Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Al-Hikmah

alhikmah
Website

Published by Universitas Islam Sumatera Utara

ISSN : 27461912 EISSN : 27461408 DOI : -

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Merupakan jurnal Fakultas Hukum UISU yang menjadi sarana pengembangan keilmuan serta meningkatkan karya ilmiah berupa Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarkat dosen dan Tugas Akhir mahasiswa, dibidang Hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 289 Documents

5 6 7 8 9

Kajian Yuridis Perjanjian Nominee Terhadap Keabsahan Jual Beli Tanah Oleh Warga Negara Asing Ditinjau Dari UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Study Kasus Putusan MA Nomor 3200 K/PDT/2014) Anton Diary S. Surbakti; Sry Darma Yanti Panjaitan; Romindo Siagian
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Analisis Yuridis Pemberian Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kepada Pihak Ketiga Lukman Siagian
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakHak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya. Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum pemberian bagian-bagian tanah hak pengelolaan oleh pemegang hak pengelolaan menurut sistem hukum pertanahan yakni dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan wewenang dalam hak pengelolaan, yaitu: a) Calon pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan pemberian hak kepada kepala BPN melalui kepala kantor pertanahan kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. b) Atas permohonan pemberian hak, kepala BPN menerbitkan surat keputusan pemberian hak pengelolaan. c) Surat keputusan pemberian hak pengelolaan didaftarkan oleh pemohon hak pengelolaan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. d) Maksud pendaftaran tanah tersebut adalah untuk diterbitkan sertifikat hak pengelolaan sebagai tanda bukti hak oleh kepala kantor pertanahan kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Kewenangan pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam memberikan bagian-bagian tanah hak pengelolaan yakni wewenang yang diberikan oleh hak pengelolaan telah diatur oleh PMA No 9 / 1965, Pasal 6 Ayat (1) PMA No 9/1965 menetapkan bahwa hak pengelolaan memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk : a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah; b. Menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut untuk pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun; d. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan. Hambatan pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam memberikan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga, setiap pemberian hak atas tanah bukanlah sekali-kali tanpa menemui rintangan atau kendala-kendala oleh karena itu dengan upaya-upaya pemerintah dalam mewujudkan Catur Tertib Pertanahan sebagai bentuk kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah dalam mengeban amanat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dalam proses pemberian hak pengelolaan ada beberapa kendala-kendala yang dijumpai. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pemberian, Hak Pengelolaan, Tanah AbstractLand rights are rights that give the right holder the authority to use and or benefit from the land to which they are entitled. Tenure rights over land contain a series of powers, obligations, and / or prohibitions for rights holders to do something about the land to which they are entitled. It is concluded that the legal arrangement for granting portions of land under management rights by holders of management rights according to the land law system, namely in various laws and regulations stipulates authority in management rights, namely: a) Candidates for management rights apply to the head of BPN through the head office regency / municipal land affairs whose working area includes the location of the land concerned. b) Upon application for granting of rights, the head of BPN issues a decree granting management rights. c) The decree granting management rights is registered by the applicant for management rights to the head of the regency / municipal land office whose working area includes the location of the land concerned. d) The purpose of such land registration is to issue a management right certificate as proof of rights by the head of the district / city land office whose working area includes the location of the land concerned. The authority of the Toba Samosir Regency government in providing parts of land with management rights, namely the authority granted by management rights has been regulated by PMA No. 9/1965, Article 6 Paragraph (1) PMA No. 9/1965 stipulates that management rights give authority to the holder to: a. Planning land use and allocation; b. Using the land for the purposes of carrying out their duties; c. Submit parts of the land to a third party with usufructuary rights for 6 (six) years; d. Receive income / compensation and / or mandatory annual money. The obstacle of the Toba Samosir Regency government in giving parts of land management rights to third parties, every granting of land rights is not an occasional one without encountering obstacles or constraints, therefore with the government's efforts to realize Land Order Chess as a form of policy determined by the government in imposing the mandate of the Basic Agrarian Law (UUPA), in the process of granting management rights there are several obstacles encountered. Keywords : Judicial Review, Granting, Management Rights, Land.

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup Dan Kehamilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440 K/Pid.Sus/2019) Bimasa Zebua; Muhammad Yamin; Adil Akhyar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Acts of decency are all kinds of behavior with sexual connotations that are carried out unilaterally and are not expected by the target person, causing negative reactions, shame, anger, offense at the person who is a victim of sexual harassment. It is concluded that the criminal responsibility of children as perpetrators of the criminal act of rape against children is an effort to protect child victims of the crime of rape because it is one of the crimes against decency as regulated in Article 285 of the Criminal Code, while according to the Criminal Code Bill is regulated in Chapter XVI Concerning the Crime of Morality, Paragraph 1, which reads: "Convicted for committing the crime of rape, with a minimum imprisonment of 3 (three) years and a maximum of 12 years. Legal protection for children who are victims of the crime of rape which results in pregnancy and preventive and repressive measures, both by the community and the government (through law enforcement officials), such as providing protection / supervision from various threats that can endanger the victim's life. Case of the crime of rape committed by children against children in the Supreme Court decision Number 3440 K / Pid.Sus / 2019.Keywords: Criminal Liability, Children, Rape. Abstrak Tindak pidana kesusilaan adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan kepada anak sebagai upaya melindungi anak korban tindak pidana pemerkosaan karena merupakan salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, Sementara menurut RUU KUHP diatur dalam Bab XVI Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Paragraf 1, yang berbunyi: “Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan adanya upaya preventif maupun represif, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban. Perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak terhadap anak dalam putusan MA Nomor 3440 K/Pid.Sus/2019.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pemerkosaan.

Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Desa Suka Beras Tentang Hukum Kewarisan Islam Mustamam Mustamam
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstrack Islamic inheritance laws are laws that are extracted or summarized from the holy book of the Al Quran and the Sunnah of the Prophet, as well as the ulama's ijma'. Islamic inheritance law is the fairest and wisest law of inheritance because the rule of law is the All-Knowing, All-Hearing, All-Wise, All-Compassionate and Merciful, Allah SWT, Creator of the Universe. This science is Islamic knowledge which has half the weight of existing Islamic knowledge. Islamic inheritance law is the decrees of Allah SWT from the inheritance left for the legitimate heirs. Islamic inheritance law is the key to completing the inheritance of every family who wants blessings, peace and all goodness. Islamic inheritance law is an inheritance law capable of maintaining social, economic and political stability. Inheritance law that has been tested for no less than 1400 years which brings stability in all aspects of life. Islamic inheritance law is the key to completing the inheritance of every family who wants blessings, peace and all goodness. This Community Service Activity aims to increase the understanding of the people of Suka Beras Village, Perbaungan District, to understand Islamic inheritance law. Keywords: Public, Understanding, of Inheritance, Law ABSTRAKHukum waris Islam adalah hukum-hukum yang disarikan atau disimpulkan dari kitab suci Al quran dan Sunnah Nabi, serta ijma’ ulama. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang paling adil dan bijaksana karena aturan hukumnya adalah ketentuan yang Maha Mengetahui., Maha Mendengar, Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Penyayang, Allah SWT, Pencipta Alam Semesta. Ilmu ini adalah pengetahuan Islam yang memiliki bobot separuh pengetahuan Islam yang ada. Hukum waris Islam adalah ketetapan-ketetapan Allah SWT dari harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris yang sah. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian, dan segala kebaikan. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang mampu menjaga stabilitas sosial, eknomi, hingga politik. Hukum waris yang telah teruji tidak kurang dari 1400 tahun yang membawa stabilitas dalam segala sendi kehidupan. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian dan segala kebaikan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan untuk memahami hukum kewarisan Islam. Kata Kunci: Pemahaman, Masyarakat, Tentang Hukum, Kewarisan

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kelalaian Bank Menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) History Black List Debitur Yang Telah Lunas Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019) M. Farhan Husein; Tajuddin Noor; Nurasiah Harahap
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstrak Kelalaian dan kesalahan pihak bank dalam melakukan pelaporan pelunasan kredit maka hal ini dapat menjadi kerugian bagi nasabah. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah y akibat kelalaian bank menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) History Black List debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit, bagaimana tanggung jawab bank yang melaporkan nasabah debitur yang tidak bermasalah dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019. Perlindungan hukum bagi nasabah yang masuk dalam daftar hitam akibat kelalaian bank menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) History Black List debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit adalah bank harus memberikan ganti kerugian jika telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank. Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabahnya yang timbul sebagai akibat dari kelalaian bank dalam melaporkan nasabah debitur yang tidak bermasalah dalam Sistem Informasi Debitur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah mewajibkan bank yang melakukan kelalaian tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah atau debitur yang dirugikan tersebut dan mengoreksi data debitur sesuai dengan yang seharusnya. Berdasarkan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019 adalah PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan tata kelola dan kerja pelayanan yang buruk sehingga merugikan nama baik penggugat selaku debitur yang telah melunasi hutangnya tetapi diinformasikan secara keliru sehingga masuk dalam black list dalam lembaga keuangan terkait. Disarankan agar untuk lebih mengefektifkan program program perlindungan nasabah, diperlukan suatu upaya yang sifatnya berkelanjutan melalui edukasi masyarakat mengenai hak hak nasabah dalam berhubungan dengan bank.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur, Perjanjian Kredit, Black List AbstractNegligence and errors on the part of the bank in reporting credit repayments, this can be a loss for customers. The formulation of the problem in this thesis is how is legal protection for customers due to bank negligence in deleting Individual Debtor Information (IDI) History Black List debtors who have been paid off in the credit agreement, how is the responsibility of banks reporting debtor customers who are not problematic in the Bank Indonesia Debtor Information System , how are the judges' legal considerations in the Supreme Court's decision Number 2678 K/Pdt/2019. Legal protection for customers who are blacklisted due to bank negligence in deleting Individual Debtor Information (IDI). credit from the bank. The responsibility of the bank for the losses of its customers that arise as a result of the bank's negligence in reporting debtor customers who are not problematic in the Debtor Information System in terms of Law Number 10 of 1998 concerning Banking is to require the bank that commits the negligence to provide compensation to the customer or debtor. the aggrieved party and correct the debtor's data as appropriate. Based on the discussion, it was concluded that the judge's legal considerations in the Supreme Court's decision Number 2678 K/Pdt/2019 were PT. State Savings Bank (Persero), Tbk. The Banjarmasin Branch Office committed acts against the law by not carrying out poor governance and service work so that it harmed the good name of the plaintiff as a debtor who had paid off his debt but was misinformed so that it was included in the black list of the relevant financial institution. It is recommended that in order to make customer protection programs more effective, an ongoing effort is needed through public education about customer rights in dealing with banks.Keywords: Legal Protection, Debtors, Credit Agreements, Black List

Proses Pemeriksaan Saksi Menjadi Tersangka Dalam Tindak Pidana Pada Polres Batu Bara Atika Ramadhani
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 Di Lembaga Pemasyarakatan Meldio Rijuanda; Susilawati Susilawati; Muhammad Arief Sahlevi
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm) Tajuddin Noor; Suhaila Zulkifli
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakPada era tehnologi yang semakin maju saat ini implementasi perjanjian ditengah-tengah masyarakat tidak hanya terbatas pada perjanjian-perjanjian yang sudah ada nama dan pengaturannya pada Buku III KUHPerdata sebagai suatu perjanjian yang bernama. Tetapi banyak perjanjian-perjanjian yang tidak ada nama dan pengaturannya didalam KUHPerdata dilaksanakan oleh masyarakat sebagai akibat dari kebutuhan akan pranata hukum tersebut. Dari sisi hukum hal ini tentu tidak melanggar hukum, khususnya hukum perdata. Karena hukum perdata bagian hukum perikatan menganut sistem terbuka dan beberapa asas seperti asas kebebasan berkontrak. Arisan Online adalah satu satu bentuk pranatahukum yang banyak dilakukan ditengah-tengah masyarakat yang pelaksanaannya berbasis kepada tehnologi informasi, melalui media sosial seperti face book, instagram,whatsapp dan sebagainya. Untuk berkomunikasi diantara para peserta arisan online yang tidak bertatap muka. Objek pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm dengan rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimana penyelesaian hukum wanprestasi pada perjanjian arisan online, 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/P.N.Bjm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.KataKunci : wanprestasi, perjanjian, arisan online AbstractIn the era of increasingly advanced technology, the implementation of agreements in the midst of society is not only limited to agreements that already have a name from the arrangement in Book III of the Civil Code as a named agreement. implemented by the community as a result of the need for the legal system. From a legal perspective, this certainly does not violate the law, especially civil law. Because civil law, the engagement law section adheres to an open system and several principles such as the principle of freedom of contract. Online arisan is an online darrisan in the form of a legal institution that is mostly carried out in the midst of society whose implementation is based on information technology, through social media such as face book, instagram, whatsapp and so on. To communicate among online arisan participants who do not meet face to face. The object of this research is Decision Number 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm with the formulation of the problems discussed are: 1. How is the legal settlement of default in the online social gathering agreement, 2. How is the judge's legal considerations in Decision Number 99/Pdt.G.2017/P.N.Bjm.. The method used in this study is normative juridical with secondary data derived from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Keywords : default, agreement, online social gathering

Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam Sarah Humaira
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk) Mustika Elianda Nasution
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Page 7 of 29 | Total Record : 289

5 6 7 8 9

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 6, No 4 (2025): Edisi Desember 2025 Vol 6, No 3 (2025): Edisi September 2025 Vol 6, No 2 (2025): Edisi Juni 2025 Vol 6, No 1 (2025): Edisi Maret 2025 Vol 5, No 3 (2024): Edisi September 2024 Vol 5, No 2 (2024): Edisi Juni 2024 Vol 5, No 1 (2024): Edisi Maret 2024 Vol 4, No 4 (2023): Edisi Desember 2023 Vol 4, No 3 (2023): Edisi September 2023 Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023 Vol 4, No 1 (2023): Edisi Maret 2023 Vol 3, No 4 (2022): Edisi Desember 2022 Vol 3, No 3 (2022): Edisi September 2022 Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022 Vol 3, No 1 (2022): Edisi Maret 2022 Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021 Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021 Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021 Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021 Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020 Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Daudsyah

Contact Email tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone +628116047111

Journal Mail Official jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA