Garuda - Garba Rujukan Digital

PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA Averus, Ahmad; Alfina, Dinda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3996

Partisipasi politik masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik, salah satunya adalah pemilihan Kepala Desa Pengasih. Patisipasi politik ini diwarnai meningkatnya angka golongan putih (Golput) kemudian rendahnya sosialisasi pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan, rendahnya kesadaran politik masyarakat dikarenakan pengetahuan yang kurang, serta adanya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat di Desa Pengasih dan faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Pengasih dipengaruhi oleh dua aspek penting yaitu kesadaran politik masyarakat dan keyakinan politik masyarakat. Adapun kesadaran politik masyarakat Desa Pengasih cenderung dipengaruhi letak wilayah sebab Desa Pengasih memiliki dua wilayah yang berbeda yaitu wilayah yang masih termasuk perdesaan dan wilayah yang sudah memasuki perkotaan. Masyarakat Desa Pengasih yang berada di wilayah perdesaan memiliki kesadaran politik yang rendah dibanding masyarakat Desa Pengasih yang masuk wilayah perkotaan. Sedangkan keyakinan politik terhadap pemerintah Desa Pengasih terbagi menjadi dua yaitu kepercayaan terhadap pemimpin dan anggapan masyarakat terhadap sistem politik. Hal lain yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat seperti kemauan politik, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH Andi Pitono; Ahmad Averus
Sosiohumaniora Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Rumah sakit sebagai salah satu elemen penting dalam pelayanan publik di bidang kesehatan. Adanya dorongan kemandirian dan persaingan mengakibatkan pelayanan kesehatan ini semakin terasa mahal bagi masyarakat, tidak terkecuali pelayanan rawat inap yang belum memenuhi harapan. Kondisi ini bila terus terjadi dapat berakibat pada pembangunan kualitas sumber daya manusia yang semakin melorot disebabkan oleh keberadaan rumah sakit yang seyogianya menjadi solusi bagi pelayanan kesehatan khususnya rawat inap tapi justru menjadi bagian dari permasalahan pelayanan kesehatan itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit umum. Adapun teori yang digunakan adalah teori pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian, sedangkan teori kinerja dikutip dari Prawirosentono, dan teori pelayanan yang disampaikan oleh Sabarguna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, serta analisis korelasi productmoment, determinasi dan koefisien korelasi untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja perawat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan pimpinan rumah sakit berpengaruh terhadap kinerja perawat, namun kinerja perawat kurang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan rawat inap, ini karenakan para perawat masih mengerjakan tugas lain diluar tugas utama mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berkaitan dengan administrasi di rumah sakit khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengaruhnya terhadap kinerja perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan rawat inap yang terbaik kepada para pasien.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGANAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KOTA PALU Ahmad Averus; Andi Pitono
Sosiohumaniora Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013
Publisher : Universitas Padjadjaran

Adanya kegiatan pertambangan batu berdampak pada kualitas lingkungan hidup.Karena itu, Pemerintah Daerah Kota Palu mengeluarkan kebijakan yang mengatur kegiatanpertambangan batu. Namun dalam implementasi kebijakan belum optimal. Penelitian inimengacu pada model implementasi kebijakan menurut Smith yang memiliki empat komponenyaitu idealised policy, target groups, implementing organization, dan environmental factor.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni pengambilan data melalui kuesioner,observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dianalisis adalah data yang diperoleh darikuesioner penelitian kemudian dianalisis secara statistik structural equation modeling (SEM).Pada pembahasan hasil penelitian berdasarkan atas data kuesioner sekaligus data pendukungkuesioner yaitu dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun unit analisis dalampenelitian ini adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral KotaPalu. Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertambangan secara signifikanberpengaruh terhadap efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup. Hal ini dapat diartikanbahwa pada prinsipnya implementasi kebijakan pertambangan memiliki peran yang sangatpenting untuk mencapai efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup di Kota Palu ProvinsiSulawesi Tengah.

KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DALAM KEBIJAKAN PUBLIK Ahmad Averus Toana
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2018
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v1iNo.2.1099

ABSTRAKKepemimpinan situasional sangatlah penting karena perkembangan dunia yang begitu cepat sehingga daerah didorong untuk lebih cepat berkembang lagi agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kepemimpinan situasional merupakan salah satu model kepemimpinan yang memiliki hubungan yang erat antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ini tidak mudah mengingat perilaku dan kemampuan dari mereka yang dipimpin terkadang menjadi masalah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan kepemimpinan situasional dan bagaimana pentingnya bagi aktor kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan situasional di daerah sangat pentingsebab jarak antara mereka yang dipimpin dan pemimpin tidak jauh dan memiliki hubungan yang saling menguatkan. Kepemimpinan situasional tidak dapat terwujud tanpa adanya pemimpin dan bawahan yang keduanya memiliki perilaku hubungan dan perilaku tugas yang sangat baik. Kedepannya, kehadiran orang-orang yang berkualitas dengan kepribadian yang mantap dan memiliki kemampuan intelektual, menjadi prioritas penyelenggara pemerintahan karena merekalah yang akan menjadi aktor kebijakan sekaligus penopang kepemimpinan situasional.Kata kunci: kepemimpinan situasional

PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA Ahmad Averus; Dinda Alfina
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3996

Partisipasi politik masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik, salah satunya adalah pemilihan Kepala Desa Pengasih. Patisipasi politik ini diwarnai meningkatnya angka golongan putih (Golput) kemudian rendahnya sosialisasi pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan, rendahnya kesadaran politik masyarakat dikarenakan pengetahuan yang kurang, serta adanya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat di Desa Pengasih dan faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Pengasih dipengaruhi oleh dua aspek penting yaitu kesadaran politik masyarakat dan keyakinan politik masyarakat. Adapun kesadaran politik masyarakat Desa Pengasih cenderung dipengaruhi letak wilayah sebab Desa Pengasih memiliki dua wilayah yang berbeda yaitu wilayah yang masih termasuk perdesaan dan wilayah yang sudah memasuki perkotaan. Masyarakat Desa Pengasih yang berada di wilayah perdesaan memiliki kesadaran politik yang rendah dibanding masyarakat Desa Pengasih yang masuk wilayah perkotaan. Sedangkan keyakinan politik terhadap pemerintah Desa Pengasih terbagi menjadi dua yaitu kepercayaan terhadap pemimpin dan anggapan masyarakat terhadap sistem politik. Hal lain yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat seperti kemauan politik, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi

PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN TANAH DATAR Puja Ayuni Bestary; Ahmad Averus Toana; Elvira Mulya Nalien
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.2835

Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar termasuk dalam angka krisis, dimana kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, dalam lima tahun terakhir total kasus kekerasan terhadap anak terdapat 331 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dijalankan dinas dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar, faktor yang menyebabkan terhambatnya proses penanganan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sementara itu, Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian , penulis menyimpulkan bahwa dinas dalam menangani kekerasan terhadap anak belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparatur dan fasilitas penunjang anak, belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di semua desa, terhambatnya hubungan komunikasi antara dinas dengan aparat desa dan juga masyarakat, serta pandemi yang melanda saat ini. Dari penelitian ini diharapkan dinas dapat kembali menyusun analisis kebutuhan pegawai, dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penunjang perlindungan anak baik di kantor maupun di Kabupaten Tanah Datar, perlunya membangun komunikasi dengan masyarakat dengan sosialisasi melalui media cetak atau elektronik, radio, brosur, film pendek serta Forum Group Discussion dan mengajukan usulan kepada pemerintah daerah maupun provinsi untuk membangun rumah singgah yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kata Kunci: Anak; Kekerasan; Peran.

Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Budaya Literasi Di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur I Kade Adhi Oka Sujaya; Fernandes Simangunsong; Ahmad Averus Toana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1427

Penelitian yang peneliti laksanakan ini, berangkat dari masalah budaya literasi yang rendah dari masyarakat di Kabupaten Sumba Timur dan tindakan yang dilakukan terhadap hal tersebut melalui kolaborasi oleh para pemangku kepentingan, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur bersama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Anak Sumba dan didukung oleh tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan di Sumba Timur. Menggunakan teori collaborative governance dari Ansel dan Gash sebagai alat analisis yang menitikberatkan pada dimensi proses kolaborasi sebagai inti dari teori ini, dan dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, sebagai pendukungnya. Selanjutnya, mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dari collaborative governance dalam meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur, dan menghasilkan upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif, dengan peneliti sebagai instrument penelitian, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, teknik purposive sampling untuk pemillihan informan, analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang ditunjang oleh triangulasi sumber untuk keabsahan data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kolaborasi yang dijalankan, masih kurang efektif. Hal ini terlihat pada tahapan kondisi awal yaitu ketidakseimbangan sumber daya, dimana sumber daya yang dibutuhkan yaitu sumber daya personil, sumber daya keuangan, serta sumber daya sarana prasarana, masih rendah kuantitas dan kualitasnya. Serta menganalisa upaya yang dihasilkan untuk mengatasi faktor penghambat, melalui upaya langsung dan upaya tidak langsung.

Policy Implementation of Parking Implementation In Pekanbaru City, Riau Province Yuliarso Yuliarso; Ahmad Averus; Muh. Ilham; Dahyar Daraba
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 5 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i5.248

The aim of this research is to analyze the implementation of parking management policies in Pekanbaru City, the obstacles faced in implementing parking management policies in Pekanbaru City and the ideal and effective policy implementation model for parking management in Pekanbaru City. This research uses the policy implementation theory proposed by Smith which consists of idealized policy, target groups, implementing organization and environmental factors. The research method used is a qualitative approach with descriptive research type. The data analysis technique used is data reduction and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of local government policies in organizing parking in Pekanbaru City has gone well, this can be seen from: idealized policy, proper parking management in Pekanbaru City is able to support the existing transportation system, target groups, very closely related to taking decisions that involve many people, especially the community. implementing organizing, this difference in capacity and competency is one of the aspects that makes the implementation of this policy not optimal. Environmental factors, the obstacle for the Pekanbaru City Parking UPT is the lack of qualified human resources. Barriers to implementing parking policies in Pekanbaru City: commitment to service quality, quality of human resources for government officials and parking attendants, well-developed public communication.

Analysis of the Implementation of Bureaucratic Reform Policy in the Ministry of Home Affairs Rangga Wilis Chaniago; Muhadam Labolo; Andi Pitono; Ahmad Averus
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 02 (2024): Education and Sosial science, March - May 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Bureaucratic reform that has been implemented by the government for more than 10 years as an effort to reform and change various aspects of government administration is not getting closer to the expected goals. This can at least be seen from the value of the Community Satisfaction Survey (SKM) and the Corruption Perception Index which continues to decline. The Ministry of Home Affairs in implementing bureaucratic reform has a significant role because it is included in the National Bureaucratic Reform Team. However, the gap in this research stems from the value of the Bureaucratic Reform Index in the Ministry of Home Affairs from 2015 to 2022 which tends to be stagnant and continues to show a wide gap between the results of the RB index and the targets set in the Ministry of Home Affairs' Strategic Plan. This research uses the Policy Implementation theory according to George Edward III as a basis for analysis. Researchers focus on the dimensions of communication, resources, disposition and organizational structure of policy. Next, describe the supporting and inhibiting factors in policy implementation and produce efforts to overcome existing obstacles. The method used in this research is descriptive qualitative, with the researcher as the research instrument, data collection techniques using interviews, documentation and observation, snowball sampling techniques for selecting informants, data analysis through reduction, presentation and drawing conclusions supported by triangulation of sources for data validity. The research results show that the implementation of reforms in the Ministry of Home Affairs in 2023 has shown quite optimal results. This is shown by the RB Index value which was able to increase significantly by 5.02 points or 84.19 (satisfactory with the record). However, the results obtained were still below the strategic plan target, namely 91.01 (satisfactory). The inhibiting factors can be seen in the lack of influence of the simplification of the organizational structure on work culture and the implementation of the fragmentation of responsibilities related to digitalization which actually leads to overlapping applications. In addition, the risk of corruption is still in the "vulnerable" category. To overcome these obstacles, this is done by implementing a new work system evenly in each work unit, developing corruption prevention through integrity zones and using big data as a data integration effort.

The role of modern office administrative services in supporting public services in Bekasi Regency Udaya Madjid; Ahmad Averus Toana; Muh. Ilham; Dahyar Daraba
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v13i2.56216

This study aims to analyze the description of modern office administrative services in supporting public services. The research method used is descriptive qualitative, employing surveys to collect data from respondents who are members of the public who have interacted with office administrative personnel. The research results indicate that administrative personnel have a positive response to every member of the public seeking services, and they provide problem-solving solutions to visiting individuals, demonstrating a satisfactory level of satisfaction, although it is considered less important by the public. However, the services provided do not meet expectations. Therefore, there is a need for improvement in the availability of integrated information systems that connect internal units with external stakeholders and the provision of services based on Standard Operating Procedures (SOP) to satisfy the public. The services provided offer a satisfactory level of satisfaction but need to be maintained to avoid excess.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search