cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 3 (2020)" : 15 Documents clear
PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA Ahmad Averus; Dinda Alfina
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3996

Abstract

Partisipasi politik masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik, salah satunya adalah pemilihan Kepala Desa Pengasih. Patisipasi politik ini diwarnai meningkatnya angka golongan putih (Golput) kemudian rendahnya sosialisasi pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan, rendahnya kesadaran politik masyarakat dikarenakan pengetahuan yang kurang, serta adanya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat di Desa Pengasih dan faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Pengasih dipengaruhi oleh dua aspek penting yaitu kesadaran politik masyarakat dan keyakinan politik masyarakat. Adapun kesadaran politik masyarakat Desa Pengasih cenderung dipengaruhi letak wilayah sebab Desa Pengasih memiliki dua wilayah yang berbeda yaitu wilayah yang masih termasuk perdesaan dan wilayah yang sudah memasuki perkotaan. Masyarakat Desa Pengasih yang berada di wilayah perdesaan memiliki kesadaran politik yang rendah dibanding masyarakat Desa Pengasih yang masuk wilayah perkotaan. Sedangkan keyakinan politik terhadap pemerintah Desa Pengasih terbagi menjadi dua yaitu kepercayaan terhadap pemimpin dan anggapan masyarakat terhadap sistem politik. Hal lain yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat seperti kemauan politik, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi
PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PKM) DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI KOTA DENPASAR Ni Nyoman Pujaningsih; I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3537

Abstract

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sedangkan Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Munculnya Keppres No. 9 Tahun 2020, Presiden telah mendelegasikan kewenangannya pada setiap Gubernur untuk dapat lebih merespon aktif dan menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi daerahnya. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan salah satu kebijakan yang dibuat Pemkot Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di kota Denpasar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif yaitu menggambarkan penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di kota Denpasar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan kebijakan PKM di Kota Denpasar meliputi beberapa hal yaitu pembatasan kerumunan masyarakat, larangan bepergian tanpa menggunakan masker, pergerakan masyarakat tanpa tujuan jelas, larangan kendaraan roda empat yang penuh penumpang, pembatasan aktivitas kendaraan barang dan pembatasan jam operasional kegiatan usaha (toko). Penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Keterlibatan pihak desa adat sangat membantu program pemerintah dalam menanggulangi Covid-19,dikarenakan pihak pengurus desa melalui prajuru banjar lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya. Keterlibatan instansi lain seperti TNI/Polri sangat membantu demi terciptanya keamanan serta ketertiban selama kegiatan PKM berlangsung. PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini bertujuan untuk menekan angka positif Covid-19 di Denpasar.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TOLOLE KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG Slamet Riadi; Anna Sawitri; Suasa Suasa
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3989

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang permasalahan bahwa fenomena  Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, cenderung  belum efektif dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan Publik.Pemahaman masyarakat terkait dengan program ADD belum sepenuhnya dapat dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetehui sejauh mana implementasi Kebijakan alokasi dana desa.  Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah purposive dengan jumlah informan sebanyak 7 (tujuh) orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Edward III, dimana ada empat dimensi yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan ADD ialah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong relativ sudah cukup baik. Khusus untuk dimensi komunikasi dan Sumber daya masih perlu untuk lebih ditingkatkan, mengingat pola sosialisasi yang dilakukan masih terbatas pada kalangan tertentu. Demikian juga halnya dengan dimensi sumber daya kualifikasi pendidikan dan kapasitas aparat desa serta sarana dan prsarana masih sangat minim. Dalam hal pengimplementasian Alokasi Dana Desa, telah dilaksanakan secara konsisten.  serta telah dijalankan   sesuai tanggung jawab/ tupoksi yang diberikan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Sebagai saran dalam penelitian ini, bahwa sosialisasi dan kualitas sumberdaya manusia aparat desa serta pengawasan  tentang pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA SUNGAI TAMBORAS DI DESA TAMBORAS KECAMATAN IWOIMENDA KABUPATEN KOLAKA Rijal Rijal; Rani Maswati; Darlin Darlin
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.4013

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Sungai Tamborasi di Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian Studi Kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, interview, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Sungai Tamborasi di Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka belum Maksimal. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dari informan mengatakan bahwa peran pemerintah sebagai Fasilitator dalam pengelolaan objek wisata belum bekerja dengan baik. Pemerintah sebagai Motivator  belum  maksimal  karena  tidak   adanya  pelatihan  dan pendidikan mengenai  objek wisata, dan Pemerintah sebagai Regulator dilihat masih belum maksimal dalam menerapkan  peraturan  mengenai objek wisata dan pemerintah tidak melakukan koordinasi dan pengawasan  terhadap pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi Kabupaten Kolaka
ANALISIS PENEMPATAN PEGAWAI BERDASARKAN MERIT SYSTEM PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Dadang Supriatna
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3991

Abstract

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemrintah daerah untuk mewujudkan “good governance dan “clean government”. Penelitian ini mengambil fokus pada penempatan pegawai berdasarkan merit system pada BKPP Kabupaten Sumedang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penempatan pegawai berdasarkan merit system, untuk mengetahui kendala apa saja dalam proses penempatan pegawai dan untuk membuat model penempatan pegawai yang sesuai dengan kondisi di BKPP Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif  dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dekumentasi  hasil yang penulis  dapatkan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala-kendala yaitu: pertama, penempatan pegawai berdasarkan merit system masih belum optimal. Kedua, kendala yang dihadapi dalam penempatan pegawai sebagai berikut: a) Lemahnya aturan hokum dan penerapannya, b) Prinsip transparansi, c) Lemahnya sitem rekruitmen dan seleksi, d) Terkait tingkat kepuasan, dan e) Kurangnya political will. Ketiga, model atau metode penempatan pegawai yang digunakan prosedur yang dilakukan oleh Baperjakat dan PPK.Manfaat adanya regulasi sehingga dalam pelaksanaannya yang mengatur tentang penempatan pegawai dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue