Journal of Government and Politics (JGOP)
Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN: 2686-3391 adalah salah satu jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Mataram. JGOP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. Journal of Government and Politics (JGOP) merupakan jurnal yang fokus dan skup kajiannya dibidang pemerintahan dan politik. untuk itu kami membuka bagi peneliti yang ingin mempublikasikan pemikirannya atau hasil penelitian.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 1 (2021): Juli"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Australia terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ]]>
<![CDATA[Nurinaya, Nurinaya]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.4706
<![CDATA[Indonesia dan Australia memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Keadaan ini kemudian memicu permasalahan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di dalam kedua negara. Indonesia dan australia telah meratifikasi convention on the rights of persons with disabillities terkait hak - hak penyandang disabilitas, tindakan ini telah menunjukan  concern  antara  kedua  negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. Indonesia dan Australia mengimplementasikan konvensi tersebut kedalam kebijakan negara masing-masing. Akantetapi, kebijakan Indonesia dengan Australia memiliki kebijakan yang cenderung berbeda. Penanganan terkait hak penyandang disabilitas di Indonesia cenderung berjalan lambat dan masih terdapat masalah dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini terjadi karena orientasi dari kebijakan Indonesia yang cenderung masih menggunakan pendekatan medis dan berbasis pada pemberian santunan dengan leading sector kementerian sosial. Berbeda halnya dengan Australia yang melakukan transformasi komprehensif tentang kebijakan dan implementasi terkait disabilitas dengan melakukan pendekatan sosial, membentuk komisi khusus disabilitas dan menjadikan Departement of Social Service serta Departement of Foreign Affairs and Trade dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Australia, sehingga diakhir penelitian dapat diperoleh pembelajaran dan paket kebijakan yang komprehensif serta disability-friendly terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.]]>
<![CDATA[Kompleksitas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Kabut Asap di Indonesia ]]>
<![CDATA[Meiwanda, Geovani]]>;
<![CDATA[Eka Nizmi, Yuznarida]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.4827
<![CDATA[Sejak tahun 1982, Asia Tenggara menghadapi kabut asap hampir setiap tahun, yang disebabkan oleh asap dari pembakaran rumput, hutan, dan gambut yang hampir semuanya terjadi di Indonesia. Asap ini mempengaruhi kesehatan dan ekonomi enam negara ASEAN. Ini adalah krisis lingkungan lintas batas pertama yang coba ditangani secara kolektif oleh ASEAN. Interaksi di tingkat ASEAN berpedoman pada ASEAN Way, dan yang sering diperdebatkan adalah apakah norma-norma yang terkandung di dalamnya membuat negara-negara yang ada mampu berinteraksi secara efektif di tingkat regional. Makalah ini akan fokus pada kompleksitas mengatasi masalah kabut asap lintas batas ini. Kegagalan mengatasi masalah asap dan mencegah negara lain terkena dampak dapat menjadi langkah penting bagi reformasi kelembagaan bagi Indonesia, dan ASEAN perlu meninjau kembali model keterlibatan anggotanya yang tergolong sangat lunak dalam mengatasi masalah asap lintas batas ini, dan membangun solidaritas. antar anggota dalam menangani masalah lingkungan. Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dengan meratifikasi ASEAN Transboundary Haze Pollution Agreement (AATHP) dalam menangani kebakaran hutan yang memang diperlukan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut mengikat, dalam mekanisme pemantauan dan kepatuhan jangka panjang]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Anggraeni, Wilfirda Charismanur]]>;
<![CDATA[Ningtiyas, Wulan Puspita]]>;
<![CDATA[Alimah, Nurdiyah Mufidatul]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.4857
<![CDATA[This article aims to find out government policies in strengthening  SMEs during the Covid-19 pandemic in Indonesia. This is done to map government policies in strengthening these  SMEs and map what government strategies are needed to complement these policies. The research method used in writing this article is the literature review method from various sources related to government policies in dealing with  SMEs during the Covid-19 pandemic. The results of this literature review show that the government has issued a policy in order to empower  SMEs in a covid-19 pandemic situation. There are several  SMEs protection schemes implemented by the government, namely (a) providing social assistance to poor and vulnerable  SMEs actors (b tax intensive for SMEs  (c) relaxation and credit restructuring for  SMEs (d) Expansion of  SMEs Working Model Financing (e) Provision of Product Support. To support government policy, several short-term strategies and long-term strategies need to be considered by the government. The short-term strategy is related to implementing strict health protocols, providing opportunities and encouraging digital services to support SMEs, socializing business associations, simplifying administrative processes, and encouraging changes in business strategies. The long-term strategy is related to efforts to prepare a roadmap for developing SMEs, building digital technology as a platform for  SMEs business processes, developing modern  SMEs business models, and encouraging collaboration between the government and corporations in empowering SMEs.]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM LAYANAN BUS RAPID TRANSIT DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2010-2019: STUDI TENTANG KEGAGALAN KOLABORASI ]]>
<![CDATA[Fitriyani, Elisa]]>;
<![CDATA[Suharto, Didik Gunawan]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.4862
<![CDATA[This research aims to analyze the success and the effectiveness of collaborative governance process in bus rapid transit service in Surakarta City. The object of research is collaborative process in bus rapid transit service in Surakarta City in 2010-2019. This research was conducted through descriptive qualitative approach. Techniques of collecting data used were in-depth interview and documentation source deriving from relevant document. Informant of research consisted of related stakeholder: Surakarta City Transportation Service Office, Transportation Technical Implementing Unit (TIU) of Surakarta City, Perum DAMRI Surakarta, and PT. Bengawan Solo Trans. Technique of analyzing data used was an interactive model of analysis. The result of research shows firstly that face to face process is a preliminary step in establishing cooperation through direct dialog between stakeholder. Trust building process has been conducted since face-to-face dialogue aiming to keep the collaboration running well. Commitment to process is displayed in the form of Memorandum of Understanding (MoU) document and consortium establishment, PT. Bengawan Solo Trans. Shared understanding effort is implemented in the form of both formal and non-formal routine meeting. Collaborative process loses its momentum in intermediate outcome phase due to the loss suffered from by Perum DAMRI, thereby affecting the good cycle incentive in building trust and commitment. Secondly, in relation to successful collaboration, network structure has been created formally and there are written agreement and contract. The commitment to a common purpose wanes gradually ending up in cooperation contract termination. Trust among the participant also wanes due to stakeholders’ non-performance. Governance, access to authority, distributive accountability/responsibility, and information sharing has been stated formally in Memorandum of Understanding and has run normatively. In the aspect of access to resources, collaborative process fails along with the unavailable financial resource to subsidize bus rapid transit service. Collaborative governance process in bus rapid transit service needs the available access to adequate resource.]]>
<![CDATA[Transisi New Normal Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Refleksi Perbaikan Ekonomi Sosial Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Baharuddin, Tawakkal]]>;
<![CDATA[Salahudin, Salahudin]]>;
<![CDATA[Qodir, Zuly]]>;
<![CDATA[Jubba, Hasse]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.4686
<![CDATA[Tujuan penelitian ini sebagai respon terhadap situasi pandemi COVID-19 dan munculnya isu-isu penerapan new normal di Indonesia. New normal sebagai upaya merehabilitasi sebuah wilayah atau daerah yang sedang mengalami situasi pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat analisis menggunakan Nvivo 12 Plus dan Google Trend. Hasil studi ini menjelaskan bahwa, new normal merupakan proyeksi terhadap perbaikan ekonomi secara nasional selama periode COVID-19. Upaya diberlakukannya new normal sebagai kontribusi perbaikan pada aspek ekonomi nasional, sosial, politik dan pemanfaatan teknologi. Adapun dalam penerapannya juga diperlukan beberapa kajian dari pemerintah untuk mengukur dan mengetahui standar kesiapan wilayah-wilayah yang masih masuk dalam kategori rentan. Selain itu, juga diperlukan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat secara bersama di dalam fase transisi new normal tersebut. Dalam periode transisi penerapan new normal juga perlu memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang secara bertahap dapat belajar dan beradaptasi melalui interaksi sosial tentang keseimbangan dan fase-fase yang baru pada komunitas sosial.]]>
<![CDATA[Kompleksitas Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Kabut Asap Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Geovani Meiwanda]]>;
<![CDATA[Yusnarida Eka Nizmi]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.5353
<![CDATA[Sejak tahun 1982, Asia Tenggara menghadapi kabut asap hampir setiap tahun, yang disebabkan oleh asap dari pembakaran rumput, hutan, dan gambut yang hampir semuanya terjadi di Indonesia. Asap ini mempengaruhi kesehatan dan ekonomi enam negara ASEAN. Ini adalah krisis lingkungan lintas batas pertama yang coba ditangani secara kolektif oleh ASEAN. Interaksi di tingkat ASEAN berpedoman pada ASEAN Way, dan yang sering diperdebatkan adalah apakah norma-norma yang terkandung di dalamnya membuat negara-negara yang ada mampu berinteraksi secara efektif di tingkat regional. Makalah ini akan fokus pada kompleksitas mengatasi masalah kabut asap lintas batas ini. Kegagalan mengatasi masalah asap dan mencegah negara lain terkena dampak dapat menjadi langkah penting bagi reformasi kelembagaan bagi Indonesia, dan ASEAN perlu meninjau kembali model keterlibatan anggotanya yang tergolong sangat lunak dalam mengatasi masalah asap lintas batas ini, dan membangun solidaritas. antar anggota dalam menangani masalah lingkungan. Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dengan meratifikasi ASEAN Transboundary Haze Pollution Agreement (AATHP) dalam menangani kebakaran hutan yang memang diperlukan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut mengikat, dalam mekanisme pemantauan dan kepatuhan jangka panjang.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wilfarda Charismanur Anggraeni]]>;
<![CDATA[Wulan Puspita Ningtiyas]]>;
<![CDATA[Nurdiyah Nurdiyah]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.5354
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memetakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM tersebut serta memetakan strategi pemerintah apa yang di perlukan sebagai pelengkap kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode literature review dari berbagaisumber yang terkaitdengankebijakan pemerintah dalam menangani UMKM di masa pandemi Covid-19. Hasil tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam ragka memperdayakan UMKM dalam situasi pandemi Covid-19. Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang di lakukan pemerintah yaitu: (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan (b) intensif pajak bagi UMKM (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM (d) Perluasan Pembiayaan Model Kerja UMKM (e) Penyediaan Penyangga Produk. Untuk mendukung kebijakan pemerintah, beberapa strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang perlu di pertimbangkan pemerintah. Strategi jangka pendek berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, member peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Strategi jangka panjang berkaitan dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM.]]>
<![CDATA[Collaborative Governance Dalam Layanan Bus Rapid Transit Di Kota Surakarta Tahun 2010-2019: Studi Tentang Kegagalan Kolaborasi ]]>
<![CDATA[Elisa Fitriyani]]>;
<![CDATA[Didik Gunawan Suharto]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.5355
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan efektivitas keberhasilan collaborative governance dalam layanan bus rapid transit di Kota Surakarta. Obyek penelitian adalah proses kolaborasi dalam layanan bus rapid transit di Kota Surakarta pada tahun 2010-2019. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan sumber dokumentasi yang berasal dari dokumen yang relevan. Informan dalam penelitian terdiri dari stakeholder terkait, yaitu unsur: Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Transportasi Kota Surakarta, Perum DAMRI Surakarta, dan PT. Bengawan Solo Trans. Teknik analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan penelitian dapat dirumuskan hasil; pertama, proses dialog tatap muka merupakan awalan dalam menjalin kerjasama melalui dialog langsung antar stakeholder. Proses membangun kepercayaan dilakukan sejak awal dialog tatap muka yang bertujuan agar kolaborasi bisa terus menerus berjalan dengan baik. Komitmen terhadap proses ditunjukkan dalam bentuk dokumen Nota Kesepakatan Bersama dan pembentukan konsorsium PT. Bengawan Solo Trans. Upaya membangun kesepemahaman bersama dilaksanakan dalam bentuk pertemuan rutin secara formal maupun non-formal. Proses kolaborasi kehilangan momentum pada fase outcome jangka menengah dikarenakan kerugian yang dialami Perum DAMRI, sehingga mempengaruhi dorongan siklus yang baik dalam membangun kepercayaan dan komitmen. Kedua, dalam hal keberhasilan kolaborasi, struktur jaringan sudah terbentuk secara formal, terdapat kesepakatan dan kontrak tertulis. Komitmen terhadap tujuan mengalami pemudaran yang berujung pada pemutusan kontrak kerjasama. Kepercayaan antar stakeholder meluntur akibat adanya wanprestasi dari stakeholder. Tata kelola,akses terhadap kekuasaan, pembagian akuntabilitas/responsibilitas, serta berbagi informasi secara formal sudah dinyatakan dalam Nota Kesepakatan Bersama/MoU dan secara normatif sudah berjalan. Pada aspek akses terhadap sumber daya proses kolaborasi mengalami kegagalan akibat tidak cukup tersedianya sumber daya keuangan sebagai subsidi layanan bus rapid transit. Proses collaborative governance dalam layanan bus rapid transit memerlukan tersedianya akses sumber daya yang memadai.]]>
<![CDATA[Transisi New Normal Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Refleksi Perbaikan Ekonomi Sosial Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tawakkal Baharuddin]]>;
<![CDATA[Salahudin Salahudin]]>;
<![CDATA[Zuly Qodir]]>;
<![CDATA[Hasse Jubba]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.5351
<![CDATA[Tujuan penelitian ini sebagai respon terhadap situasi pandemi COVID-19 dan munculnya isu-isu penerapan new normal di Indonesia. New normal sebagai upaya merehabilitasi sebuah wilayah atau daerah yang sedang mengalami situasi pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat analisis menggunakan Nvivo 12 Plus dan Google Trend. Hasil studi ini menjelaskan bahwa, new normal merupakan proyeksi terhadap perbaikan ekonomi secara nasional selama periode COVID-19. Upaya diberlakukannya new normal sebagai kontribusi perbaikan pada aspek ekonomi nasional, sosial, politik dan pemanfaatan teknologi. Adapun dalam penerapannya juga diperlukan beberapa kajian dari pemerintah untuk mengukur dan mengetahui standar kesiapan wilayah-wilayah yang masih masuk dalam kategori rentan. Selain itu, juga diperlukan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat secara bersama di dalam fase transisi new normal tersebut. Dalam periode transisi, penerapan new normal juga perlu memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang secara bertahap dapat belajar dan beradaptasi melalui interaksi sosial tentang keseimbangan dan fase-fase yang baru di dalam komunitas sosial.]]>
<![CDATA[Perbandingan Kebijakan Indonesia Dan Australia Terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ]]>
<![CDATA[Nurinaya Nurinaya]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.5352
<![CDATA[Indonesia dan Australia memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Keadaan ini kemudian memicu permasalahan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di dalam kedua negara. Indonesia dan australia telah meratifikasi convention on the rights of persons with disabillities terkait hak - hak penyandang disabilitas, tindakan ini telah menunjukan concern antara kedua negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. Indonesia dan Australia mengimplementasikan konvensi tersebut kedalam kebijakan negara masing-masing. Akantetapi, kebijakan Indonesia dengan Australia memiliki kebijakan yang cenderung berbeda. Penanganan terkait hak penyandang disabilitas di Indonesia cenderung berjalan lambat dan masih terdapat masalah dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini terjadi karena orientasi dari kebijakan Indonesia yang cenderung masih menggunakan pendekatan medis dan berbasis pada pemberian santunan dengan leading sector kementerian sosial. Berbeda halnya dengan Australia yang melakukan transformasi komprehensif tentang kebijakan dan implementasi terkait disabilitas dengan melakukan pendekatan sosial, membentuk komisi khusus disabilitas dan menjadikan Departement of Social Service serta Departement of Foreign Affairs and Trade dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Australia, sehingga diakhir penelitian dapat diperoleh pembelajaran dan paket kebijakan yang komprehensif serta disability-friendly terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.]]>
