, yanng memohon agar masalah pencatatan perkawinan dan status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim, meminta puteranya Muahammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono. Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi yang mendukung menilai putusan itu merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak hak anak, baik anak hasil di luar pernikahan atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan itu merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun zina atau pergaulan bebas. Di samping itu juga akan menimbulkan masalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diimplementasikan atau tidak dalam praktik pengadilan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAYANAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BOGOR ]]>
<![CDATA[Ratnawaty, Latifah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 5 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v5i2.4402
<![CDATA[Pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk elektronik di Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diberlakukan sejak tahun 2009 serta dipilihnya beberapa kota untuk menjadi contoh dalam penerapannya. Ditunjuknya beberapa kota tersebut sesuai dengan Surat Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri. Kegunaan Kartu Tanda Penduduk elektronik sangat membantu Pemerintah terkait dalam hal memberikan dan memanfaatkan pelayanan publik untuk masyarakat. Namun selain Kartu Tanda Penduduk elektronik tersebut dapat menawarkan bermacam – macam keunggulan untuk ukuran kartu identitas misalnya jaminan kesehatan yang terdata langsung dan melekat di dalam chip serta dapat pula memudahkan dalam proses pemilihan umum, pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik ini masih memiliki hambatan dalam proses pelaksanaan pelayanannya. Pelayanan dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dirasakan masih kurang efektif dalam pengurusannya dan masih banyak warga yang tidak dapat mengikuti tahapan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik karena keterbatasan tenaga Sumber Daya Manusia yang ada]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 443/432/KPTSPER-UU/2020 TENTANG PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI DESA GUNUNG PUTRI ]]>
<![CDATA[Ariananda, Yogi]]>;
<![CDATA[Lestari, Nisa]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v7i1.4696
<![CDATA[Bogor Regent Decree Number 443/432 / Kpts / Per-UU / 2020 contains the prohibition of locations that must be closed and locations that are allowed to be opened in the context of Preventing the Spread of Corona Virus Disease (COVID-19). This study aims to analyze the effectiveness of the decision of the Bogor Regent Number 443/432 / Kpts / Per-UU / 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) phase three. The research data were collected using a questionnaire, interview, and observation instruments. Research shows that residents have tried to follow the rules and obey them so that people are free from the spread of Covid-19 and try to provide the best service according to the rules. AbstrakSurat Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 yang berisi tentang Larangan lokasi yang harus ditutup maupun lokasi yang diperbolehkan dibuka dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap tiga. Data Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner, wawancara, dan observasi. Penelitian menunjukkan bahwa warga telah berusaha mengikuti aturan dan mematuhinya, supaya masyarakat terbebas dari penyebaran Covid-19 dan berusaha memberikan pelayanan terbaik sesuai aturan.]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI KOTA BOGOR ]]>
<![CDATA[Ratnawaty, Latifah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 8 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4659
<![CDATA[Divorce in a family will have various legal consequences, one of which is related to the sharing of joint assets. In general, Indonesian people who enter into a marriage do not have any concerns about their marital assets so that married couples often neglect to make marriage agreements related to assets in the marriage. Regarding the issue of collective property, it is not regulated in the Al-Quran and Hadith. Because Islamic Law does not regulate it, the Marriage Law provides three legal alternatives that can be used as a guide in distributing joint assets, namely based on religious law, customary law, or other laws. Likewise Article 1 letter f KHI also provides a formulation of assets. together. If a joint property lawsuit is filed on September 28, 2010, with Case Number No. 666 / Pdt.G / 2010 / PA.Bgr at the Bogor Religious Court to get justice in obtaining the sharing of joint assets, the ex-wife tries to resolve it through litigation or court in the hope of getting her rights properly. AbstrakPerceraian dalam suatu keluarga akan menimbulkan berbagai akibat hukum salah satunya adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama. Umumnya masyarakat indonesia melangsungkan perkawinan tidak memiliki kekhawatiran terhadap harta perkawinannya sehingga pasangan suami istri sering kali mengabaikan untuk membuat perjanjian perkawinan terkait dengan harta benda dalam perkawinan. Berkaitan dengan masalah harta bersama ini tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Karena Hukum Islam tidak mengaturnya, maka dalam UU Perkawinan memberikan tiga alternatif hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembagian harta bersama, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya.. Demikian pula Pasal 1 huruf f KHI juga memberikan rumusan tentang harta bersama. Dalam hal Gugatan harta bersama diajukan pada tanggal 28 September 2010 dengan Nomor Perkara No. 666/Pdt.G/2010/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor guna mendapatkan keadilan dalam memperoleh pembagian harta bersama adalah mantan istri berupaya menyelesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan dengan harapan mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KANTOR PPAT ROY INDARTO, SE, SH, MKn BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Paksi, Novendra Ronggo]]>;
<![CDATA[Fajri, Ibrahim]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 6 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v6i1.4416
<![CDATA[Dalam upaya penenggulangan Pandemi COVID-19 pemerintah memberlakukan darurat kesehatan dengan menyelengarakan karantina kesehatan sebagai mana telah diatur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Penyebaran COVID-19 saat ini telah semakin meningkat dan menyebar keseluruh wilayah dan lintas negara, yang diiringi tingkat kasus dan/atau jumlah kematian yang sangat tinggi.yang berdampak pada sektor pendidikan,ekonomi,keagamaan, serta fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, sehingga diperlukan percepatan dalam menangani COVID-19 yang dilakukan dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu Provinsi atau Kebupaten/Kota tertentu untuk mencegah COVID-19. Tulisan ini dibuat untuk mengkaji bagaimana penerapan Protokol Kesehatan sesuai dengan pasal (Pasal 6 Perbub Nomor 60 Tahun 2020) di dalam rung lingkup kantor PPAT ROY INDARTO, SE,SH,Mkn.]]>
<![CDATA[BUDAYA HUKUM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Lestari, Nisa]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 5 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v5i2.4407
<![CDATA[Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. perilaku koruptif yang terjadi pada hampir semua penegak hukum, bukan karena moral yang rendah namun sebagai akibat terjadinya demoralisasi dari para penegak hukum itu sendiri. Akibat adanya korupsi di Pengadilan, maka sudah dapat dipastikan sebagian besar atau bahkan seluruhnya, produk lembaga peradilan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana (KUHP), Melihat fakta berbagai fenomena dari dampak korupsi yang demikian dahsyat, dan sangat merugikan masyarakat, maka saatnya masyarakat sadar dan bertindak serta diperlukan sebuah keseriusan dalam penegakan hukum guna pemberantasan tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[PERANAN PENCEGAHAN COVID-19 DAN DAMPAK KRUSIAL YANG SANGAT BERPENGARUH TERHADAP MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Mahribal, Lintar Fauzan]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Prihatini]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 7 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v7i2.4709
<![CDATA[Corona Virus Disease 19 (COVID-19) or what is known as the Corona Virus is a large family that attacks or infects the human respiratory tract which can be transmitted quickly like the flu, the symptoms felt by people who are infected with this virus are like high fever , shortness of breath, flu and not feeling well until finally the worst impact is death. The death of a person caused by COVID-19 is actually not entirely due to the virus itself, but that person has had a history of severe illness that was suffered beforehand and the Corona Virus triggers a serious illness that is suffered to cause death. This research aims to make the public more aware of this COVID-19 pandemic and its crucial impact on people's lives. This research certainly proves that, (1) the impact most felt on society due to the COVID-19 pandemic is from an economic aspect, (2) there is a form of prevention of the spread of a pandemic that is implemented by the community, (3) there is a law issued by the government regarding prevention of the COVID-19 Pandemic. AbstrakCorona Virus Disease 19 (COVID-19) atau yang dikenal sebagai Virus Corona adalah salah satu keluarga besar yang menyerang atau menginfeksi saluran pernafasan manusia yang dapat menular secara cepat layaknya seperti flu, gejala yang dirasakan oleh orang yang terinfeksi virus ini yaitu layaknya seperti demam tinggi, sesak nafas, flu dan tidak enak badan hingga akhirnya dampak terburuknya yaitu kematian. Kematian seseorang yang diakibatkan oleh COVID-19 sebenarnya tidak sepenuhnya karena virus itu sendiri, melainkan orang tersebut telah memiliki riwayat penyakit berat yang diderita sebelumnya dan Virus Corona tersebut memicu penyakit berat yang diderita hingga menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk membuat masyarakat lebih waspada terhadap Pandemi COVID-19 ini serta dampak krusialnya terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini tentunya membuktikan bahwa, (1) dampak yang paling dirasakan bagi masyarakat akibat Pandemi COVID-19 yaitu dari aspek ekonomi, (2) ada bentuk pencegahan penyebaran pandemi yang diterapkan oleh masyarakat, (3) ada Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pencegahan Pandemi COVID-19.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Bhudiman, Budy]]>;
<![CDATA[Ratnawaty, Latifah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 8 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4686
<![CDATA[In the Compilation of Islamic Law, Article 75, one of the verses states that the decision to annul a marriage is not retroactive to a marriage that is canceled because one of the husband or wife is an apostate. Children born from such marriages and third parties as long as they obtain their rights in good faith, before the decision to annul the marriage is legally binding. If Muslims act as apostates or change religions, there will be changes and consequences in terms of muamalah, namely three, namely in the marriage relationship, inheritance rights, and guardianship rights. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is a legal unification in conducting marriage to the resolution of various problems that arise in marriage, must refer to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. By Article 39 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 19 of Law Number 9 of 1975, it does not regulate any reasons for divorce due to apostasy but in the Islamic Law Compilation, the reasons for divorce due to apostasy are regulated in Article 116 letter h. AbstrakDi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 salah satu ayatnya menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum yang tetap. Jika orang Islam bertindak murtad atau berpindah agama maka terdapatlah perubahan-perubahan dan akibat dalam segi muamalah yaitu ada tiga yaitu dalam hubungan perkawinan, hak waris dan hak kewalian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi hukum dalam menyelenggarakan perkawinan sampai dengan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul didalam perkawinan, harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975, tidak mengatur adanya alasan perceraian karena murtad namun didalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian karena murtad diatur didalam Pasal 116 huruf h.]]>
