Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Diskursus Islam Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak
Supardin Supardin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TEKA RA NE’E DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN PARADO KABUPATEN BIMA-NTB Syamsu Rizal; Supardin Supardin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11429

Abstract

AbstrakPerkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara- saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Tulisan ini menganalisa masalah Teka Ra Ne’e dalam perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB. Jenis penelitian skripsi ini adalah Field Research Kualitatif yaitu suatu penelitian dimana penulis melakukan penelitian secara langsung dengan objek yang diteliti. Bahwa Hukum Islam memandang pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e yang ada di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat ketimbang mudhoratnya. Dalam adat Teka Ra Ne’e terdapat hal-hal yang positif diantaranya: tolong-menolong, gotong- royong, menjalin silaturrahmi, serta menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta pemahaman baik kepada masyarakat awam, lebih-lebih kepada generasi milenial yang hidup di era globalisasi dengan teknologi yang semakin maju tentang adat Teka Ra Ne’e yang sesuai dengan tuntunan/perintah Allah (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Hadits).Kata Kunci: Adat, Hukum Islam, Perkawinan.AbstractMarriage is one of the most important events in the life of our society, because marriage is not only about women and men going to the bride, but also parents of both parties, siblings, even their respective families. This paper analyzes the issue of Teka Ra Ne'e in marriage in Parado District, Bima Regency, NTB. The type of this research is a qualitative field research that is a study in which the author conducts research directly with the object under study. Whereas Islamic Law considers the implementation of the Teka Ra Ne'e adat in Parado Sub-District, Bima-NTB Regency in accordance with Islamic Law. This is because in the implementation of the Teka Ra Ne'e tradition there are more benefits for the community than the mudhorat. In the tradition of Teka Ra Ne'e there are positive things including: helping, building relationships, and maintaining unity and brotherhood among each other. This paper is expected to be a reference material and increase knowledge and understanding both for people, especially for millennials who live in the globalization era with increasingly advanced technology about Teka Ra Ne'e customs that are in accordance with God's guidance / orders (al- Qur'an) and His Messenger (Hadith).Keywords: Custom, Islamic Law, Marriage.
PENGGUNAAN KONTRASEPSI VASEKTOMI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Muhammad Nasrul Hanasir; Supardin Supardin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12784

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap kontrasepsi vasektomi, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Syar’i, Yuridis dan Sosiologis dengan sumber data ialah Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi barat dan salah satu pengguna kontrasepsi vasektomi. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penulusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukab melalui beberapa tahapan yakni : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat terdapat beberapa tahapan pemeriksaan dan konseling yang dilakukan sebelum operasi vasektomi dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga suami melakukan kontrasepsi vasektomi, Ada yang dibenarkan karena alasan suatu penyakit yang dialami oleh istri yang akan membahayakan keselamatan istri tersebut. Kemudian kontrasepsi vasektomi menurut hukum Islam merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen bagi laki-laki sehingga hal tersebut menyebabkan kemandulan. Maka, hal ini bertentangan dengan hukum Islam.Kata Kunci: Hukum Islam, Kontrasepsi, Vasektomi.AbstractThis study examines the view of Islamic law on vasectomy contraception. This study uses a qualitative method with the approach used is the Syar'i, Juridical and Sociological Approaches with the data source is the Family Planning Instructor (KB) in Sendana District Majene Regency, West Sulawesi Province and one of the vasectomy contraceptive users. Furthermore, the data collection methods used in the thesis are interviews, observation, documentation and reference tracking. Then the data processing technique is carried out through several stages namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of vasectomy contraception in Sendana Subdistrict, Majene Regency, West Sulawesi Province, there are several stages of examination and counseling carried out before the vasectomy operation is carried out. As for the underlying factors so that the husband performs vasectomy contraception, some are justified for reasons of an illness experienced by the wife that would endanger the wife's safety. Then vasectomy contraception according to Islamic law is a method of contraception that is permanent for men so that it causes infertility. So, this is contrary to Islamic law.Keywords: Contraception, Islamic Law, Vasectomy.
EFEKTIVITAS PENDAFTARAN DAN PENCATATAN NIKAH BERBASIS APLIKASI SIMKAH DI KUA KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP Kartika kartika; Supardin supardin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i3.13104

Abstract

SIMKAH (Sistem Informasii Manajemen Nikah) adalah aplikasi windows yang berguna mengumpulkan data-data nikah dari seluruh kantor urusan agama di Indonesia secara “online”. Adapun persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu efektivitas pendaftaran dan pencaatatan nikah berbasis aplikasi SIMKAH di KUA kecamatan Ma’rang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk  mengantisipasi adanya tindakan manipulasi data yang terjadi di KUA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Hasil pembahasan dalam penelitian ini ditemukan bahwa adanya problematika pada program aplikasi SIMKAH pada KUA kecamatan Ma’rang, yaitu kurang memadainya jaringan internet, KUA kecamatan Ma’rang belum bekerjasama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil sehingga aplikasi SIMKAH ini masih kurang efektif di KUA kecamatan Ma’rang kabupaten Pangkep.Kata kunci: Efektivitas, KUA, dan SIMKAH
Sistem Munasakhah dan Plaatsvervulling Nurul Muthahharah; Supardin Supardin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16717

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai ahli waris pengganti dalam fikih mawaris, hukum islam dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata, mengenai perbedaan bagian - bagian warisan yang akan diterima oleh ahli waris pada ketiga sistem tersebut dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data – data dari beberapa sumber penelitian berbentuk pustaka seperti buku – buku, jurnal ataupun skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Perbedaan pada ketiga sistem ini ialah sistem munāsakhah ialah pembagian warisan dengan sistem kematian beruntun sedangkan pada hokum  islam dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata tidak perlu adanya kematian beruntun, namun dalam sistem Plaatsvervulling ini bagian warisan yang akan diterima antar perkara pada pengadilan agama dan pengadilan negeri tidaklah sama, juga pada hak – hak yang dimiliki oleh ahli waris dimana dalam hukum islam ahli waris tidak dapat menolak harta warisan sedangkan pada hukum positif ahli waris dapat menolak harta warisan kecuali dengan alasan ahli waris tersebut tidak ingin menanggung beban  utang yang dimiliki oleh pewaris.
PERAN PENGHULU DALAM MENENTUKAN HAK PERWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba) Suhaebatul Khaerah; Supardin Supardin; Hamzah Hasan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.23293

Abstract

AbstrakPokok penelitian ini adalah peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah. Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan penghulu KUA Kecamatan Ujunglue Kabupaten Bulukumba mementukan hak perwalian atas anak perempan yang di lahirkan akibat hamil di luar pernikahan. Bagaimana dasar hukum penghulu KUA Kacamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar pernikahan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah: KUA kecamatan Ujungloe dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat diluar nikah mengikut pada KHI yakni membolehkan si ayah biologis menjadi wali nikah bagi si anak perempuan selama orang tua si anak (ayah biologis dengan ibu kandung si anak) terikat pada ikatan perkawinan. Dasar hukum yang dipakai oleh KUA UjungLoe UU No. 1 Thn 1974 yang searah dengan Kompilasi Hukum Islam, sebagai lembaga yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia tentunya KUA Ujung Loe mengikitui ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakui status anak yang hamil diluar nikah merupakan anak sah dari kedua orang tuangnya. Menyagerakan menikah merupakan jalan yang sangat dianjurkan dari menjauhkan dari perbuatan zina, bagi mereka yang sudah baligh dan memilki kesiapan. Kata Kunci: penghulu, anak di luar nikah, wali hakim. 
PROSES PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMALANREA DAN KECAMATAN BIRINGKANAYA Zulkifli Wahab; Supardin Supardin; Patimah Patimah
Jurnal Diskursus Islam Vol 5 No 2 (2017): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v5i2.7122

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang pelaksanana Suscatin di KUA Tamalanrea dan KUA Biringkanaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (field research) kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada pada dua (2) wilayah kecamatan di Kota Makassar yakni KUA Tamalanrea dan KUA Biringkanaya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis (syar'i), pendekatan yuridis formal, dan pendekatan sosiologis. Sumber data yakni Kepala Kantor Urusan Agama dan beberapa Pejabat dan Penyuluh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Biringkanya dan Kecamatan Tamalanrea serta beberapa resopnden lainnya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokuementasi dengan instrumen pedoman observasi dan pedoman wawancara. Data diolah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya Kota Makassar masih jauh dari target waktu yang diharapkan yaitu sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran, semetara realisasinya hanya berkisar  kurang lebih 2 jam, sehingga berpengaruh terhadap target materi yang ingin disampaikan. Dengan demikian proses pelaksanaan suscatin pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tamaranrea dan Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar terkesan hanya menjalankan peraturan tetapi mengabaikan apa yang sebenarnya yang menjadi esensi dari pelaksanaan suscatin tersebut. Suscatin atau bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin merupakan dasar dari tujuan membangun keluarga yang harmonis.
OPTIMALISASI PERAN FATWA ULAMA SEBAGAI PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Supardin Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i1.634

Abstract

Hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional di Indonesia telah memiliki empat produk pikiran hukum sebagai bagaian dari hukum Islam, yaitu produk pemikiran fikih, produk pemikiran fatwa ulama, produk pemikiran yurisprudensi, dan produk pemikiran undang-undang. Produk pemikiran fatwa ulama inilah yang menjadi kajian dari optimalisasi peran fatwa ulama pada hukum Islam di Indonesia. Dalam ilmu usul fikih, fatwa merupakan sebuah pendapat  yang dikemukakan oleh seseorang mujtahid atau fakih (mufti) sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa (al-mustafti) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak  mengikat atau memaksa. Sifatnya tidak mengikat/memaksa karena fatwa ulama tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan. Oleh karena itu, fatwa ulama seyogyanya dimasukan sebagai sebuah produk hukum Islam yang sifatnya mengikat pada kasus-kasus yang sifatnya universal, seperti penentuan dan penyatuan dalam melaksanakan hari raya lebaran sebagaimana yang diterapkan pada negara tetangga (Malaysia).
FAKTOR SOSIAL BUDAYA DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM Supardin Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i2.640

Abstract

Sebuah keniscayaan bahwa hukum dapat berfungsi pada suatu negara atau daerah apabila seluruh unsur dapat berfungsi dengan baik. Unsur yang dimaksudkan adalah pihak eksekutif (pemerintah), legislatif (dewan), yudikatif (pengawasan), termasuk di dalamnya para penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim. Demikian halnya penegakan aturan perundang-undangan dapat pula dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, untuk melahirkan sebuah produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, seyogyanya setiap masyarakat sadar dan patuh terhadap seluruh produk perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, rasa penuh kepedulian itu adalah untuk membangun kehidupan pranatasosial yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memperoleh kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan sebagai umat Islam yang menjadi panutan dalam kehidupan sosial budaya tersebut adalah Nabi Muhammad saw.
KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API A. Rahmani Samsul; Hasta Sukidi; Supardin Supardin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21879

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian Pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan untuk mengetahui perbuatan Melanggar hukum Pidana dalam Penyalahgunaan Senjata Api yang di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dan yuridis.Adapun sumber data di penelitian ini ialah Hakim Militer dan Oditur Militer disertai Undang-Undang dan informasi media serta dari Al-Qur’an. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah membaca dan menelusuri buku yang berkaitan dengan observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hukum islam terhadap kasus Penyalahgunaan Senjata Api yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar norma atau aturan yang mendasar dari seorang Prajurit TNI. Maka penyelesaian perkara akan ditangani langsung oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang akan menyelidiki terlebih dahulu dan menggolongkan pelanggaran tersebut sebagai disiplin Militer atau Tindak Pidana Militer dan selanjutnya akan diproses melalui persidangan dalam rana peradilan Militer XIV. Implikasi dari penelitian ini adalah Prajurit TNI seharusnya mematuhi aturan yang berlaku pada setiap peraturan yang diterapkan pada lingkungan Militer. Dalam Penyalahgunaan senjata Api seperti ini akan membuat masyarakat menjadi takut kepada seorang Prajurit TNI dan membuat nama baik seorang Prajurit TNI tercoreng.Kata Kunci: Aturan, Senjata api, Yuridis AbstractThe main problem of this research is is to determine the criminal settlement process carried out by TNI soldiers and to find out the acts of violating the criminal law in the misuse of firearms which are reviewed from the perspective of Islamic law. This research includes field research or descriptive qualitative field research with the research approach used is normative and juridical. The sources of data in this study are Military Judges and Military Prosecutors accompanied by laws and media information as well as from the Qur'an. By using the data collection method used is reading and browsing books related to observation, interviews and documentation, the results of this study explain the views of Islamic law on the case of the misuse of firearms by TNI soldiers who violate the basic norms or rules of a TNI soldier. Then the settlement of the case will be handled directly by the Superior with the Right to Punish (Ankum) who will investigate first and classify the violation as a Military discipline or Military Crime and will then be processed through a trial in the military court XIV. The implication of this research is that TNI soldiers should obey the rules that apply to every regulation applied to the military environment. In the misuse of firearms like this, people will be afraid of a TNI soldier and tarnish the good name of a TNI soldier.Keywords: Rules, Firearms, Juridical
UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DALAM MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MELALUI BIMBINGAN BERKELANJUTAN DI SMP NEGERI 3 PATILANGGIO SATAP KABUPATEN POHUWATO Supardin Supardin
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 5 No 2 (2019): Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya (Mei)
Publisher : Ideas Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Bimbingan berkelanjutan dapat meningkatkan motivasi guru dalam menyusun RPP dengan lengkap. Guru menunjukkan keseriusan dalam memahami dan menyusun RPP apalagi setelah mendapatkan bimbingan pengembangan/penyusunan RPP. Informasi ini diperoleh dari hasil pengamatan pada saat mengadakan wawancara dan bimbingan pengembangan/ penyusunan RPP kepada para guru. Bimbingan berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi/ pengamatan yang memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP dari siklus ke siklus. Pada siklus I nilai rata-rata komponen RPP 69% dan pada siklus II menjadi 83%. Jadi terjadi peningkatan 14% dari siklus I.
Co-Authors A. Rahmani Samsul Andi Muhammad Akmal Cahyadi Sainuddin Fitrah Nisardi Hamzah Hasan Hasri Ani Sahrir Hasta Sukidi Kartika Kartika Mita Ayu Lestari Muhammad Anwar Muhammad Nasrul Hanasir Musyfika Ilyas Nurlinda Sari Abdul Rauf Nurul Muthahharah Patimah Patimah Qadir Gassing Suhaebatul Khaerah Syamsu Rizal Zulkifli Wahab