cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2015)" : 21 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005 SAMPAI 2014 OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN ALI NURJAMIL
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2783

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran, sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu pemerintahan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan jumlah informan sebagai sumber data sebanyak 15 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanyak 1 orang, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanyak 5 orang, Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang sebanyak 4 orang dan Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Padaherang sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, dan wawancara. Hasil penelitian dan diperoleh kesimpulan bahwa: 1). Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan 4 faktor variabel pendukung dimensi, 2). hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014, yaitu hambatan dalam melaksanakan sosialisasi, hambatan dalam kerjasama, hambatan mengenai anggaran, dan hambatan sumberdaya manusia yang konpeten. 3). upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 yakni Mengatur waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi kebijakan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat, Mengajukan anggaran yang memadai kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Membuat program peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS (Studi Kasus di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) ELIS RAHAYU
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2789

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapai dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan ( observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 5 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 3 orang pegawai Kecamatan Lumbung dan sebanyak 7 orang perwakilan masyarakat. Teknik analise data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Surbakti (2002:198) tentang beberapa tahap yang harus diimplementasikan dalam saulu kebijakan. Berdasarkan hasil observasi bahwa kebijakan telah diimplementasikan dengan baik walaupun masih ada beberapa tahap yang harus diperbaiki. 2) Adanya hambatan antara lain yaitu : kurangnya dukungan anggaran, sumber daya manusia yang kurang memadai, ketersediaan blanko yang masih kurang, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi. Begitupula berdasarkan observasi diketahui bahwa selama ini proses pelayanan administrasi kependudukan mengalami berbagai hambatan.3) Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain : Mengajukan tambahan anggaran operasional, meningkatkan kemampuan petugas pelaksana, melakukan kerjasama dengan pemerintahan desa Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa ada upaya yang dilakukan oleh seksi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan misalnya membantu petugas dalam proses pelayanan dengan melakukan berbagai pengarahan kepada petugas selain itu memberikan arahan untuk melengkapi berbagai persyaratan supaya tidak menghambat dalam proses pelayanan 
STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN PANGANDARAN DI OBJEK WISATA GREEN CANYON AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2776

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah belum adanya kerjasama dengan pihak media untuk promosi wisata dalam rangka merebut pasaran/bersaing dengan objek wisata lain. Tetapi jumlah pengunjung dari tahun ke tahun tetap meningkat. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan seperti ruang tunggu, ruang informasi wisata, dan tempat ibadah dalam rangka menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional. Rumusan masalah dalam penelitian ini bermaksud untuk menerapkan teori atau menguji teori dalam kaitannya dengan pemanfaatan dalam dunia kepariwisataan. Penelitian ini berupaya menggambarkan dan mengungkapkan praktek-praktek pelaksanaan strategi peningkatan Pelayanan Publik di Objek Wisata Green Canyon. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 6 pegawai objek wisata Green Canyon dan 5 orang perwakilan masyarakat di sekitar objek wisata Green Canyon dan 5 orang pengunjung (wisatawan). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional, diperoleh keterangan dari 18 pertanyaan yang diajukan hanya 11 pertanyaan (61,11%) yang telah dilaksanakan dengan baik, 5 pertanyaan (27,77%) responden meyatakan bahwa strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional dilaksanakan dengan cukup baik, dan 2 pertanyaan (11,11%) strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional dilaksanakan dengan belum baik, hasil observasi menunjukkan bahwa secara fungsional semua strategi yang digunakan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. 2) Hambatan yang dihadapi oleh Kawasan objek wisata Green Canyon adalah: sumber daya manusia; dana untuk membangun masih relatif kecil; Rencana Indung Pembangunan Daerah (RIPDA) pariwisata belum ada; objek wisata masih banyak di kelola oleh Desa setempat; Kurang adanya sinkronisasi dan kesempatan antara masyarakat lokal dan pemerintah dalam rangka pengembangan dan kemajuan pariwisata; Sarana dan prasarana di objek wisata yang belum lengkap; Perlu adanya objek wisata minat khusus; 3) Upaya strategi yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kawasan objek wisata Green Canyon dalam pengembangan pariwisata adalah: Membuat terlebih dahulu rencana induk pembangunan daerah (RIPDA) tahun 2015, Menata, membangun tahap demi tahap infrastruktur untuk menunjang tentang kepariwisataan di Kabupaten Green Canyon, Mengadakan sosialisasi penyebaran sosialisasi tentang pariwisata di Kabupaten Green Canyon.
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARKIR DI TERMINAL PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN IYAN APRIYANTO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2791

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya petugas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, petugas Parkir belum cukup secara kuantitas maupun kualitas untuk menangani tugas/target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan kepada petugas pemungut retribusi bak yang bersifat langsung dilapangan maupun tidak langsung melalui laporan pelaksanaan tugas dilapangan. Berdasarkan latar belakang di atas, punulis merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Infornian dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir sebanyak 1 orang. Petugas lapangan sehanyak 9 orang. Teknik pengunipulan data diatas digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dan studi lapangan (wawancara dun observasi). Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Terdapat hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia petugas, kurangnya fasilitas pendukung dilapangan dan minimnya anggaran yang dimiliki, belum optimalnya penyampaian informasi, belum optimalnya pemberian penjelasan, kurang adanya kesediaan petugas untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan UPTD Parkir, belun optimalnya dalam melakukan pembinaan bagi para koordinator dan petugas pemungut. Telah dilakukan upaya yaitu penambahan jumlah pelugas, mengomunikasikan seluruh arah pekerjaan dengam semua koordinator dan petugas pemungut, melakukan sosialisasi, memperjelas materi tentang retribusi parkir, menyediakan waktu untuk meninjau langsung ke lapangan, memberikan motivasi dan memberikan kesempatan pada pegawai untuk melanjutkan pendidikannya.
PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT OLEH UPTD BINA MARGAKECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN KIKI ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2781

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1) Bagaimana kinerja pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana kepuasan masyarakat oleh UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana pengaruh kinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat oleh UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitaif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan cukup sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis angket dengan skor sebesar 274,75 yaitu berada pada kategori cukup baik, artinya bahwa pegawai UPTD Bina Marga sudah menjalankan kinerjanya dengan cukup. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran bahwa pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sudah melaksanakan kinerjanya dengan cukup baik. walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala yang terjadi pada saat dilapangan ini terjadi karena keterbatasan-keterbatasan yang ada baik secara personal maupun secara organisasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang dalam melaksanakan kinerjanya masih terdapat kekurangan seperti perbaikan jalan dan perbaikan jembatan yang belum selesai seluruhnya. Kepuasan masyarakat oleh UPTD Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sudah sesuai dengan ukuran kepuasan. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis angket di dapat skor sebesar 290,33 berada pada kategori cukup baik dan apabila di persentasekan di dapat sebesar 59,25% termasuk cukup baik. Artinya bahwa pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sudah melakukan pekerjaannya untuk memberikan kepuasan tehadap masyarakat. Selanjutnya berdasarakan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran bahwa masyarakat merasa sudah merasa cukup puas terhadap hasil kinerja pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Adapun hasil pengamatan, diperoleh gambaran masih ada beberapa indikator yang belum sempurna seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara hasil kinerja pegawai dan masih kurangnya masyarakat dalam menikmati hasil dari kinerja pegawai tersebut. Terdapat pengaruh antara kinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat oleh UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 47,97 %, artinya 47,97 % kepuasan masyarakat Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dipengaruhi oleh kinerja pegawai UPTD. 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN OLEH KANTOR KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014 YAYAN INDRA RUSDIANSYAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2796

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui halwa Inplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum optimal. Metode penelitian yang digimakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan selama 9 bulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 4 pegawai Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang menangani ijin gangguan dan masyarakat yang ingin memperoleh izin gangguan sebanyak 11 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data). Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar informan menyatakan kurang baik. Sementara observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum diimplementasikan sesuai dengan baik. 2) Adanya hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan kegiatan usahanya, kurangnya dukungan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia yang kurang memadai, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi. Begitupula berdasarkan observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa selama ini Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan masih ada hanbatan yang disebabkan kurangnya ketegasan aparatur pelaksana sehingga menyebabkan masih banyaknya usaha yang dijalankan masyarakat tidak memiliki izin, 3) Untuk mengatasi hambatan maka dilakukan berbagai upaya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan yaitu melakukan pendataan kepada kegiatan usaha masyarakat serta melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diharapkan pemahaman masyarakat meningkat selain itu dilakukan upaya peningkatan profesionalisnie petugas melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan sehingga dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan fungsi dan perannya securu optimal. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa ada upaya antara lain melakukan pendataan kepada masyarakat yang memiliki usaha dan melakukan pengawasan kepada masyarakat selain itu petugas pelaksana mendapatkan pembinaan dan pelatihan sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya.
PENGARUH SOSIALISASI OPERASI BERSIH OLEH PEGAWAI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN (K-3) DI KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP BAMBANG SUPRAYITNO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2787

Abstract

Latar helakang penelitian ini adalah masyarakat kurang antusias untuk berpartisipasi dalam program Ketertiban, Kebersihan, dan keindahan (K-3). Hal ini terlihat dari adanya indikatorindikator sebagai berikut: (1) Sulitnya masyarakat untuk diajak bergotong royong dalam melaksanakan Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3). (2) Pada beberapa desa di Wilayah Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap sebagian besar masyarakat kurang peduli akan kebersihan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK), (3) Kurang kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program operasi bersih itu diduga disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang operasi bersih oleh pegawai. Hal ini terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut: (1) Kurangnya komunikasi antara pegawai dengan masyarakat mengenai program operasi bersih, sehingga terkesan tidak penting. (2) Pegawai jarang melakukan kunjungan secara formal untuk melaksanakan sosialisasi, (3) Tidak adanya catatan hasil temuan tentang pelaksanaan sosialisasi baik secara teori maupun aplikasi, sehingga laporan program tidak jelas. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 19 orang pegawai dan 100 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara. angket). Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Sosialisasi operasi bersih oleh pegawai sebesar 68,95 %, menunjukkan kategori cukup baik. Partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) sebesar 67,66 %, menunjukkan kategori cukup baik. Pengaruh sosialisasi operasi bersih oleh pegawai terhadap partisipasi masyarakat dalam program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) sebesar 56,06 % dengan tingkat pengaruhnya kuat. Artinya partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh sosialisasi operasi bersih oleh pegawai. Adapun sisanya sebesar 43,94 % merupakan faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi dan sebagainya.
PELAKSANAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING OLEH KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS DI DESA PANAWANGAN KECAMATAN PANAWANGAN ENDAH VESTIKOWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2779

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan dan petugas perpustakaan keliling dirasa masih banyak kendala yang dihadapi antara lain: (1) Masih kurang jelasnya jadwal keliling yang dilaksanakan oleh perpustakaan untuk mengunjungi satu tempat ke tempat lain. (2) Masih belum maksimalnya sarana dan prasarana kerja yang tersedia serta pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. (3) Masih kurang nyamannya pengunjung dalam mempergunakan perpustakaan keliling, mengingat kursi yang disediakan oleh petugas terbatas. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan respon penelitian berjumlah 4 orang pegawai dan 6 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi). Berdasarkan hasil penelitian diketahui: Masih ada indikator yang masih perlu ditingkatkan, seperti memberikan pelayanan yang andal kepada pengunjungnya, pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan keliling sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, cara petugas bersikap terbuka, dan proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Sedangkan hasil observasi menunjukkan bahwa, terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki, seperti memberikan pelayanan yang andal kepada pengunjungnya, pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan keliling sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, cara petugas bersikap terbuka, dan proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan adalah (1) Jumlah kendaraan yang ada belum mampu memenuhi tuntutan. (2) Jumlah buku yang ada belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (3) Jumlah petugas pelayanan lapangan yang sangat sedikit. (4) SDM pelanggan yang ada perlu peningkatan. (5) Fasilitas penunjang perpustakaan keliling masih kurang. Upaya untuk mengatasi hambatan (1) Menambah unit kendaraan perpustakaan keliling agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setiap waktu; (2) Menambah jumlah buku yang dibutuhkan masyarakat (3) Menambah petugas pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan (4) Meningkatkan SDM pelanggan yang ada agar dapat bekerja lebih profesional. (5) Memperbanyak dan memperbaiki fasilitas penunjang perpustakaan.
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KELURAHAN CIGEMBOR KECAMATAN CIAMIS KABUPETEN CIAMIS AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2777

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pendekatan penelitian kualitatif dengan jumlah populasi sebanyak 1.775 orang dan jumlah responden sebanyak 93 orang. adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi serta wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif sehingga upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mengenai Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Unium Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal, dengan alasan kualitas Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih cukup rendah. Adapun hambatan-hambatan yang di temukan dalam Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, masih rendahnya pengetahuan kaum perempuan dalam bidang politik dan demokrasi sehingga kualitas partisipasinya masih rendah hal tersebut di buktikan balrwa masyarakat hanya menggunakan hak pilihnya, terlalu banyak calon anggota legislatif yang menyulitkan kaum perempuan dalam memilih, Maka upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan, di lakukan dengan cara memberikan pendidikan tentang politik dari berbagai elemen baik dari pemerintah, tokoh masyarakar, ataupun pihak akademisi kepada kaum perempuan di Kelurahan Cigembor, seharusnya pemerintah membatasi para calon legislatif agar tidak terlalu banyak sehingga tidak menyulitkan kaum perempuan dalam memilih, kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat khususnya kaum perempuan dengan saling mengingatkan bahwa satu suara sangat menentukan nasib negara untuk lima tahun ke depan.
PENGARUH PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PASAR MODERN OLEH PEMDA TERHADAP PENJUALAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS LUCKY TEGUH PRABOWO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2792

Abstract

Bagaimana pemberian izin pendirian pasar modern terhadap penjualan pedagang pasar tradisional pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ? 2) Bagaimana keadaan penjualan pedagang pasar tradisional pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ? 3) Bagaimana pengaruh pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap penjualan pedagang pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka, studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah dengan jumlah 322 orang. Sampel penelitian sebanyak 76 orang dengan teknis sampelnya sensus. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat penulis simpulkan halhal sebagai berikut : 1) Kurang dilaksanakannya perda no 18 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pasar, hal ini terhukti dengan hasil perolehan angket dengan total skor rata-rata 120,12, herada pada kategori kurang, artinya pemda belum melaksanakan aturan-aturan perda no 18 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pasar. 2) Penjualan pedagang di pasar tradisional sudah cukup dalam usahanya di bidang perdagangan, hal ini terbukti dengan skor rata-rata 145,5 berada pada kategori cukup. 3) Pengaruh pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap penjualan pedagang pasar tradisional Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sebesar 96,04 % yang berarti halwa izin pendirian pasar modern oleh pemda berpengaruh sebesar 96,04 % terhadap penjualan pedagang pasar tradisional, sedangkan sisanya 3,96 % merupakan faktor lain yang tidak terdeteksi.

Page 2 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue