cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iksan
Contact Email
admin@ejurnal.stihm-bima.ac.id
Phone
+6285337806082
Journal Mail Official
admin@ejurnal.stihm-bima.ac.id
Editorial Address
Jl. Anggrek No.16. Ranggo. Kelurahan. Na'e. Kota Bima-NTB
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bima
ISSN : 19789076     EISSN : 27745872     DOI : https://doi.org/10.34304/fundamental.v9i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Fundamental Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima ini merupakan bagian yang memuat standar dalam penulisan jurnal, Jurnal fundamental dapat di jadikan wadah menulis untuk terbitan berkala atau dua kali dalam satu Tahun, yaitu pada Bulan Januari-Juli Dan Juli-Desember setiap tahunya, tidak saja dosen di STIH Muhammadiyah Bima Tetapi Juga Dosen-Dosen di Perguruan Tinggi lainya yang mempunyai hasil penelitian, analisis putusan maupun kajian ilmiah konseptual dari akademisi maupun praktisi dalam bidang hukum di seluruh Indonesia seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum Internasional, hukum tata Negara, dan hukum acara, hukum Islam dan lainya. Aspirasi wawasan Regional, Nasional maupun Internasional terwadahi dalam karya orisinal yang mendasar namun memiliki unsur kebaruan dalam penulisan sehingga karya yang dihasilkan merupakan hasil penalaran sistematis, relevan dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan ilmiah bidang hukum yang ditekuni.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Setyo Rahmat Ramadhan -
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v10i2.53

Abstract

Dalam mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan pemberian jasa hukum serta pembelaan bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin berdasarkan asas equality before the law dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan Pendekatan peraturan perundang-udangan, Konseptual (conceptual approach) dan sosiologi. Sedangkan Analisis data yang dilakukan sebagai bahan hukum adalah merupakan dengan cara mengumpulkan seluruh bahan-bahan hukum. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa asas (equality before the law dalam bantuan hukum diperlukan diberikan kepada masyarakat miskin, hal ini berdasarkan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum kepada orang miskin. Kemudian Seorang advokat tetap wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik Harmoko -
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v10i2.54

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan kajian Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan DKPP sebagai lembaga quasi peradilan etik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan DKPP sebagai lembaga quasi peradilan etik khusus untuk penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu, dan KPU, akan tetapi kedudukannya tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman, hal ini dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 115/PHPU.D-XI/2013 bahwa DKPP adalah salah satu organ tata usaha negara bukan bagian dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dan bukan pula pengadilan khusus sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Dalam struktur lembaga negara kedudukan DKPP adalah sebagai Cabang kekuasaan keempat yang dimaknai sebagai lembaga negara independen, karena keberadaannya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun cabang yudisial.
Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia Baginda Parsaulian
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v10i2.55

Abstract

Seluruh aspek dalam kehidupan modern saat ini tidak terlepas dan ditopang sepenuhnya oleh uang. Tidak ada satu peradaban didunia ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang. Kalaupun ada, maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti stanan dan tidak berkembang. Teknologi financial (Fintech) muncul dan berkembang seiring perubahan gaya hidup masyarakat dengan dominasi tehnologi dalam kehidupan sehari-hari dengan pengguna teknologi informasi dikarenakan tuntutan hidup yang serba cepat dan praktis. Dengan Teknologi financial (Fintech), berbagai permasalahan dalam transaksi jual-beli dan transaksi pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat pasar/pusat perbelanjaan, keterbatasan waktu ke bank/ATM untuk mentransfer dana, pelayanan yang kurang menyenangkan serta berbagai kendalam lainnya yang merupakan hambatan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, Teknologi financial (Fintech) membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.
Pelaksanaan Tugas Polri Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Iswidodo -; Taufik Firmanto; Muhammad Amin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v10i2.56

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis pelaksanaan tugas Polri guna mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudya situasi kamtibmas yang kondusif. Metode yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, antara lain; pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan historis. Hasil temuan menunjukkan bahwa sesuai fungsinya, Polri telah melaksanakan tugas guna mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudya situasi kamtibmas yang kondusif. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara antara lain: Pertama, preventif: menerbitkan STR untuk panduan anggota melaksanakan Tindakan-tindakan pada masa pandemi dan masa transisi Normal Baru, Binmas, Sabhara, Lalu Lintas dan satker-satker lainnya terlibat aktif memberikan informasi dan penyadaran pada masyarakat. Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, misalnya dengan CCTV, drone, aplikasi-aplikasi online. Merangkul masyarakat dengan humanis, sehingga masyarakat yang terdampak Covid-19 secara kesehatan maupun secara ekonomi dapat survive. Kedua: preemtif: melakukan patrol-patroli dan razia-razia untuk mencegah kejahatan. Ketiga: penegakan hukum sebagai upaya terakhir bagi orang-orang yang melakukan perlawanan meski melanggar, termasuk memerintahkan pengendara motor dan mobil untuk putar balik karena larangan mudik Lebaran.
Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Dalam Penyerahan Perkerjaan Kepada Perusahaan Lain Aliya Sandra Dewi; Ayni Suwarni Herry
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i1.57

Abstract

In contracting work, there are three groups of people who are interested, namely the company that provides chartering work (the company that provides the charter), the company that accepts the work of chartering (the company that accepts the charter), and workers. The Contracting Company may submit part of the work implementation to the Contracting Recipient Company. This is carried out through a written Contract of Work Agreement. It must contain provisions that guarantee the fulfillment of the rights of workers/laborers in the emerging employment relationship. Since December 9, 2011 Bank Indonesia issued Bank Indonesia Regulation No.13/25/PBI/2011 concerning Prudential Principles for Commercial Banks in Delegating Work to Other Companies, requiring banking companies in Indonesia to follow these rules in drafting Job Contracting Agreements with Another company. This is inseparable from the decision of the Constitutional Court no. 27/PUU-IX/2011 decision dated January 17, 2012. Based on the description above, the author feels interested in researching this problem and intends to put the results of the research into a scientific paper entitled The Effect of Bank Indonesia Regulation No. 13/25/PBI/2011 concerning Prudential Principles for Commercial Banks in Delegating Work to Other Companies with the Decision of the Constitutional Court No. 27/PUU-IX/2011 Related to the Implementation of Part of the Work between Banking Companies and Non-Banking Companies.
Opportunities to Implement Mutual Legal Assistance in Criminal Law Enforcement in Indonesia Itok Dwi Kurniawan; Vincentius Setyawan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i1.58

Abstract

Studies on Mutual Legal Assistance (MLA) in various countries around the world have been carried out. However, for Indonesia, this is a new thing. So this article aims to examine Mutual Legal Assistance from the perspective of law and social contracts. This study explores methods for obtaining witness statements of foreign nationals. The writing of this article uses a normative legal research method, with a conceptual and statutory approach. The technique of analyzing legal materials used in writing this article is literature study. The results of this study are that it can be seen that foreign nationals have the right to refuse to give their statements before an Indonesian court, and there are no legal consequences whatsoever. Based on this phenomenon, it causes a lack of evidence that is very important in the examination of criminal cases, namely witness statements.
Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Kegiatan Penanaman Modal Dalam Persfektif Otonomi Daerah Gunawan Nachrawi; Jamiatur Robekha; Eins Fitrianingtyas Sukarno
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i1.59

Abstract

Local governments (Pemda) are given the authority to regulate and manage their own households according to the principles of autonomy and assistance tasks. laws and regulations governing local governments through the principles of decentralization, deconcentration and co-administration can be used as indicators of the size of the regional authority in regulating and managing their household affairs. The greater the application of the principle of decentralization to the regions, according to Article 11 paragraph 1 of Law Number 32 of 2004, among others, based on externality, accountability and efficiency by taking into account the harmony of relations between government structures. (2) Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government states that government affairs under the authority of regional governments consist of mandatory and other matters. Article 13 paragraph 1 point n of Law Number 32 of 2004 states that mandatory affairs under the authority of the provincial government are affairs on a provincial scale which include investment administration services, including across districts/cities. In Article 14 paragraph 1 point n of Law Number 32 of 2004 it is stated that the obligatory affairs to become the authority of the regional government for regencies/municipalities are district/city-scale affairs covering administrative services and investment.
Tinjauan Hukum Bagi Penolak Vaksinasi Di Masa Pandemic Covid-19 Terhadap Sanksi Pidana Marjan Miharja; Wahyu Mustajab; Sultan Akbar; Heri Setiawan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i1.60

Abstract

Spread of Covid-19, One of them is to carry out mass vaccinations that are given to the public free of charge. But not a few who refuse to be vaccinated for one reason or another, because of the incitement of others and theories stating that vaccines are dangerous and so on. So everyone who has been designated as the target recipient of the Covid-19 Vaccine but refuses it can be subject to administrative sanctions in accordance with Article 13A of Presidential Regulation Number 14/2021. In addition, vaccine refusals can be subject to criminal sanctions because they are considered to have hindered the handling of Covid-19. The research method used is juridical-normative with a statutory approach, namely Presidential Regulation no. 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 99 of 2020 concerning the Procurement of Vaccines and the Implementation of Vaccinations in the Context of Combating the Covid-19 Pandemic. Another approach used is a conceptual approach by studying the principles, principles, and doctrines of legal science that are used as guidelines to answer and provide legal arguments on related legal issues.
Settlement Of Conflict Utilization Of Plantation Land Above Ulayat Rights Of Indigenous Communities Alpi Sahari
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i1.61

Abstract

Conflict resolution disputes that are carried out through the courts often experience obstacles, including the absence of legal benefits in resolving disputes between communities cultivating customary land rights and plantation company authorities. The development of this conflict will certainly have an impact on national development plans related to the welfare of the entire community. One example of a dispute occurring in North Sumatra Province is the control of plantation land by a company which is claimed by the community as customary land of the Deli Sultanate, based on historically before the independence of the Republic of Indonesia, it was the land of the local community which was handed over to the Sultan to be managed. Keselutanan Deli then collaborated with the Dutch Colonial to manage the land handed over by the community based on the Van Consessie Deed which was signed by Sultan Maimon Al Rasyid Perkasa Alam and Deli Cultur Administrator Maatschaappij J.G. A. Godenhart and approved by Resident der Outkust Van Sumatra P.J Kooreman. The results showed that the revitalization of plantations in the agricultural, trade and manufacturing industries could be a strategy for improving community welfare and avoiding land problems between plantation companies that were granted management rights to customary law communities.
The Problems of Proving Electronic Evidence Vincentius Setyawan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i1.62

Abstract

The purpose of writing this article is to present the results of research on the problems in the existence of electronic evidence in proving civil cases, criminal cases, and state administrative cases, as well as finding solutions to these problems. This article was written using a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study determine that there is a need for synchronization of rules regarding electronic evidence as regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016, and rules of procedural law, both legal criminal procedure, civil procedural law and state administrative procedural law. Keywords: Electronic Evidence, Synchronization, Procedure Law

Page 3 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum