Articles
123 Documents
<![CDATA[Tanggungjawab Hukum Partai Politik Terhadap Kader Partai Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Albariatul Khoir Hasibuan]]>
<![CDATA[ Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CERED Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53695/js.v1i2.96
<![CDATA[As an organization that is given the authority to nominate candidates for political office, the political party law should have provisions regarding the dismissal of members of political parties in the DPR due to criminal acts of corruption. Against this background, this research examines the seriousness of political parties and their authority in dismissing members of the House of Representatives regarding the crime of corruption, so that the problem in the research that the author is researching is what is the solution that should be taken by political parties in reducing the number of involvement of their cadres in the DPR in criminal acts. corruption? The provision that corporations are considered to have committed a criminal act because people, whether they have a work relationship or other relationship, act for and on behalf of or within the corporate environment as regulated in Article 20 paragraph (2) of Law No. 31/1999 is also found in other statutory regulations. Article 15 paragraph (2) of Emergency Law Number 7 of 1955 concerning Investigation, Prosecution and Economic Crime Justice (hereinafter written as Law No.7 / 1955). Concrete solutions that can be taken by political parties in reducing the involvement of party cadres in criminal acts of corruption are to initiate sanctions for political parties related to criminal acts of corruption and through strengthening the cadre of parties, establishing candidate qualification standards, pushing the law to increase the qualification of DPR members and improving The role of political parties in realizing a clean government.]]>
<![CDATA[Implementasi Komunikasi Budaya dalam Keluarga Batak Toba dan Jawa ]]>
<![CDATA[Nurhanifah Nurhanifah]]>;
<![CDATA[Indira Fatra Deni]]>;
<![CDATA[Dedi Alan Haloho]]>
<![CDATA[ Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CERED Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53695/js.v1i2.78
<![CDATA[Penelitian berjudul Komunikasi Antar Budaya Batak Toba Dan Jawa Dalam Keluarga Di Desa Aek Bontar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat yang bertujuan untuk melihat bagaimana komunikasi antarbudaya suku Jawa dengan suku Batak dalam keluarga di Desa Aek Bontar Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dan melihat bagaimana nilai-nilai budaya yang diterapkan dalam masing-masing keluarga dan melihat motivasi masing-masing pasangan untuk melakukan pernikahan yang latar belakang suku yang berbeda.Teori yang digunakan pada interaksi Simbolik. Teknik data dengan wawancara, observasi partisipan dan dokumentasi. Oleh sebab itu peneliti mengumpulkan data-data yang didapat dari informasi penelitian, kemudian dikembangkan didalam hasil penelitian dan pembahasan.Hasil Proses komunikas antarbudaya yang dilakukan suku Jawa dan suku Batak dalam menjalin hubungan berjalan dengan baik, Kedua suku menjunjung tinggi rasa saling menghargai antara satu dengan yang lain. Mereka berusaha saling memahami dan mengikuti budaya pasangan masing-masing sehingga terjadi perubahan baik dari segi keyakinan maupun budaya dalam kehidupan mereka. Sehingga akulturasi terjadi dalam kekeluargaan mereka yang awalnya disebabkan masing-masing dari kedua suku masih sangat mempertahankan dan memperjuangkan sukunya sehingga memilih untuk menjalankan dua budaya sekaligus dalam keluarga dan menanamkan kepada anggota keluarga seperti anak-anak yang mereka miliki. Kedua suku menjunjung tinggi rasa saling menghargai antara satu dengan yang lain. Mereka berusaha saling memahami dan mengikuti budaya pasangan masing-masing sehingga terjadi perubahan baik dari segi keyakinan maupun budaya dalam kehidupan mereka. Sehingga akulturasi terjadi dalam kekeluargaan mereka yang awalnya disebabkan masing-masing dari kedua suku masih sangat mempertahankan dan memperjuangkan sukunya sehingga memilih untuk menjalankan dua budaya sekaligus dalam keluarga dan menanamkan kepada anggota keluarga seperti anak-anak yang mereka miliki. Kedua suku menjunjung tinggi rasa saling menghargai antara satu dengan yang lain. Mereka berusaha saling memahami dan mengikuti budaya pasangan masing-masing sehingga terjadi perubahan baik dari segi keyakinan maupun budaya dalam kehidupan mereka. Sehingga akulturasi terjadi dalam kekeluargaan mereka yang awalnya disebabkan masing-masing dari kedua suku masih sangat mempertahankan dan memperjuangkan sukunya sehingga memilih untuk menjalankan dua budaya sekaligus dalam keluarga dan menanamkan kepada anggota keluarga seperti anak-anak yang mereka miliki. ]]>
<![CDATA[Implementasi Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun ]]>
<![CDATA[Rayani Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CERED Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53695/js.v1i1.35
<![CDATA[Mediation as a mechanism for decision making/peace agreement becomes the main authority of the parties to the dispute and maintains good relations. Mediation is fair because each party negotiates a solution to the problem with a win-win solution. Through Supreme Court Regulation (PerMA) No. 01 of 2008 concerning Mediation, mediation has been integrated in the court system. Mediation according to Article 1 paragraph 7 Perma No. 01 of 2008 is a way to resolve disputes through a negotiation process to obtain the agreement of the parties with the assistance of a mediator. Any decision of a judge who is not mediated first, then the decision is considered null and void by law. Divorce is the termination of the relationship between husband and wife both divorce and divorce. Before the judge decides the divorce case, mediation between parties is first carried out. The success of mediation is very minimal in divorce cases, this can be seen from the still many divorce cases in the court. This is an urgency in this study, where the application of mediation in divorce cases, especially in the District of Simalungun District. This research is a normative juridical research with literature study data collection techniques by examining literature-literature and analyzing regulations that are relevant to this research. The results of this study are expected to determine the implementation of mediation divorce cases in the Simalungun District Religious Court.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Prinsip Good Governance pada Pelayanan Publik di Kantor Camat Tanah Jawa ]]>
<![CDATA[Vica Mutiara Shandy]]>;
<![CDATA[Dedi Amrizal]]>
<![CDATA[ Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CERED Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53695/js.v1i1.30
<![CDATA[Pelaksanaan tugas dalam konteks pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan good governance secara utuh. Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani, kurang transparannya pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah, ketidakbebasan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat, kritikan ataupun saran, serta masalah diskriminasi pelayanan yang melihat suku, agama, jabatan, dan hubungan kekeluargaan. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. bagaimana efektivitas penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik, namun informasi terbaru jarang didapat oleh masyarakat pedesaan, dan Pemerintahan Kecamatan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, namun belum berjalan efisien karena masih banyak membuang-buang waktu, serta pertanggungjawaban yang diberikan Pemerintahan Kecamatan sudah berjalan cukup baik]]>
<![CDATA[Model Komunikasi Antarbudaya dalam mewujudkan Nilai-nilai Multikulturalisme melalui Kearifan Lokal Marjambar di Kelurahan Bunga Bondar Sipirok ]]>
<![CDATA[Rezki Aulia]]>;
<![CDATA[Rahmanita Ginting]]>;
<![CDATA[Leylia Khairani]]>
<![CDATA[ Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CERED Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53695/js.v1i2.79
<![CDATA[This study aims to analyze the intercultural communication model and the values of multiculturalism contained in the local wisdom of marjambar. Marjambar is a form of local wisdom in the Bunga Bondar sub-district which is carried out by the local community without any command from various parties, in its implementation, marjambar is carried out by distributing cookies typical of the local community during religious holidays, namely just before Hari Raya Eid al-Fitr performed by Muslims and one day before the New Year by Christians. To obtain the data used a qualitative descriptive research method, then in the data collection technique was done by interview, observation and documentation. The results of data collection show that the intercultural communication model occurs between communities of different ethnicities and religions. In realizing the values of multiculturalism, the community inherits a philosophy of life, "thick water is thicker and fraternal and we are one blood (alkot aek alkotan dope mudan and hitta dongan Samudar). So the conclusion is that the implementation of marjambar local wisdom reflects the value of cosmopolitan multiculturalism in it, the value of cosmopolitan multiculturalism is a value that reflects each free individual with cross-cultural lives or develops their respective cultural lives without intimidation and domination in them, so that this gives birth to a an attitude of caring between people who have different religions and ethnicities, which leads to an attitude of tolerance and harmony in society with different cultures.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Study: Putusan No.125/PidSus-TPK/2017/PN.MDN) ]]>
<![CDATA[Sugianto Sugianto]]>
<![CDATA[ Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CERED Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53695/js.v1i2.81
<![CDATA[Whereas the regulation regarding corruption as regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 regarding the eradication of criminal acts of corruption cannot yet be said to be maximal and needs a lot of improvement, especially in terms of law enforcement. Whereas from the case analysis of the decision No. 125/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN, basically the prosecutor's demands are very precise and the evidence is in accordance with the elements of the Corruption Eradication Law, but the judge in passing the verdict was impressed. less support from efforts to save and restore State finances. Whereas obstacles in the handling of corruption cases must exist and become obstacles in law enforcement, including the overlap between one article and another in the corruption law and the inconsistency between regulations in handling corruption cases.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Autentik ]]>
<![CDATA[Adi Utama Pandapotan Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CERED Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53695/js.v1i1.36
<![CDATA[A Notary plays an important part in creating legal certainly and legal protection for the people. The criminal act which usually occurs is related to Article 263, Article 264 and Article 266 of HUHP (The Criminal Code). Concerning a Notary’s criminal act in deed forgery or false testimony done by any party, UUJN (Notarial Act) does not specifically regulate any crimenal case because, based on the principle of legality as it is the principles in the KUHP. A Notary as a public official should do his noble task in helping people solve their legal problems. Therefore, he should be cautious, prudent, and increase his knowledge of any applicable legal provisions well so that the deeds he has made will not cause people to get involved in dispute.]]>
<![CDATA[Makna Simbolis Nasi Ulam pada Upacara Adat Pernikahan Melayu ]]>
<![CDATA[Raudhatul Jannah]]>
<![CDATA[ Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CERED Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53695/js.v1i1.31
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari prosesi adat nasi Ulam pada perkawinan Melayu dan makana yang terkandung dalam prosesi adat nasi ulam pada perkawinan Melayu. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yang membahas masalah yang diselidiki dengan pengamatan masalah penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat atau ditampilkan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi nasi Ulam ini merupakan prosesi adat dalam perkawinan Melayu yang merupakan upacara adat makan nasi hadap-hadapan yang bermakna sebagai bentuk perkenalan antara pihak pengantin pria dengan pengantin wanita. Dalam proses itu kedua belah pihak bersilaturahim saling memperkenalkan diri dalam acara makan bersama. Prosesi adat ini juga hanya sebagai tradisi untuk memeriahkan acara pernikahan dan tidak ada sanksi adat jika tidak dilakukan]]>
<![CDATA[Analisis Framing Berita Berjudul “Presiden Jakarta Selatan” di Majalah Tempo Edisi 22-28 April 2019 ]]>
<![CDATA[Putra Perwira Guna Lubis]]>;
<![CDATA[Leylia Khairani]]>
<![CDATA[ Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CERED Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53695/js.v1i2.80
<![CDATA[The events of the Presidential Election in the United States in 2020 are similar to the political events of the 2019 Presidential Election in Indonesia, where Prabowo Subianto also claimed victory, accused of fraud, and also said he would sue the election results. If we look at the political events in 2019, the statement of Prabowo Subianto-Sandiaga Uno's victory claim as President and Vice President of the Republic of Indonesia for 2019-2024 on the same day after the election on April 17, 2019, has the potential to cause conflict. Moreover, coupled with the plan to create a “people power” movement which was interpreted as a way to win camp 02, the political situation in Indonesia was increasingly heated. So this research intends to see how the mass media, especially Tempo Magazine, which in 2019 framed issues related to Prabowo's victory claim. The object of this research is the news entitled "President of South Jakarta" which is published in the Main Report of Tempo Magazine, 22-28 April 2019 edition. This news was chosen because it is news that provides a unique description of the claim for victory in the 2019 Presidential Election voting results. used is the framing analysis model developed by Robert N. Entman. By using these analytical tools, it can be concluded that Tempo Magazine presents a problem definition that Prabowo is an actor who is the source of the problem because he feels superior in the 2019 Presidential Election. Tempo Magazine also presents moral values and solutions in which Prabowo's camp must accept the results of a quick count of a number of institutions survey conducted scientifically.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw) ]]>
<![CDATA[Surya Hamdani]]>
<![CDATA[ Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CERED Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53695/js.v1i2.82
<![CDATA[Based on positive law in Indonesia, the Criminal Code itself regulates abortion problems Article 299, Article 346 to Article 349, while Law No.36 of 2009 concerning Health regulates the problem of abortion Article 75 , 76, 77 and 194. In connection with the criminal act of inclusion regulated in Article 55 and Article 56 of the Criminal Code. Criminal responsibility for a criminal act of participating in abortion, in imposing a sentence the judge must fulfill a sense of justice for all parties, for that before imposing a verdict, the judge must pay attention to the aspect of justice. 252 / Pid.B / 2012 / PN.Plp, the author does not agree that the Judge decides with the Criminal Code, the author agrees with the Judge No. 124 / Pid.Sus / 2014 / PN.Liw, in which the Judge decided using Law No. 36 of 2009 concerning Health, because our country adheres to the principle of lex specialis derogat legi generali.]]>
