JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Journal of Legal Research is a peer-reviewed journal on legal research published quarterly (February, May, August, November) since 2019 by Departemen Legal Studies Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta in cooperation with Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS). Journal of Legal Research aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. Published exclusively in English, the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The range of contents covered by the Review spans from established legal scholarships and fields of law such as privacy laws and public laws which include constitutional and administrative law as well as criminal law, international laws concerning Indonesia, to various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law and legal anthropology, and many others. Specialized legal studies concerning various aspects of life such as commercial and business laws, technology law, natural resources law and the like are also welcomed.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 3 (2020)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada PT Hollit International (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 971 K/Pdt. Sus-PHI/2018) ]]>
<![CDATA[Iis Apriyani]]>;
<![CDATA[Indra Rahmatullah]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v2i3.16170
<![CDATA[The problem that will be examined in this research with the object of the ruling is variatively related to the fulfillment of labor rights in the LAYOFFS thus causing the uncertainty of law on the procedure and fulfillment of rights-normative rights in fulfilling the rights of the diPHK workers. Like one case PT. Hollit International, which in the first-level decision of the Tribunal judges rejected the suit of all rights of workers, but at the rate of appeal, the Tribunal cancelled the court of first degree, as the Industrial Relations Tribunal at the Central Jakarta District Court had misapplied the law. This research uses a qualitative research type that is the type of data and the analysis used is narrative, in the form of statements that use reasoning. Using a normative juridical approach, referring to the application of the law contained in a verdict and the law conceptualized as the norm or the rules applicable in society. The results show the demands of the rights of workers in LAYOFFS by the company, with the ruling that is not comprehensive and less synchronous between the manpower law and the ruling in the Industrial relations Court at the Central Jakarta District Court, causing uncertainties in the process of fulfilling the rights of workers. Kata kunci : Hak, Tenaga Kerja, Mutasi, Pemutusan Hubungan Kerja. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Yang Belum Terdaftar di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mohammad Suhartono]]>;
<![CDATA[Ipah Farihah]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v2i3.15611
<![CDATA[AbstrakMerek merupakan hal yang penting dalam perkembangan ekonomi bagi pengusaha, sehingga tidak sedikit pengusaha yang memanfaatkan dan tidak bertanggung jawab menggunakan, meniru dan bahkan mendaftarkan merek terkenal orang lain atas nama dirinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yurisdis normatif dengan menggunakan metode perundang-undangan (Statue Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach) pendekatan kepada Perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan pendekatan kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek dagang asing dilindungi selama merek tersebut sudah terdaftar di negaranya dalam hal ini negara anggota konvensi, peraturan-peraturan tersebut dibebaskan dalam penerapannya oleh setiap anggota konvensi. Akan tetapi kebebasan dalam hal ini kebebasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi internasional. Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Niaga memutuskan menolak legal standing penggugat dengan alasan yang mengajukan bukanlah badan hukum yang bersangkutan. Mahkamah Agung telah dinyatakan sudah tepat karena pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Perlindungan Merek, Merek Terdaftar, Merek Asing.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Skin Care Skin1004 atas Penjualan Produk Kemasan (Share In Jar) ]]>
<![CDATA[Almira Mey Theda]]>;
<![CDATA[Yayan Sopyan]]>;
<![CDATA[Nisrina Mutiara Dewi]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v2i3.18650
<![CDATA[ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan memberi pengetahuan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PT. Skin 1004 Indonesia sebagai pemegang hak atas merek skin care Skin1004 asal negara Korea terhadap penjualan produk kemasan (share in jar) merek Skin1004 serta akibat hukum yang diterima penjual dari hasil penjualan produk kemasan (share in jar) terhadap merek Skin1004.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggabungkan pendekatan normatif dengan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peraturan-peraturan tersebut dikaitkan atas permasalahan hukum yang timbul di masyarakat, yaitu perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek Skin1004.Hasil penelitian ini menujukan bahwa penanganan kasus penjualan produk kemasan (share in jar) menggunakan merek Skin1004 terjadi kekosongan perangkat hukum. Hal tersebut menyebabkan tidak ada aturan hukum yang secara spesifik melanggar peredaran produk kemasan (share in jar) menggunakan merek Skin1004 di kalangan masyarakat. Sehingga hal tersebut menyebabkan kebingungan masyarakat terkait kualitas produk skin care merek Skin1004. Sedangkan menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Laporan tahun 2018 bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menjadikan peredaran produk kemasan (share in jar) sebagai kajian kejahatan obat dan makanan. Sehingga apabila terdapat penggunaan terhadap merek Skin1004 pada produk kemasan (share in jar) tanpa adanya izin dari pemilik merek yang sah, maka pemilik merek Skin1004 tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang dialami konsumen yang mengkonsumsi produk kemasan (share in jar) tersebut. Kata Kunci :Perlindungan Merek, Skin1004, Share In Jar]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen E-Commerce Shopee Indonesia Atas Kebenaran Informasi Barang Yang Diperjanjikan Menurut Perspektif Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Muhamad Fikrie Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Asep Syarifuddin Hidayat]]>;
<![CDATA[Hidayatulloh Hidayatulloh]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v2i3.16065
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bentuk perlindungan konsumen e-commerce menurut kebijakan dari penyedia e-commerce dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut jika mendapatkan haknya dilanggar. Permasalahan utama adalah mengenai adanya pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha pada Marketplace Shopee Indonesia. Pelanggaran hak konsumen ini mengenai ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen dibandingkan dengan apa yang sudah diperjanjikan di awal antara konsumen dan pelaku usaha. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan sumber dari internet. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan Konsumen e-commerce sudah diatur dalam kebijakan penyedia layanan namun masih ada kasus terjadinya pelanggaran hak dan upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen tersebut adalah dengan melalui pengadilan dalam catatan tidak melibatkan pihak penyedia layanan atau dapat juga menggunakan system Online Dispute Resolution menurut Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik, E-commerce ]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perusahaan Aplikasi Go-Jek Atas Mitra Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas ]]>
<![CDATA[Hafizh Maulana]]>;
<![CDATA[Djawahir Hejazziey]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v2i3.17065
<![CDATA[AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum prihal pertanggungjawaban antara perusahaan Go-Jek dengan mitra kerjanya. Belum jelasnya pertanggungan asuransi kecelakaan terhadap driver disebabkan belum adanya peraturan yang secara jelas mengatur tentang kendaraan roda dua yanga dijadikan alat transpoirtasi umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research dan field research yang mengkaji berbagai data dokumen terkait penelitian dan menggabungkan dengan data wawancara yang dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah normative-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubunagan hukum antara driver dengan PT. Go-Jek Indonesia hanya sebatas hubungan mitra kerja sehingga PT. Go-Jek Indonesia tidak bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja, hanya saja mitra kerjanya akan ada asuransi yang dikelola berupa Go-Protection dan juga bekerjasana dengan allianz sebagai bentuk perlindungan keselamatan kerja. Kendaraan roda dua yanga dijadikan alat transpoirtasi umum di Indonesia tidak masuk dalam klasifikasi kendaraan bermotor umum dikarenakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Go-Jek , Pertangungjawaban Kemitraan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan) ]]>
<![CDATA[Satria Ramadhany]]>;
<![CDATA[Rosdiana Rosdiana]]>;
<![CDATA[Syafrudin Makmur]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v2i3.17611
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data pada dilakukan dengan menggunakan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dari pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masih kurang maksimal. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya sekitar 4% sampai 5% perkara. Peran mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah maksimal untuk mengupayakan perdamaian yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kata kunci: Efektivitas, Mediasi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (Studi Kasus : Putusan Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018) ]]>
<![CDATA[Iga Ayu Mawarni]]>;
<![CDATA[Asmawi Asmawi]]>;
<![CDATA[Mustolih Siradj]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v2i3.16601
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perampasan asset untuk negara dari PT First Anugerah Karya Wisata sudah sesuai dengan asas keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku dan juga menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta mendeskripsikan hakim dalam menginterpretasikan pasal-pasal yang digunakan. Dari segi jenis penelitian hukum, jenis Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dilihat dari sisi korban tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam putusan ini tidak juga ada kemanfaatan hukum yang terkandung dalam putusan ini. Mengingat sampai pada tingkat Kasasi, Hakim tetap menyatakan aset dirampas untuk negara yang sejatinya tidak ada sedikitpun kerugian negara yang dialami. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Pencucian Uang, Perampasan Aset.]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama dalam Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Iqlima Fauziah]]>;
<![CDATA[Mujar Ibnu Syarif]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v2i3.17661
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan negara terhadap kebebasan beragama dalam ketatanegaraan Indonesia berdasarkan analisis Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus penelitian ini mencoba mendalami tentang bentuk implementasi perlindungan yang negara berikan kepada warga negaranya dalam hak asasi manusia terkhusus dalam ruang lingkup hak kebebasan beragama. Disamping itu skripsi ini juga mencoba meneliti tentang perlindungan yang negara berikan terhadap nilai-nilai kebebasan beragama dan meneliti perlindungan kebebasan beragama dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan berupa studi pustaka. Melalui metode inilah penyusun mengumpulkan dokumen dan data yang kemudian diolah menggunakan analisis isi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa bentuk implementasi perlindungan kebebasan beragama dalam ketatanegaraan Indonesia berdasarkan analisis Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dengan ditetapkannya kedudukan aspek ketuhanan dalam setiap nafas peraturan perundang-undangan dalam konstitusi yang berlaku dan negara memiliki tanggungjawab untuk bersikap adil atas perlindungan kepada segenap agama yang ada dalam menetapkan batasan dan larangan dalam melaksanakan ajaran agama yang diyakininya guna menjaga persatuan bangsa dan menghindari perpecahan yang mengatasnamakan agama tertentu. Kata Kunci: Implementasi Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia, Perlindungan. ]]>
<![CDATA[Implikasi Putusan Mahkamah Agung Terhadap Penggantian Antar Waktu Calon Anggota Legislatif Terpilih Meninggal Dunia ]]>
<![CDATA[Ahmad Zain]]>;
<![CDATA[Ismail Hasani]]>;
<![CDATA[Muhammad Ishar Helmi]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v2i3.17938
<![CDATA[This paper examines the Judges' Considerations in the Supreme Court's Decision Number 57/P/HUM/2019 regarding the replacement between the time the elected candidate dies based on the General Election Commission and the Indonesian Democratic Party of Struggle. As well as analyzing the contents of the Supreme Court's Decision Related to the Interim Replacement Polemic. The method used is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that there are implications regarding Decision Number 57/P/HUM/2019 due to the confusion of meaning in the Supreme Court's Decision so that there are multiple interpretations for the applicant and the respondent. Then, regarding the interim replacement mechanism, which basically has the right to nominate a replacement candidate from time to time, political parties have been ruled out by the general election commission because the proposal is against the law. Then the interim replacement candidate is based on the determination of the general election commission based on the provisions in the UUMD3. ]]>
<![CDATA[Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Serlika Aprita]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v2i3.27513
<![CDATA[The Islamic economic system is growing quickly in Indonesia right now. Even traditional banks have opened many branches of Islamic banks, which is one of the things that shows the growth of Islamic banks in Indonesia. Islamic law says that financial institutions should act as middlemen between people who have too much money and people who don't have enough money for business and other activities. With the creation of Government Regulations that govern Islamic Banking, the number of disputes between parties is increasing because Islamic banks are becoming more popular. In this study, a qualitative research method called "literature approach" was used. The study's results show that breaking the law means doing or not doing something that violates the rights of others, goes against the legal obligations of the person who does or doesn't do it, or goes against morals or common sense when dealing with other people or things.]]>
