Garuda - Garba Rujukan Digital

Menyikapi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid 19 Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractLegal counseling participants in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra Province generally do not understand the importance of domestic violence as regulated in Article 4 of Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, with the following objectives: 1 Prevent all forms of violence in household, 2. Protect victims of domestic violence, 3. Take action against perpetrators of domestic violence and, 4. Maintain a harmonious and prosperous household, so that problems arise in the village community of Suka Beras that in the house ladder is a criminal act that must be addressed and is the responsibility of the village government. Therefore, it is deemed necessary to carry out Community Service in the Village with the title "Responding to Crime of Domestic Violence during the Covid-19 Period". The purpose of the activity is to find out the level of public understanding of Domestic Violence, to raise awareness from the people of the Like Rice Village that the Republic of Indonesia has regulated the provisions on the Elimination of Domestic Violence which have been regulated must be obeyed, and to increase knowledge, understanding and awareness. community so that people prevent criminal acts of domestic violence, especially during the Covid-19 period, in order to create harmony and harmony in the household. Keywords : Crime, Domestic Violence, Covid-19 AbstrakPara peserta penyuluhan hukum di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara pada umumnya kurang memahami tentang pentingnya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan tujuan : 1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, 2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, 3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan, 4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, sehingga timbul masalah di masyarakat Desa Suka Beras bahwa dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang harus disikapi dan merupakan tanggungjawab pemerintah desa. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa tersebut dengan judul “Menyikapi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid-19”. Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat Desa Suka Beras bahwa Negara Republik Indonesia telah mengatur ketentuan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diatur tersebut harus ditaati, serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat supaya masyarakat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada masa covid-19, demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga. Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Rumah Tangga, Covid-19.

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Diakibatkan Pengaruh Narkotika Di Polres Batu Bara Nur Azizah
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakTindak kejahatan pada saat ini sudah tidak asing lagi di benak masyarakat khususnya di Kabupaten Batu Bara. Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Batu Bara dikarenakan adanya faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor subversi. Sehingga dari tingginya kasus penyalahgunaan narkotika berdampak timbulnya jenis kejahatan yang lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, yang mengkaji dari bahan bahan ilmiah, peraturan perundang undangan dan melakukan penelitian atau mini riset di Polres Batubara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penegakkan hukum terhadap kejahatan yang terjadi diakibatkan oleh narkotika yang mana pihak kepolisian Polres Batu Bara selaku penyelenggara kehidupan yang bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan, dengan cara restorative justice dan pemidanaan. Diharapkan agar pihak kepolisian Polres Batu Bara harus lebih giat dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahayanya narkotika. Sarannya ialah diharapkan kepada pihak kepolisian Polres Batu Bara harus lebih giat dalam melakukan penegakkan hukum terhadap peyalahguna Narkotika dan pihak Polres Batu Bara harus menjalankan fungsinya dengan memberikan yang lebih tegas kepada tersangka yang menggunakan narkotika.Kata kunci : Narkotika, Kejahatan, Penegakan Hukum, Polres Batu Bara AbstractCrime is now familiar in the minds of the people, especially in Batu Bara Regency. The number of crime cases that occur in Batu Bara Regency is due to environmental factors, economic factors, and subversion factors. So that from the high cases of narcotics abuse, it has an impact on the emergence of other types of crime. This research uses normative juridical and empirical juridical methods, which examine scientific materials, laws and regulations and conduct research or mini research at the Coal Resort Police. The conclusion of this study is that law enforcement against crimes that occur caused by narcotics which the Batu Bara Police as the organizer of state life needs to provide protection and public welfare through various policies, by means of restorative justice and punishment. It is hoped that the Batu Bara Police Police should be more active in conducting counseling and socialization about the dangers of narcotics. The suggestion is that it is hoped that the Batu Bara Police must be more active in carrying out law enforcement against Narcotics abusers and the Batu Bara Police must carry out their functions by giving more assertiveness to suspects who use narcotics.Keywords: Narcotics, Crime, Law Enforcement, Batu Bara Police Station

Tinjauan Yuridis Mengenai Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Iso Tank (Analisis Putusan Nomor 121/PDT.G/2018PN JKT.SEL) Destisa Nainggolan; Egi Ahmad Fahrezi; Yuandar Daniel Ndraha
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakPerjanjian merupakan bagian dari perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya, seperti halnya dalam putusan Nomor: 121/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL yang menjadi rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana bentuk hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa di dalam perspektif Hukum Perdata? (2) Bagaimana akibat hukum dalam hal si penyewa yang telah ingkar janji (wanprestasi) dalam perjanjian sewa menyewa ISO Tank? Dan (3) Bagaimana analisis kasus perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ditinjau dalam putusan Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif, dan bersumber bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian seperti tergugat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi), menuntut tergugat membayar sisa hutang lunas dan sekaligus, memberi bunga moratoir, dan membayar biaya perkara persidangan. Dari Putusan Hakim kita dapat memetik pelajaran bahwa dalam membuat suatu perjanjian kita harus mematuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam perjanjian, serta rasa tanggung jawab agar tidak menimbulkan keugian salah satu pihak.Kata Kunci: Wanprestasi; Perjanjian Sewa Menyewa; Hak dan Kewajiban; ISO Tank AbstractThe agreement is part of the engagement and the agreement is the most important source that gives birth to the engagement. However, in its implementation, there is still something that is done by one of the parties that is detrimental to the other, such as in the decision Number: 121 / Pdt.G / 2018 / PN JKT.SEL which is the formulation in question is: (1) What are the forms of rights and obligations in the promise leasing in the perspective of Civil Law? (2) What is the legal consequence in the case of the lessee who has broken the promise (default) in the lease agreement for the ISO Tank? And (3) How is the case analysis of broken promises reviewed in the decision Number: 121 / Pdt.G / 2018 / PN JKT.SEL? This research uses normative juridical legal research which is qualitative in nature, and sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The data technique used in this research is data technique obtained through literature study and document study and qualitative data analysis. The results show that the judge decided to partially grant the plaintiff's claim, as the research defendant was declared to have broken his promise, demanded that the defendant pay the remaining debt in full and at once, gave interest, and paid the court fee. From the Judge's Decision, we can learn a lesson that in making a commitment, we must comply with and implement the rights and obligations in the agreement, as well as responsibilities so as not to cause harm to either party.Keywords: Default; Lease Agreement; Rights and Obligations, ISO Tank

Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Indonesia I (PERSERO) Belawan International Container Terminal (BICT) Dengan PT.prima indonesia logistik tentang kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Peralatan reach stacker di terminal BICT Noviza Amalia
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT Reach stacker is a flexible device used for the smoothness of container loading-unloading. It is used to serve lift on/lift off containers from and/or to ships and from inside and/or outside BICT terminal to Container Yard. Cooperative Agreement between PT Pelindo I of Belawan International Container Terminal (BICT) and PT. Prima Indonesia Logistic on cooperation in Managing and Operating Reach Stacker at BICT terminal is made to smooth goods traffic. However, there are many deficiencies in its procedure and standard so that there is imbalance for both parties. The research used the theory of freedom to enter into contracts, the theory of balance, and the theory of legal certainty. The mechanism of making the design of cooperative agreement between PT Pelindo I of Belawan International Container Terminal (BICT) and PT. Prima Indonesia Logistic on cooperation in Managing and Operating Reach Stacker at BICT terminal is made based on negotiation. This agreement should meet the requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, and its implementation does not give any balance between right and obligation since the First Party has more portion of right than the Second Party, while it has less responsibility than the Second Party does. In practice, the clause of the agreement which often makes the Second Party default is about “providing backup device at least 1x24 (one times twenty four) hours when there is damage which can cause the delay in lift on/lift off service or one day after it damages, and all costs will be imposed on the Second Party.” In reality, the repairmen cannot be done in 24 hours plus the absence of backup device. In consequence, receiving and delivery activities cannot be served.Keywords: Cooperative Agreement, Reach Stacker, Responsibility ABSTRAK Reach stacker merupakan alat fleksibel untuk kelancaran bongkar muat Container. Pemanfaatan Reach stacker ini adalah untuk melayani lift on/lift off peti kemas dari kegiatan bongkar/muat dari dan ke kapal serta kegiatan lift on/lift off peti kemas dari dalam dan/atau dari luar terminal BICT ke ContainerYard. Demi menunjang kelancaran lalu lintas barang, maka dibuatlah Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelindo I Belawan International Container Terminal (BICT) dengan PT. Prima Indonesia Logistik tentang Kerjasama Pengelolaan Dan Pengoperasian Peralatan Reach stacker Di Terminal BICT. Prosedur dan standar perjanjian kerjasama ini masih banyak terdapat kekurangan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak ada keseimbangan bagi para pihak. Teori yang digunakan dalam Tesis ini adalah teori kebebasan berkontrak, teori kesimbangan dan teori kepastian hukum. Mekanisme pembuatan rancangan perjanjian kerjasama antara PT. Pelindo I Belawan International Container Terminal (BICT) dengan PT. Prima Indonesia Logistik tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan Reach stacker di terminal BICT yaitu dibuat berdasarkan negosiasi. Dalam hal terjadinya kesepakatan antara para pihak untuk melakukan perjanjian kerjasama ini harus sesuai dengan persyaratan perjanjian sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara antara PT. Pelindo I BICT dengan PT. Prima Indonesia Logistik masih belum memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dikarenakan hak yang ada pada pihak pertama lebih banyak dibandingkan hak yang ada pada pihak kedua. Sedangkan kewajiban yang ada pada pihak pertama lebih sedikit dibandingkan hak yang ada pada pihak kedua. Salah satu klausul dalam perjanjian kerjasama mengenai kewajiban pihak kedua yang sering terjadi wanprestasi dalam prakteknya adalah mengenai “menyediakan alat pengganti apabila terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terhentinya pelayanan lift on//liftf off, selambat-lambatnya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau 1 (satu) hari setelah alat rusak dan seluruh biaya menajdi tanggung jawab pihak kedua”. Tetapi jika terjadi kerusakan alat pengoperasian Reach stacker sering sekali perbaikannya tidak siap dalam 1x24 jam dan tidak ada ketersediaan alat pengganti, sehingga tidak dapat melayani kegiatan receiving/delivery. Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, Reach stacker, Pertanggung jawaban

Harta Bersama Dalam Perkawinan Sutarni Sutarni
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakHarta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Mengingat begitu pentingnya harta benda keluarga dalam sebuah perkawinan maka kegiatan ini ingin mengetahui bagaimana harta benda bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan KUH Perdata. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Terbentuknya harta bersama yaitu terhitung sejak saat dilangsungkannya akad nikah sampai saat perkawinan tersebut putus, baik oleh karena salah satu pihak meninggal atau oleh karena perceraian. Masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan masih sangat awam sekali tentang asal-usul serta landasan hukum pembagian harta bersama. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mendorong penyuluh untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model Penyuluhan Hukum berjudul Harta Bersama dalam perkawinan, di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kata Kunci : Perkawinan, harta bersama, penyuluhan hukum Abstrack Marriage assets are a very big issue in the life of husband and wife, especially when they are divorced, so that the Law of Marriage Assets has played an important role in family life even when the marriage is still running smoothly. It will be difficult to understand how the continuity of a marriage is if the marriage is not supported by the existence of assets. Considering the importance of family property in a marriage, this activity wants to know how joint assets are viewed from the perspective of the marriage law and the Civil Code. Joint assets are assets obtained by husband and wife during the marriage until the marriage ends. The formation of joint assets, namely starting from the time the marriage contract was made until the time the marriage was broken, either because one of the parties died or because of divorce. The people of Suka Beras Village, Perbaungan District, are still very unfamiliar with the origins and legal basis for the distribution of joint assets. Based on this fact, it encourages extension workers to carry out Community Service with a legal counseling model entitled Collective Property in Marriage, in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Keywords: Marriage, joint assets, legal counseling

Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Yang Melanjutkan Studi Diluar Negeri Sutarni Sutarni
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrackLegal protection for Indonesian Students Abroad refers to the provisions of legal protection for Indonesian citizens abroad which are basically subject to the provisions of Indonesian national law and provisions of international law. Legal protection for students abroad is divided into two, namely protection during times of peace and during times of armed conflict, both national and international.Education is part of an effort to enable every human being to develop his / her potential in order to grow into a human being who is strong and has character and has a healthy social life. Education is always changing and developing progressively. The educational process carried out in an effort to educate the nation and develop the character of the nation to become more moral is what is called the national education system. In the 1945 Constitution, Legal protection for Indonesian students abroad refers to the protection of citizens abroad as stipulated in the Preambule of the 1945 Constitution and Article 28 G The 1945 Constitution, Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship Republic of Indonesia, as well as Law Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations. Indonesian students abroad, in addition to Indonesian Workers and Country Representatives Abroad, are a group that must receive full protection. Protection of citizens, especially students who are outside Indonesia includes: protection in a state of conflict or in a state of peace. Legal protection in times of war includes international armed conflicts and internal armed conflicts in accordance with the provisions of international humanitarian law which are mainly derived from the Geneva Convention and its Additional Protocol. Keywords: legal protection, international students, Geneva Convention ABSTRAKPerlindungan hukum Pelajar Indonesia di Luar Negeri merujuk pada ketentuan perlindungan hukum Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum nasional Indonesia dan ketentuan hukum internasional. Perlindungan hukum pelajar di luar negeri sendiri dibagi menjadi dua, yakni perlindungan pada masa damai dan pada masa konflik bersenjata baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Pendidikan adalah bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Pendidikan selalu berubah dan berkembang secara progresif. Proses pendidikan yang dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan bangsa serta mengembangkan watak banggsa menjadi lebih bermoral, itulah yang disebuut sistem pendidikan nasional. Dalam UUD 1945, Perlindungan hukum pelajar Indonesia di luar negeri merujuk pada perlindungan warga negara di luar negeri yang tertuang di dalam Preambule Undang Undang Dasar 1945 serta Pasal 28 G Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pelajar Indonesia di luar negeri, disamping Tenaga Kerja Indonesia dan Perwakilan Negara di Luar Negeri, merupakan golongan yang harus mendapatkan perlindungan secara penuh. Perlindungan terhadap warga negara khususnya pelajar yang berada di luar Indonesia mencakup perlindungan dalam keadaan konflik maupun dalam keadaan damai. Perlindungan hukum di dalam masa perang mencakup konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata internal sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional yang utamanya bersumber dari Geneva Convention dan Additional Protocolnya. Kata Kunci : perlindungan hukum, pelajar luar negeri, Geneva Convention

Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Marzuki Marzuki; Mohd. Natsir; Efendi Sembiring; M. Farhan Tigor Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakDesa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah urgensi kedudukan peraturan desa dan apa saja materi muatan peraturan desa serta peranan Peraturan Desa dalam kerangka otonomi daerah. Pada dasarnya setiap desa memiliki pola tingkah laku dan kebiasaan masyarakat yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu adanya suatu aturan yang konkrit dalam desa itu sendiri yaitu berupa Peraturan Desa. Begitu juga dengan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai hari ini, perlu adanya pemahaman atas urgensi peraturan desa dalam kerangka otonomi daerah dan begaimana peranan serta pengimplementasian suatu bentuk aturan yang ada dalam masyarakat. Diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini, pemahaman masyarakat tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertambah, sehingga masyarakat tahu bagaimana suatu aturan itu dibentuk serta seberapa pentingkah aturan itu dibuat. Adanya keinginan masyarakat untuk maju tidak akan jauh dari aturan serta ketaatan akan aturan dan pola tingkah laku dalam kehidupan, karena tolak ukur keberhasilan suatu desa bukan dilihat dari seberapa banyak peraturan yang ada dalam masyarakat, tetapi bagaimana peraturan itu bermanfaat bagi semua masyarakat.Kata kunci: Peraturan Desa, Desa Suka Beras, PKM. AbstractVillage or called by another name, hereinafter referred to as village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage the interests of the local community, based on local origins and customs there are recognized and respected in the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Village Regulations are statutory regulations established by the Village Head after being discussed and agreed with the Village Consultative Body as stated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The main problems at paper is: What is the urgency of the position of village regulations and what are the contents of village regulations and the act of Village Regulations in the framework of regional autonomy. Basically, every village has a different pattern of behavior and community habits in everyday life, so there needs to be a concrete rule in the village itself, namely in the form of Village Regulations. Likewise Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency today, it is necessary to have an understanding of the urgency of village regulations within the framework of regional autonomy and how the act and implementation of a form of regulation that exists in the community is needed. The method of implementing this Community Service activity is Legal Counseling with material entitled Urgency of Village Regulations in the Implementation of Village Government, which is delivered by the Community Service Extension team to participants in Community Service activities in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Hopefully that by this Community Service, public understand about Urgency of Village Regulations in the Implementation of Village Government will increase, so that people know how a rule is formed and how important it is to make it. The existence of the community's desire to progress will not be far from the rules and obedience to the rules and patterns of behavior in life, because the standard for the success of a village can’t seen from how many regulations there in the community, but how the regulations are beneficial for public.Keywords: Village Regulation, Suka Beras Village, PKM (Public Service).

Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang) Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan; Marzuki Marzuki
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract General election is a means of implementing people's sovereignty which is carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. The principle of democracy of the people, by the people and for the people, as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph 2. This research is descriptive, which describes a situation or a phenomenon related to the problem to be studied. Analytical descriptive, in this research will examine the applicable regulations, and is associated with legal theories and implementation practices concerning the problems that have been identified. According to Asman Siagian, the election dispute resolution coordinator explained the role of the Deli Serdang Regency General Elections Supervisory Body in the 2019 election dispute resolution, namely receiving and reviewing applications for dispute resolution in the election process, bringing together disputing parties to reach an agreement through mediation or deliberation and consensus. If an agreement is not reached between the disputing parties, the dispute can be resolved through adjudication.Keywords : Role, General Election Supervisory Body, Dispute, Election Abstrak Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 2. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Deskriptif analitis, dalam penelitian akan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku, dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi. Menurut Asman Siagian kordinator penyelesaian sengketa pemilu menjelaskan peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam penyelesaian sengketa pemilu tahun 2019 yaitu menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Kata Kunci : Peran, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sengketa, Pemilu

Pendaftaran Tanah Nurasiah Harahap
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractLegal counseling participants in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra Province generally do not understand the importance of land registration as regulated in Article 19 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, which is further regulated in a Government Regulation. Number 24 of 1997 concerning Land Registration, with the aim of: 1. to guarantee legal certainty and legal protection to holders of land rights, 2. to provide information to interested parties and, 3. to maintain an orderly land administration so that problems arise in the Suka Beras Village community that the land certificate is the responsibility of the Village Head for life, PPAT unilaterally makes land certificates used to the Bank where the community was previously not involved, suddenly cross disputes arise. Therefore, it is deemed necessary to carry out Community Service in the Village with the title "Land Registration". The purpose of the activity is to find out the level of community understanding of Land Registration, to raise awareness from the people of Suka Beras Village that the Republic of Indonesia has regulated the provisions concerning Land Registration which have been regulated must be obeyed, and to increase knowledge, understanding and awareness of the community so that the community can register land. them for the sake of creating legal certainty in the land sector. Keywords : Land Registration, Legal Certainty AbstrakPara peserta penyuluhan hukum di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara pada umumnya kurang memahami tentang pentingnya pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan tujuan : 1. untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang ha katas suatu bidang tanah, 2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan, 3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan sehingga timbul masalah di masyarakat Desa Suka Beras bahwa surat tanah pertanggungjawaban Kepala Desa seumur hidup, PPAT membuat sepihak terkait surat tanah yang digunakan ke Bank dimana masyarakat sebelumnya tidak dilibatkan, tiba-tiba datang silang sengketa. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa tersebut dengan judul “Pendaftaran Tanah”. Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Pendaftaran Tanah, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat Desa Suka Beras bahwa Negara Republik Indonesia telah mengatur ketentuan tentang Pendaftaran Tanah yang telah diatur tersebut harus ditaati, serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat supaya masyarakat mendaftarkan tanah mereka demi terciptanya kepastian hukum dibidang pertanahan. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum

Analisis Yuridis Pemberian Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Analisis Yuridis Itikad Tidak Baik Dalam Proses Jual Beli Tanah ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1545K/Pdt/2019 ) Muhammad Muchlis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstrak Keberadaan tanah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Adanya kebutuhan akan tanah bagi kehidupan manusia mengakibatkan negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak- hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik atas tanah. Tetapi karena luas tanah yang tetap sedangkan kebutuhan ekonomis terhadap tanah meningkat maka sering menyebabkan sengketa tanah seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1545/K/Pdt/2019 yang mana salah satu pihak mempunyai itikad tidak baik dalam memperoleh hak milik atas tanah. Dapat disimpulkan bahwa bentuk itikad tidak baik pada putusan Nomor 1545/K/Pdt/2019 karena pembelian tanah dari Tergugat II ke Pelawan tidak sah karena sudah bukan pemilik langsung tanah tersebut dan perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat sahnya suatu upaya perlawanan, sehingga sudah sepatutnya perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum. Peneliti menyarankan agar para pihak melaksanakan hasil dari putusan tersebut. Kata Kunci : Itikad tidak baik, jual beli, hak milik tanah AbstractThe existence of land can not be separated in human life. The need for land for human life has resulted in the state having an obligation to provide guarantees and provide protection for the rights of citizens to obtain, own, and enjoy property rights to land. But because the land area is fixed while the economic need for land increases, it often causes land disputes as contained in the Supreme Court's decision Number 1545/K/Pdt/2019 in which one of the parties has bad faith in obtaining ownership rights to the land. It can be concluded that the form of bad faith in decision number 1545/K/Pdt/2019 because the purchase of land from Defendant II to Pelawan was invalid because it was no longer the direct owner of the land and the resistance of the Pelawan did not meet the legal requirements of a resistance effort, so that the resistance of the Pelawan could not be accepted because it was against the law. The researcher suggests that the parties implement the results of the decision.Keywords: bad faith, buying and selling, land ownership

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Daudsyah

Contact Email tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone +628116047111

Journal Mail Official jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA