Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politea : Jurnal Politik Islam Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Jurnal Nirta: Studi Inovasi Jurnal Media Akademik (JMA) PESHUM Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin
Qadir Gassing
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS SYAR’I TERHADAP PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt/Plw/2018/ PN.Kka) Zulfikri Zulfikri; Qadir Gassing
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.13139

Abstract

Abstrak Berbagai masalah yang muncul mengenai tanah menandakan penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah di negara ini penerapannya belum berjalan secara tertib sehingga kerap memicu terjadinya sengketa. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik dengan pertimbangan dari segala aspek, baik dari aspek hukum maupun non hukum. Jika tidak, sengketa pertanahan akan terus berlangsung dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi . Sebab, eskalasi sengketa pertanahan di Indonesia meningkat setiap tahun. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, dengan pendekatan penelitian adalah undang-undang dan historis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang  menyatakan pada diktum putusan verzet, menolak gugatan terlawan semula penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan putusan verstek nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kka, merupakan suatu pertimbangan yang tidak dipertimbangkan secara sempurna disebabkan terdapat beberapa pertimbangan hukum bernilai berat sebelah. Implikasi penelitian adalah Dalam membuat sebuah pertimbangan hukum yang akan dituangkan dalam diktum putusan, hakim dituntut agar lebih berintegritas sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah putusan yang dapat dipandang memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.Kata Kunci: Analisis, Sengketa, Pertimbangan Hukum. AbstractVarious problems that arise regarding land indicate that the mastery, use and ownership of land in this country has not been implemented in an orderly manner so that it often triggers disputes. Therefore, efforts are needed to prevent, handle and resolve conflicts with consideration from all aspects, both legal and non-legal aspects. Otherwise, land disputes will continue with a very high level of complexity. This is because the escalation of land disputes in Indonesia is increasing every year. This research method is a qualitative approach by producing descriptive data, with the research approach being statutory and historical. The research data source was an interview with a Judge in the IB Class Kolaka District Court. The result of this study is the consideration of a Kolaka District Court judge who stated in the verzet verdict dictum, rejected the plaintiff's original challenged case entirely and overturned the verdict number 5 / Pdt.G / 2018 / PN Kka, a consideration which was not considered perfectly because there were several impartial legal considerations. The implication of the research is that in making a legal consideration that will be outlined in the dictum of the decision, the judge is required to have more integrity as an effort to produce a decision that can be seen as giving rights to those entitled to receive it.Keywords: Analysis, Dispute, Legal Consideration
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR RESEPSI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 Astri Fuji; Qadir Gassing; Hadi Daeng Mapuna
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.23729

Abstract

The main problem in this study is the Role of the Office of Religious Affairs in Minimizing Wedding Receptions During the Covid-19 Pandemic (Case Study in Manggala District, Antang, Makassar City). The main problem is divided into two sub-problems: 1. What is the level of development of wedding receptions in Manggala District, Antang Makassar City during the Covid-19 pandemic? 2. How is the community's response to the role of KUA in Manggala District, Antang Makassar City in minimizing wedding receptions? Descriptive Qualitative Research is the type of research used in this paper, namely in the form of field research. The sources of data for this research are the surrounding community who have held wedding receptions during the Covid-19 pandemic and resource persons related to the title of the study. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of the study, the wedding reception is a form of self-existence by the Bugis Makassar custom which is still maintained in the community. The implications of this study: 1) The person who will conduct the wedding reception first consults or communicates with the village priest, head of KUA or local government to find out what is allowed and not allowed in the event. 2) The couple or family concerned who want to get married and plan to hold a reception must meet the health protocol requirements, so that the reception runs smoothly and wisely. Keywords: Wedding, Reception, Covid-19 Pandemic.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DUI PASSOLO PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS SOPPENG Rizka Afdaliah; Qadir Gassing; Hartini Tahir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.27798

Abstract

Abstrak Pokok masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dui Passolo pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi dui passolo pada perkawinan masyarakat Bugis Soppeng?, Bagaimana dampak tradisi dui passolo pada perkawinan masyarakat Bugis Soppeng?, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi dui passolo pada perkawinan masyarakat Bugis Soppeng ?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Citta sangat percaya tradisi dan adat istiadat dari leluhur mereka seperti tradisi dui passolo pada acara perkawinan. Masyarakat beranggapan bahwa dui passolo merupakan kewajiban yang harus mereka penuhi ketika menghadiri acara perkawinan meskipun dui passolo dianggap memberatkan. Nilai dan norma yang terdapat pada pelaksanaan tradisi dui passolo adalah nilai ekonomi berupa pemberian sejumlah uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Selain itu terdapat pula nilai solidaritas dibuktikan dengan adanya sikap masyarakat yang tetap mampu menyatukan masyarakat melalui pelaksanaan tradisi dui passolo. Adapun dalam hukum Islam tentang tradisi dui passolo dianggap sebagai bentuk tolong-menolong sudah sesuai dengan hukum Islam, meskipun diaggap memberatkan. Sedangkan norma yang terdapat pada pelaksanaan tradisi dui passolo adalah norma adat istiadat dilihat dari bagaimana masyarakat Desa Citta tetap memegang teguh tradisi-tradisi leluhur yang sudah turun menurun masyarakat percayai. Kata Kunci: Tradisi Dui Passolo, Perkawinan, Desa Citta.
ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT SUKU KAJANG TERHADAP PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NO. 16 TAHUN 2019 Syahrun Nur; Qadir Gassing; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i3.29167

Abstract

The main problem in this study is how the Kajang community understands about Law No. 16 of 2019 concerning marriage. Chapter VIII of marriage dissolution (divorce) with sub problems: 1) How is the knowledge of the Kajang Tribe Community in the practice of divorce adopted in Law No. . 16 of 2019? 2) How are the efforts of the Bulukumba Regency Religious Court in providing an understanding of Legal Divorce in terms of Law no. 16 of 2019? The type of research used is qualitative research with a normative theological approach, juridical and empirical law. Data collection methods consist of observation, interviews and documentation. The results or data obtained are then collected with three stages of data analysis including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study explain that some of the Kajang people already know about the divorce practice adopted in Law no. 16 of 2019. The Kajang Tribe community is able to know how the legal divorce practices adopted in Law no. 16 of 2019. Of course the position of Law no. 16 of 2019 has been used as a reference for the Kajang people in carrying out legal divorce practices. However, this must also be based on regulations and policies from customary law that applies in the Ammatoa Kajang Customary Area or commonly called Pasang ri Kajang. The efforts made by the Religious Court of Bulukumba Regency in providing understanding to the Kajang Tribe Community of Bulukumba Regency towards Legal Divorce are reviewed from Law no. 16 of 2019 is to carry out socialization and divorce assistance. The socialization aims to make the Kajang people understand about state legal regulations, especially for the legal process or practice of divorce. On the other hand, assistance is carried out because it is the duty and policy of the Religious Courts in providing guidance to the public regarding Law no. 16 of 2019 and the Kajang Tribe is no exception. The implications of the research include 1) It is hoped that it will be able to explain the extent to which the Kajang Tribe's understanding of Law no. 16 of 2019 concerning divorce in Tana Toa Village, Kajang District, Bulukumba Regency. 2) As material for the Bulukumba class II Religious Court and the Bulukmba Regency Government to give more and special attention to the Kajang Tribe community to be able to understand and know every applicable law, one of which is Law no. 16 of 2019 regarding divorce.
STUDI KELAYAKAN ATAS POTENSI ZAKAT PERTANIAN DI KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU (ANALISIS INDEKS DESA ZAKAT) Muhammad Anwar; Qadir Gassing; Supardin Supardin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i3.36938

Abstract

Abstract The purpose of this research is to find out how the Potential of Agricultural Zakat in Kec. Tapalang, Kab. Mamuju and to find out how the Kec. Indexation Analysis. Tapalang Based on Zakat Village Index (IDZ). This research is a mixed method research dominated by descriptive-qualitative research. Research location in Baznas Kab. Mamuju and kec. Tapalang. Data obtained from interviews, documents and field observations. The data analysis method, namely primary data and secondary data, is analyzed qualitatively, namely a method of research conducted to seek qualitative truth. The conclusion of this study is that the potential for agricultural zakat in Mamuju Regency in general according to BAZNAS can reach Rp. 37.23 billion. As for the Tapalang sub-district, the zakat potential reaches Rp. 566,719,020 but the unaccounted value of potential agricultural zakat is around 3,312.94 tons for various commodities. This is because the IPPZ (Zakat Potential Mapping Indicator) has not been implemented in Tapalang sub-district for the agricultural sector. So that BAZNAS always socializes the importance of zakat to official government institutions so that the potential can be read and absorbed accurately. Based on the analysis according to the dimensions in the IDZ, the Tapalang sub-district is in the range of 0.41-0.60, which means it is quite good and can be interpreted that these areas may be considered for assistance. Even so, there are dimensions that fall into the unfavorable category, which means they are prioritized for assistance, namely the economic, educational and social dimensions of humanity. Keywords: agricultural zakat, zakat village index
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Alwaris, Sri Ayu Andari Putri; Kurniati; Asni; Qadir Gassing
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 1 (2024): Education and Islamic Studies (Januari-Juni)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i1.261

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil data lapangan (Field Research) melalui penelusuran fakta-fakta di lapangan, dilakukan dengan pendekatan teologi normatif syar’i dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah wawancara Hakim, Panitera, dan Pihak. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelohan dan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, editing data, analisis data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengujian keabsahan data yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga yang diadili di Pengadilan Agama Sungguminasa selama 3 (tiga) tahun terakhir masih menunjukkan angka yang cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa masih sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. 1) Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadi kekerasan dalam tangga yaitu perbedaan prinsip, masalah ekonomi, judi, mabuk dan perselingkuhan diantara salah satu pihak, sehingga dampak yang terjadi yaitu rasa trauma namun juga ada rasa lega dan bahagia karena telah telepas dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami selama perkawinan. 2) Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan terhadap kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta dari sisi kemaslahatan dan mudharat. 3) Perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga perspektif maslahah mursalah termasuk maslahah dharuriyah karena mengancam jiwa dan keturunan.
Mengulik Kekerasan Seksual dan Pencegahannya dalam Hukum Islam Rezki Syafa'at, Andi Airiza; Qadir Gassing; Kurniati
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 1 (2024): Education and Islamic Studies (Januari-Juni)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i1.330

Abstract

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan pendekatan hukum Islam. Bentuk kekerasan seksual yaitu pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi, perbudakan seksual dan pemaksaan perkawinan. Fakto-faktor terjadinya kekerasan seksual yaitu faktor biologis, faktor sosial budaya, faktor situasional. Adapun solusi untuk mengatasi kekerasan seksual yaitu pencegahan melalui akal dan hati, puasa, hukuman yang tegas.
THE HEGEMONY OF NADHLATUL ULAMA ON POLITICAL DYNAMICS IN INDONESIA Rian Hidayat; Qadir Gassing; Kurniati
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 7 No. 1 (2024): Islam, Democracy, General Elections and Civil Society
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v7i1.10116

Abstract

This study discusses the hegemony of Nahdlatul Ulama (NU) in Indonesian political dynamics by using a descriptive qualitative approach through the library research method using a sharia normative approach. Nadhalatul Ulama has strong historical roots, having a significant influence on Indonesian politics. The broad support of the community, especially Nahdliyin, allowed him to influence political policy at both the local and national levels. Through participation in the policy-making process such as the Islamic Boarding School Bill, NU brings agendas that are relevant to the interests of the community, especially in the fields of religion and education. In addition, NU plays a role in socializing democratic values through Islamic boarding schools, reflecting its contribution to strengthening the foundation of democracy at the local level. NU also acts as a counterweight in government oversight, ensuring policies are in line with people's aspirationsThe implications of this research include a better understanding of Indonesia's political dynamics and the importance of considering the role of non-state actors such as NU in the political process. It is recommended that in-depth research be conducted to broaden insights into the role of NU in Indonesian politics and society
POLEMIK TRADISI TAHLILAN (KENDURI KEMATIAN) ANTARA PRO DAN KONTRA Rusdin; Qadir Gassing; Muhammad Shuhufi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 1 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i1.1471

Abstract

Tradisi tahlilan atau kenduri kematian merupakan salah satu amalan yang dilaksanakan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia untuk mendoakan orang yang telah meninggal, dengan tujuan agar arwah si mati memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Meskipun tradisi ini sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat, polemik mengenai status hukum tahlilan—apakah termasuk sunnah atau bid'ah—terus berkembang di kalangan para ulama dan masyarakat umum. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis perbedaan pandangan tentang tahlilan antara kelompok yang menganggapnya sebagai sunnah dan mereka yang menganggapnya sebagai bid'ah. Penelitian ini akan membahas berbagai dalil, baik dari Al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama klasik dan kontemporer, yang digunakan untuk mendukung kedua argumen tersebut. Selain itu jurnal ini juga akan mengeksplorasi pemahaman tentang konsep sunnah dan bid'ah dalam konteks amalan tahlilan, serta implikasi sosial dan religius dari praktik ini dalam masyarakat Indonesia. Diharapkan, melalui analisis yang mendalam, jurnal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai polemik tahlilan dan bagaimana masyarakat Islam dapat bersikap bijaksana dalam menanggapi perbedaan pandangan ini, tanpa mengabaikan nilai-nilai persatuan dan saling menghormati dalam keberagaman praktik ibadah.
Peran Organisasi Massa di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam Iskandar; Abd Rahman; Qadir Gassing
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4: Juni 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v3i4.3994

Abstract

Tulisan ini mengkaji peran organisasi massa Islam (Ormas Islam) dalam perkembangan dan penegakan hukum Islam di Indonesia. Dimulai dengan gambaran umum Ormas Islam di Indonesia, termasuk klasifikasi dan ragamnya. Organisasi yang di bahas dalam tulisan ini di antaranya Sarekat Islam, PERSIS, Muhammadiyah, NU, dan MUI. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ormas Islam berperan dalam ijtihad dan penelitian hukum Islam untuk menghasilkan produk hukum yang kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman.Ormas Islam menyelenggarakan pendidikan hukum Islam melalui berbagai lembaga, mencetak generasi muslim yang memahami hukum Islam dan mampu menerapkannya.Ormas Islam menyebarkan nilai-nilai hukum Islam melalui dakwah dan memberikan advokasi hukum kepada masyarakat, khususnya dalam kasus terkait hukum Islam. Ormas Islam melakukan pemberdayaan masyarakat dan dialog antarumat beragama untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi penerapan hukum Islam. Olehnya dapat disimpulkan bahwa Ormas Islam memainkan peran penting dalam dinamika hukum Islam di Indonesia. Kontribusi mereka dalam ijtihad, pendidikan, dakwah, advokasi, pembentukan lembaga peradilan agama, pemberdayaan masyarakat, dan dialog antarumat beragama memberikan pengaruh signifikan terhadap pengembangan dan penegakan hukum Islam di Indonesia.
Co-Authors Abd Rahman Abdul Halim Talli Abdul Rahman R Adnan Almuhtadi Alwaris, Sri Ayu Andari Putri Andi Muhammad Syukur Andi Nita Fitriani Rum ASNI Astri Fuji Hadi Daeng Mapuna Hartini Tahir ISKANDAR Iskandar Kurniati Kurniati Kurniati Muhammad Akbar Herman Muhammad Anwar Muhammad Shuhufi Musyfikah Ilyas Rezki Syafa'at, Andi Airiza Rian Hidayat Rizka Afdaliah Rusdin Seha, Seha Supardin Supardin Syahrun Nur Zulfikri Zulfikri