Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBEBANAN BIAYA ADMINISTRASI DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI ASPEK TEORI KEADILAN DAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH Ibrahim Fajri
YUSTISI Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v2i2.1100

Prinsip Syariah merupakan asas fundamental dalam praktik Perbankan Syariahdi Indonesia. Berdasarkan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Perbankan Syariah dalammelakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian perbankan syariah wajib menyelenggarakan bisnis perbankan dengan model syariah yaitu pemenuhan syariat Islam secara mutlak. Praktiknya masih ada beberapa kendala dalam pemenuhan syariat Islam secara mutlak pada bank syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini kendala tersebut difokuskan pada persoalan pembebanan biaya administrasi pada akad pembiayaan pada Perbankan Syariah. Dalam rangka uji tuntas pemenuhan syariat Islam secara mutlak pada Perbankan Syariah, maka fenomena ekonomi tersebut dihubungkan dengan Teori Keadilan Islam. Penelitian dimaksud dilakukan pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bogor dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah. Praktik pembebanan biaya administrasi pada akad pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bogor belum sesuai dengan Teori Keadilan Islam. Hal ini dikarenakan karena asas keadilan Islam yaitu pemenuhan takaran yang sesuai dalam berdagang telah dilanggar dengan ditetapkannya biaya administrasi berdasarkan presentase dari besaran pembiayaannya. Sedangkan praktik pembebanan biaya administrasi pada akad pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah telah sesuai dengan Teori Keadilan Islam karena telah menetapkan biaya administrasi pada akad pembiyaan berdasarkan real cost atau biaya tersebut adalah biaya yang benar-benar timbul atas transaksi tertentu.

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PENYUSUNAN PERJANJIANSEKTORPENJAMINAN SYARIAH Ibrahim Fajri; A. Rahmat Rosyadi
YUSTISI Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v4i2.1076

Lembaga penjaminan syariah di Indonesia masih tergolong baru keberadaannya yakni pada tahun 2013. Hingga tahun 2014, total asset perusahaan penjaminan syariah sudah mencapai Rp 376,89 miliar, dengan market share per Juni 2015 mencapai 4% dan sisanya 96% masih dikuasai oleh penjaminan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian-kajian khusus terkait implementasi prinsip-prinsip syariah dalam penyusunan perjanjian (kontrakkontrak)kegiatan transaksi di lembaga Penjaminan syariah. Penelitian ini menggunakan dataprimer dengan indepth interview kepada sejumlah praktisi di penjaminan syariah, serta data sekunder melalui research library (analisis dokumen perjanjian/aqd). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis perbandingan tetap (constant comparative method) dan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara umum, implementasi ketentuan prinsip-prinsip syariah dalam penyusunan perjanjian (kontrak-kontrak) kegiatan transaksi di Lembaga Penjaminan Syariah mengacu sepenuhnya pada fatwa Dewan Syariah Nasioal Majelis UlamaIndonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Agama (PMA). Temuan menunjukkan bahwa akad-akad dilaksanakan masih terdapat yang belum sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

Analisis Bibliometrik Kajian Pemulihan Olahraga dengan Menggunakan VOSviewer Hilda Aulia Putri; Mariel Sarah Naibaho; Adrian Rafael Tagas; Tsunami Sakuragi; Ibrahim Al-Fajri
Jumper: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Olahraga Vol 4 No 2 (2024): Jumper: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Olahraga
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jumper.v4i2.1744

Penelitian ini bertujuan dapat menganalisis data bibliometrik dengan menggunakan aplikasi VOSviewer dan dapat memberikan gambaran umum mengenai literatur bidang olahraga yaitu pemulihan olahraga (sport recovery). Data dari penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah dengan topik pemulihan olahraga yang didapatkan di situs Google Scholar dengan bantuan aplikasi reference manager untuk memudahkan dalam pencarian data. Dari hasil pencarian pada tahun 2019 hingga tahun 2023 didapatkan 1000 artikel yang relevan. Hasil penelusuran data selama 5 tahun terakhir menunjukan bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah penelitian mengenai pemulihan olahraga (sport recovery) mengalami penurunan yang signifikan terutama sejak tahun 2020 sampai sekarang. Pada tahun 2019 berjumlah 444 artikel, pada tahun 2020 berjumlah 342 artikel, pada tahun 2021 berjumlah 141 artikel, pada tahun 2022 berjumlah 53 artikel, dan pada tahun 2023 berjumlah 20 artikel. Dalam melakukan pemetaan analisis data kami menggunakan tiga bentuk visualisasi, yaitu network visualization, overlay visualization, dan density visualization. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti untuk mengetahui topik apa saja yang sudah banyak diteliti pada bidang sport recovery dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH Eka Darojat; Ibrahim Fajri; Ady Purwoto
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.18752

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi dan bisnis syariah menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik penyelesaian sengketa yang berbasis nilai-nilai syariah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah lebih efektif jika menggunakan prinsip musyawarah, mediasi berbasis nilai-nilai syariah, dan pengadilan agama sebagai mekanisme terakhir. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Bisnis Syariah, Penyelesaian Sengketa

ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK Muhamad Ari Apriadi; Desty Anggie Mustika; Ibrahim Fajri
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.18753

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai instrumen perlindungan terhadap kreasi intelektual memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi dan persaingan usaha yang sehat. Namun, dalam praktiknya, hak eksklusif HKI sering kali disalahgunakan, terutama dalam perjanjian lisensi, yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum persaingan usaha. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi penyalahgunaan hak eksklusif pemegang merek dalam perjanjian lisensi berdasarkan hukum persaingan usaha dan HKI di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kriteria penyalahgunaan hak eksklusif serta akibat hukumnya, sambil membandingkan aturan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan HKI. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Lisensi, Persaingan Usaha

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR Ibrahim Fajri; Hakim Abdallah; Muhamad Ari Apriadi
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.18916

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. UMKM di bidang pembuatan sepatu/sandal di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, UMKM ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses perlindungan hukum, kesulitan pendanaan, dan rendahnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi UMKM pembuatan sepatu/sandal di Ciomas dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mereka. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan wawancara kepada pelaku UMKM dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM masih lemah, terutama dalam hal perlindungan kontrak, pendaftaran merek, dan penyelesaian sengketa usaha. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan sosialisasi hukum, pemberian pendampingan hukum, dan penguatan regulasi terkait UMKM. Kata Kunci : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Sepatu/Sendal, Ciomas

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH Eka Darojat; Ibrahim Fajri; Ady Purwoto
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.18752

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi dan bisnis syariah menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik penyelesaian sengketa yang berbasis nilai-nilai syariah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah lebih efektif jika menggunakan prinsip musyawarah, mediasi berbasis nilai-nilai syariah, dan pengadilan agama sebagai mekanisme terakhir. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Bisnis Syariah, Penyelesaian Sengketa

ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK Muhamad Ari Apriadi; Desty Anggie Mustika; Ibrahim Fajri
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.18753

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai instrumen perlindungan terhadap kreasi intelektual memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi dan persaingan usaha yang sehat. Namun, dalam praktiknya, hak eksklusif HKI sering kali disalahgunakan, terutama dalam perjanjian lisensi, yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum persaingan usaha. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi penyalahgunaan hak eksklusif pemegang merek dalam perjanjian lisensi berdasarkan hukum persaingan usaha dan HKI di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kriteria penyalahgunaan hak eksklusif serta akibat hukumnya, sambil membandingkan aturan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan HKI. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Lisensi, Persaingan Usaha

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR Ibrahim Fajri; Hakim Abdallah; Muhamad Ari Apriadi
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.18916

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. UMKM di bidang pembuatan sepatu/sandal di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, UMKM ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses perlindungan hukum, kesulitan pendanaan, dan rendahnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi UMKM pembuatan sepatu/sandal di Ciomas dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mereka. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan wawancara kepada pelaku UMKM dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM masih lemah, terutama dalam hal perlindungan kontrak, pendaftaran merek, dan penyelesaian sengketa usaha. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan sosialisasi hukum, pemberian pendampingan hukum, dan penguatan regulasi terkait UMKM. Kata Kunci : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Sepatu/Sendal, Ciomas

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN BOGOR Latifah Ratnawaty; Ibrahim Fajri; Muhammad Azril Buchori
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18862

Kabupaten Bogor masih menghadapi masalah serius terkait perkawinan di bawah umur. Meski sudah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin masih melonjak tinggi. Hal ini terlihat jelas dari data Pengadilan Agama Cibinong. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bogor. Penelitian hukum normatif empiris ini menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut belum efektif dalam menanggulangi perkawinan dini, Faktor-faktor penyebab internal meliputi kedekatan pasangan, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pengawasan keluarga. Sementara faktor eksternal mencakup interpretasi agama yang sempit, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh teknologi dan media, tekanan ekonomi, serta kondisi geografis yang beragam. Penelitian ini direkomendasikan kepada Pemerintah, masyarakat, para pelaku pernikahan dini maupun para orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi permasalahan perkawinan dini, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi yang efektif dan berkelanjutan guna meminimalisir terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bogor. Kata Kunci: Faktor Penyebab, Perkawinan Dini, Kabupaten Bogor

Title

Found 52 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 52 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 52 Documents
Search