Garuda - Garba Rujukan Digital

EVALUASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERTIB ROKOK (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat) Dadang Supriatna
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1142

Satpol PP sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan kewenangnya menegagakkan peraturan daerah dalam hal ini walikota, yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Maka dengan Melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mendiskripsikan, menganalisis dan mengevaluasi penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menghambat penegakan Peraturan Daerah tersebut oleh Kantor Satpol PP Kota Bandung. Data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok serta melakukan penelitian terhadap sumber data dalam bentuk arsip, dokumen, data statistik, dan naskah penting lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan ditemui bahwa Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Bandung dalam penerapannya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik mengikuti Model dan Proses implementasi kebijakan. Di mana penegakan perda masih lemah, sama sekali tidak ada penindakan terhadap pelanggaran Perda sejak berlaku dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan berbagai kendala dan hambatan yang ditemui di lapangan dan kurangnya perhatian, koordinasi dan kerjasama dari leding sektor Peraturan Daerah tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kata kunci: evaluasi kebijakan, peraturan daerah, kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 14 TAHUN 2009 DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA PADALARANG KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Dadang Supriatna
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1248

Village apparatuses as elements of village government administrators who are tasked with assisting the village head, capacity village officials is still low so that they lack understanding of government policies in carrying out their duties and functions as community servants. From this, the village apparatus needs attention so that the performance of the village equipment increases. The research objective was to analyze the increase in performance village relationship between the implementation Perda increased performance. The research method uses a mix method. Data collection techniques are observation, documentation, documentation and questionnaires. The results showed less than optimal, which was caused by: 1) Not yet optimal performance of village officials in accommodating and channeling community aspirations. 2) Lack of socialization regarding new policies by the Regional Government to the Village Government 3) Limited facilities and infrastructure owned by the Village Government in providing services to the community 4) Ununderstanding of Village officials regarding Regional Government policies. 5) Lack of motivation to work village officials in Padalarang Village. From this, positive implementation PERDA No. 14 of 2009 and the performance of village officials. In this case the regional government of West Bandung district can provide guidance and evaluate the performance of village heads and village officials regularly so as to improve the performance of village officials.

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATPOL PP DALAM UPAYA MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN PEJALAN KAKI PADA PASAR TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI Dadang Supriatna
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1513

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan penataan PKL oleh SATPOL PP di Pasar Tanjungsari dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari dan mendeskripsikan upaya SATPOL PP dalam menata PKL di Pasar Tanjungsari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mereduksi data, penyajian data, triangulasi sebagai, verivikasi data dari hasil wawancara dan data kunci sebagai informasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penataan pedagang kaki lima di wilayah pasar tanjungsari belum dapat dilakukan secara optimal oleh pihak satpol PP tanjungsari walaupun secara garis besar petugas lapangan telah melaksanakan tugas sesuai denagn SOP. Hai ini dapat terjadi dikarenakan mutu SDM dan sarana prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas di jajaran satpol PP Tanjungsari belum memadai, sehingga masih terdapat kekurang optimalan dalam penertiban PKL di seputan pasar Tanjungsari. Upaya penertiban yang dilakukan oleh satpol PP wilayah kerja Tanjungsari meliputi beberapa tahapan yaitu pertama, upaya tindakan pencegahan secaar persuasif dengan melakukan penyusunan aturan dan penyusunan agenda kerja yang lebih rapi dan terstrutur, menyusun panduan kerja sebagai penguat SOP yang telah ditetapkan, melakukan evalusi kerja dengan melakukan reposisi pelaksaaan penugasan di lapangan oleh pimpinan sebagai bagian kewenangan dan penugasan, melaksanakan tugas dengan mengedapankan pendekatan secara humanis. Tahap kedua adalah upaya penindakan secara reprensif dengan memberikan solusi relokasi PKL ketempat yang telah disediakan yaitu lapangan pacuan kuda Tanjungsari yang terletak kurang lebih 100 meter fari pasar Tanjungsari. Tahapan yag ketiga adalah upaya pengawasan dengan pemberian punishent kepada pelanggar peraturan penertiban. Peneguran dilakukan oleh pihak Satpol PP sebanyak tiga kali teguran. Mulai dari teguran pertama yang bersifat membujuk untuk dapat mematuhi aturan, sampai dengan peneguran yang ketiga berupa eksekusi bagi pelanggar dengan konsekuensi seluruh pelatan pelanggar dianggku dan ditampung di kantor satpol PP Kabupaten Sumedang dan dapat dimbil oleh pemiliknya denga membawa dan menunjukan kepada petugas kartu identitas diri. Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Satpol PP, Trantibmas

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG Dadang Supriatna
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3515

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 atas Perubahan ke dua Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yaitu yang menyebutkan bahwa untuk terlaksananya pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat, daerah dan pemerintahan desa. Pasal 226 meyebutkan juga bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenagan bupati/walikota untuk melaksanakan sebgian urusan pemerintahan. Sehingga tugas dari pemerintah kecamatan yang di atur dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018. secara umum penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan tanjungsari masih adanya pelanggaran–pelanggaran baik disiplin maupun secara administratif yang dilakukan kepala desa, yang disebabkan oleh kurangnya kepala daerah dan kepala wilayah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kurang maksimalnya kecamatan dalam tugas pengawasan langsung kepala desa. Dari hal tersebut disebabkan kurangnya pendekatan antara camat dengan Kepala Desa, sehingga komunikasi Camat dan Kepala Desa kurang sinkron dan kurangnya mendapatkan informasi yang tepat tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh kepala desa. Tujuan penelitian yang penulis sajikan, yaitu untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, sebagai Responden adalah Camat Sebagai Kepala Wilayah, Kepala desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, kepala Urusan kesejahteraan masyarakat, Kepala Urusan Umum Lembaga Pemberdayaan Desa, karang taruna dan masyarakat. kemudian data yang dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pelaksanaan pemberian bimbingan, pendampingan, pemberian pelatihan, pengawasan, tetapi masih ada kendala. Dalam hal membina organisasi hambatan pemerintah desa adalah kurangnya sumber daya manusia di pedesaan dan kurang pedoman pelaksanaan anggaran, tetapi kecamatan juga menerima dukungan dalam meningkatkan disiplin tenaga kerja bahwa pejabat desa dengan semangat aparatur yang tinggi di desa mengikuti kegiatan pembangunan dilakukan dan juga dukungan desa kepada para pejabat kecamatan untuk selalu melakukan kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan organisasi disiplin kerja dan administrasi pemerintahan desa yang kompeten.

ANALISIS PENEMPATAN PEGAWAI BERDASARKAN MERIT SYSTEM PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Dadang Supriatna
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3991

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemrintah daerah untuk mewujudkan “good governance dan “clean government”. Penelitian ini mengambil fokus pada penempatan pegawai berdasarkan merit system pada BKPP Kabupaten Sumedang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penempatan pegawai berdasarkan merit system, untuk mengetahui kendala apa saja dalam proses penempatan pegawai dan untuk membuat model penempatan pegawai yang sesuai dengan kondisi di BKPP Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dekumentasi hasil yang penulis dapatkan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala-kendala yaitu: pertama, penempatan pegawai berdasarkan merit system masih belum optimal. Kedua, kendala yang dihadapi dalam penempatan pegawai sebagai berikut: a) Lemahnya aturan hokum dan penerapannya, b) Prinsip transparansi, c) Lemahnya sitem rekruitmen dan seleksi, d) Terkait tingkat kepuasan, dan e) Kurangnya political will. Ketiga, model atau metode penempatan pegawai yang digunakan prosedur yang dilakukan oleh Baperjakat dan PPK.Manfaat adanya regulasi sehingga dalam pelaksanaannya yang mengatur tentang penempatan pegawai dapat berjalan sesuai dengan harapan.

PELAKSANAAN INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMOTIVASI APARATUR TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Dadang Supriatna
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Peningkatan pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menerapkan kebijakan bahwa sejak 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/metode pelayanan publik. KemenPAN-RB mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia, sehingga bisa terus bersaing secara sehat dengan instansi-instansi lain. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua para aparatur pemerintah untuk berinovasi dalam rangka memenuhi harapan masyarakat, dengan demikian pemerintah daerah perlu memotivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan agar mempunyai semangat tinggi sehingga akan timbul inovasi dalam dirinya, secara tidak langsung membuka akal dan pikiran atau ilmu pengetahuannya sehingga pegawai berkinerja tinggi dan produktif. Untuk memotivasi pegawai, pimpinan organisasi harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pegawai, sehingga terwujudnya pelayanan publik yang ber kualitas yang merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik sebagai tujuan dari pendaya gunaan aparatur negara. Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian pada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, ternyata masih ditemui beberapa indikasi masalah yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih rendah. Hal ini terlihat dari indikator: 1) Fasilitas kerja yang kurang memadai, sehingga pelayanan yang diberikan pegawai kepada masyarakat terkesan lamban. 2) masih adanya pegawai yang belum profesional dalam menangani pekerjaan sehingga masih ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. 3) Ada sebagian pegawai yang bersikap kurang ramah terhadap masyarakat. Permasalahan tersebut diduga karena pemerintah daerah dalam pelaksanaan motivasinya belum optimal. Hal ini diindikasikan sebagai berikut. 1) Diduga pemerintah daerah kurang memberi penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. 2) Diduga pemerintah daerah dalam pendelegasian wewenang kurang memberikan bimbingan kepada pegawai sehingga masih ada pegawai yang belum bisa menyelesaikan tugas dengan baik. 3) Diduga pemerintah daerah dalam memberikan perhatian timbal balik kepada para pegawai masih kurang baik. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi Kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan angket. Data hasil angket dianalisis melalui analisis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dianalisis kemudian ditarik simpulan dan dalam pembahasannya menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan persentase. Hasil menunjukkan bahwa angka rata-rata pelaksanaan motivasi, yaitu 64% dan apabila dihubungkan dengan kriteria analisis data maka baru mencapai predikat Cukup, sehingga akan berpengaruh terhadap upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara tingkat kualitas pelayanan publik baru mencapai rata-rata 63% dan apabila dihubungkan dengan kriteria analisis data maka baru mencapai predikat cukup.

PENGARUH KOMITMEN DAN PROFESIONALISME TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Dadang Supriatna
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Komitmen dan Profesionalime Pegawai Berdampak langsung terhadap Efektivitas Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Sumedang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Catatan sipil sekaligus melaksanakan sebahagian tugas Pemerintah Daerah dalam menata manajemen kependudukan yang akuntabel, transparan dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap tugas dalam upaya mempercepat Terwujudnya Good Local Corporate yang ditunjang oleh Sumber Daya Aparatur professional sesuai Kompetensi yang dimilki.” Desain penelitian ini menggunakan Konklusif di mana Metode Deskriptif untuk mengulas dan menggambarkan data serta keseluruhan informasi hasil penelitian yang diperoleh serta Metode veriϐikatif untuk memeriksa dan melakukan pegujian kuantitatif terhadap,Hubungan antar variabel penelitian yang diduga saling memengaruhi sekaligus mengukur seberapa besar dampak variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik pengumpulan data yaitu dengan Observasi, wawancara, Kuesioner dan telaah Dokumen. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Semakin tinggi Komitmen dan Profesianalisme pegawai maka semakin Tinggi Efektivitas pelayanan publik sebaliknya jika Komitmen dan Profesionalisme rendah maka Efektivitas pelayanan menurun. Agar Terciptanya Efektivitas Pelayanan publik pada DISDUKCAPIL Kabupaten Sumedang Dengan peningkatan Komitmen dan Profesionalisme pegawai maka dirasa perlu pengawasan dan pembinaan secara periodik sehingga mengdapatkan masukan yang akurat untuk menentukan Kebijakan dalam rangka peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik. Kata kunci: komitmen, profesionalisme, efektivitas pelayanan publik

THE IMPLEMENTATION OF THE E-PLANNING SYSTEM AT THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING BOARD (BAPPEDA) OF CENTRAL JAVA PROVINCE: A Study on the Application of Government Science at the Axiological Level Hadi Prabowo; Yudi Rusfiana; Endang Try Setyasih; Dadang Supriatna; Mu’tamirudin Mu’tamirudin; Ida Yunari Ristiani
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 14 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v14i2.4136

ABSTRACT. The government and all elements of society can now utilize development information and communication technology, which is developing rapidly. The government can manage government and provide services to the community more quickly, effectively, efficiently, transparently, and accountable. One way is through development planning through e-planning, as in Central Java Province. The implementation of e-planning in Provincial and Regency/City Regional Development Planning is expected to provide convenience for all rights, both public information and all stakeholders, to access as a reference for participation and monitoring. The implementation of e-planning has objectives that include (1) increasing coordination and shared understanding between central and regional governments in implementing e-planning applications in regional development planning; (2) providing input and sharing regional experiences in developing and utilizing e-planning applications in preparing regional development plan documents. This research was conducted to determine how the e-planning system is implemented at the Central Java Province Regional Development Planning Agency. They were using qualitative descriptive research methods. Data were collected using interviews, questionnaires, literature studies, and documentation. The results of the research show that the implementation of the e-planning system at the Regional Development Planning Agency has been implemented quite well; however, in the process of implementing the e-planning system in Central Java (GRMS), it does not follow the Decree of the Minister of Home Affairs which requires all regional governments to use the SIMBANGDA application. It aims to synergize one integrated data with the Ministry of Home Affairs. The impact caused is the delay in reports on the realization of work carried out by the Regional Leadership Organization (OPD), especially in BAPPEDA Central Java Province, making it very difficult for the Ministry of Home Affairs to keep up with developments. Keywords: Implementation, System, E-planning

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search