cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurfaika Ishak
Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com
Phone
+6285292349495
Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27163245     EISSN : 27161994     DOI : https://doi.org/10.24252/qadauna
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang diinisiasi untuk menampung dan mengoptimalkan minat menulis mahasiswa di bidang hukum islam dan hukum umum yang memiliki keterkaitan dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2" : 7 Documents clear
PENGGUNAAN KONTRASEPSI VASEKTOMI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Muhammad Nasrul Hanasir; Supardin Supardin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12784

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap kontrasepsi vasektomi, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Syar’i, Yuridis dan Sosiologis dengan sumber data ialah Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi barat dan salah satu pengguna kontrasepsi vasektomi. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penulusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukab melalui beberapa tahapan yakni : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat terdapat beberapa tahapan pemeriksaan dan konseling yang dilakukan sebelum operasi vasektomi dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga suami melakukan kontrasepsi vasektomi, Ada yang dibenarkan karena alasan suatu penyakit yang dialami oleh istri yang akan membahayakan keselamatan istri tersebut. Kemudian kontrasepsi vasektomi menurut hukum Islam merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen bagi laki-laki sehingga hal tersebut menyebabkan kemandulan. Maka, hal ini bertentangan dengan hukum Islam.Kata Kunci: Hukum Islam, Kontrasepsi, Vasektomi.AbstractThis study examines the view of Islamic law on vasectomy contraception. This study uses a qualitative method with the approach used is the Syar'i, Juridical and Sociological Approaches with the data source is the Family Planning Instructor (KB) in Sendana District Majene Regency, West Sulawesi Province and one of the vasectomy contraceptive users. Furthermore, the data collection methods used in the thesis are interviews, observation, documentation and reference tracking. Then the data processing technique is carried out through several stages namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of vasectomy contraception in Sendana Subdistrict, Majene Regency, West Sulawesi Province, there are several stages of examination and counseling carried out before the vasectomy operation is carried out. As for the underlying factors so that the husband performs vasectomy contraception, some are justified for reasons of an illness experienced by the wife that would endanger the wife's safety. Then vasectomy contraception according to Islamic law is a method of contraception that is permanent for men so that it causes infertility. So, this is contrary to Islamic law.Keywords: Contraception, Islamic Law, Vasectomy.
RELEVANSI KAFA’AH PERSPEKTIF ADAT DAN AGAMA DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA YANG SAKINAH Nur Hidayati; Hartini Hartini
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12808

Abstract

AbstrakTulisan ini menjelaskan tentang relevansi kafa’ah terhadap terciptanya rumah tangga yang sakinah di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana eksistensi kafa’ah di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. 2) bagaimana realisasi kafa’ah dalam membina rumah tangga di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. 3) bagaimana relevansi kafa’ah perspektif adat dan agama terhadap terciptanya rumah tangga yang sakinah di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research deskriptif kualitatif yang dilakukan di delapan desa dan dua kelurahan. Hasil dari penelitian ini yaitu:  kurangnya pemahaman masyarakat tentang kafa’ah, terdapat dua keluarga yang tidak harmonis, sementara delapan lainnya harmonis, ada relevansi kafa’ah terhadap terciptanya rumah tangga yang harmonis didasari oleh persamaan indikator dari segi pekerjaan, nasab/keturunan, dan pemahaman agama.Kata Kunci: Kafa’ah, Rumah Tangga, Relevansi. AbstractThis paper explains about the relevance of the kafa'ah to the creation of a sakinah household in Tanete Rilau sub-district, Barru district. The main issues in this study are: 1) how the existence of kafa'ah in Tanete Rilau sub-district Barru district. 2) how is the realization of kafa'ah in fostering households in Tanete Rilau sub-district Barru district. 3) how is the relevance of the traditional and religious perspective kafa'ah to the creation of a sakinah household in Tanete Rilau sub-district, Barru district. This research is a descriptive qualitative field research conducted in eight villages and two villages. The results of this study are: lack of community understanding about kafa'ah, there are two families that are not harmonious, while eight others are harmonious, there is relevance of kafa'ah to the creation of  a   harmonious household based on the same indicators in terms of work, family / ancestry, andreligious understanding.Keywords: Kafa’ah, Household, Relevance
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN HAK CIPTA MELALUI HIBAH Wahdaniah Wahdaniah; Muh Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12969

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui aspek kepemilikan hak cipta dalam hukum Islam, (2) mengetahui kedudukan hak ekslusif pencipta terhadap hasil karya cipta yang telah dihibahkan kepada pihak lain. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan syar’i, pendekatan yuridis formal dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tergolong library research, yang mana penulis mengumpulkan berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan objek yang dibahas kemudian disimpulkan. Setelah diadakan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 1) Hak cipta bukan hanya dikenal dalam regulasi yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Tetapi, sejak lama para ulama dalam Islam telah mengenal istilah hak cipta yang disebut sebagai hak al ibtikar. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membahas mengenai hak cipta dan menggolongkannya sebagai hak kekayaan dan oleh karenanya itu, hak cipta tergolong sebagai hak milik yang bersifat mutlak dan sempurna sebab hak cipta hanya dapat dikuasai dan dimiliki serta dimanfaatkan oleh pencipta yang bersangkutan. (2) Pengalihan hak cipta yang dilakukan melalui hibah yang dilakukan oleh pencipta selaku pemberi hibah dan pihak lain sebagai penerima hibah hanya dapat memanfaatkan sebahagian dari hak ekslusif suatu ciptaan yaitu berupa hak ekonomi dari suatu ciptaan. Mengenai hak moral, tidak dapat dihibahkan kepada penerima hibah dan hanya akan melekat kepada pencipta asli dan tidak dapat dialihkan walaupun hak ciptanya telah dihibahkan. Implikasinya yaitu perlu adanya penyebaran informasi terkait objek hibah yang telah diperluas, artinya bahwa objek hibah bukan hanya terkait dengan benda yang berwujud seperti rumah maupun tanah, tetapi objek hibah juga termasuk benda yang bersifat immateriil, termasuk hak cipta.Kata kunci: Hak Cipta, Hibah, Pengalihan.  AbstractThe purpose of this study are (1) find out the aspects of copyright ownership in Islamic law, (2) find out the position of the creator's exclusive rights to the copyrighted work that has been granted to another party. In answering these problems, the writer uses the syar'i approach, formal juridical approach and normative juridical approach. This research is classified as library research, in which the authors collect various kinds of literature that have relevance to the objects discussed, adapt, quote, and analyze the literature that has been obtained then concluded. After holding a discussion of some problem reviews, the authors conclude; (1) Copyright is not only known in regulations, namely in the form of laws and regulations. However, for a long time the scholars in Islam have known the term copyright which is referred to as al ibtikar rights. In addition, the Indonesian Ulema Council (MUI) also discusses copyright and classifies it as a property right and, therefore, copyright is classified as absolute and perfect property rights because copyright can only be controlled and owned and used by the creator in question. (2) Transfer of copyright made through a grant carried out by the creator as the grantor and other parties as the recipient of the grant can only make use of a part of the exclusive right of a work that is in the form of economic rights of a work. Regarding moral rights, they cannot be granted to the recipient of the grant and will only be attached to the original creator and cannot be transferred even if the copyright has been granted. The implications are The need for dissemination of information related to the grant object has been expanded, meaning that the grant object is not only related to tangible objects such as houses or land, but the grant object also includes objects that are immaterial, including copyrights. Keywords: Copyright, Grant, Transfer.
REALISASI ISBAT NIKAH PADA PELAKSANAAN SIDANG TERPADU DI PENGADILAN AGAMA Fatimah Zahrah; Patimah Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.13016

Abstract

AbstrakIṡbāṭ nikah adalah penetapan dan pengesahan perkawinan oleh pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Salah satu cara memperoleh iṡbāṭ nikah adalah dengan mengikuti sidang terpadu yang dilaksanakan oleh pengadilan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah realisasi iṡbāṭ nikah dalam pelaksanaan sidang terpadu di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, yang meliputi pelaksanaan sidang iṡbāṭ nikah dan realisasi iṡbāṭ nikah terpadu kaitannya dengan penetapan akta nikah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan sebenarnya. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa iṡbāṭ nikah merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah, dimana prosedur pengajuan permohonan iṡbāṭ nikah dapat dilakukan secara volunteir dan contentiosa. Iṡbāṭ nikah terpadu merupakan realisasi kerja sama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan tujuan memberi pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh akta nikah. Penulis menghimbau kepada instansi yang terkait, untuk tetap konsisten dalam mengadakan pelayanan terpadu kepada masyarakat dan penulis juga menghimbau kepada masyarakat luas, agar menjadikan program pelayanan sidang terpadu ini sebagai momentum untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatatkanKata Kunci: Iṡbāṭ Nikah, Sidang Terpadu, Pengadilan Agama. AbstractConfirmation marriage is the establishment and validation of a marriage by a court of certain reasons. One way to obtain confirmation of marriage is to follow an integrated trial conducted by the court. The main problem in this research is how the realization of confirmation of marriage in the implementation of the integrated session in Kendari Class IA Religious Court, which includes implementation of the confirmation hearing of marriage and the realization of an integrated confirmation marriage relation to the establishment of a marriage certificate. This study included field research is research done in real life. Based on this study showed that confirmation marriage is a business in which to obtain the marriage certificate, where the procedure of submission of application confirmation can be done volunteir marriage and contentiosa. Isbat integrated marriage is the realization of cooperation Court of Religion, Religious Affairs Office (KUA) and the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) with the purpose of providing legal services to the public to obtain the marriage certificate. The author appealed to relevant agencies, to remain consistent in conducting integrated service to the public and the author also appealed to the general public for making integrated hearing care program as a momentum to gain recognition of the State over the previous marriage was not registered.Keywords: Confirmation Marriage, Integrated Assemblies, Religious Court.  
PERANAN RESTRUKTURISASI DALAM AKAD MURĀBAḤAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo) Nurul Afiqah Mutmainnah; Hadi Daeng Mapuna
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12990

Abstract

AbstrakDalam akad murābaḥah, banyak hal yang tidak diduga dapat terjadi oleh para pihak yang melakukan akad tersebut. Salah satunya yaitu adanya cidera janji yang dilakukan oleh nasabah. Dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi persoalan tersebut. Pada hakekatnya ekonomi syariah bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan saja, melainkan menegakkan prinsip ta’awun yaitu saling membantu dan memenuhi antara nasabah dan kreditur dalam menjalankan roda ekonomi syariah. Pihak bank tidak jarang langsung melakukan lelang terhadap hak tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field Research dengan pendekatan Hukum Islam, yaitu pendekatan yang menelaah suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik  berasal dari Al-Qur’an dan hadits, maupun kaidah ushul fiqh yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi persoalan nasabah yang melakukan cidera  janji. Pihak bank tidak jarang langsung melakukan lelang terhadap hak tanggungan tanpa melakukan restrukturisasi pembiayaan murābaḥah terlebih dahulu. Seharusnya, dalam menghadapi persoalan tersebut, sebelum melakukan lelang hak tanggungan maka terlebih dahulu bank memberikan solusi yaitu memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya dengan melakukan restrukturisasi. Karena keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah adalah fundamental bagi operasi bank syariah.Kata Kunci: Akad murābaḥah, Prinsip Syari’ah, Restrukturisasi.AbstractIn the murābaḥah contract, many unexpected things can happen by those who carry out the covenant. One of them is the breach of promise made by the customer. In practice, it is often found that there is no attempt made by the bank in overcoming this problem. In essence, the sharia economy is not solely for profit, but upholds the principle of ta'awun, namely mutual help and fulfillment between customers and creditors in running the sharia economic wheel. The bank is not uncommon to directly auction the mortgage rights. The type of research used is field research or Field Research with Islamic Law approach, which is an approach that examines a problem that is based on Islamic law, both derived from the Qur'an and hadith, as well as the rules of ushul fiqh that are relevant to the problem to be discussed. The results of this study indicate that in practice, it is often found that there are no efforts made by the bank in overcoming the problems of customers who make promises. The bank is not uncommon to directly auction the mortgage rights without first restructuring murabaha financing. Supposedly, in dealing with this problem, before conducting an auction of mortgage rights, the bank must first provide a solution that is to provide an opportunity for the customer to fulfill their obligations by restructuring. Because the balance between maximizing profits and meeting Islamic principles is fundamental to the operation of Islamic banks.Keywords: Murābaḥah contract, Shari'ah principles, Restructuring.
PRAKTIK HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM (Studi Kasus Tahun 2017-2019) Nur Qalbi Husain; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12966

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas tentang praktik hukum kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2019. Melalui observasi awal, penulis menemukan beberapa kasus kewarisan yang menimbulkan sengketa sehingga penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait praktik hukum kewarisan yang diterapkan masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa sehingga rawang terjadi sengketa serta penyelesaian sengketa kewarisan yang ditempuh karena dari sekian sengketa kewarisan yang terjadi pada kisaran tahun 2017-2019 belum ada yang sampai dibawa ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan hukum empiris, sumber data ialah melalui wawancara dengan masyarakat, pemerintah dan tokoh Agama di Kelurahan Parangbanoa. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam praktik kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa lebih dominan menggunakan hukum kewarisan Adat atau sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat baik dari pembagian warisannya maupun penyelesaian sengketa kewarisan. Perlu adanya sosialisai hukum kewarisan, penguatan status hukum terhadap harta warisan dan ahli waris yang berhak.Kata  Kunci:  Hukum Kewarisan, Praktik, Masyarakat Islam.AbstractThis study discusses the practice of inheritance law in Islamic communities in Parangbanoa Village, Pallangga District, Gowa Regency in 2017-2019. Through preliminary observations, the author found several cases of inheritance that caused disputes so that the authors felt the need to do research related to the practice of inheritance law applied by the Islamic community in Parangbanoa Village so that disputes occur and settlement of inheritance disputes is taken because of all the inheritance disputes that occurred in the range of 2017 -2019 no one has been brought to justice. This study uses qualitative field research methods with an empirical legal approach, the source of data is through interviews with the community, government and religious leaders in the Parangbanoa Village. The results showed that in the practice of inheritance in the Islamic community in Parangbanoa, the dominant use of Customary inheritance law or in accordance with the habits of the community both from the distribution of inheritance and inheritance dispute resolution. The need for an inheritance law socialization, strengthening the legal status of inherited assets and entitled heirs.Keywords: Inheritance Law, Practice, Islamic Society.
ANALISIS SYAR’I TERHADAP PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt/Plw/2018/ PN.Kka) Zulfikri Zulfikri; Qadir Gassing
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.13139

Abstract

Abstrak Berbagai masalah yang muncul mengenai tanah menandakan penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah di negara ini penerapannya belum berjalan secara tertib sehingga kerap memicu terjadinya sengketa. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik dengan pertimbangan dari segala aspek, baik dari aspek hukum maupun non hukum. Jika tidak, sengketa pertanahan akan terus berlangsung dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi . Sebab, eskalasi sengketa pertanahan di Indonesia meningkat setiap tahun. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, dengan pendekatan penelitian adalah undang-undang dan historis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang  menyatakan pada diktum putusan verzet, menolak gugatan terlawan semula penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan putusan verstek nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kka, merupakan suatu pertimbangan yang tidak dipertimbangkan secara sempurna disebabkan terdapat beberapa pertimbangan hukum bernilai berat sebelah. Implikasi penelitian adalah Dalam membuat sebuah pertimbangan hukum yang akan dituangkan dalam diktum putusan, hakim dituntut agar lebih berintegritas sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah putusan yang dapat dipandang memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.Kata Kunci: Analisis, Sengketa, Pertimbangan Hukum. AbstractVarious problems that arise regarding land indicate that the mastery, use and ownership of land in this country has not been implemented in an orderly manner so that it often triggers disputes. Therefore, efforts are needed to prevent, handle and resolve conflicts with consideration from all aspects, both legal and non-legal aspects. Otherwise, land disputes will continue with a very high level of complexity. This is because the escalation of land disputes in Indonesia is increasing every year. This research method is a qualitative approach by producing descriptive data, with the research approach being statutory and historical. The research data source was an interview with a Judge in the IB Class Kolaka District Court. The result of this study is the consideration of a Kolaka District Court judge who stated in the verzet verdict dictum, rejected the plaintiff's original challenged case entirely and overturned the verdict number 5 / Pdt.G / 2018 / PN Kka, a consideration which was not considered perfectly because there were several impartial legal considerations. The implication of the research is that in making a legal consideration that will be outlined in the dictum of the decision, the judge is required to have more integrity as an effort to produce a decision that can be seen as giving rights to those entitled to receive it.Keywords: Analysis, Dispute, Legal Consideration

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 Vol 6 No 3 Vol 6 No 2 Vol 6 No 1 Vol 5 No 3 Vol 5 No 2 Vol 5 No 1 Vol 4 No 3 Vol 4 No 2 Vol 4 No 1 Vol 3 No 3 Vol 3 No 2 Vol 3 No 1 Vol 2 No 3 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 3 Vol 1 No 2 Vol 1 No 1 More Issue