Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melaui Media Sosial Facebook Dalam Persepktif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018) Adrizal Adrizal
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Peredaran Obat Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/Pid.Sus/2020) Frensoni Samosir
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakIzin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat di edarkan diwilayah Indonesia. Artinya setiap obat yang akan di edarkan atau diperjual-belikan harus mengantongi surat izin edar yang artinya jika suatu obat diedarkan tanpa memiliki surat izin edar maka pelaku atau pengedar obat tersebut akan dihukum dan dikenakan ketentuan pidana. Pengaturan hukum terhadap peredaran obat di Indonesia menurut Keputusan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.3.1950 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat pada Pasal 3 Ayat (1) sampai (3) yaitu: Obat yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria utama berikut : Efikasi atau khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji preklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan; Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik, spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sahih. Tanggung jawab pidana pelaku peredaran obat tanpa ijin menurut hukum terkait Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai keterkaitan seorang tenaga kesehatan terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi: Bidang hukum pidana, UU No. 36 Tahun 2009, pasal 190-200 dan pasal-pasal dalam KUHP seperti pasal 48-51, 224, 267-268, 322, 344-361, 531 dan pasal 535. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara peredaran obat tanpa ijin berdasarkan putusan MA RI Nomor 1570 K/Pid.Sus/2020 Alasan kasasi Penuntut Umum mengenai pengembalian barang bukti sepeda motor Yamaha NMAX No.Pol. DA 6447 FAR agar dirampas untuk Negara tidak dibenarkan, karena sepeda motor tersebut bukan merupakan hasil curian, akan tetapi merupakan alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa dalam mencari nafkah untuk kesejahteraan keluarganya. Putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dinyatakan ditolak.Kata Kunci : Yuridis, Tanggung Jawab, Pelaku, Peredaran, Obat. AbstractDistribution permit is a form of approval for drug registration to be circulated in the territory of Indonesia. This means that every drug that will be circulated or traded must have a distribution permit, which means that if a drug is circulated without a distribution permit, the perpetrator or drug dealer will be punished and subject to criminal provisions. The legal regulation of drug distribution in Indonesia according to the Decree of the Head of BPOM Number: HK.00.05.3.1950 Regarding the Criteria and Procedures for Drug Registration in Article 3 Paragraphs (1) to (3), namely: Drugs that can have a distribution permit must meet the main criteria the following: Efficacy or efficacy that is convincing and adequate safety is proven through preclinical trials and clinical trials or other evidence in accordance with the status of scientific developments; Quality that meets the requirements is assessed from the production process according to Good Manufacturing Practices, specifications and testing methods for all materials used and finished products with valid evidence. The criminal responsibility of the perpetrators of drug trafficking without a permit according to the related law. The legal responsibility of health workers is intended as the relationship of a health worker to the legal provisions in carrying out his profession. These legal responsibilities include: Criminal law, Law no. 36 of 2009, articles 190-200 and articles in the Criminal Code such as articles 48-51, 224, 267-268, 322, 344-361, 531 and articles 535. Legal considerations of judges in cases of drug trafficking without a permit based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1570 K/Pid.Sus/2020 Reasons for the Public Prosecutor's cassation regarding the return of evidence of a Yamaha NMAX motorcycle No.Pol. DA 6447 FAR to be confiscated for the State is not justified, because the motorbike is not stolen, but is a means of transportation used by the Defendant to earn a living for the welfare of his family. The judex facti decision in this case does not conflict with the law and/or the law.Keywords : Juridical, Responsibilities, Perpetrators, Circulation, Drugs.

Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat Terhadap Pemerintahan Provinsi Reza Putra Ramadhan; Maria Rosalina; Muhammad Faisal Rahendra Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakPenyelesaian suatu sengketa di Pengadilan merupakan keputusan akhir antara pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan atas suatu peristiwa hukum. Sengketa dapat terjadi antara kelompok masyarakat dengan pemerintah terkait pembangunan suatu daerah yang dilakukan pemerintah. Dimana kelompok masyarakat setempat tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Dalam mempertahankan hak masyarakat, maka kelompok masyarakat dapat mengajukan class action ke Pengadilan demi mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban dari suatu peristiwa yang dimaksud. Class action merupakan gugatan penyelesaian permasalahan antara sekelompok orang yang mengalami kerugian atas suatu pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dimana dalam hal ini kelompok masyarakat tersebut dapat mengajukannya penyelesaian ke Pengadilan setempat demi mendapatkan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami kelompok masyarakat tersebut, adapun pendaftaran gugatan class action harus memenuhi syarat. seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 896K/PDT/2019 tentang gugatan class action. Dimana Hakim Mahkamah Agung menolak seluruh keberatan kelompok masyarakat ciliwung cisadane (BWSCC). Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 896K/PDT/2019, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ciliwung cisadane (BWSCC). Walaupun putusan tersebut telah sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak memberikan penyelesaian di kedua belah pihak. Karena dengan adanya putusan tersebut sangat disayangkan nasib masyarakat yang menderita tanpa adanya pertanggungjawaban yang diterima atas kerugian yang dialmi akibat proyek pemerintah tersebut. Kata Kunci : Gugatan Perwakilan Kelompok, Masyarakat, Pemprov DKI Jakarta AbstractThe settling of an issue in a court was a final decision between the parties, with a view to getting justice upon a legal event. An issue may be raised between a community group and a government with regard to the construction of a governmental area. Where local communities don't get decent treatment. In the defense of civil rights, public groups can take action to the court in order to bring justice and accountability to the event involved. Class action is a problem settlement lawsuit between a group of people who lose money over a government development. In this case the group of people should submit a settlement to local courts in order to account for the loss of the community group, as well as the registration of the class action suit must be qualified. As in Supreme Court ruling number 896k /PDT/2019 on the class action suit. Where the Supreme Court judge ruled against all objections from the ciliwung cisadane (BWSCC) public groups. That the ruling of Supreme Court number 896k /PDT/2019, does not reflect a sense of justice for the ciliwung cisadane (BWSCC) society. Though the ruling has been in harmony with the sound of current legislation, it does not provide a mutually beneficial solution. Because such a ruling would be unfortunate for people who suffer without responsibility for the losses imposed on them by the government project. Keywords : Settlement, Bukit Duri Community, DKI Jakarta Provincial Government

Tinjauan Yuridis Tindak Penipuan Dalam Proses Jual Beli Yang Tidak Sesuai Peruntukannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pid/2020) Astri Novianty
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Penggelapan Mobil Yang Dilakukan Untuk Membayar Hutang Dengan Modus Penyewaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 816 K/Pid/2020) Ahmad Hajiddin Harahap
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakTransportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia ini. Bahkan salah satu tanda kemajuan dalam suatu masyarakat adalah lancarnya sistem transportasi yang terdapat di dalam suatu daerah. Disimpulkan bahwa Penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan mobil dengan modus penyewaan menurut pendapat penulis telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta hakim memenuhi tuntutan Penuntut Umum. Upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil dengan modus penyewaan yaitu Melakukan pengecekan dan mencari data pelaku, Mencari Pelaklu dan Kendaraan Objek Penggelapan. Upaya-upaya ini kadang mengalami kendala seperti penggunaan KTP palsu oleh pelaku ataupun penggantian plat nomor kendaraan hasil penggelapan, namun hal ini tidak menghalangi pihak penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pidana dalam putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 816 K/Pid/202 bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judex facti/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Judex facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Kata Kunci : Penggelapan, Mobil, Hutang, Modus, Penyewaan. AbstractTransportation is one of the important elements in the life of modern society in Indonesia. One of the signs of progress in a society is the smooth transportation system in an area. It is concluded that the application of criminal law provisions against the crime of car embezzlement with rental mode in the author's opinion has been appropriate and has been in accordance with the legal facts, both witness statements and defendant statements. And the judge fulfilled the demands of the Public Prosecutor. Efforts to tackle the crime of car embezzlement with the rental mode are Checking and looking for the perpetrator's data, looking for the perpetrator and the object of the embezzlement vehicle. These efforts sometimes experience obstacles such as the use of fake ID cards by perpetrators or the replacement of vehicle number plates resulting from embezzlement, but this does not prevent investigators from uncovering criminal acts that occurred. Legal considerations by judges against crimes in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 816 K/Pid/202 that the reasons for the cassation submitted by the Cassation Petitioner/Defendant in the cassation memorandum are completely contained in the case file, the reasons for the Defendant's cassation cannot be justified, the judex facti/High Court decision which confirms the judex facti/District Court decision has been correct and has not misapplied the law because it has sufficiently considered the juridically relevant legal facts along with the evidence which is the basis for determining the guilt of the Defendant, besides that the reason for the cassation cannot be justified because of the severity of the sentence imposed . This is the jurisdiction of the judex facti which is not subject to examination at the level of cassation. Judex facti has given sufficient consideration regarding aggravating and mitigating circumstances for the Defendant in accordance with Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code. Keywords: Embezzlement, Car, Debt, Mode, Leasing.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Produk Yang Dipasarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/PDT.SUS-BPSK/2020) Frans Mangatur; Tajuddin Noor; Sutarni Sutarni
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakSNI merupakan bentuk nyata keinginan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyatakan secara jelas standar dan syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk SNI wajib dalam perundang-undangan di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI, dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui SNI wajib megacu kepada Undang Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pengaturan standardisasi wajib juga dapat ditemukan di dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada dasarnya, UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan derivatif dari Pasal 9 ayat 1 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI adalah mengacu pada pertanggungjawaban produk (product liability). Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan merujuk kepada Undang Undang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 sudah tepat sebab berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan ternyata air minum dalam kemasan Merek Sanford dapat dimanfaatkan oleh konsumen baik dikonsumsi maupun dijual kepada pihak lain dan konsumen telah mendapatkan manfaatnya serta konsumen mendapatkan keterangan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, yang diperdagangkan tersebut. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, SNI. AbstractSNI is a tangible form of the government's desire to provide protection to consumers. UU no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection does not clearly state the standards and requirements that must be met by business actors, regulating consumer protection laws for mandatory SNI products in Indonesian legislation, business actors' accountability for products that do not meet SNI obligations, and legal protection efforts for consumers. Bottled Drinking Water (AMDK) by analyzing the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Legal protection for consumers through SNI must refer to Law no. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment. Mandatory standardization arrangements can also be found in Law number 3 of 2014 concerning Industry and Law number 7 of 2014 concerning Trade. Basically, the Law on Standardization and Conformity Assessment is a derivative of Article 9 paragraph 1 letter (a) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The responsibility of business actors for products that do not meet SNI obligations refers to product liability. Business actors can be held civilly responsible by providing compensation to consumers by referring to the Consumer Protection Act regarding the losses incurred. Legal protection for bottled drinking water (AMDK) consumers in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 is correct because based on the facts revealed in court and it turns out that drinking water in the Sanford brand can be used by consumers, both consumed and consumed. sold to other parties and consumers have benefited and consumers have received correct, clear and honest information regarding the condition of the goods being traded. Keywords: Accountability, Business Actor, SNI

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sutarni Sutarni
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakPerlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul kepermukaan tentang ketidak-adilan yang mengganggu Hak Asasi Manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara. Masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan memerlukan pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga Negara serta landasan hukum yang menjadi dasar untuk pengaturan permasalahan tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mendorong penyuluh untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model Penyuluhan Hukum berjudul Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, penyuluhan hukum, Desa Suka Beras AbstrackLegal protection is a form of service that must be provided by the government to provide a sense of security to every citizen. Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that the State is responsible for the protection of Human Rights is a very important matter, as described in Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads Protection, promotion, enforcement, and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government. Human rights are rights inherent in a person which no one can interfere with. The problems that continue to surface about injustice that interfere with a person's human rights are increasing day by day. The provisions of constitutional guarantees for human rights are very important and are even considered to be one of the main characteristics of adhering to the rule of law principle in a country. The people of Suka Beras Village, Perbaungan District, need knowledge about the rights and obligations of every citizen and the legal basis that forms the basis for regulating these problems. Based on this fact, it encourages extension workers to carry out Community Service with a Legal Counseling model entitled Human Rights in the Perspective of Citizenship Education, in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Keywords: Human Rights, legal counseling, Suka Beras Village

Pemalsuan Tandatangan Dalam Penerbitan Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif Dalam Persepektif Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pid/2018) Basyaruddin Basyaruddin
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakPemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat dan Penggunaan surat palsu yang dimaksud ialah seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat yang diketahuinya adalah palsu. Disimpulkan bahwa Pengaturan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam persepektif hukum pidana, Kejahatan pemalsuan adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana pemalsuan tanda tangan dalam hukum pidana positif Indonesia, yang di muat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni: Kejahatan sumpah palsu (Bab IX), Kejahatan pemalsuan uang (Bab X), Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI) Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII). Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 objek kejahatan, yaitu keterangan di atas sumpah, mata uang, uang kertas, materai, merek, surat. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 s/d 276. Pertimbangan hakim atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat mandat saksi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pid/2018 Majelis Hakim berkesimpulan jika, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk menjalankan perintah atasan yang telah mendapat persetujuan dan telah diketahui oleh pemberi perintah Keterangan Saksi korban perihal kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat jika keterangan tersebut hanyalah keterangan sepihak tanpa dapat dibuktikan lebih lanjut atas hal tersebut.Kata Kunci : Pemalsuan, Tanda Tangan, Surat Mandat, Pemilu, Legislatif. AbstractForgery of signatures or stamps is one form of forgery of letters and the use of fake letters in question is someone who intentionally uses a letter that he knows is fake. It was concluded that the regulation of the crime of forgery of signatures in the perspective of criminal law, the crime of forgery is "a crime in which it contains a system of untruth or falsehood of a thing (object) where something appears from the outside as if it were true, when in fact it is contrary to the truth. . The object of a crime is always closely related to a legal interest to be protected by the establishment of the crime concerned. The criminal liability of forgery of signatures in Indonesia's positive criminal law, which is contained in Book II of the Criminal Code is grouped into 4 groups, namely: Crimes of perjury (Chapter IX), Crimes of counterfeiting money (Chapter X), Crimes of counterfeiting stamps and marks (Chapter XI) The crime of forgery of letters (Chapter XII). The classification is based on the object of forgery, which if further detailed there are 6 objects of crime, namely information on oath, currency, paper money, stamp duty, brand, letter. The forgery of letters is regulated in Articles 263 to 276. The judge's consideration of the crime of forging the signature of the witness's mandate letter in the Supreme Court's Decision Number 1138 K/Pid/2018 The Panel of Judges concluded that if the Defendant's actions could be categorized as an act to carry out orders from superiors who has received approval and it has been known by the giver of the order. Statement of the victim's witness regarding the loss of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah), then the Panel of Judges is of the opinion that the information is only a one-sided statement without further proof of this. Keywords: Counterfeiting, Signature, Mandate Letter, Election, Legislative.

Tinjauan Yuridis Pemalsuan Data Otentik Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Pid/2019) Husaini Husaini
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakKejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seoalah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan data otentik dalam pembuatan sertifikat hak milik dalam peraturan perundang-undangan UUPA Pasal 52 yang menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan yang melanggar pasal 19, 22, 24, 26 dan 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000. Tanggung jawab notaris dalam penerbitan sertifikat tanah dengan akta otentik yang dipalsukan Sebagiamana diatur dalam pasal 263 ayat (1), angka 1 (KUHP) yang berkenaan dengan akta-akta otentik secara umum tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan tulisan diatur dalam pasal 263 KUHP yang ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Pertanggungjawaban pelaku pemalsuan data otentik dalam putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Pid/2020 Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Tunggal dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tidak tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja menggandakan surat palsu seolah-olah asli”, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kata Kunci : Yuridis, Tanggung Pemalsuan, Sertifikat, Hak Milik. AbstractThe crime of counterfeiting is a crime in which there is a system of untruth or falsehood of something (object), that thing appears from the outside as if it were true, when in fact it is contrary to the truth.The criminal responsibility of the perpetrators of falsifying authentic data in making certificates of property rights in the statutory regulations of the UUPA Article 52 which explains that based on laws and regulations that violate articles 19, 22, 24, 26 and 46, 47, 48, 49 paragraph (3) and 50 paragraph (2) may provide a criminal threat for violating the regulations with a maximum imprisonment of 3 months and/or a maximum fine of Rp. 10,000. Responsibilities of a notary in issuing land certificates with falsified authentic deeds As regulated in Article 263 paragraph (1), number 1 (KUHP) which deals with authentic deeds in general, the crime of forgery of letters or forgery of writing is regulated in Article 263 of the Criminal Code which threatens to imprisonment for a maximum of six years. The responsibility of the perpetrators of falsifying authentic data in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 45 K/Pid/2020 The reason for the appeal of the Public Prosecutor can be justified because the judex facti decision which states that the Defendant is not legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act as charged to him in the Single Indictment and acquits the Defendant of all charges, have been wrong and have not applied the legal regulations as they should and have considered the relevant legal facts judicially incorrectly and correctly in accordance with the legal facts revealed before the trial. Declaring that the Defendant is legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Intentionally duplicating a forged letter as if it were genuine", Imposing a sentence to the Defendant DRS. with imprisonment for 3 (three) months. Keywords: Juridical, Counterfeiting Liability, Certificate, Property Rights

Akibat Hukum Perkawinan Dini Nurasiah Harahap
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Daudsyah

Contact Email tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone +628116047111

Journal Mail Official jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA