Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Al-Hikmah

alhikmah
Website

Published by Universitas Islam Sumatera Utara

ISSN : 27461912 EISSN : 27461408 DOI : -

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Merupakan jurnal Fakultas Hukum UISU yang menjadi sarana pengembangan keilmuan serta meningkatkan karya ilmiah berupa Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarkat dosen dan Tugas Akhir mahasiswa, dibidang Hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 289 Documents

7 8 9 10 11

Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Umum Yang Mengakibatkan Meninggalnya Penumpang Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pid/2018) Diki Sumarna
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakTransportasi adalah sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Dalam kehidupan sehari-hari pengangkut memiliki peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas manusia. Disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana atas kelalaian pengemudi yang mengakibatkan meninggalnya penumpang dapat ditemukan pasal-pasal yang menyangkut kelalaian. KUHP Pasal 359, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Pertanggungjawaban pengemudi kendaraan umum atas kelalaiannya mengakibatkan meninggalnya penumpang dalam Pasal 359 KUHP dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan kematian. UULLAJ memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi, diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah Pasal 310 ayat (3) KUHP. Pertimbangan hakim atas kelalaian pengemudi yang mengakibatkan penumpang meninggal dalam Putusan MA Nomor 299 K/Pid/2018, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan. Menyatakan Terdakwa Abu Sammah Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia, pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pengemudi, Kendaraan Umum, Lalai, Penumpang, Meninggal. AbstractTransportation is a means that has been needed by many people since ancient times in carrying out their activities which are manifested in the form of transportation. In everyday life, transporters have a very important role and cannot be separated from human activities. It was concluded that the application of criminal law for the negligence of the driver which resulted in the death of the passenger could be found in articles concerning negligence. Article 359 of the Criminal Code, is threatened with a maximum imprisonment of five years or a maximum imprisonment of one year. Although in general it is necessary for crimes to be intentional, some of them are determined that in addition to intentionality, people can also be punished if the mistake is in the form of negligence. The responsibility of the driver of public transportation for his negligence resulting in the death of a passenger in Article 359 of the Criminal Code can be concluded that if the driver's negligence or negligence results in death. UULAJ contains high criminal provisions, including articles related to traffic accidents that result in death, namely Article 310 paragraph (3) of the Criminal Code. The judge's consideration of the driver's negligence which resulted in the death of the passenger in the Supreme Court's Decision Number 299 K/Pid/2018, the Judex Facti decision in this case does not conflict with the law and/or the law, then the cassation request is declared rejected with corrections. Declaring that the Defendant Abu Sammah Batubara has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of “driving a motorized vehicle resulting in a traffic accident resulting in the death of a person, the Defendant shall be punished with imprisonment for 6 (six) months. Keywords : Accountability, Driver, Public Vehicle, Negligent, Passenger, Died.

Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pid.Sus/2020) Panggabean Panggabean
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakNarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Permasalahannya adalah kepemilikan narkotika untuk kepentingan kesehatan yang dibenarkan dalam undang-undang, pertanggungjawaban orang yang menguasai narkotika tanpa adanya kepentingan yang dibenarkan, pertimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dalam putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pid.Sus/2020. Disimpulkan bahwa pengaturan kepemilikan narkotika untuk kepentingan kesehatan yang dibenarkan dalam undang-undang, narkotika sebenarnya dapat digunakan di bidang kesehatan yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, atau lazimnya dianggap memiliki efek analgesik, tetapi pada umumnya tidak semua narkotika dapat digunakan dalam pengobatan. UU Narkotika membagi menjadi tiga golongan jenis narkotika, dan narkotika yang dapat digunakan dalam bidang kesehatan adalah narkotika yang jenis nya ada pada golongan dua dan tiga. Pertanggungjawaban orang yang menguasai narkotika tanpa adanya kepentingan yang dibenarkan, bagi penyalah guna narkotika umumnya digolongkan melakukan tindakan melawan hukum pada kategori pertama. Pasal 111 dan Pasal 112 sering kali menjadi opsi utama bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi tersangka penyalahguna narkotika. Hal ini berhubungan dengan adanya frasa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika pada ketentuan pidana kedua pasal tersebut. Hukuman yang diancamkan pada ketentuan pasal-pasal tersebut yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun serta paling lama 12 tahun. Pertimbangan hakim mengenai pertanggung jawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dalam putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pid.Sus/2020 ternyata putusan judex facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak, karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Kata Kunci : Yuridis, Tanggung Pemalsuan, Sertifikat, Hak Milik. AbstractNarcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce and eliminate pain, and cause dependence. The problems are the possession of narcotics for health purposes which is justified in the law, the accountability of people who control narcotics without a justified interest, the judge's considerations regarding the criminal responsibility of narcotics abusers in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 937 K/Pid.Sus/2020. It is concluded that the regulation of possession of narcotics for health purposes which is justified in the law, narcotics can actually be used in the health sector which is considered to have the ability to reduce and eliminate pain, or is generally considered to have an analgesic effect, but in general not all narcotics can be used in treatment. . The Narcotics Law divides into three types of narcotics, and narcotics that can be used in the health sector are narcotics whose types are in groups two and three. The accountability of people who control narcotics without a justified interest, for narcotics abusers are generally classified as committing acts against the law in the first category. Articles 111 and 112 are often the main options for law enforcement officers in imposing criminal sanctions on suspected narcotics abusers. This is related to the phrase possessing, storing and controlling narcotics in the criminal provisions of the two articles. The punishments that are threatened in the provisions of these articles are imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 12 years. The judge's consideration regarding the criminal responsibility of narcotics abusers in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 937 K/Pid.Sus/2020 turns out that the judex facti decision does not conflict with the law and/or the law, then the cassation request is declared rejected, because the Defendant is convicted, then burdened to pay court fees at the level of cassation. Keywords: Juridical, Counterfeiting Liability, Certificate, Property Rights

Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Money Politic Oleh Calon Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Tjb.) Fahrizal Sahputra Rambe
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakPemilu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi, pemilu adalah preses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disimpulkan bahwa Tindak pidana pembagian uang (Money Politic) oleh calon legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Praktik money politic merupakan tindak pidana yang terus marak terjadi pada saat pemilu disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu, faktor kebiasaan yang sudah menjadi budaya pada saat pemilu, kemiskinan (ekonomi), rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan faktor keinginan untuk menjadi anggota dewan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilihan umum anggota legislatif yaitu memenangkan pemilu legslatif, persaingan atau kompetisi yang ketat anntara caleg, rasa tidak percaya terhadap caleg, tidak terbangunnya hubungan yang baik antara caleg dengan pemilih, kebiasaan politik, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan politik yang rendah, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu dan belum memahami hakekat pemilu legislatif. Tanggung jawab pelaku pembagian uang (Money Politic) oleh calon legislatif dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No 232/Pid.Sus/2019/PN.Tjb Terdakwa Joko Iskandar Matondang,SH dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaksana Kampanye yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan dan memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung untuk memilih calon anggota DPRD sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Membagikan, Uang, Legislatif. AbstractThe crime of counterfeiting is a crime in which there is a system of untruth or falsehood of something (object), that thing appears from the outside as if it were true, when in fact it is contrary to the truth. It was concluded that the criminal act of distributing money (Money Politic) by legislative candidates in Law Number 7 of 2017 concerning Elections. The practice of money politics is a crime that continues to occur during elections due to several factors including, habit factors that have become a culture at the time elections, poverty (economy), low public knowledge about politics and the desire to become a member of the council. The factors that influence the occurrence of money politics in the general election for legislative members are winning the legislative elections, tight competition or competition between candidates, distrust of candidates, not building a good relationship between candidates and voters, political habits, economic conditions of the community, education low level of politics, lack of understanding of the criminal provisions of elections and do not understand the nature of legislative elections. The responsibility of the perpetrators of distributing money (Money Politic) by legislative candidates in the decision of the Tanjung Balai District Court No. 232/Pid.Sus/2019/PN.Tjb The defendant Joko Iskandar Matondang, SH was declared legally and convincingly guilty of committing the crime of “Campaign Executor who Deliberately during the quiet period promises and gives money to voters indirectly to elect candidates for DPRD members as stated in the Single Indictment Keywords: Juridical, Counterfeiting Liability, Certificate, Property Rights.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dalam Persepektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 3481 K/Pid.Sus/2019) Zuliandi Simatupang
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakAnak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin Hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahannya adalah aturan hukum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian anak dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3481 K/Pid.Sus/2019. Disimpulkan bahwa Aturan hukum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak antara lain : Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “ Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak diperjelas kembali tentang pentingnya perlindungan anak dalam menjalani proses hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 mengutamakan kepentingan masa depan anak. dimana didalam Undang-Undang ini mengenai dengan keadilan restorative dan diversi yang mencari penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan, sehingga penjatuhan hukuman pidana merupakan pilihan terakhir. Tindak pidana pencurian anak dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3481 K/Pid.Sus/2019 terdapat ketidakjelasan terhadap usia anak dalam perkara a quo, yaitu apakah usia anak mengacu pada surat dakwaan yang tertulis lahir pada tanggal 23 Maret 1996 dan sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun ataukah mengacu keterangan Terdakwa di persidangan serta Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Januari 2019 yang lahir pada tanggal 30 Mei 2001 dan berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan ketidakjelasan mengenai penerapan pasal yang didakwakan juga menyebabkan hak Anak dalam perkara a quo untuk mendapatkan proses diversi tidak terpenuhi. Kata Kunci : Yuridis, Anak, Tindak Pidana, Pencurian. AbstractThe crime of counterfeiting is a crime in which there is a system of untruth or falsehood of something (object), that thing appears from the outside as if it were true, when in fact it is contrary to the truth. The problem is the criminal responsibility of the perpetrators of falsifying authentic data in making certificates of property rights in laws and regulations, the responsibility of a notary in issuing land certificates with falsified authentic deeds, the responsibility of the perpetrators of falsifying authentic data in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 947 K/Pid/2020 It is concluded that the criminal responsibility of the perpetrators of falsifying authentic data in making certificates of property rights in the statutory regulations of the UUPA Article 52 which explains that based on laws and regulations that violate articles 19, 22, 24, 26 and 46, 47, 48, 49 paragraph (3) and 50 paragraph (2) may provide a criminal threat for violating the regulations with a maximum imprisonment of 3 months and/or a maximum fine of Rp. 10,000. Responsibilities of a notary in issuing land certificates with falsified authentic deeds As regulated in Article 263 paragraph (1), number 1 (KUHP) which deals with authentic deeds in general, the crime of forgery of letters or forgery of writing is regulated in Article 263 of the Criminal Code which threatens to imprisonment for a maximum of six years. The responsibility of the perpetrators of falsifying authentic data in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 947 K/Pid/2020 The reason for the appeal of the Public Prosecutor can be justified because the judex facti decision which states that the Defendant is not legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act as charged to him in the Single Indictment and acquits the Defendant of all charges, have been wrong and have not applied the legal regulations as they should and have considered the relevant legal facts judicially incorrectly and correctly in accordance with the legal facts revealed before the trial. Declaring that the Defendant is legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Intentionally duplicating a forged letter as if it were genuine", Imposing a sentence to the Defendant DRS. with imprisonment for 3 (three) months. Keywords: Juridical, Counterfeiting Liability, Certificate, Property Rights.

Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria A Fatima Pekanbaru Yang Belum Berstatus Badan Hukum Jandrie Sembiring; OK Saidin; Mahmul Siregar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 1 (2022): Edisi Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Analisis Yuridis Hapusnya Hutang Gadai Tanah Berdasarkan PERPPU Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Gadai Tanah Pertanian (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 255 K/Pdt/2018) Muhammad Umar; Sutiarnoto Sutiarnoto; Jelly Leviza
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 1 (2022): Edisi Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online Tajuddin Noor; Masnun Masnun; Kahfi Ambawa Alkaf
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 1 (2022): Edisi Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa Susilawati Susilawati; Panca Sarjana Putra; Annisa Shafa Anki Naz
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 1 (2022): Edisi Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat Ginting, Jauhari
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 1 (2022): Edisi Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Page 9 of 29 | Total Record : 289

7 8 9 10 11

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 6, No 4 (2025): Edisi Desember 2025 Vol 6, No 3 (2025): Edisi September 2025 Vol 6, No 2 (2025): Edisi Juni 2025 Vol 6, No 1 (2025): Edisi Maret 2025 Vol 5, No 3 (2024): Edisi September 2024 Vol 5, No 2 (2024): Edisi Juni 2024 Vol 5, No 1 (2024): Edisi Maret 2024 Vol 4, No 4 (2023): Edisi Desember 2023 Vol 4, No 3 (2023): Edisi September 2023 Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023 Vol 4, No 1 (2023): Edisi Maret 2023 Vol 3, No 4 (2022): Edisi Desember 2022 Vol 3, No 3 (2022): Edisi September 2022 Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022 Vol 3, No 1 (2022): Edisi Maret 2022 Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021 Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021 Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021 Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021 Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020 Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Daudsyah

Contact Email tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone +628116047111

Journal Mail Official jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA